Selain itu,antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah teljalin hubungan hukumberdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (25)UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yangberbunyi sebagai berikut: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yangdipersamakan dengan itu berupa:a. transaksi bagi basil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;b. transaksi Sewamenyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalambentuk ijarah muntahiya bittamlik;c. transaksi jual beli dalam

Selainitu, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah teijalin hubungan hukumberdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (25)UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yangberbunyi sebagai berikut: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihanyana dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi basil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Smr transaksi sewamenyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli

Selain itu, antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT telah teljalin hubungan hukum berdasarkan prinsipsyariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (25) UndangUndang Nomor 21Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi sebagai berikut:Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dijpersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi basil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; transaksi sewamenyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentukHalaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G

Tmk18.19.20.Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Poppy Purwanti yang dibuat danditandatangani oleh Para Pemohon, telah diregister dan ditandatanganioleh Lurah Kelurahan Sukamanah dan Lurah Kelurahan Lengkongsari,dan Camat Kecamatan Tawan, XxXxxXxX XXXXXXXXXXX, Masingmasingdengan nomor register, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup,dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuail, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P18;Fotokopi Sertifikat penyaluran Dana Mudharabah

Sam Hermawan telah meninggaldunia pada tanggal 11 November 1990 karena sakit, dalam keadaan islam;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 dan P.20, dengan dikuatkanoleh keterangan saksisaksi Para Pemohon, harus dinyatakan bahwa Almh.Poppy Purwanti binti Toto alias R Toto alias Toto Purawinata selama hidupnyamemiliki dana investasi berupa dana mudharabah muqayyadah sebesar Rp.100.000.000, (Serratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam buktitersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang telah

No. 0319 /Pdt.G/2014/PA.Btl.diberinama dengan MUDHARABAH No. 0122000039/BPRSMMS/MDRB/VIII/2012 antara Tergugat dan Tergugat Il dimana Tergugat mendapat pinjaman tambahan modal sebesar Rp 120.000.000, (Seratusdua puluh juta rupiah) sedangkan Penggugat di dudukkan sebagai Saksi,dan setelah berjalannya waktu dimana Tergugat dalam usahanyamengalami kebangkrutan dan tidak dapat lagi usahannya berjalan dan olehkarenananya Tergugat tidak dapat Lagi memberikan Share bagi hasinyakepada Tergugat II, untuk

Dapat diketahui kedua jenis akad ini (Mudharabah/Musyarakah) memiliki implikasi hukum yang berbeda pada praktikekonomi syariah.Bahwa dalam point 2 dalil Gugatan Penggugat tidak secara jelasmengklasifikasikan perbuatan apa dan dasar hukum (pasal yangdilanggar oleh Tergugat Il) sebagaimana diatur dalam Akad/Perjanjianyang menyebabkan Tergugat Il dapat dikategorikan melakukanWanprestasi/Cidera Janji.

Pihak ketigadengan para pihak yang bertransaksi mengenai pembatalan transaksi,pembatalan akta hak tanggungan, perlawanan sita jaminan dan / atau sitaeksekusi serta pembatalan lelang.Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 07/DSNMUI/IV/2000 tanggal 4April 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), dalam diktum ketigaangka 4, menyatakan bahwa : Uika salah satu pihak tidak menunaikankewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak,maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase

menjelaskan pengaturan terkaitpenyaluran pembiayaan oleh Bank, yaitu berdasarkan Pasal 19ayat (1) UU Perbankan Syariah, diatur bahwa kegiatan usahaBank Umum Syariah (BUS) meliputi:. menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro,tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan ituberdasarkan Akad Wadiah atau Akad lain yang tidakbertentangan dengan prinsip syariah;. menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito,tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan ituberdasarkan Akad Mudharabah

membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri suratberharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyataberdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti Akad Ijarah,Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Kafalah, atau Hawalah;J. membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yangditerbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga danmelakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihakketiga berdasarkan prinsip syariah

Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah ataumusyarakah;Halaman 26 dari 35 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt/2020/PT SMG2. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atauistishna;3. Pembiayaan berdasarkan Akad gardh;4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerakkepada nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa bellidalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan5.

mencermati isi gugatan, telah jelas terlihat bahwapermasalahan yang menjadi pokok perkara dalam gugatan a quoadalah terkait perjanjian dengan Al Murabahah antara Penggugatdengan Tergugat III.Bahwa terkait hal tersebut, Tergugat IV perlu. menjelaskanpengaturan terkait perjanjian pembiayaan dengan Bank, yaituberdasarkan Pasal 19 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008tentang Perbankan Syariah yang mengatur bahwa salah satu usahabank syariah umum diantaranya adalah menyalurkan pembiayaanberdasarkan Akad mudharabah

Bahwa sekira bulan Desember 2010 Primkopau bekerja sama denganPimpinan Bank BNI SKC Cabang Bogor dan Pimpinan BSM Cabang Bogordalam bentuk pembiayaan modal kerja koperasi dan pemberian fasilitaskredit KKLK (Kredit Kepada Lembaga Keuangan) sebagai berikut :1) Bank BSM Cabang BogorBahwa untuk mengajukan pembiayaan PKPA (Pembiayaan KoperasiPada Anggota) prosedurnya adalah adanya surat pengajuan pembiayaan,setelah disetujui dikeluarkan SP3 kemudian penandatanganan Wa'd danakad Mudharabah Wal Murabahah

Bahwa antara Primkopau dengan lembaga perbankan yakni Bank BSM danBank BNI SKC Cabang Bogor, ada kerjasama dalam bentuk pembiayaanmodal kerja koperasi dan pemberian fasilitas kredit KKLK (Kredit KepadaLembaga Keuangan) sebagai berikut :1) Bank BSM Cabang BogorBahwa untuk mengajukan pembiayaan PKPA (Pembiayaan KoperasiPada Anggota) prosedurnya adalah adanya surat pengajuan pembiayaan,setelah disetujui dikeluarkan SP3 kemudian penandatanganan Wa'd danakad Mudharabah Wal Murabahah baru pencairan dana

pernah mengajukan pembiayaan modal ke2 (dua) bank yakniBank Syariah Mandiri Cabang Bogor dan Bank BNI SKC Cabang Bogordengan perincian sebagai berikut :1) Bank BSM Cabang Bogor.a)Bahwa Primkopau pernah mengajukan pembiayaan kepada BankBSM Cabang Bogor sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah).Bahwa untuk mengajukan pembiayaan PKPA (Pembiayaan KoperasiPada Anggota) prosedurnya adalah adanya surat pengajuanpembiayaan, setelah disetujui dikeluarkan SP3 kemudianpenandatanganan Wa'd dan akad Mudharabah

nama anggotaPrimkopau.180 (seratus delapan puluh) bundel foto copy surat permohonanmeminjam uang tunai atas nama anggota Primkopau yang ditujukankepada Keprimkopau yang sudah dirubah/dipalsukan pada jumlahpinjaman dan jangka waktu pengembaliannya.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengurus PrimkopauNomor Sper/12345/III/2011 yang menyatakan bahwa pembayaranangsuran pinjaman anggota kepada Primkop Denma Mabesau100% lancar tidak pernah ada tunggakan.1 (satu) bundel foto copy Akad Pembiayaan Mudharabah

Prinsip syariah, sebagaimana dimasudkan dalam PermenKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaSimpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi,diantaranya didasarkan pada akad/transaksi bagi hasil dalambentuk mudharabah dan musyarakah; Akad Mudharabah pada Pasal 1 angka 43, dijelaskan,Mudharabah adalah akad atau sistem kerjasama di manaseseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untukdikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh

musyarakahdijelaskan bahwa, Musyarakah adalah akad kerjasama antaradua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masingmasing pihak memberikan kontribusi dana (modal) denganketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yangdisepakati atau proporsional, dan risiko (kerugian) akanditanggung bersama secara proporsional;Bahwa Para Penggugat adalah anggota yang menggunakanfasilitas Tabungan dan Simpanan Berjangka (Tajaka), berdasarkanperjanjian bagi hasil atau diikat dengan akad Mudharabah

Bahwa oleh karena TERGUGAT merupakan Koperasi Jasa KeuanganSyariah (KJKS) maka pelaksanaannya harus sesuai dengan PeraturanMenteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha SimpanPinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi Sesuai dengan pasal 21yang berbunyi:Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi :a. menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankankegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akadwadiah atau mudharabah

;b. menyalurkan pinjaman dan = pembiayaan syariah kepadaanggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanyadalam bentuk pinjaman berdasarkan akad qarddan pembiayaandengan akad murabahah, salam, istishna, mudharabah,musyarakah, tjarah, ijarah muntahiya bittamlik, wakalah, kafalahdan hiwalah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengansyariah;c. mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluranpinjaman dan pembiayaan syariah. 7.

=Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidaksecara tunai, mugaradhah (mudharabah), dan mencampurgandum halus dengan. gandum kasar (jewawut) untukkeperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.b. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Muslim, alTirmizi, alNasai,Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah dari AbuHurairah r.a., riwayat Malik dari Said bin alMusayyab r.a.,riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas r.a. dan Ibnu Umar r.a.

Nomor 614 K/Ag/2018Mengenai alasan pertama sampai dengan keenam:Bahwa alasan mengenai kewenangan mengadili telah dipertimbangkandengan tepat dan benar oleh Judex Fact;Bahwa alasanalasan mengenai akad mudharabah, Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) dan Sertifikat Hak Tanggungan serta pelelanganobyek sengketa tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti/PengadilanTinggi Agama Makassar tidak salah dalam menerapkan hukum, Penggugattidak dapat membuktikan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berlaku:
   1. SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Sugeng Suratno dengan Imron Syarifudin Tertanggal 18-02-2022;
   2. SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Sugeng Suratno dengan Imron Syarifudin Tertanggal 04-04-2022;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan

Dalil Miyar Syari No. 13 (71/7)aneSigs OSs F ls 0% of gad Ju bg deBui Be yp tag ddl ods g Leeds tall Ju ghDN sgh och Cos oy By bay quell Ju yh eset Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah 5 Pada prinsipnya modal usaha mudharabah harus berupa uang. Akantetapi boleh pula shaibul mal menyerahkan modal usaha kepadamudharib berupa barang.

Skh, tanggal 30 September 2020 serta suratsurat lainyang berkaitan;Membaca gugatan Pembanding semula Penggugat tanggal 8 Mei 2020 yangditerima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal11 Mei 2020 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Skh, telah mengajukangugatan sebagai berikut:1) Bahwa, Penggugat adalah Nasabah debitur dari Tergugat satu, Pada tanggal12 Desember 2012 ditanda tangai antara Para Penggugat dan Tergugat1(satu)dalam perjanjian kredit secara akad Syariah Mudharabah

berkekuatanhukum tetap (in kracht van gewijsde) dengan Putusan Perkara Perdata Nomor435/Pdt.G/2017/PA Skh melalui Pengadilan Agama Sukoharjo.Bwana nena nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn eens Oleh karenaitu Gugatan Penggugat ini adalah nebis in idem sehingga selayaknya untukditolak.Penyelesaian Perselisihan Melalui BASYARNAS.6 nnnnn nnn nnn n nn nnn nnn ene nn nnn nn nanan nent nnn nnn seen nnn nenenennenneesnnennennes Bahwa sesualketentuan dalam Pasal 18 Akhad Mudharabah

No. 033/171.00006/11/2012tertanggal Selasa, 28 Februari 2012 dan Pasal 18 Akhad Mudharabah No.118/171.00036/VII/2012 tertanggal Selasa, 10 Juli 2012 menyebutkan : dalamhal penyelesaian secara musyawarah antara Nasabah dan Bank tidakmenghasilkan keputusan yang disepakati, maka Nasabah dan Bank menetapkanserta memberi kuasa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)untuk memberikan putusannya.Q, $= 222222 nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn Bahwa dalamgugatan, Penggugat

AkadPembiayaan Mudharabah Wal Murabahah Akta No: 3 tanggal 08Oktober 2010 namun saksi ILYAS YASKIM, S.Sos, selaku Bendahara dansaksi JOHAR ARIFIN, S.Si Bin H. AHPUD ROHMAN selaku Ketua sertasaksi DEDEN HIDAYAT S.Sos.

Surat Persetujuanpemberian pembiayaan (SP.3) No : 050/702/PU/DC/2010 tanggal 26November 2010, 4.Akad Pembiayaan Mudharabah Wal Murabahah Akta No: 3tanggal 08 Oktober 2010, 5.

Surat Persetujuanpemberian pembiayaan (SP.3) No : 050/702/PU/IX/2010 tanggal 26 November2010, 4.Akad Pembiayaan Mudharabah Wal Murabahah Akta No: 3 tanggal 08Oktober 2010, 5.

AkadPembiayaan Mudharabah Wal Murabahah Akta No: 3 tanggal 08 Oktober2010 namun terdakwa bersama saksi ILYAS YASKIM, S.Sos, selakuBendahara dan saksi JOHAR ARIFIN, S.Si Bin H. AHPUD ROHMAN selakuKetua serta saksi DEDEN HIDAYAT S.Sos.

BankTabungan Negara Syariah itu hanya untuk membiayai kegiatan usaha tertentu yangdilakukan oleh Koperasi selaku nasabah sekaligus pengelola dana/usaha (mudharib)sesuai dengan permohonan yang diajukan sebelumnya, yakni dalam rangka memenuhimodal kerja Koperasi Pegawai Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Subang untukdisalurkan kepada anggota koperasi.Menimbang, bahwa berdasarkan definisi mudharabah yang tertuang dalamPasal 2 butir 5 Akta Akad Pembiayaan Mudharabah Wal Murabahah Nomor 3 tanggal08 Oktober

MENGADILI
1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor: 25, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris XXX, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Notaris di Yogyakarta sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya;
4. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian

Penanggungan atau penjaminan Nomor 26 Tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Notaris XXX di Kota Yogyakarta adalah sah dan mengikat para pihak serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah
5. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian tanggal 19 Februari 2018 yang dibuat secara bawah tangan atas kesepakatan para pihak dan dilegalisasi oleh XXX Notaris di Kabupaten Pati dan ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah secara hukum dan mengikat kepada

Kabupaten Blora, yang menjadi jaminan kepada Penggugat sebagaimana isi surat kerelaan dan penjaminan yang dibuat tanggal 16 Januari 2020;
10. Menolak permohonan peletakan sita jaminan Penggugat atas Sertifikat Hak Milik Nomor 417 atas sebidang tanah dengan luas 157 meter persegi yang terletak di XXX Kabupaten Blora;
11. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Dan Tergugat V selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah

untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan Rp. 1.543.028.770 (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) secara tanggung renteng sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat;
12. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Dan Tergugat V selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah

INZAPUTRA Karyawan BRIS;1) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB : 0375524a.n WELLY SALAM senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyarrupiah);2) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli KTP dan Direktorat JenderalPajak a.n WELLY SALAM;3) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah asilia.n WELLY SALAM;4) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan DepositMudharabah a.n WELLY SALAM tanggal 6 Juni 2014;5) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian BagiHasil a.n WELLY SALAM

MICHELEVALENTINA dan penerima kuasa TINA VERAWATI:;11) 1 (satu) lembar Deposito BRI Syariah Nomor DIB 0375526 a.nSUSANA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);12) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah aslia.n SUSANA;13) 1 (satu) lembar Permohonan Untuk Penempatan DepositoMudharabah a.n SUSANA tanggal 6 Juni 2014:14) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian BagiHasil a.n SUSANA tanggal 27 Juni 2014;15) 2 (dua) lembar Customer Information / Data Pribadi a.n

DepositoMudharabah a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 24 Juli 2014;2 (dua) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH PerjanjianBagi Hasil aan WELLY SALAM tanggal 24 Juli 2014:1 (satu) lembar Surat Kuasa Asli a.n pemberi kuasa MICHELLEVALENTINA dan penerima kuasa a.n TINA VERAWATI:1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375526a.n SUSANA senilaiRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah aslia.n SUSANA;1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan

DepositoMudharabah a.n SUSANA tanggal 6 Juni 2014;1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH PerjanjianBagi Hasil aan SUSANA tanggal 27 Juni 2014:2 (dua) lembar Customer Information / Data Pribadi ain SUSANAtanggal 11 Juni 2014;1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah Nomor DIB 0375525a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilai Rp2.000.000.000,00 (duamilyar rupiah);1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariahasli an FRANSISCA MARLINA;1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan DepositoMudharabah

a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 5 Juni 2014;1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH PerjanjianBagi Hasil ain FRANSISCA MARLINA tanggal 11 Juni 2014:Hal. 74 dari 97 hal.

dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnyadibayarkan.Besar ganti rugi (tawidh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil(real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebutdan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potentialloss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss ataualfurshah aldhaiah).Ganti rugi (tawidh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad)yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishnaserta murabahah dan ijarah.Dalam akad Mudharabah

, Pustaka Muamalah Jogja, Ctk : pertama, 2016, hlm 136 140dinyatakan Dalam beberapa praktek Mudharabah (transaksipermodalan) atau Musyarakah (usaha bersama) di masyarakat,sering kali kita melihat prosentase bagi hasil dengan mengacu padaPutusan Nomor 64/Pdt.G/2017/PA.Btl Hlm 7 dari 43 himmodal. Ada yang besar dan ada yang kecil. Misalnya, ada yangmenawarkan, tanam modal minimal 10 juta, akan mendapatkan 2 %per bulan.

Yang lebih tepat prosentasemengikuti nilai Keuntungan di akhir transaksiVide: DR.Erwandi Tarmizi,MA Pakar Fikih Muamalat Kontemporer,Ctk.Keempatbelas, Oktober,2016, Penerbit PT Berkat MuliaInsani, hlm.528 dinyatakan Yang menjadi dalil para ulamamengharamkan Mudharib wajio menjamin dana pihak investor darikerugian adalah sebagai berikut :Ijma, kesepakatan para ulama sejak abad pertama hingga sekarangbahwa jika dibuat persyaratan dalam transaksi Mudharabah agarpihak pengelola menjamin modal dari kerugian

Menurut AlAlbani derajat hadis inihasan shahih)Putusan Nomor 64/Pdt.G/2017/PA.Btl Hlm 11 dari 43 himlbnu Abi Syaibah dalam Mushannaf meriwayatkan dari Ali bin AbiThalib radhiyallahu anhu bahwa ia berkata Siapa yang ikutmendapat keuntungan (dalam sebuah usaha) maka dia tidakmenanggung kerugian Perbedaan yang mendasar antara Mudharabah dan Qardh (kredit)adalah dana yang diterima oleh Mudharib tidak dijamin dari kerugian,sedangkan dana yang diterima dari Kreditur wajib dijamin oleh pihakDebiturMaka

jika Mudharib disyaratkan menjamin dana yang diterimanyadari kerugian akad Mudharabah berubah menjadi Qard.

./2015akta notariil, hal tersebut dengan diterbitkannya Sertifikat HakTanggungan atas SHGB Nomor 233 dan SHGB Nomor 234;Bahwa Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat denganTergugat dilakukan pada tanggal 4 April 2011, sementara akadpembiayaan mudharabah antara Tergugat IV dengan Tergugat dilakukan pada tanggal 29 Januari 2010, hal tersebut berarti perbuatanhukum antara Tergugat IV dengan Tergugat jauh lebih mendahuluihubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehinggasangatlah keliru menyatakan

Menyatakan sah dan berlaku Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 105tanggal 29 Januari 2010;4. Menyatakan surat kesepakatan bersama antara Penggugat denganTergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan menurut hukum;5.

Nomor 1991 K/Padt./2015Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 105 yangditandatangani dan dilakukan dihadapan Notaris PeniInggriani, SH (Tergugat III);4.5.2.

dalamnya, asalsaja yang dinyatakan itu mempunyai hubungan langsung denganmasalah pokok tersebut dalam akta itu;Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Serang dan Judex FactiPengadilan Tinggi Banten yang menyatakan sebagai hukum dan sahSurat Kesepakatan Bersama Nomor 001/SKB/IV/2011 tanggal 4 April2011 yang dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat serta mempunyaikekuatan menurut hukum jelas keliru dan menyesatkan karenamenyampingkan dan tidak mempertimbangkan sama sekali tentangAkad Pembiayaan Mudharabah

Deposito Berjangka Bank Mandiri Cabang Kediri, Nomor Seri: AB479479, No Rek: xxxx, tertanggal 6 Maret 2007, senilai Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah), bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocokdengan aslinya, (Bukti P.35) ;Deposito Syariah Mandiri pada Bank Syariah Mandiri KC Kediri, NomorSeri: 1280526 / xxxx, tertanggal 21 Oktober 2016, senilai Rp.150.000.000, (Seratus lima puluhj uta rupiah), bermeterai cukup, telahdinazegelen dan cocok dengan aslinya, (Bukti P.36) ;Deposito Investasi Mudharabah

Berjangka Bank Mandiri Cabang Kediri, Nomor Seri: AE176723, No Rek: xxxx tertanggal 16 May 2016 senilai Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah);Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri Cabang Kediri, Nomor Seri: AB479479, No Rek: xxxx, tertanggal 6 Maret 2007, senilai Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah);Deposito Syariah Mandiri pada Bank Syariah Mandiri KC Kediri, NomorSeri: 1280526 / xxxx; tertanggal 21 Oktober 2016, senilai Rp.150.000.000, (seratus lima puluhj uta rupiah);Deposito Investasi Mudharabah

Bukan Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri:Bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Perjanjian Mudharabah antara Tergugat Tergugat IV Pasal 22 perihal penyelesaian sengketa bahwa apabila dalam30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan penyelesaian secaramusyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal initidak tercapai kesepakatan, para pihak sepakat untuk rnenyelesaikannyamelalui Pengadilan Agama;Meskipun dalam hal ini Penggugat bukan para pihak yang termasuk dalamPerjanjian (Mudharabat)

Adalah suatu kehilafan dan kelalaian yang nyataoleh karena sangat jelas sekali didalam perjanjian antara Termohon I,Bank BNI Syariah dengan Tergugat II (Koperasi Syariah BMT AlhijrahTelkom), yang diikat oleh Perjanjian Mudharabah, Nomor Mas/2007/270tanggal 02082007. Tanpa melibatkan Pemohon sehingga dengandemikian Pemohon tidak terikat dalam perjanjian tersebut pertimbanganhukum yang dilakukan Majelis Hakim Agung tidaklah mencerminkan nilainilai keadilan;.