Judex Facti, maka Judex Facti tidak demikian mudah mengabulkantuntutan dari Pihak Penggugat/Termohon Kasasi yang menuntut tanah berikut rumah diatasnya sebagai sah telah diangap telah dibeli dengan harga yang sangat jauh di bawahharga wajar hanya dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) padahalharga pasaran tidak kurang dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);Menurut logika dan kewajaran yang selama ini berlaku: bahwa harga jual beli tanah +bangunan tidak boleh lebih kecil dari NJOP

;Yang terjadi disini dengan dikabulkannya oleh Judex Facti, yang telah menyatakan sahjual beli atas tanah berikut rumah di atasnya, yang hanya berharga Rp60.000.000,00,jelas ini masih jauh di bawah NJOP obyek;Sebagai ilustrasi menganai data NJOP tanah + rumah di atasnya obyek perkara a quokami lampirkan dalam memori kasasi ini yaitu: SPT PBB tahun 2010 dan Bukti SetoranPBB pada tahun 2007, dimana dari data mengenai PBB tersebut mulai tahun 2007 s.d.2010 (nilai NJOP dalam PBB 2010 sama dengan PBB

tahun 2007) belum disesuaikan,belum diupdate kenaikannya, yaitu sebagai berikut:e Data dari SPT PBB Tahun 2010:NJOP tanah Rp 58.464.000,00;NJOP bangunan Rp74.900.000,00;Tanah + bangunan Rp133.364.000,00;e Data dari Bukti Surat Setoran PBB Tahun 2007:Di dalamnya jumlah pajak yang harus dibayar PBB tahun 2007 sama dengan tahun2010, dengan demikian NJOP tanah dan bangunan pada tahun 2007 sama dengantahun 2010 sebagaimana tersebut di atas;Oleh karena nilai jual beli sebagaimana yang dituntut oleh Termohon

Karena sebab yang halal;Perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah nyatatidak mengandung sebab yang halal, akan tetapi justru sebaliknya, yaitu:e Sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di atas, yaitu adanyakejanggalan tentang harga jual sebagaimana tercantum dalam AktaKuasa Untuk Menjual vide bukti P3, P15 dengan nilai hargasebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dimana hargatersebut sangat jauh di bawah harga pasaran wajar dan masih sangatjauh dari NJOP obyek

Bahwa nilai jual sesuai dengan NJOP didaerah tersebut yang palingrendah adalah sebesar Rp. 1.032.000,00 per meter persegi..

hak atas tanah dan bangunan adalah menentukan nilaimana yang tertinggi antara akta dan NJOP.

karena nilai NJOP lebihtinggi daripada nilai yang tercantum dalam akta pengalihan hak.

Bahwa NJOP yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) memang bukan merupakan NJOP atas tanahdan bangunan yang dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) karena tidak dapat diketahuinya NomorPokok Objek Pajak (NPOP) atas objek yang dimaksud, tetapi NJOPsebesar Rp1.032.000,00 per meter persegi yang digunakan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebutmerupakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang paling rendahdiwilayah kelurahan Penjaringan,

Bahwa Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas tanah tersebut pada tahunHalaman 22 dari 33 halaman. Putusan Nomor 623/B/PK/PJK/20122006 sesuai dengan SPPT PBB Tahun 2006 adalah sebesarRp64.000,00 per meter persegi.2.7.

Sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1051/WPJ.15/2015 tanggal24 Agustus 2015 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SuratPemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor73.09.000.809.323.0021.3 tanggal 30 Mei 2014 Tahun Pajak 2014, atasnama PT Dayacayo Asritama, NPWP/NOP 01.354.220.4809.001/73.09.000.809.323.0021.3, beralamat di Jalan Siloro, Desa Mangilu,Kecamatan Bungoro, Pangkep, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: NJOP

Putusan Nomor 562/B/PK/Pjk/2020menjadi Rp362.600.000,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a guo yaitu Koreksi NJOP Pajak Bumi Dan Bangunan TahunPajak 2014 Sebesar Rp193.550.000.000,00; yang tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidinubungkan dengan

Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa Koreksi NJOP Pajak Bumi Dan BangunanTahun Pajak 2014 Sebesar Rp193.550.000.000,00; yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, karena in casu Majelis Hakim Agung berpendapatbahwa perhitungan atas PBB P3 tahun 2014 untuk komoditas marmermenggunakan angka kapitalisasi untuk komoditas mineral yang telah diujikebenarannya oleh Majelis

b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung Kembali menjadisebesar Rp362.600.000,00; dengan perincian sebagai berikut: NJOP

2017, tanggal 4 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding sajikan perhitungan berdasarkan SuratPemberitahnuan Pajak Terutang, Keputusan Keberatan, dan PermohonanBanding dalam Tabel di bawah ini: Jumlah Rupiah Menurut PermohonanNo Uraian SPPT Keputusan Keberatan SelisihBanding (a) (b) (C) (d) = (b) ) 1 Bumi (M2) 8.170.220.000,00 8.170.220.000,00 8.170.220.000,00 2 Bangunan (M2) 3 NJOP

per M2 11.500,00 11.500,00 11.500,00 INNJOP sebagai Dasar4 93.957.530.000.000,00 93.957.530.000.000,00 93.957.530.000.000,00Pengenaan PBB INJOPTKP (NJOP Tidak KenaPajak) INJOP Untuk Penghitungan 6 Sy 93.957.530.000.000,00 93.957.530.000.000,00 93.957.530.000.000,007 NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 37.583.012.000.000,00 37.583.012.000.000,00 37.583.012.000.000,008 PBB Yang Terhutang 187.915.060.000,00 187.915.060.000,00 187.915.060.000,00 Bahwa berdasarkan perhitungan di atas Pemohon Banding mohon kepadaMajelis

Putusan Nomor 2790/B/PK/Pjk/2018Pajak Terhutang (SPPT) PBB Nomor 31.71.000.000.043.7302.3 tanggal30 April 2013 Tahun Pajak 2013, atas nama: BUT Inpex Babar Selaru Ltd,NPWP: 03.190.848.6081.000, beralamat di Gedung Mid Plaza Lantai 7,Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10 11, Jakarta, 10220, sehinggaperhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2013 sebagaiberikut: Uraian Jumlah (Rp)Bumi 0,00Bangunan NJOP sebagai DPP 0,00NJOPTKP 0,00NJOP 0,00NJKP (40%) 0,00PBB Terutang (0,5%) 0,00 Menimbang, bahwa sesudah

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :Bumi Rp 0,00Bangunan Rp NJOP

MT Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Kantor PelayananPajak Pratama Tanjungpinang sebagai Anggota.Bahwa tugas dari Tim Penilai Harga tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untukKepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBRa Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan ataudiserahkan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.b Penetapan harga mempedomani Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP )

Sekretaris daerah Kota Tanjungpinangmengirimkan surat Nomor : 590/ADMPUM/577 tanggal 25 September 2009 tentangInformasi NJOP tanah di lahan/lokasi tertentu kepada Kantor Pelayanan PajakPratama Tanjungpinang, lalu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinangmengirimkan surat balasannya kepada Walikota Tanjungpinang dengan surat Nomor :S128/WPJ.09/KP/07/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang menerangkan bahwaBerdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :Kep68/WPJ.02/2008 tentang

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasarpengenaan PBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari ObjekPajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah Kota Tanjungpinang adalahsebagai berikut : NO LOKASI NJOP tertinggi (Rp ) NJOP terendahCRP )1.

di Kampung BangunSari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur KotaTanjungpinang Klasifikasi/harga tanah menyebutkan pada awalnya harga yangditawarkan oleh pemilik tanah/penggarap tanah adalah sebesar R.150.000. ( seratuslima puluh ribu ) rupiah per Meter pesegi, sedangkan pihak Panitia Penilai HargaTanah menawarkan harga sebesar Rp.64.000.M2 ( enam puluh empat ribu ) rupiahper Meter persegi, selanjutnya dilihat dari letak dan keadaan tanah sertamempedomani nilai jual Objek Pajak ( NJOP

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasarpengenaan PBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari ObjekPajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah Kota Tanjungpinang adalahsebagai berikut : NO LOKASI NJOP tertinggi (Rp ) NJOP terendah(RP )1.

Apabila untuk membangun Rumah Susun Murah/Sederhana yang telahditetapkan dalam SIPPT dihibahkan (Konversi) maka perhitungan nilai:6% x Luas Efektif x (NJOP SIPPT Tefrt + NJOP Terakhir)Kedua:Nilai Kewajiban yang dikonversi dengan dana sebagaimana disebutkan padadiktum pertama huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta c.qKantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta;Ketiga:Nilai Kewajiban yang dikonversi dengan dana sebagaimana dimaksud padadiktum Pertama huruf b dihibahkan

SIPPT Terbit + NJOP Terakhir)2kepada Pemerintah Daerah Khusus lbukota Jakarta, Tidak jelas dari mana datangnya rumusan ini.

Bahwa menjadi pertanyaan, apakah dasar untuk membuat rumuskonversi sebagaimana tertuang dalam pengaturan Pertama KeputusanGubernur Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 1934 Tahun 2002.Dari mana datangnya angka 6% (enam persen) tersebut dan apa puladasar perhitungannya menempatkan patokan Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP) lahan ketika SIPPT diterbitkan ditambah dengan Nilai JualObyek Pajak (NJOP) Terakhir dan kesemuanya dibagi dengan angka 2sebagai angka pembagi tersebut.

Putusan Nomor 14 P/HUM/2017sesuai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) terakhir ketika denda ditagihuntuk dibayar;. Bahwa dalam kasus yang dialami oleh pemohon (PT Cipta IndahMegah) yang dikenakan kewajiban untuk membayar konversi dalambentuk dana sebagai Pemegang SIPPT.

pada tahun 2016, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)lahan tersebut adalah Rp20.755.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus limapuluh lima ribu rupiah).

NJOP, karenasebelumnya terdakwa Drs.

Maka berapa penghasilan yang didapat dari hotel tersebut,dapat menentukan NJOP nya ;Bahwa harga NJOP ditetapkan 1 tahun sekali per Januari ;Bahwa dalam menentukan NJOP datadatanya diambil dari datadata transaksiyang bisa berasal darimanapun, utamanya dari laporan PPAT seperti Camatatau Notaris sesuai dengan pasal 21 UU No. 12 tahun 1985 tentang PBB(Pajak Bumi dan Bangunan) yang menyatakan pejabat yang terkait langsungdengan jual beli tanah wajib melaporkan tiap bulan ;Bahwa menurut Ahli, NJOP tidak

NJOP tanah matang lebih mahal karena ada perhitungan biayapematangannya ;Bahwa menurut Ahli antara tanah yang telah bersetifikat dengan tanah yangtidak bersetifikat, harga NJOP nya tidak ada perbedaan. Sama saja, karenadidalam aturan pasal 1 ayat 3 (6) UU No. 12 tahun 1985, NJOP tersebut adalahharga ratarata.

,harga NJOP nya, berapa ? Dan harga standard pemerintahnya berapa ?, tinggaldibagi 3.

dan sampel Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)SPPT PBB berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan (SPPTPBB) a.n. Syamsu Nur di Komplek Perumahan Korpri Blok A1,dengan NJOP sebesar Rp. 103.000/m?

Sudirman 2A1 Surabaya dan kondisi fisik bangunan yang dilelangadalah : Luas tanah seluruhnya 3.681 M2 yang terdiri dari :Ada dokumen kepemilikanSHM 138 (1.020 M2)SHM 139 (1.606 M2)SHM 140 (24 M2)Tidak ada Sertifikat Hak MilikEks.EV 14316 luas : 1.031 M2 Luas bangunan 2.376 M2 dalam kondisi bangunan tua tidak terawat dan dihunipihak ketiga.Bahwa pada saat terdakwa mengajukan surat persetujuaan kepadaKomisaris, terdakwa telah membuat acuan harga tanah dengan menggunakanharga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

No. 2016 K/Pid/2010.mengetahui bahwa NJOP untuk tahun 2003 telah berubah dan lebih besaryaitu :Tahun 2003 : Rp.4.605.000,/M2Tahun 2001 : Rp.5.095.000,/M2Tahun 2002 : Rp.5.625.000,/M2Bahwa seharusnya terdakwa dalam membuat usulan harga tanah untukpelepasan asset tersebut kepada Komisaris didasarkan pada Nilai Jual ObyekPajak pada tahun 2003 sehingga apabila dihitung dengan benar denganmenggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2003, maka harga tanahtersebut adalah 3.681 M2 X Rp. 5.625.000, =

No. 2016 K/Pid/2010.puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan perinciansebagai berikut :Nilai tanah dan bangunan berdasarkan NJOP 2003 Rp. 21.342.393.000,Harga jual lelang Selisih Rp. 12.000.000.000.Selisih Rp. 9.342.393.000,Bahwa selain itu, terdakwa membuat laporan kepada Komisaris bahwaberkaitan dengan penghuni bangunan dimaksud harus' diberi uangpengosongan, padahal terdakwa belum melihat bahwa sesungguhnya penghunibangunan Ex Biskop Indra adalah penghuni dengan status

) tahun 2001 padahal saat itu terdakwamengetahui bahwa NJOP untuk tahun 2003 telah berubah dan lebih besaryaitu :Tahun 2001 : Rp. 4.605.000,/M2Tahun 2002 : Rp. 5.095.000,/M2Tahun 2003 : Rp. 5.625.000,/M2bahwa seharusnya terdakwa dalam membuat usulan harga tanah untukpelepasan asset tersebut kepada Komisaris didasarkan pada Nilai Jual ObyekPajak pada tahun 2003 sehingga apabila dihitung dengan benar denganmenggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2003, maka harga tanahtersebut adalah 3.681 M2

Bank Mandiri dibawah dari minimal 55 % dari harga limit sebagaimanaditetapkan Menteri Keuangan R.I.Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi keliru dalam pertimbangan putusan aquosebab menganggap hanya berpedoman pada minimal 55 % dari harga hargaNJOP tahun 2001, padahal seharusnya perhitungan minimal 55 % dihitung dariharga NJOP tahun 2003 yang jauh lebih mahal yaitu sebesar Rp. 5.625.000,.Bahwa terdakwa yang mendasarkan perhitungan NJOP tahun 2001 telahmengakibatkan adanya selisih harga jual yang dilakukan

Puluh Ribu Enam Belas Rupiah) yang ditetapkan oleh Tergugat (Ketua Panitia Pembebasan lahan Kereta Api trans Sulawesi ParePa.re) pada tanggal 11 Juni 2015 dalam musyawarah penetapan nilaiganti rugi pembebasan lahan kereta api trans Sulawesi Pare Pare diAula Kelurahan Mangempang, menurut hemat kami nilai tersebut diatasjauh dari nilai penggantian wajar karena tidak berdasarkan kepadakesetaraan dengan nilai pasar atas sesuatu properti (tidak sesuaidengan daftar SNI yang berlaku di Kabupaten Barru dan NJOP

adanyapernbebasan lahan Kereta Api tersebut.Bahwa berdasarkan dailildalil diatas, maka kami memohon denganhormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Barru agar dapat menjatuhkanputusan yang amarnya sebagai berikut :1.Menghukum tergugat , Il, Ill untuk merevisi kembali nilai penggantianrumah kami yang seluas 188 M2 sebesar Rp. 71.594.000 ( Tujuh PuluhSatu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) denganhitungan permeter Rp. 380.016 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu EnamBelas Rupiah) menjadi harga NJOP

ini terkena pembangunan rel keretaapi, dan mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 secara bertahapPenggugat membangun rumahnya namun belum selesai;Menimbang, bahwa menyangkut ganti rugi yang diterima olehPenggugat sebesar Rp. 71.594.000 ( Tujuh Puluh Satu Juta Lima RatusSembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan hitungan permeter Rp. 380.016(Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Belas Rupiah) dikali luas bangunan188,4 meter persegi berdasarkan bukti P 9;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 7 bahwa NJOP

Sehingga harga NJOP tersebut dikalikan dengan penilaian kondisibangunan yang belum jadi yaitu sekitar 80 persen menjadi 145,896.960..

(seratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribusembilan ratus enam puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut yaitunilai NJOP sesuai bukti P 7 sebesar Rp. 968.000, (sembilan ratus enampuluh delapan ribu rupiah) dikali dengan luas bangunan sesuai bukti P 10yaitu luas bangunan 188, 4 meter persegi dikali dengan kondisi bangunanyang belum jadi yaitu delapan puluh persen hasilnya 145,896.960,.

Kotawaringin Timur, dengan perhitungan sebagai berikut:Objek Pajak Luas (M2) Kelas NJOP per M2 TOTAL NJOP(Rp)Bumi 626.370.000 189 600 375.822.000.000Bangunan 1.282 064 1.100.000 1.410.200.000NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 377.232.200.000NJPTKP 12.000.000NJOP untuk perhitungan PBB 377.220.200.000NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% x 377.220.200.000 150.888.080.000PBB Yang Terutang 0,5% x 150.888.080.000 754.440.400Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp/754.440.400,00; dengan perincian sebagai berikut: Objek Pajak Luas (M2) Kelas NJOP

per M2 Jumlah NJOP (RIBumi 626.370.000 189 600 375.822Bangunan 1.282 064 1.100.000 1.410NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 377.232NJPTKP 12NJOP untuk perhitungan PBB 377.220NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% x 377.220.200.000 150.888PBB Yang Terutang 0,5% x 150.888.080.000 754 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan

Kedua,Dasar Pengenaan Pajak dalam perkara a quo adalah Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) per m? ditetapkan pada klasifikasi nasional sebesar Rp11.500 per m?

Putusan Nomor 912/B/PK/Pjk/2020Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp66.996.700.000,00 dengan perincian sebagaiberikut: SPPT PBBURAIAN NJOPLuas (m2) NJOP (Rp)(Rp/m2)BUMI 2.912.900.000 11.500 33.498.350.000.000BANGUNAN NJOP sebagai 33.498.350.000.000DPPNJOPTKP NJOP 33.498.350.000.000NJKP (40%) 13.399.340.000.000PBB 66.996.700.000TERUTANG(0,5%) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon

No. 1362/2011 Hal 15 dari 53 halaman Putusan No. 447Pdt.G/2017/PN.Bks 010 Rw. 008 tanggal 31Kelurahan Kelapa Desember 2011Gading Dengan LuasKecamatan Kelapa 3.522 M2GadingKotamadya NJOP Per M2Jakarta Utara Rp. 160.000,DESA PANTAI MAKMUR TARUMA JAYAPURNAMA HALIM Jl. Mangga Besar Sertifikat Hak Rp. 600.000VV P/40 Rt. 010 Milik No. 595/Rw. 005 Kelurahan Desa PantaiTaman Sari MakmurKecamatan Taman Dengan LuasSari Kotamadya 1.239 M2Jakarta Barat NJOP Per M2Rp. 285.000.

Sertifikat Hak Rp. 600.000Milik No. 596/Desa PantaiMakmur Dengan Luas1.232 M2 NJOP Per M2Rp. 285.000. Sertifikat Hak Rp. 2.062.000Milik No. 281/Desa PantaiMakmur Dengan Luas433 M2 NJOP Per M2Rp. 537.000, Sertifikat Hak Rp. 600.000Milik No. 282/Desa Pantai Hal 16 dari 53 halaman Putusan No. 447Pdt.G/2017/PN.Bks Makmur Dengan Luas2.106 M2NJOP Per M2Rp. 285.000.Sertifikat Hak Rp. 3.090.000Milik No. 181/Desa PantaiMakmurDengan Luas510 M2NJOP Per M2Rp. 537.000,Sertifikat Hak Rp.

Milik No. 170/Desa PantaiMakmurDengan Luas300 M2 Hal 17 dari 53 halaman Putusan No. 447Pdt.G/2017/PN.Bks NJOP Per M2Rp. 200.000, Akte Jual Beli Rp. 3.090.000No. 481 / 2013 Tanggal 28Maret 2013 Dengan luas514 M2 NJOP Per M2Rp. 537.000.

Bahwa setahu saksi di Desa Segara Jaya /desa tetangga yang sudahdibebaskan untuk jalan tol dengan Njop Rp. 64.000, (enam puluh empatribu) diberikan ganti rugi Ro.

Tanah Baru dimana harga pasarannyasebesar Rp. 5.000.000, per m2 (lima juta rupiah) dengan NJOP Rp.285.000, (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)/m2;.

) tanah pada SPPT PBB tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 2.176.000, /M2 sedangkan pada SPPT PBB tahun 2006 NJOP sudah Rp. 3.573.000, / m2dan mengurangi jumlah luas bangunan yang sebenarnya 720 M2 menjadi 320M2.

Perhitungan diatas, didasarkan pada NJOP Bumi / Tanah berdasarkan SPPTPBB Tahun 2006 dan NJOP Bangunan berdasarkan SPPT PBB Tahun 2010dan harga bangunan berdasarkan harga bangunan kelas menengah dan hargatanah berdasarkan harga rill sekarang.9. Bahwa berdasarkan uraian diatas penentuan besarnya Nilai Limit dan HargaLelang Objek Jaminan dalam perkara ini adalah cacat hukum karena tidak patutdan melanggar perundang undangan yang berlaku maka lelang tersebut harusdinyatakan batal.10.

, hargapasar dan faktorfaktor lain ;Sedangkan NJOP yang dipakai oleh Tergugat I dalam penetapan limit adalahNJOP tahun 2009 hal ini sesuai dengan surat Tergugat II tentang penetapanhari dan tanggal lelang Nomor : S1629/WKN.7/KNL.03/2009 tanggal 14Desember 2009 ;Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah pada SPPT PBB tahun 2009 dariobjek jaminan tersebut adalah sebesar Rp. 2.013.000, (dua juta tiga belas riburupiah) per meter ;6) Penetapan Harga Limit oleh Tergugat I telah sesuai dengan Peraturan

MenteriKeuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelangyakni antara lain NJOP, Harga Pasar dan Faktorfaktor lain (yangmempengaruhi harga) ;7.

untuk tahun pajak 2009Menimbang, bahwa oleh karena lelang atas obyek lelang dilakukan pada tanggal18 Juni 2010, maka NJOP yang dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk penetapanharga limit adalah NJOP tahun 2009 tersebut di atas yaitu Rp. 2.013.000/M?

atau nilai nyata/sebenarnya dengan17memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.

atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.

Jika tidak terdapattransaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyeklain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganii;Bahwa urusan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan bisa didelegasikankepada bawahannya. Sebagai anggota dan berperan memberikan pendapat /usulan penetapan harga berdasarkan NJOP yang berlaku di daerah tersebutsesuai Keputusan Menteri Keuangan.

penghitungan NJOP tetap beroedoman pada NJOP sesuai denganPasal 1 angka 3 Undangundang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1994 adalah harga ratarata yangdiperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

NJOP pun juga tergantungdari apakah datanya telah dilakukan pembaharuan secara berkala dan terkini atautidak.

denganharga Rp. 2.678.400.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan jutaempat ratus ribu rupiah) tidak didasarkan pada nilai jual objek pajak (NJOP)yang ditetapkan oleh Pemerintah, hal mana bila berdasarkan Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) atas 5 (Lima) objek hak tanggungan CV. Ciptayasa OtjehWidiyana sebagaimana Surat Pengenaan Pajak Terutang (SPPT) adalahseharga Rp.128.000/Meter? (seratus dua puluh delapan ribu/meter) danseharusnya nilai limit terhadap 5 (Lima) objek hak tanggungan CV.

perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PajakBumi dan bangunanHal ini secara jelas, terang dan nyata sangat merugikan CV.

No. 137/Pdt/2017/PT.BTNlagi karena telah dipertimbangkan pada bukti T.ll1a=TA.Ad 1, hal manadalam bukti tersebut tidak mempertimbangkan secara aspek keadilan dankemanfaatan hukum, ukuranukuran hukum dapat dibenarkannya transaksilelang dibawah Nilai jual Objek Pajak (NJOP), maka NJOP yang telahditetapkan oleh pemerintah tersebut dapat dipergunakan untuk dan dalamhal yang bagaimana ? MOHON PENJELASAN HUKUM..

Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan dengan rasa keadilan dankemanfaatan hukum tentang Nilai Limit yang sangat rendah, jauh dari hargapasar dan dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

(NJOP) tahun 2012 : Rp. 87.000,Luas Objek Tanah Terperkara : 38.578 M2 XMaka Nilai Limit : Rp.3.356.286.000, (tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB KotaTanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari objek pajak sekitarlahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah Kota Tanjungpinang adalahsebagai berikut: NO LOKASI NJOP tertinggi (Rp) NJOP terendah (RP)1.

) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahunberjalan dan dapat mempedomani pada variabelvariabel sebagai berikut:a.

dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB KotaTanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari objek pajak sekitarlahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah Kota Tanjungpinang adalahsebagai berikut: NO LOKASI NJOP NJOPtertinggi (Rp) terendah (RP)1.

) atau nilainyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahunberjalan dan dapat mempedomani pada variabelvariabel sebagai berikut:a.

) atau nilai nyata/sebenarnyadengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapatmempedomani pada variabelvariabel sebagai berikut:a.

dalamhal ini para Penggugat juga mengetahuinya ;Bahwa setelah dilakukan tindakan tersebut diatas, maka Tergugat II padatanggal 5 Mei 2009 melaksanakan lelang atas obyek yang terdapat pada HakTanggungan Nomor 1254/2002 Peringkat (pertama) ;Bahwa hal yang lebih aneh atau janggal bagi Para Penggugat dalamTanggungan Nomor 1254/2002 Peringkat (pertama) yang ditawarkan olehTergugat melalui Tergugat II hanya sebesar Rp 115.000.000,00 (seratus limabelas juta Rupiah) jauh dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

bahwasanya harga limit tanggungan tersebut ditaksir sekitar Rp 700.000.000,00(tujuh ratus juta Rupiah) ;Bahwa di dalam proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat II terhadapHak Tanggungan tersebut, Tergugat Ill telah dinyatakan sebagai pemenanglelang ;Bahwa adapun harga yang dibayarkan oleh Tergugat Ill atas baranglelang tersebut adalah sebesar Rp. 121.500.000,00 (seratus dua puluh satu jutalima ratus ribu Rupiah) ;Bahwa secara hukum, maka harga tersebut sangat jauh dibawah hargaNilai Jual Objek Pajak (NJOP

) berdasarkan surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 0051674 tertanggal28 April 2009, yaitu sebesar Rp 210.672.000,00 (dua ratus sepuluh juta enamratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) sehingga menimbulkan kecurigaan dan dapatdiduga telah terjadi persekongkolan diantara Tergugat , Tergugat Il, danTergugat Ill dalam melakukan lelang terhadap objek perkara dibawah hargayang seharusnya baik didasarkan pada nilai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)maupun Harga Umum Pasar (HUP

Nilai jual Objek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), dalamhal barang yang akan dilelang berupa tanah dan/atau bangunan ;c. Nilai/Harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang ;d.

Keuangan Nomor293/KMK/09/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 Pasal 24 jo. menteri KeuanganNomor 376/KMK.01/1998 tanggal 31 Juli 1998 Pasal 28", yang mana hal iniseharusnya menjadi acuan dan pedoman Judex Facti Pengadilan TinggiMedan di dalam pertimbangannya untuk menyatakan bahwa harga limit yangtidak didasarkan pada NJOP sepatutnya dikesampingkan atau tidak pertimbangkan ;Bahwa selain Termohon Kasasi 1/Pembanding/Tergugat telahmenetapkan harga limit dibawah NJOP dan harga pasar, juga TermohonKasasi /

Zainuddin Tohir menyatakan nilaiganti rugi tanah per meter sesuai NJOP yaitu Rp.1.032.000, (satu juta tigapuluh dua ribu rupiah) dan langsung disetujui oleh saksi Drs. TEGUHBUDIONO sebagai kuasa pemilik tanah, padahal saksi Ny.

SUDHARNO MUSTAFA.Masingmasing dengan nilai NJOP tahun 2006 sebesar02090 5Rp.1.032.000,/m2.

H.ZAINUDDIN TOHIR sekaligus selaku Wakil Ketua P2T yang kemudianmenyampaikan bahwa Dinas Pertamanan akan membebaskan tanahdengan harga sesuai NJOP yakni Rp.1.032.000, per meter yang kemudiandisetujui oleh saksi Drs.

Selanjutnya SUDARNOMUSTOFA dan terdakwa ANDI WAHAB sepakat harga penjualan tanahberpatokan kepada nilai NJOP dan pembagian uang dari penjualan tanahdilakukan dengan persentase 50 % 50 %.

SUDHARNO MUSTAFA.Masingmasing dibayar dengan nilai NJOP tahun 2006 sebesaroF ONRp.1.032.000,/m2.

Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi BeringinRp. 394.000,.

Nilait tanah berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya denganmemperhatikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP)tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP069/WPuJ.16 /2005 igl21 Nopember 2005 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunanuntuk Kota Manado tahun 2006 sebesar Rp.464.000,.

Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus BumiBeringin Rp. 394.000.b.

dan harga umumratarata;49Bahwa Tahun 2006/2007 NJOP di Bumiberingin3.00.000,400,000,;Bahwa harga tersebut tidak sesuai dengan NJOP, karenaharga NJOP yang sesuai dengan harga umum ratarata;Bahwa dari segi keperdataan tergantung kesepakatan, akantetapi menggunakan uang negara diusahakan serendahrendahnya, dan hal ini menjadi kerugian negara;Bahwa atas keterangan saksi terdakwa dan terdakwa Ilmenyatakan tidak tahu..

Naik yang adapada catatan tersebut NJOP masih tahun 2007 sedangkan sekarangsudah masuk NJOP 2018, sehingga dihitung kembali dan saksi disuruhmencatat oleh terdakwa MIMING SAIMIN, dan saksi catatlah pada bukucatatan yang saya ambil dimobil tadi dengan catatan sebagai berikut :Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPkK/2018/PN.Bdg470 M x 450.000. = 211.500.0001.

adalah Nilai Jual Objek Pajak artinya dasar pengenaanPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan / Perkotaan, yang mana besarnyaNJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentudapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya,dan penetapan besarnya NJOP tersebut ditetapkan dengan SK Bupati;Bahwa penentuan kenaikan tentang harga NJOP tersebut berdasarkanSurat Keputusan Bupati Bogor;Bahwa untuk harga NJOP tahun 2016 yang lalu besarannya Zona NilaiTanah untuk Desa Gunung

NIAN dengan dengan NOP : 32.03.140.002.0020015.0 tidakada kenaikan harga NJOPnya yang mana masih tetap sama sepertiharga NJOP tahun 2017 senilai Rp. 335.000. (tiga ratus tiga puluh limaribu rupiah).

Adapun aturan harga NJOP tahun 2018 sedang diprosesketetapannya, akan tetapi untuk Desa Gunung Putri sesuai dengananalisis Zona Nilai Tanah untuk Desa Gunung Putri belum ada kenaikanharga NJOPnya yaitu masih tetap;Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 971.11 / 60 / Kpts /Per UU / 2017 tentang Klasifikasi dan Besaran Nilai Obyek Pajak Bumidan Bangunan Menara serta Dokumen Biaya Komponen BangunanTahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 untuk harga NJOP menunjuk ObjekPajak an.

IEDFIL JAYA ANWAR diberitahu oleh Terdakwa MIMINGSAIMIN yang menyatakan bahwa terhadap tanah objek jual beli tersebut adakenaikan NJOP, sehingga dana yang diberikan oleh saksi Ir. IEDFIL JAYAANWAR kepada Terdakwa untuk proses jual beli tanah seluas + 470 M? yangterletak di Ko. Gunung RT. 002/008 Desa Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab.Bogor tidak cukup. Atas adanya kenaikan NJOP tersebut, maka Terdakwakembali meminta biaya tambahan kepada saksi Ir. IEDFIL JAYA ANWAR.