Berdasarkan Rekomendasi No. 503.1/38944/KPPT TentangPerumahan GREEN PURI ASRI II di Desa Purwosari KecamatanComal, yang dikeluarkan oleh Bupati Pemalang tertanggal 28 Oktober2010;184.2. Berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang No. 503.10/202/2011,Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perumahan Green PuriAsri Il di Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang,tertanggal 20 September 2011;4.3.

Bahwa berdasarkan 2 (dua) surat yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Pemalang tersebut di atas, bahwa (Alm)HENDRO SETIAWAN lah yang mengurus perijinan, khususnyaRekomendasi No. 503.1/3944/KPPT Tentang Perumahan GREENPURI ASRI II di Desa Purwosari Kecamatan Comal, yang dikeluarkanoleh Bupati Pemalang tertanggal 28 Oktober 2010 yang berarti bahwasurat tersebut dikeluarkan sebelum pendirian perseroan KomanditerCV Anugrah Setiawan lahir (belum di bentuk) sehingga tidak mungkinPenggugat yang mengurus

pembangunanperumahan yang menjadi tanggung jawabnya.Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat padapokoknya menyatakan bahwa Tergugat s/d Tergugat IV menolak dengantegas dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugatsebagai pihak yang aktif, dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan,karena berdasarkan 2 (dua) surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah KabupatenPemalang tersebut di atas, bahwa (Alm) HENDRO SETIAWAN lah yangmengurus perijinan, knususnya Rekomendasi No. 503.1/3944/KPPT

(Ssesuai dengan fhoto copyi);surat KPPT Nomor :0522/KPPPT/2015, Perihal :Halaman 21 dari 35 Hal. Putusan No. 46/G/2019/PTUN.PLG16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.Bukti P16 :Bukti P17 :Bukti P18 :Bukti P19 :Bukti P20 :Bukti P21 :Bukti P22 :Bukti P23 :Bukti P24 :Bukti P25 :Keterangan Rencana Kota. (Sesuai dengan fhototanda terima surat Permohonan IMB0701.25.01.2019. (Sesuai dengan asli); tanda terima DPMPTSP, lembar Pengaduan 3tanggal 13 maret 2019 (13/03/2019).

Pelatihan tertanggalDesember 2012 atas nama Lia Amelia;Surat Keputusan Penempatan Untuk Pelatihan tertanggalDesember 2012 atas nama Gawat Saputra;Keputusan Penempatan No. 0034/RNSKFC/PKWTCR/III/2013Keputusan Penempatan No. 0050/RNSKFC/PKWTCR/III/2013Keputusan Penempatan No. 0042/RNSKFC/PKWTCR/III/2013Panduan Work Book DiningPanduan Work Book Food ServicePanduan Work Book Supply BasePanduan Work Book Customer ServicePanduan Work Book Chicken ProductSurat Ijin Walikota Palembang Nomor 503/IG.R/1838/KPPT

Lemabangmasih mencari Data Rekening Koran dari tanggal 27 Februari 2008.Ini diduga kuat Penggugat dan oknumoknum BANK BRI CABANGLEMABANG ada Kongkalikong untuk menghilangkan datadataRekening Koran atas nama Tergugat (Fotocopy Rekening Koranterlampir).Bahwa Usaha Kelontongan tersebut diusahakan secara bersamasama, bukan Tergugat ikut bekerja dalam Usaha Penggugat.Sedangkan Izinizin menyangkut Usaha Kelontongan yang Tergugatdan Penggugat semuanya atas nama Tergugat (salah satunya SITUNomor : 503/IG.R/0920/KPPT

Fotokopi bermeterai cukup Surat Ijin Walikota Palembang Nomor :503/IG.R/0920/KPPT/2014 tertanggal 13 Februari 2014 Tentang IjinGangguan ditujukan kepada XXXXXXXXXXXXXX, S.H., oleh MajelisHakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telahdinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode ( T.7 );.

MuhamadSyah (SIP.503/07 SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal 12Desember 2008 di Rumah Sakit Umum Daerah MalingpingPemerintah Provinsi Banten, sebagai hasil pemeriksaanluar terhadap Sdr. ELA FATMAWATI Binti FADIL, yang dalamkesimpulannya menerangkan sebagai berikutluka memar pada bagian kepala dan tangan kemungkinansedisebabkan benturan benda tumpul ;Sdr. M.

Muhamad Syah (SIP.503/07 SIPDU/KPPT/2008 ) pada tanggal 12 Desember 2008 di RumahSakit Umum Daerah Malingping Pemerintah Provinsi Banten,sebagai hasil pemeriksaan luar terhadap Sdr. M. ASLANIFAJRIN Bin MURSID, yang dalam kesimpulannya menerangkansebagai berikutluka memar pada bagian kepala dan tangan kemungkinandisebabkan benturan benda tumpul ;Sdr.

MuhamadSyah (SIP.503/07 SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal 12Desember 2008 di Rumah Sakit Umum Daerah MalingpingPemerintah Provinsi Banten, sebagai hasil pemeriksaanluar terhadap Sdr.

MuhamadSyah (SIP.503/07 SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal 12Desember 2008 di Rumah Sakit Umum Daerah MalingpingPemerintah Provinsi Banten, sebagai hasil pemeriksaanluar terhadap Sdr. ELA FATMAWATI Binti FADIL, yang dalamkesimpulannya menerangkan sebagai berikutluka memar pada bagian kepala dan tangan kemungkinandisebabkan benturan benda tumpul ; Sdr. M.

Muhamad Syah (SIP.503/07 SIPDU/KPPT/2008) pada tanggal 12 Desember 2008 di Rumah63Sakit Umum Daerah Malingping Pemerintah Provinsi Banten,sebagai hasil pemeriksaan luar terhadap Sdr. M. ASLANIFAJRIN Bin MURSID, yang dalam kesimpulannya menerangkansebagai berikutluka memar pada bagian kepala dan tangan kemungkinandisebabkan benturan benda tumpul ;Sdr.

Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Ijin Tempat Usaha(SITU) dan Retribusi Ijin Gangguan (HO) No. 503.1/00320/ SITU/KPPT/V/B/KLK/2012; - Fotocopy 1 (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. 000362; - Fotocopy 1 (satu) rangkap NPWP PT.

Fotocopy (satu) rangkapSurat Ijin Tempat Usaha(SITU) dan Retribusi Jin Gangguan (HO) No.503.1/00320/ SITU/KPPT/V/B/KLK/2012;Fotocopy (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. 000362;Fotocopy (satu) rangkap NPWP PT. WIL;Fotocopy 1 (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No.09.03.00780;Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)BesarNo. 00239/1824.51.;Fotocopy 1 (satu) rangkap Permohonan klarifikasi fungsi dan bataskawasan Kutan komp. Mekongga, Kec. Wolo, Kab.

Fotocopy (satu) rangkapSurat Ijin Tempat Usaha(SITU) dan Retibusi Ijin Gangguan (HO) No.503.1/00320/ SITU/KPPT/V/B/KLK/2012;Fotocopy (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. 000362;Fotocopy (satu) rangkap NPWP PT. WIL;Fotocopy 1 (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No.09.03.00780;Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)BesarNo. 00239/1824.51.;Fotocopy 1 (satu) rangkap Permohonan kKlarifikasi fungsi dan bataskawasan komp. Mekongga, Kec. Wolo, Kab.

Fotocopy (satu) rangkapSurat Ijin Tempat Usaha(SITU) dan Retribusi Ijin Gangguan (HO) No.503.1/00320/ SITU/KPPT/V/B/KLK/2012;Fotocopy (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. 000362;Fotocopy (satu) rangkap NPWP PT. WIL;Fotocopy 1 (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No.09.03.00780;88Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)BesarNo. 00239/1824.51.;Fotocopy 1 (satu) rangkap Permohonan klarifikasi fungsi dan bataskawasan Kutan komp. Mekongga, Kec. Wolo, Kab.

Acara tertanggal 11 Juni 2012 mumi disebabkanfaktor non teknis diluar kKewenangan Tergugat tidak dapat melanjutkanHalaman 23 dari 44 Putusan No. 55/Pdt.G/2015/PN.SBY13.14.pengerjaan proyek dilapangan sehubungan P.T PLN (Persero) ProyekInduk Pembangkit Dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh Dan Riau belummengurus Surat jin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari Kantor Dinas TataRuang dan Tata Bangunan dan pembebasan lahan yang masihterkendala, sehingga Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui suratNo.427/KPPT

.5.977.341.833, (Lima Milyar SembilanRatus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu DelapanRatus Tiga Puluh Tiga Rupiah) ; Halaman 29 dari 44 Putusan No. 55/Pdt.G/2015/PN.SBYBahwa akan tetapi pekerjaan proyek dilapangan terkendala oleh karenafaktor non teknis/proses administratif dimana Pemerintah KabupatenTapanuli Utara Cq Sekretarat Daerah telah menyurati P.T PLN (Persero)Proyek Induk Dan Pembangkit Sumatera Utara, Aceh Dan Riau agarmenghentikan pekerjaan tower, sesuai Surat No.127/KPPT

Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Ijin Tempat Usaha(SITU) dan Retribusi Ijin Gangguan (HO) No. 503.1/00320/ SITU/KPPT/V/B/KLK/2012; - Fotocopy 1 (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. 000362; - Fotocopy 1 (satu) rangkap NPWP PT.

Fotocopy (satu) rangkapSurat Ijin Tempat Usaha(SITU) dan Retribusi Jin Gangguan (HO) No.503.1/00320/ SITU/KPPT/V/B/KLK/2012;Fotocopy (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. 000362;Fotocopy (satu) rangkap NPWP PT. WIL;Fotocopy 1 (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No.09.03.00780;Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)BesarNo. 00239/1824.51.;Fotocopy 1 (satu) rangkap Permohonan klarifikasi fungsi dan bataskawasan Kutan komp. Mekongga, Kec. Wolo, Kab.

Fotocopy (satu) rangkapSurat Ijin Tempat Usaha(SITU) dan Retibusi Ijin Gangguan (HO) No.503.1/00320/ SITU/KPPT/V/B/KLK/2012;Fotocopy (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. 000362;Fotocopy (satu) rangkap NPWP PT. WIL;Fotocopy 1 (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No.09.03.00780;Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)BesarNo. 00239/1824.51.;Fotocopy 1 (satu) rangkap Permohonan kKlarifikasi fungsi dan bataskawasan komp. Mekongga, Kec. Wolo, Kab.

Fotocopy (satu) rangkapSurat Ijin Tempat Usaha(SITU) dan Retribusi Ijin Gangguan (HO) No.503.1/00320/ SITU/KPPT/V/B/KLK/2012;Fotocopy (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. 000362;Fotocopy (satu) rangkap NPWP PT. WIL;Fotocopy 1 (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No.09.03.00780;88Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)BesarNo. 00239/1824.51.;Fotocopy 1 (satu) rangkap Permohonan klarifikasi fungsi dan bataskawasan Kutan komp. Mekongga, Kec. Wolo, Kab.

Sawit Multi Utama yang telah dilegalisir;54) Foto copy Surat Izin Tempat Usaha Nomor066/KPPT/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;55) Foto copy Surat Izin Domisili Nomor :066/KPPT/VIII/2011tanggal 3 Agustus 2011, yang telah dilegalisir;56) Foto copy Surat Pendaftaran Perusahaan PT.

Sawit Multi Utama yang telah dilegalisir;54) Foto copy surat Izin Tempat Usaha Nomor066/KPPT/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;55) Foto copy Surat Izin Domisili Nomor :066/KPPT/VIII/2011tanggal 3 Agustus 2011, yang telah dilegalisir;56) Foto copy Surat Pendaftaran Perusahaan PT.

Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil, Nomor : 503.2/000137/BPPK/SIUP/KPPT/KLK/2014, tanggal 11 Maret 2014, yang dikeluarkan olehKepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman ModalKabupaten Kolaka;2. Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan komanditer, tanggal 11 Maret 2014,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu danPenanaman Modal Kabupaten Kolaka;3. Surat Fiskal, No.Reg. : 154/DPD/2014, tanggal 11 Maret 2014, Yangdikeluarkan An.

Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (HO), Nomor503.1/KPPT/PM/00165/SITU/B/II/2014, tanggal 11 Maret 2014, yanghalaman 28 dari 32 Putusan Perkara No.: 249/Pid.B/2015/PN.Kdi.dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan PenanamanModal Kabupaten Kolaka;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa Ill tersebut Majelismempertimbangkan bahwa uraian pembelaan Penasihat Hukum para terdakwahanya merupakan asumsi dari terdakwa Ill yang didasarkan hanya pada anggapanterdakwa tidak menikmati

(perusahaan terbatas), sebagaimana SIUP (Surat ljin UsahaPerdagangan) milik Tergugat I, No.503/SIUP/K/0934/KPPT/2012tanggal 20 Maret 2012.Bahwa kepentingan suatu kedudukan, fungsi dan tanggung jawab dansubyek hukum para pihak dalam perkara perdata, amatlah sentral,dalam praktek dan yurisprudensi hal mi sebagai penyebab kegagalansuatu gugatan karena kekeliruan penyebutan subyek hukum akanmengakibatkan sasaran gugatan tidak tepat atau tidak relevan yangberarti gugatan tidak berdasarkan hukum sehingga

PK.006/01/04/KSOP.MDO-16 dikeluarkan di Manado tanggal 23 Desember 2016;

6) Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) No. 503/KPPT/335/SIUP/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 atas nama Koperasi Unit Desa (KUD) Nusa Indah;

7) Surat Injin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 503/KPPT/256/256/SIPI/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 atas nama Kapal SELAR-02;

8) 1 (satu) buah buku kesehatan kapal KM.

Fotokopi sesuai asli berupa Akta Jual Beli Nomor: 150/2009 tertanggal 13Februari 2009, selanjutnya diberi tanda P2;Fotokopi tanpa asli berupa Surat lzin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor:185/IMB/KPPT/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010, selanjutnya diberi tandabukti P3;Fotokopi sesuai asli berupa Kwitansi tambahan pelunasan pembelian atastanah dan bangunan SHM No: 277/Desa Airmadidi Atas dengan luas 393m?

Muaro Bungo dalam hal iniKantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Muaro Bungo kepadaTergugat IV menjadi dasar bagi Tergugat IV untuk melakukan segalaaktifitas resmi di atas tanah yang Tergugat IV miliki tersebut;Bahwa selanjutnya atas permohonan dari Tergugat ITV untuk mendirikanbangunan di atas tanah yang merupakan hak Tergugat IV tersebut, padatanggal O7 Oktober 2011 atas nama Bupati Bungo, Kepala KantorPerizinan Terpadu mengeluarkan Petikan Keputusan Bupati Bungo denganNomor 1064/IMB/KPPT

/2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan kepadaAsdor Hasyim, S.E., yang tidak lain adalah Tergugat IV sendiri, danPetikan Keputusan Bupati Bungo dengan Nomor 1065/IMB/KPPT/2011tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada Maryawati;Bahwa selain tersebut tadi diatas, Tergugat IV juga memiliki tanggungjawab moral yang menjadi prinsip Tergugat sebagai bentuk kewajibanTergugat sebagai warga Negara yang baik dengan cara Tergugat IVmembayar pajak bumi dan bangunan atas tanah yang Tergugat IV milikitersebut sebagaimana

Foto copy Surat Izin Walikota Palembang, Nomor 503/IG.R/2178/KPPT/2014 tanggal 7 April 2014. selanjutnya foto copy tersebut diberi tandaP2G jesse7. Foto copy Kwitansi Pembelian alat berat Hydraulit Excavator merekCaterpilar Type E110 Serial No.MJ00380 tanggal 9 Juli 1990. selanjutnyafoto copy tersebut diberi tandaa8.

Penggugat untuk membuktikan dalildalilgugatan, dipersidangan telah mengajukan bukti suratsurat sebagai berikut :1.Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1354 Desa Maumbi tertanggal 27Desember 2012 atas nama Tony Hidayat ( Penggugat ) ; ditandaibukti P.1 ;Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No.22/18.11MU/PB/VII/2014 tertanggal 16 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh KantorPelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Minahasa Utara; ditandaibukti P.2 ;Fotocopy Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 172/IG/KPPT

Minahasa Utara tanggal 17 Juni 2014 ; ditandaibukti P.5 ;Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPDaerah) Tahun 2014tertanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas10.11.12.13.14.Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara ; ditandai buktiP.6;Fotocopy Surat Keterangan Fiskal Daerah No.59/DIPENDA/SKFD/VI2014 tertanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh DinasPendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara ; ditandai buktiP.7;Fotocopy Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.12/IMB/KPPT

izin bangunanadalah alasan yang dicari cari oleh Pembanding, karenabangunan milik Pembanding telah ada IMB nya telah dilakukanrevisi terhadap tambahan bangunan milik Terbanding tersebut.Jadi tidak ada Perda yang dilanggar dalam masalah ini ;e Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Pembandingkepada Pihak Dinas Tata Kota Palembang telah ditindak lanjutiyaitu dengan rapat yang dilakukan di Kantor WalikotaPalembang pada tanggal 18 Maret 2014 dengan dihadiri olehpara pejabat terkait yaitu Kepala KPPT

Terdakwa danTerdakwa II oleh pihak Kepolisian di halaman gudang kayu milik saksikarena Terdakwa dan Terdakwa II mengangkut kayukayu yang berasaldari hutan tanpa ada izinnya;Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tangal 05 November2019 sekitra pukul 18.00 wita bertempat di halaman gudang kayu UD.ABAS JAYA milik saksi yang beralamat di Desa Tatebal KecamatanLenangguar Kabupaten Sumbawa;Bahwa usaha kayu milik saksi ada izinnya yaitu Surat Ijin UsahaPerdagangan (SIUP) kecil nomor : 1032/SIUP/KPPT

gudang kayu milik saksikarena Terdakwa dan Terdakwa II mengangkut kayukayu yang berasaldari hutan tanpa ada izinnya; Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tangal 05 November2019 sekitra pukul 18.00 wita bertempat di halaman gudang kayu UD.Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN SbwABAS JAYA milik saksi yang beralamat di Desa Tatebal KecamatanLenangguar Kabupaten Sumbawa;Bahwa usaha kayu milik saksi ada izinnya yaitu Surat Ijin UsahaPerdagangan (SIUP) kecil nomor : 1032/SIUP/KPPT

Bahwa untuk melaksanakan pembagian atas tanah yangdikembalikan kepada Pemerintah seluas + 125.000 Hasebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 Jo.Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/AgrTanggal 28 September 1951 tersebut diatas, pemerintahmembentuk Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah (KPPT)dan berada dibawah Pimpinan Residen Sumatera Timur ..

Menentukan tanah mana yang akan dilangsungkanmenjadi tanah perkebunan dan tanah mana yang akandijadikan tanah pemerintah (ic. dikeluarkan).Bahwa dengan dibentuknya Kantor Reorganisasi PemakaianTanah Sumatera Timur maka tugastugas yang selama inidilaksanakan KPPT yang bekerja dibawah Pimpinan ResidenSumatera Timur beralin menjadi tugas Kantor tersebut diatas.9.

Dikeluarkan).Bahwa untuk melaksanakan pembagian tanah yang dikembalikan kepadaPemerintah seluas lebih kurang 125.000 Ha sebagaimana dimaksud dalam suratkeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr. 12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 jo.Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 36/K/Agr Tanggal 28 September1951 tersebut diatas, Pemerintah membentuk Kantor Penyelenggara PembagianTanah (KPPT) dan berada dibawah pimpinan Residen Sumatera Timur.Bahwa Tata cara membagikan tanahtanah seluas lebih kurang 125.000

Dikeluarkan).Bahwa dibentuknya Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timurmaka tugas tugas yang selama ini dilaksanakan KPPT yang bekeija dibawahkepemimpinan Residen Sumatera Timur menjadi tugas KRPT tersebut diatasBahwa Keputusan Keputusan Bersama antara Menteri Agraria, MenteriPertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri KehakimanNo. 1/1955 tanggal 30 Juni 1955 merupakan penetapan "Garisgaris pokok daripenyelesaian soal pembagian tanah perkebunan oleh rakyat di Daerah