secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyekhukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkanbahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalahnatuurlijke person (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshofvan Nedherland Indie

Tassebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan tidak adaerror in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam KUHP menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalamsistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang haltersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arresttanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesiadibentuk berdasarkan ajaran

sertamampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie

Seb. terletak pada alamat yang sama,menyatu dengan tanah terperkara yang semula tertulis bukan atas namaTergugat (Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia/YLAI), melainkan yangbenar tertulis atas nama Gouvernment Van Nederland Indie.

Seb. terletak pada alamat yang sama, menyatudengan tanah terperkara yang semula tertulis bukan atas nama TermohonKasasi (Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia/YLAI)T melainkan yang benartertulis atas nama Gouvernment Van Nederland Indie.

Tanggal 05 Pebruari 1912 memberikan abstraksibahwa Persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan lakilaki dan kemaluan perempuanyang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin lakilaki harus masuk ke dalamalat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;Menimbang bahwa sebagaimana diketahui hukum pidana Indonesia yang termaktubdalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) adalah berasal dari warisan hukumkolonial Belanda yakni berasal dari Wetboek Van Strafrecht voor Netherlands Indie

yang berlakusejak Tanggal 1 Januari 1918 dan kemudian pascakemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal26 Februari 1946 hukum Kolonial Belanda ini masih digunakan sebagai hukum positif diIndonesia yang mana ditegaskan didalam UU Nomor Tahun 1946 yang menyatakan perubahanWetboek Van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS) yangkemudian kita kenal hinga saat ini menjadi Kitab Undangundang Hukum Pidana;Menimbang bahwa usia yang renta dari KUHP itu berdampak pada uzurnya normahukum

Kedua oleh sebab itulah maka untukmencari dan menetapkan unsurunsur Pasal 27 ayat (3) UU ITEharus mengacu pada semua unsurunsur Pasal 310 ayat (1)KUHP ; Bahwa kekeliruan putusan a quo terletak pada memberi arti danmenerapkan unsur/istilah asli (Belanda) dalam Pasal 310 ayat (1)WvS voor Nederlandsche Indie yang bunyinya "telastlegging vaneen bepaald felt" ke dalam kasus peristiwa PEMOHONPENINJAUAN KEMBALI mengirimkan emailnya ke temannyayang dipertimbangkan oleh Judex Juris sebagai pencemaran ; Bahwa

Kataasli yang digunakan oleh WvS voor Nederlandsce Indie adalahjelasjelas "felt" lengkapnya van een bepalld felt, artinya suatuperbuatan tertentu. Kata felt itu artinya perbuatan :Inti pencemaran adalah menyerang (aanranden) namabaik(goeden naam) dan kehormatan (eer) orang lain denganmenuduhkan perbuatan tertentu (een felt). Unsur perbuatan yangdilarang adalah menyerang (aanrenden). Objeknya adalah namabaik dan kehormatan orang.

dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidakada Error in Persona atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlifkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

Put Perkara No : 87/Pid.B/2014/PN.TGNedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakanbahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telahmenghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaituTerdakwa AGUS Bin YUSNI, Terdakwa tersebut di persidangan padapokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantumdalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi padapokoknya

adalahmerupakan tindakan hukum yang sah dan sempurna menurut hukumAA AL; + nnn n nnn nnn mene nn nnn10.Dari uraian diatas adalah jelas terbukti baik dari segi de facto maupun de1118jure bahwa tanah lapangan sepak bola Kelurahan Sabungan Jae dan DesaSingali adalah tanah adat milik masyarakat Kelurahan Sabungan Jae danDesa Singali untuk selamalamanya dan digunakan untuk kepentinganUMUM) 2222 on nnn nnn nnn nnn nnn.Adalah kenyataan yang tak bisa diingkari keabsahan adanya pemerintahHindia Belanda (Netherland Indie

secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijkke person (manusia) yang hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas adalah tidakbenar dan patut di tolak karena tidak berdasarkan Hukum, karena sesuaidengan ketentuan Staatsblad Van Nedenland Indie No.89 tanggal 1321879(Ordonantie Pembukaan/Perombakan tanah/b/ perombakan hutan (versiPenggugat).

secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukumpidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat DakwaanPenuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalamsuatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie

secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijkke person (manusia) yang hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidakada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ; Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidakada Error in Persona atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

Gouvenement Van Ned Indie (Novum);. Bahwa tanah bekas hakhak barat yang dikenal dalam istilah Verpondingdalam UndangUndang Nomor /72 tahun 1958 tentang pajakverponding untuk tahuntahun 1957 dan berikutnya digunakan untukmenyebut salah satu jenis pajak yang dikenakan terhadap bendabendatetap atau tanah. Pada praktiknya seperti juga dilakukan olehMahkamah Agung dalam putusan Nomor 34 K/TUN/2007, istilahEigendom Verponding digunakan untuk menunjuk suatu hak milikterhadap suatu tanah;.

Bahwa oleh karena hak Eigendom Verponding Nomor 1484 atas namaT.Gouvenement Van Ned Indie dan yang bersangkutan bukan WNI,maka hak Eigendom Verponding Nomor 1484 menjadi tanah Negara;10.Bahwa oleh karena menjadi tanah negara maka penguasaan ada padaPemerintah Kota dimana tanah eigendom tersebut berada;11.Bahwa perlu diberikan penegasan, bahwa hakhak postal dan erpachtdi atas tanah eigendom Kotapraja menurut ketentuan UndangUndangPokok Agraria konversinya menjadi Hak Guna Bangunan;12.

Pagar Gunung Kencana dengan pihak ketiga;16.Bahwa pada tanggal 17 Juli 1976 terbit Salinan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor SK.231/HGB/DA/76 (bukti T. 7) yangmenyatakan bahwa PT Pagar Gunung Kencana selaku Pemohon, telahmohon ijin untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan atas tanah negarabekas hak Eigendom Verponding Nomor 1484 atas namaT.Gouvenement Van Ned Indie (bukti TIII1);17.Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut PT.

Gouvenement Van Ned Indie, dan menjadiSertifikat HGB Nomor 73/Desa Kartoharjo dengan masa berlaku hanya30 tahun dan telah berakhir pada tanggal 25 Oktober 2006 (bukti TIII1),maka menjadi kewajiban hukum bagi pihakpihak yang masihmenguasai hakhak tanah tersebut agar segera mengosongkanbangunanbangunan yang berdiri di atas sertifikat induk (Sertifikat HGBNomor 73/Desa Kartoharjo), sehingga hak tersebut kembali kePemerintah Kota Semarang sebagai pemilik sah atas tanah di JalanAlunalun Selatan Semarang

K.6 D.S.M.W.W tertanggal 13 Agustus 1931 danPeta Tanah No. 2476/01245 yang merupakan gabungan dari ex.Eigendom Verponding No. 9 dan No. 33 yang terdaftar pada KantorTurut Tergugat atas nama Het Government Nederland Indie, yangtelah diberikan oleh Government Nederland Indie kepada DeliSpoomeg Matschappij (DSM) pada tahun 1918 dengan HakKonsesi..

EigendomVerponding No. 9 dan No. 33 yang terdaftar pada Kantor TurutTERGUGAT atas nama Het Government Nederland Indie, yangtelah diberikan kepada DSM di Indonesia pada tahun 1918 denganHak Konsesi..

Terdaftar atas nama Gouvernement Van Net Indie, yang telahberakhir haknya tanggal 24 September 1991 terletak di Jalan Jawa/Jalanmadura kelurahan Gang Buntu, kecamatan Medan Timur, sebagaimanadiuraikan dalam surat keterangan pendaftaran tanah masingmasingtanggal 25 Pebruari 2004 No. 20/PKM/2004 dan No.2I/PKM/2004 yangdimohon hak pengelolaannya atas nama Pemerintah Kota Medan ;Bahwa Drs,H.

Terdaftar atas nama Gouvernement Van Net Indie, yang telahberakhir haknya tanggal 24 September 1991 terletak di Jalan Jawa/JalanMadura kelurahan Gang Buntu, kecamatan Medan Timur, sebagaimanadiuraikan dalam surat keterangan pendaftaran tanah masingmasingtanggal 25 Pebruari 2004 No. 20/PKM/2004 dan No.2I/PKM/2004 yangdimohon hak pengelolaannya atas nama Pemerintah Kota Medan ;Bahwa Drs,H.

,benar terdaftar atas nama Governement Van Net Indie, yang telah berakhirhaknya tanggal 24 September 1991 terletak di Jalan Jawa/Madura KelurahanGg. Buntu Kec.

Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat DakwaanPenuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalamsuatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaHalaman 13 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN TasIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie