Ditemukan 562 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : india indi indah indra induk indik indin indit indil indis
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum Penghinaan
Putus : 07-01-2016 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor : 253/Pid.B/2015/PN.Tgt
Tanggal 7 Januari 2016 — -MUIN Als KAI Bin RENTU
69 — 8
  • dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidakada Error in Persona atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-08-2013 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 438/PDT.PLW/2013/PN.MDN
Tanggal 16 Juli 2014 — KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA RI, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PELAWAN ; L A W A N 1. PT. ARGA CITRA KHARISMA, berkedudukan di Medan, beralamat di Jalan Timor No. 1 Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,Kota Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERLAWAN I ; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, berkedudukan di Medan, beralamat di Jalan Abdul Haris Nasution, Pangkalan Masyhur Medan, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN II ; 3. PEMERINTAH KOTA MEDAN, berkedudukan di Medan,beralamat di Jalan Maulana Lubis, Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERLAWAN III ; 4. PT. KERETA API INDONESIA ( Persero ), suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung 40117, Indonesia, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TURUT TERLAWAN ;
72 — 18
  • ; Sebelah Selatan berbatas dengan HPL No. 2 = + 109 M2;Bahwa kedua bidang tanah objek sengketa yang disebut diatasadalah merupakan bekas hak eigendom verponding nomor : 33tercatat atas nama Gouvernement Van Ned Indie, yang telah berakhirmasa berlakunya pada tanggal 24 September 1961 dan tidak pernahdimohonkan haknya oleh siapa pun karenanya kedua bidang tanahobjek sengketa adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negarasebagaimana disebutkan dalam surat Kepala Kantor Pertanahan KotaMedan/Terlawan
    Terdaftar atas nama Gouvernement VanNet Indie, yang telah berakhir haknya tanggal 24 September1991 terletak di Jalan Jawa/ Jalan Madura Kel. Gg. Buntu, Kec.Medan Timur sebagaimana diuraikan dalam surat keteranganpendaftaran tanah masingmasing tanggal 25 Februari 2004 No.20/PKM/2004 dan No. 21/PKM/2004 yang dimohon hakpengelolaannya atas nama Pemerintah Kota Medan ;2. Bahwa Drs. H.
    Fotocopy Hak Eigendom Verponding No. 33 sebelumnyaterdaftar atas nama Gouvernement Van Ned Indie, yang telahberakhir hak nya tanggal 24 September 1991 terletak di JalanJawa/Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan MedanTimur, sekarang adalah tanah yang dikuasai langsung olehNegara seluas 13.578 m2 dan 22.377 m2 ( diberi tanda T.ll 1);Fotocopy mana untuk bukti surat tersebut diatas telah dilegaliserdan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidanganserta telah dibubuhi meterai secukupnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-11-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1776 K/Pdt/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — ZIZDNI ALVI HABIBI VS H. KURNIAWAN, DKK
51 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • P4 yaitu akta jual beli tanah sengketa di atas,yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sah (dalam hal iniCamat, di mana tanah itu terletak) menurut Pengadilan Tinggi adalahperbuatan yang sudah selayaknya/patut sehingga bukti P2 dan bukti P4 ituadalah sah dan berkekuatan hukum;Berdasarkan pendapat dari Cornelis van Vollenhoven seorang AntropologBelanda yang dikenal akan karyanya Hukum Adat di Hindia Belandasehingga ia dijuluki bapak Hukum Adat dalam bukunya Het Adatrecht vanNederlandsdh Indie
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Umum
Register : 18-04-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 191/Pid.B/2018/PN Mre
Tanggal 30 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.BENI PRANATA,SH
2.PALITO HAMONANGAN,SH
Terdakwa:
AGUS FITRIAN BIN UJANG ANWAR
20 — 5
  • secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyekhukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkanbahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalahnatuurlijke person (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshofvan Nedherland Indie
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 30-01-2014 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 282/Pid.B/2013/PN.TG
Tanggal 30 Januari 2014 — -HASANUDIN Bin RAMLI
32 — 8
  • dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaataukesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ; Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus
Register : 02-11-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 253/PID.B/2015/PN TGT
Tanggal 11 Januari 2016 — Jaksa Penuntut:
WIDHIARSO DWI NUGROHO, SH
Terdakwa:
Muin Als Kai Bin Rentu
74 — 4
  • dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidakada Error in Persona atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlifkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 20-08-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2394 K/Pdt/2012
Tanggal 20 Agustus 2013 — SARTIE MASLOMAN, vs PEMERINTAH RI cq DEPARTEMEN KEHUTANAN RI cq BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (KSDA) Wilayah Manado
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas adalah tidakbenar dan patut di tolak karena tidak berdasarkan Hukum, karena sesuaidengan ketentuan Staatsblad Van Nedenland Indie No.89 tanggal 1321879(Ordonantie Pembukaan/Perombakan tanah/b/ perombakan hutan (versiPenggugat).
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Umum Pencurian
Register : 20-06-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 170/Pid. B/2017/PN.Mre
Tanggal 30 Mei 2017 — 1. Nama lengkap : Tedi Bin Sahrul; Tempat lahir : Desa Prabumenang; Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 6 Februari 1985; Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Dusun III Desa Pagar Dewa kecamatan Lubai Ulu KabupatenMuara Enim; Agama : Islam; Pekerjaan : Petani; Pendidikan : SDTamat; 2. Nama lengkap : Jasmani Bin Suryono; Tempat lahir : Desa Wonosari; Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 1 Oktober 1990; Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pagar Dewa KecamatanLubai Ulu KabupatenMuara Enim; Agama : Islam; Pekerjaan : Petani; Pendidikan : MIITamat;
15 — 4
  • secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum Penghinaan
Putus : 31-03-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 30/Pid.B/2015/PN.Tgt
Tanggal 31 Maret 2015 — -MISRANSYAH Bin TAJUDIN NOOR
59 — 16
  • dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidakada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ; Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Umum
Register : 26-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 141/Pid.B/2018/PN Mre
Tanggal 11 April 2018 — Penuntut Umum:
1.VARISKA .AK ,SH.MH
2.HARI AGUNG P. , SH
Terdakwa:
SUMALIYANTO BIN KARYO SUMITO
51 — 5
  • secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijkke person (manusia) yang hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
Pengadilan PN TAIS Pidana Umum
Register : 14-01-2020 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN TAIS Nomor 3/Pid.B/2020/PN Tas
Tanggal 4 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.NELLY, S.H
2.SARI PRILIYANA, S.H.
Terdakwa:
BIHARMAN Alias BIT Bin BURMAN
97 — 48
  • dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukumpidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat DakwaanPenuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalamsuatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie
Pengadilan PN BLITAR Pidana Khusus
Register : 14-12-2022 — Putus : 02-03-2023 — Upload : 28-03-2023
Putusan PN BLITAR Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Blt
Tanggal 2 Maret 2023 — Penuntut Umum:
FAETONY YOSY ABDULLAH.,S.H
Terdakwa:
AGUS BISRI Bin Alm SUTARJO
84 — 19
  • Box panel (kotak tempat modem Indie Home).
  • alat switch Hub (alat Pembagi jaringan wifi) merk Tenda 7.
  • Alat mocrotic (alat yang digunakan pembagi bandwitch/ kecepatan jaringan).
  • 1 (satu) unit HP merk Redmi (sebagai Kontrol atau pembagi bandwitch dengan menggunakan aplikasi WIN BOX)
  • 1 (satu) buah buku catatan pelanggan warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

  • 67 (enam puluh tujuh) buah modem speedy.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 20-10-2014 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2779 K/Pdt/2013
Tanggal 20 Oktober 2014 — Ny. WINANTI, dk. VS Hj. KURIYATUN, dk.
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • "Agrarische Wet" (Staatsblad 1870 Nomor 55) sebagai yang termuatdalam Pasal 51 "Wet op dc Staateinrichting van de Nederlands Indie(Staatsblad 1925 Nomor 447) dan ketentuan dalam ayatayat kainnyadari pasal itu;2. a. "Domeinverklaring" tersebut dalam Pasal 1 "Agrarisch besluitStaatsblad 1870 Nomor 118);b. "Algemene Domeinverklaring" tersebut dalam Staatsblad 1875 Nomor119A;c. "Domeinverklaring untuk Sumatera" tersebut dalam Pasal 1 dariStaatsblad 1874 Nomor 94f;d.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-06-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 330/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 Januari 2019 — Penggugat:
1.Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
2.Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform
Tergugat:
1.Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia,
2.Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
3.Negara Republik Indonesia c.q. Dewan Perwakilan Rakyat Republik
94 — 45
  • Usaha sudah tersebut terlihat sejak pascakemerdekaan, dengan melihat kepada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dimanauntuk mencegah terjadinya kekosongan hukum maka Wetboek van Stracfrecht voorNederlandsch Indie masih diberlakukan dengan Undangundang Nomor 1 Tahun1946 nama Wetboek van Stracfrecht voor Nederlandsch Indie ini diganti menjadiWetboek van Stracfrecht saja dan disebut dengan nama Kitab Undang UndangHukum Pidana (KUHP).
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 05-06-2014 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 87/Pid.B/2014/PN.TG
Tanggal 5 Juni 2014 — -AGUS Bin YUSNI
43 — 7
  • Put Perkara No : 87/Pid.B/2014/PN.TGNedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakanbahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telahmenghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaituTerdakwa AGUS Bin YUSNI, Terdakwa tersebut di persidangan padapokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantumdalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi padapokoknya
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 09-01-2014 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 273/Pid.B/2013/PN.TG
Tanggal 9 Januari 2014 — JALALI HARAHAP Bin BASIR
47 — 9
  • dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Umum
Register : 12-04-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mre
Tanggal 8 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.LYNA MARLIANA, SH
2.ARI INDAH SETYORINI, SH
Terdakwa:
1.PANDRI BIN NUR SEBA
2.FAJERI Bin BURLIAN
17 — 4
  • secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijkke person (manusia) yang hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum Penghinaan
Register : 02-12-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 410/Pid. B/2014/PN. Bgl
Tanggal 9 Februari 2015 — terdakwa :MYXE ZUL JANOVA Als. JANOVBin MEDIANTO
493 — 383
  • Tanggal 05 Pebruari 1912 memberikan abstraksibahwa Persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan lakilaki dan kemaluan perempuanyang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin lakilaki harus masuk ke dalamalat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;Menimbang bahwa sebagaimana diketahui hukum pidana Indonesia yang termaktubdalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) adalah berasal dari warisan hukumkolonial Belanda yakni berasal dari Wetboek Van Strafrecht voor Netherlands Indie
    yang berlakusejak Tanggal 1 Januari 1918 dan kemudian pascakemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal26 Februari 1946 hukum Kolonial Belanda ini masih digunakan sebagai hukum positif diIndonesia yang mana ditegaskan didalam UU Nomor Tahun 1946 yang menyatakan perubahanWetboek Van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS) yangkemudian kita kenal hinga saat ini menjadi Kitab Undangundang Hukum Pidana;Menimbang bahwa usia yang renta dari KUHP itu berdampak pada uzurnya normahukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-02-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3190 K/PDT/2016
Tanggal 16 Februari 2017 — DULLAH MONI VS YAYASAN LEMBAGA ALKITAB INDONESIA (YLAI), dkk. ;
60 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Seb. terletak pada alamat yang sama,menyatu dengan tanah terperkara yang semula tertulis bukan atas namaTergugat (Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia/YLAI), melainkan yangbenar tertulis atas nama Gouvernment Van Nederland Indie.
    Seb. terletak pada alamat yang sama, menyatudengan tanah terperkara yang semula tertulis bukan atas nama TermohonKasasi (Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia/YLAI)T melainkan yang benartertulis atas nama Gouvernment Van Nederland Indie.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus ITE
Putus : 17-09-2012 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 225 PK/PID.SUS/2011
Tanggal 17 September 2012 — PRITA MULYASARI
3360 — 3936 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedua oleh sebab itulah maka untukmencari dan menetapkan unsurunsur Pasal 27 ayat (3) UU ITEharus mengacu pada semua unsurunsur Pasal 310 ayat (1)KUHP ; Bahwa kekeliruan putusan a quo terletak pada memberi arti danmenerapkan unsur/istilah asli (Belanda) dalam Pasal 310 ayat (1)WvS voor Nederlandsche Indie yang bunyinya "telastlegging vaneen bepaald felt" ke dalam kasus peristiwa PEMOHONPENINJAUAN KEMBALI mengirimkan emailnya ke temannyayang dipertimbangkan oleh Judex Juris sebagai pencemaran ; Bahwa
    Kataasli yang digunakan oleh WvS voor Nederlandsce Indie adalahjelasjelas "felt" lengkapnya van een bepalld felt, artinya suatuperbuatan tertentu. Kata felt itu artinya perbuatan :Inti pencemaran adalah menyerang (aanranden) namabaik(goeden naam) dan kehormatan (eer) orang lain denganmenuduhkan perbuatan tertentu (een felt). Unsur perbuatan yangdilarang adalah menyerang (aanrenden). Objeknya adalah namabaik dan kehormatan orang.