Ditemukan 308 data
ANTHONY KUSUMA
Tergugat:
1.PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk
2.DION SETIAWAN
255 — 71
Brt23:untuk mengalihkan piutangnya/tagihan Tergugat terhadap Penggugat kepada pihakketiga guna mendapat pelunasan kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat I.Majelis Hakim yang Terhormat, perkenan Tergugat menyampaikan alasan dandasarnya Tergugat melakukan pengalihnan piutangnya Tergugat terhadapPenggugat kepada pihak ketiga sebagai berikut:(1) Menurut pendapat Dr Herlien Budiono, SH dalam bukunya Kumpulan TulisanHukum Perdata di bidang Kenotariatan, Cetakan kedua, penerbit PT Citra AdityaBakti,
Terbanding/Penggugat : PT Almaron Perkasa,
Terbanding/Turut Tergugat : PT Kemang Village Management
733 — 245
Subekti adalah perjanjian antar pihakpenjual dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanyaunsurunsur yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut antara lain adalahsertifikat belum ada karena masih dalam proses, belum terjadinya pelunasanharga;Sedang menurut Herlien Budiono, perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjianbantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas;Dari pengertian yang diterangkan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertianperjanjian
Terbanding/Tergugat I : PAK MING SUM
Terbanding/Tergugat II : HWANG HOE CHUN
Terbanding/Tergugat III : SETYONO TEDJO
Terbanding/Tergugat IV : TJOA KARINA JUWITA, S.H
Terbanding/Tergugat V : VEERAS LIMITED
Terbanding/Tergugat VI : PT. UNGGUL MAKMUR UTAMA
Terbanding/Tergugat VII : PT. MULIA ANUGERAH SEJAHTERA
Terbanding/Tergugat VIII : PT. PANTORU MAS
176 — 109
Jauw yang dikutip oleh Herlien Budiono dalamBukunya Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang kenotariatan,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, halaman 420, mengatakan bahwauntuk suatu perbuatan hukum yang oleh pembuat undangundangdiharuskan dilakukan dalam bentuk tertentu dan untuk menghindari darikecerobohan serta dengan demikian yang bersangkutan akan betindaklebih hati hati, maka kuasa yang diberikan seyogyanya dilakukan dalambentuk sebagaimana diharuskan oleh undangundang.
139 — 41
Hal ini juga sejalandengan pendapat ELLY ERAWATI dan HERLIEN BUDIONO di dalambukunya Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, Nasional LegalReform Program, Jakarta, 2010 pada hal 6 yang menyatakan sebagai berikutAkta otentik yang dimaksud adalah akta yang dibuat oleh notaris ataupejabat hukum lain yang memiliki Kewenangan untuk membuat akta otentikmenurut undangundang;Bahwa dalil Para Penggugat keliru dan tidak sesuai dengan hukumkhususnya mengenai kedudukan KIRAS SEMBIRING DEPARI i.c.
Terbanding/Tergugat I : Notaris Muaz Effendi, SH. M.Kn
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank DKI Pusat ic. PT. Bank DKI Kantor Cabang Utama Juanda
57 — 38
Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 437/Pdt/2021/PT MDN Karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diaturdalam Bab buku ini; dan karena lewat waktu yang akan diaturdalam suatu bab sendiri.4) Sedangkan perjanjian batal demi hukum adalah perjanjian yang tidakboleh dijalankan atau diselesaikan sama sekali, apabila suatuperjanjian dinyatakan batal demi hukum artinya para pihak dalamperjanjian harus meletakan segala sesuatu sepertinya sebelumterjadinya perjanjian.5) Pendapat ahli hukum Elly Erawati dan Herlien
Terbanding/Tergugat : PT. MARITEL BAHTERA ABADI
103 — 56
Bahwa Herlien Budiono dalam bukunya "Asas Keseimbanganbagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian BerlandaskanAsasasas Wigati Indonesian)"; Penerbit : PT.Citra Aditya Bakti, Bandung:2006, halaman 439 menyatakan sebagai berikut:"Suatu cacat kehendak menunjuk pada situasi Seseorang telah melakukansuatu perbuatan hukum. padahal kehendaknya terbentuk secara tidaksempurna.
ADIL SITEPU
Tergugat:
1.ROSINTA HUTASOIT
2.Sumanro Sitinjak
3.DOHANA SITINJAK
4.YOHANES SITINJAK
5.BINTANG RANDANI
6.HABDI SANJAYA
7.CV MAKMUR ABADI
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Bengkulu
88 — 41
Sebagaimana dikutip dari Elly Erawatidan Herlien Budiono, Penjelasan Hukum Tentang KebatalanPerjanjian, (PT Gramedia), Jakarta : 2010, hlm.46.
260 — 119
Herlien Budiono, Ajaran HukumPerjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenoktariatan, Cet. 3, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 3031);Menimbang, bahwa dalam bukti P11, syarat dan ketentuan umumpemberian fasilitas kredit disebutkan dalam Pasal 11 ayat (16) menyatakansebagai berikut : kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kredit makakedua belah pihak memilin tempat kedudukan hukum yang tetap danseumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,namun tidak mengurangi hak dan
412 — 331 — Berkekuatan Hukum Tetap
selakuPenjual kepada PT Knightsbridge Luxury Development selaku Pembeli(Pemohon) dan telah membayar lunas sesuai Akta PJB No.46 tanggal 12Augustus 2011, karenanya Pemohon baik secara substansial maupun materialadalah pemilik yang sah atas tanah tersebut;FAKTA HUKUM: seakanakan TERMOHON 2 adalah Pemilik yang Sahberdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli (PUB) No. 46 tanggal12 Augustus 2011antara PT Mutiara Sulawesi selaku Penjual dan PT Knightsbridge LuxuryDevelopment selaku Pembeli (LUNAS).Berdasarkan Herlien
NOORHAYATI SALEH, IR
Tergugat:
Bupati Banjar
132 — 102
Dalam setiap pembentukan sebuah aturan termuat asas hukum yangmendasarinya, keberadaan asasasas hukum adalah bertujuan untukmemberikan arahan yang layak/ pantas dalam hal menggunakan ataumenerapkan aturanaturan hukum, selanjutnya asas hukum merupakanpedoman dalam hal menerapkan aturan (Herlien Budiono, asaskeseimbangan dalam hukum peranjian Indonesia Bandung Citra, AdityaBakti, 2006 halaman 83);7.
Bony Juliandri bin M. Nasir
Tergugat:
1.Dessy Mona binti M. Nasir
2.Bobby Erlangga bin M. Nasir
Turut Tergugat:
2.Namira Fadlina Ramadhani binti Andrian Septenal
3.Muhammad Ghifari bin Andrian Septenal
4.Evi Yuteva binti Yuwono Kolopaking
78 — 16
Herlien Budiono, S.H. dalam buku Ajaran UmumHal. 12 dari 86 Hal. Put. No..758/Padt.G/2021/PA.JS18.Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, penerbitCitra Aditya, Bandung, tahun 2010, pada halaman 98 menulis:Kesesuaian antara kehendak dan pernyataan merupakan dasar dariterbentuknya kesepakatan. Meskipun terdapat kesesuaian antarakehendak dan pernyataan, suatu tindakan hukum masih dapatdibatalkan. Hal ini terjadi apabila terdapat cacat pada kehendak.
203 — 87
Sedangkan Perjanjian Jual Beli merupakan jual beli dimana hak milikatas benda tersebut seketika berpindah kepada pihak pembeli;Bahwa selanjutnya Herlien Budiono, dalam Artikel Pengikatan Jual Belldan Kuasa Mutlak terbitan Majalan Renvoi, Nomor 10, Maret 2004, hal. 57memberikan definisi Pengikatan jual beli adalah perjanjian bantuan yangberfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya sebagaimanakesepakatan kedua pihak:Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, Majelis hakimberpendapat
238 — 125
Herlien Budiono, S.H., melaluibuku berjudul Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya DiBidang Kenotariatan, halaman 5, Penerbit PT Citra Aditya Bakti,Bandung 2010, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan unsursepakat dalam suatu perjanjian adalah: Unsur atau ciri pertamadari perjanjian adalah adanya kata sepakat, yaitu pernyataankehendak beberapa orang (duorum vel plurium in idem placitumconsensus).
Terbanding/Tergugat : IR TETI NURHAYATI
Terbanding/Tergugat : PT NAGA JAYA RADAL
Terbanding/Tergugat : WAWAN SETIAWAN
Terbanding/Tergugat : PPAT/NOTARIS SITI FEMIRA FINARTI AA,SH.MKN
Terbanding/Tergugat : PT BANK CIMB NIAGA TBK
Terbanding/Tergugat : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
176 — 42
DEMI HUKUM;Bahwa lebih jauh lagi, oleh karena tindakan TERGUGAT , TERGUGATIl, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sebagaimana tersebut diatas adalah tindakan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) dan termasuk ke dalam bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) terhadap hak yang telah diberikan oleh PENGGUGATkepada TERGUGAT I, maka cukup beralasan untuk menyatakan perjanjian yang dibuat diantara keduanya cacat dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan persetujuan;Bahwa Herlien
HARIJANTO GONDOKUSUMO
Tergugat:
1.Yayasan STICHTING LIE TAN TJO DJOE
2.THE BUDI TEDJO PRAWIRO
3.NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO SH
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang BPN Kantor Pertanahan Kota Madiun
157 — 30
Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata DiBidang Kenotariatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008,Hal. 375, bahwa: Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan suatuhak karena penerima hak tidak memenuhi syarat yang ditetapkandalam keputusan pemberian hak atau terdapat kekeliruan dalam suratkeputusan pemberian hak yang bersangkutan.
242 — 75
Herlien Budiono,Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenoktariatan, Cet. 3,Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 3031);Menimbang, bahwa dalam bukti P9, berupa Perjanjian Kredit Nomor :0000558SPK73871111, bukti P10, berupa Perjanjian Kredit Nomor : 0000558SPK73871111 tertanggal 15 November 2011 yaitu Perjanjian PerubahanTerhadap Perjanjian Kredit Nomor: 7000738ADDPK73870912 tanggal 12September 2012, bukti P11, berupa Perjanjian Perubahan Terhadap PerjanjianKredit Nomor: 7001181ADDPK73870214
237 — 82
Put.No.349/Pdt.G/2014/PN.JKT.PSrBahwa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 74/G.Petamb/1996 tanggal 31Juli 1996 (Akta No. 74) yang dibuat Notaris Herlien Widjaja, SHhalaman 23 menyebutkan: berdasarkan kuasa yang termaktub dalam Perjanjian Membagi Hasil Jaminantertanggal 24 Juni 1994 No. 89 jo.
90 — 44
Memungkinkan untuk dilakukan/dilaksanakan ;(Elly Erawati dan Herlien Budiono, Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian,NLRP, Jakarta, : 2010, hal.9) ;35Tanah dan bangunan objek sengketa, pada prinsipnya memenuhi syarat sebagaiobjek tertentu, sehingga unsur ini pula telah terpenuhi ;Adanya sebab yang halal :Dari segala fakta mengenai transaksi atas objek sengketa tidak terdapat adanyapaksaan, kekhilafan atau penipuan yang dilakukan oleh Tergugat HI terhadapTergugat I dan IJ, ataupun sebaliknya
Terbanding/Terdakwa : KUMAIDI, S.Ag Als KUMAIDI YUSUF Bin YUSUF
177 — 290
Semua perjanjian yang tidak memenuhisebab yang halal akibatnya perjanjian menjadi batal demi hukum artinyadari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian, dan dengan demikiantidak pernah ada suatu perikatan;Bahwa Menurut Herlien Budiono sebabsebab kebatalan mencakupketidakcakapan, ketidakwenangan, bentuk perjanjian yang dilanggar, isiperjanjian bertentangan dengan undangundang, pelaksanaan perjanjianbertentangan dengan undangundang, motivasi membuat perjanjianbertentangan dengan undangundang
Terbanding/Tergugat : Husni
Terbanding/Turut Tergugat I : Rofiatun
Terbanding/Turut Tergugat II : Sujadi, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : Habib Adjie, SH., M.Hum
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Desa Lontar
Terbanding/Turut Tergugat V : Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
136 — 74
Oleh karena itu, tentudapat dipahami bahwasanya perjanjian jual beli properti yangdituangkan ke dalam ketiga Akta a quo merupakan perjanjianyang bertimbal balik (baca: Herlien Budiono, Ajaran UmumHukum Peranjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan,Citra Aditya, Bandung, 2010) dan bersifat formil (de ketentuanPasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah);Bahwa diktum ketentuan Pasal 1266 K.U.H.Perdatamenyatakan:Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam