alat bukti keterangan saksi tersebutmaka telah terbukti bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahanpada tanggal 14 April 2011 dengan wali SISWOYO HARIOKO (ayahPemohon Il), mas kawin berupba uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah) dibayar tunai dan pernikahannya disaksikan oleh SAGIMAN danMANAN;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk darikitab lanatut Tholibin juz 4 halaman 254 yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis sebagai berikut :Artinya: Pengakuan perkawnan

dengan perempuan harus dapatmenyebut shahnya perkawnan dan syarat perkawnan contohnyavali dan dua orang saksi yang adil,Menimbang, bahwa para Pemohon selama ini telah hidup dalamrumah tangga sebagai suami istri merasa telah menikah akan tetapi tidakmempunyai bukti surat nikah dan setelah pemeriksaan di persidangan secarasyar'i pernikahan Para Pemohon sah, saat ini Para Pemohon sangatmembutuhkan Pengesahan Nikah sebagai bukti pernikahan Para Pemohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimanadiuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokokpersoalan yang pertama yaitu tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugatterdapat perkawnan yang sah menurut hukum ?

, yang selengkapnya sebagaimanaterurai di bawah ini ;Menimbang, bahwa Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan menyatakan bahwa Perkawnan talah ikatan lahir batin antara seorangpria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan Perkawnan adalah sah, apabiladilakukan

,yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;Menimbang, bahwa Pasal 38 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan menyatakan bahwa perkawnan dapat putus karena kematian,perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September1987 terdapat kaidah hukum yaitu : bahwa dalam suatu perkawnan apabilaantara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkandalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal inidiakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, makagugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawnan

dilangsungkan, maka satu helaisalinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yangtetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada PegavaiPencatat tempat perkawnan dilangsungkan dan oleh Pegavai Pencatat tersebutdicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawnan, dan bagi perkawnanyang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada PegavaiPencatat di Jakarta.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana

belah pihak sudah tidak bersama lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka ketentuan dalam hal keadaanSuami Istri sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam Rumah tangganya, sudahdapat dibuktikan menurut hukum ;Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 534 K/PDT/1996 tanggal 18Juni 1996 menyatakan Bahue dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebabpercekcokan atau karena salah satu pihak telah meningggalkan pihak lain, tetapi yangperlu dilihat adalah perkawnan

itu sendiri, apakah perkawnan itu masih dapatdipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah makaperkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi,meskipun salah satu. pihak menginginkan perkawnan supaya tetap untukdipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawnan pecah tetap akan berbuatyang tidak baik agar perkawnan itu tetap pecah*;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimanadiuraikan tersebut di atas, maka Penggugat sudah

pokok gugatan yaitu agar perkawinan Penggugat denganTergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokoksebagaimana diuraikan di atas, terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum,yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;Menimbang, bahwa Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan menyatakan Perkawnan

ialah ikatan lahir batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa,Selanjutnya ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan berbunyi sebagai berikut:(1) Perkawnan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasingagamanya dan kepercayaannya itu,(2) Tiaptiap perkawnan dicatat menurut peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan

Halaman 15 dari 20Akibat putusnya perkawnan karena perceraian talah baik ibu atau bapak tetapberkevajiban memelihara) dan mendidik anakanaknya, sematamataberdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenaipenguasaan anakanak, Pengadilan memben keputusannya,Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dari hasil perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu : 1.

Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajibanmengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksudPasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yangtelah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegavwai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraiandalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengandaerah hukum Peganai Pencatat di mana perkawnan

dilangsungkan, makasatu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkanpula kepada Pegauai Pencatat tempat perkawnan dilangsungkan dan olehPegavai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatanperkawnan, dan bagi perkawnan yang dilangsungkan di luar negeri, salinanitu disampaikan kepada Pegavai Pencatat di Jakarta;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah

Penetapan no. 0490/Pdt.P/2017/PA.Sbysumpahnya bahwa anak bernama Akbar Maulana Wahyudhi, Febrian DwikyWahyudha dan Citra Wulan Syci Ramadhani adalah benarbenar anak darihasil perkawinan siri Para Pemohon dan Pemohon Il tanggal 30 Juni 2013sebelum perkawinan secara resmi Para Pemohon di KUA Wonokromo KotaSurabaya tanggal 22 September 2016;Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menentukan bahwa Perkawnan adalah sah, apabila dilakukanmenurut Hukum masingmasing Agamanya

dan kepercayaannya itu , dandemikian pula Pasal 4 KHI berbunyi Perkawnan adalah sah apabila dilakukanmenurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawnan;Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan tidak dicatatkan dan atautidak dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN akibathukumnya bukan perkawinan itu tidak sah, akan tetapi perkawinan tersebuttidak mempunyai kekuatan hukum ex Pasal 56 KHI;Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakanketentuan

Pasal 42 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanmenyebutkan: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atausebagai akibat perkawnan yang sah,2. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawnan yang sah;b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan olehistri tersebut;3. Pasal 55 Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 KompilasiHukum Islam disebutkan:(1).

untuk mengurus Sertifikat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohondan bukti suratsurat serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yangmemberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaiansatu sama lain, maka Majelis berpendapat telah terbukti bahwa pernikahanPEMOHON dan Suami Pemohon yang bernama (A YAH TERMOHON / Ayah ParaTermohon) yang dilaksanakan pada tahun 1962 memenuhi ketentuan Pasal 14Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi untuk melaksanakan perkawnan

Kitab fanatut Thalibin juz NM halaman 254 berbunyi :Hal. 11 dari 14 HalamanSg gtplag oly gad Cpe Alay pig Adana 8 4 5l pal cole USE: oo se all AgArtinya: "Pengakuan perkawnan dengan seorang perempuan harus dapatmenyebutkan sahnya perkawnan dahulu dan umpamanya wali dandua orang saksi yang adil "2.

yang sesuai dengan pemohonannya itu, maka tetaplahpermikahannya itu "Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalildalil tersebut sebagaibahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan perkara Itsbat Nikahbagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi merekayang melakukan perkawinan sebelum berlakunya UU No 1 1974 th jo PeraturanPemerintah no.9 th 1975, hal ini dapat dilihat dari pasal 64 undangundang no 1tahun 1974 yang berbunyi : untuk perkawnan

dan segala sesuatu yangberhubungan dengan perkawnan yang terjadi sebelum undangundang ini berakuyang dijalankan menurut peraturanperaturan lama, adalah sah dan dipertegaspelaksanaannya dalam aturan organik, sebagaimana dalam pasal 49 PP no 9tahun 1975, pada ayat (1) menyatakan : Peraturan Pemerintah ini mulai berlakupada tanggal 1 oktober 1975 dan pada ayat (2) berbunyi mulai berlakunyaPeraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari UU no 1tahun 1974 tentang perkawinan.Menimbang

diri Penggugat untuk tetapmempertahankan keutuhan rumah tangga yang mana dalam keadaansedemikian rupa dikhawatirkan ,Tergugat akan selalu berupaya danmengambil tindakantindakan yang menimbulkan percekcokan antaraPenggugat dan Tergugat.sesuai yang di tegaskan dalam yuridisprudensi Mahkamah Agung RINo 534k/PDT/1996 tanggal 18 juni 1996 menyatakan: Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebabpercekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapiyang perlu dilihat adalah Perkawnan

Karena hati kedua belah pihak sudah pecah,maka tidak mungkin di persatukan kembali, meskipun salah satu pihakmenginginkan perkawnan supaya tetap dipertahankan. Maka pihakyang menginginkan perkawnan pecah tetap akan berbuat yang tidakbaik agar perkawnan itu tetap pecah;.

adalah mempersulitterjadinya perceraian, karena perkawinan yang dibentuk oleh pihakpihak yangmelangsungkan perkawinan merupakan lembaga yang luhur dan suci;Menimbang, bahwa UndangUndang tersebut juga tidak melarangadanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat yang secara limitatif ditentukandalam undangundang dan peraturan pelaksanaan lainnya;Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor: 1 Tahun1974, antara lain menyebutkan: Perkawnan

berdasarkan alat bukti keterangan saksi tersebutmaka telah terbukti bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahanpada tanggal 12 Maret 1963 dengan wali Wardi, mas kawin berupa uangsebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) dibayar tunai dan pernikahannyadisaksikan oleh Mahdar dan Sumandar;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk darikitab Tanatut Tholibin juz 4 halaman 254 yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis sebagai berikut :ENOTES e ee ete ee gee eeJ gueArtinya: Pengakuan perkawnan

dengan perempuan harus dapatmenyebut shahnya perkawnan dan syarat perkawnan contohnyavali dan dua orang saksi yang adil,Menimbang, bahwa para Pemohon selama ini telah hidup dalamrumah tangga sebagai suami istri merasa telah menikah akan tetapi tidakmempunyai bukti surat nikah dan setelah pemeriksaan di persidangan secarasyar pernikahan Para Pemohon sah, saat ini Para Pemohon sangatmembutuhkan Pengesahan Nikah sebagai bukti pernikahan Para Pemohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan

Indonesia.Menimbang, bahwa sekembalinya sekembalinya dari India, Para Pemohonjuga telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Sri Sri KrishnaBalaram Ashram Denpasar Bali, pada tanggal 30 Agustus 2014 ;Menimbang, bahwa dari bukti P1 dan P2 didapat fakta kalau PemohonDARSAN SINGH adalah Warga Negara Indonesia dan sebagaimana bukti P7didapat fakta kalau Pemohon DALJIT KAUR adalah Warga Negara India ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1 ) UU No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan disebutkan perkawnan

yang dilangsungkan di /uarIndonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegaraIndonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut dinegara dimana perkawnan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidakmelanggar ketentuanketentuan Undangundang ini;Hal. dari 10 hal.

Penetapan No. 257/Pdt.P/2017/PN DpsBahve dalam ayat ( 2 ) nya disebutkan dalam waktu 1 ( satu ) tahun setelahsuami istri itu kembali di wlayah Indonesia, surat bukti perkawnan mereka harusdidaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawnan tempat tinggal mereka Menimbang, bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengajukanpencatatan perkawinan mereka yang telah dilangsungkan di India dan juga di Bali ;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah kembali ke Indonesia / Bali sejaktanggal 30 Agustus 2014 yang apabila

hal.Penetapan Nomor 0008/P dt.P/2015/PA.MmkPemohon Il dan untuk mengurus akta kelahiran anakanaknya serta untukkepentingan hukum lainnya, maka Hakim mempertimbangkan sebagaberikut ;Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal2 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yangmenyatakan bahwa perkawnanan adalah sah, apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalandengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islammenyebutkan bahwa perkawnan

adalah sah, apabila dilakukan menurutHukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawnan, melihat korelasi Pasalpasal tersebut, dapatdiartikan bahwa Perkawnan yang sah menurut agama berarti sahmenurut peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknyapernikahan para Pemohon tersebut, Hakim akan menilai apakahpernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syaratpernikahan serta /Jarangan nikah yang di atur dalam hukum Islam,

CISY Halaman 11 dari 16 hal.Penetapan Nomor 0008/P dt.P/2015/PA.MmkArtinya : tidaklah ada perkawnan kecuali dengan wali dan dua orangsaksi yang adil.

SlyUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 huruf(e) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), poin d dan eKompilasi Hukum Islam (KHl), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidakdapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukanke Pengadilan Agama terbatas mengenai halhal yang berkenaan denganadanya perkawnan yang terjadi sebelum berlakunya Undangundang

Nomor 1Tahun 1974 (pasal 7 ayat (3) poin d KHI) dan Perkawnan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawnan menurut UndangUndangNomor1 Tahun 1974 tentang Perkawnan (pasal 7 ayat (3) poin e KH);Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon yang dilaksanakanpada tahun 1954, terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan tersebut dapat itsbatkan kePengadilan Agama, sesuai dengan amanat Pasal 7 huruf (d) Komplasi HukumIslam;Menimbang, bahwa

berdasarkan fakta tersebut di Majelis hakimberpendapat dalildalil pbermohonan Pemohon dan Pemohon II telah terbuktikebenarannya, dengan demikian telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut,sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai lItsbat Nikah perlu dikemukakan abstakhukum sebagai berikut :1.UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1disebutkan: Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukummasingmasing agama dan kepercayaannya,Kompilasi Hukum Islam:a.Pasal 4 menyebutkan: Perkawnan

adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 1 Tahun 1974,Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Perkawnan hanya dapat dibuktikandengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;Hal. 9 dari 12 halaman Pen.

Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawnan tidak dapatdibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama;d. Pasal 7 ayat (8) menyebutkan: Salah satu itsbat nikah yang dapatdiajukan ke Pengadilan Agama adalah yang berkenaan dengan adanyaperkawnan yang terjadi sebelum berlakunya Undangundang No.1Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNo.1 Thun 1974e.

Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka,wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu;Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukanbahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b).Calon Isteri, c). Wali nikah, d).

Putusan Mahkamah Agung No. 3180 K/ Pdt/ 1985, tanggal 28011982);Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung MA RINo: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya Bahvue dalamperceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau karena salah satupihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawnan itusendiri, apakah perkawnan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hatikedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin

akan dipersatukan lagi, meskipun salahsatu pihak tetap menginginkan perkawnan supaya tetap utuh; apabila perkawinan itutetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawnan pecah, tetap akanberbuat yang tidak baik agar perkawnan itu tetap pecah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dariketerangan saksi Edy Susanto dan saksi Sofian, menerangkan pada pokoknya yaitu : Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis, namunsetelah kelahiran anak pertama terlihat

Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anakyang bernama : Jovita Chen, (pr) lahir pada tanggal 03112007; Jovikent Chen, (lk) lahir pada tanggal 26042010;selanjutnya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopyKutipan Akta Kelahiran No. 724/2007 atas nama Jovita Chen, (bukti P3) dan fotocopyKutipan Akta Kelahiran No. 2.800/U/Mdn/2010 atas nama Jovikent Chen( bukti P4),hal ini telah diperkuat pula oleh keterangan saksi Edy Susanto dan saksi Sofian yangmenerangkan bahwa dari perkawnan

Chen;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edy Susanto dan saksiSofian bahwa anakanak Penggugat tinggal di Tanjung Balai bersama orangtuaPenggugat karena Penggugat bekerja di Kisaran, namun Penggugat juga seringberkunjung ke Tanjung Balai untuk melihat dan menafkahi anakanak Penggugat dansejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anakanak Penggugat tersebut,Tergugat tidak pernah kembali lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkahkepada Penggugat maupun anakanak yang lahir dari perkawnan

perkawinanantara Penggugat dan Tergugat telah lahir di Kabapaten Tabanan 2 (dua)Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 202/Pat.G/2016/PN Taborang anak semuanya lakilaki yang masingmasing bernama ANAK 1, lakilaki,Lahir di Tabanan tanggal 31 Januari 1999 (vide surat bukti terlanda P3) danANAK 2, LakiLaki, lahir di Tabanan tanggal 18 Maret 2007 (vide surat buktitertanda P4);Menimbang, bahwa mengenai sahnya suatu perkawinan di atur dalamPasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan(1) Perkawnan

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masingagamanya dan kepercayaannya itu.(2) Tiaptiap perkawnan dicatat menurut peraturan perundangundangan yangberlaku.Bahwa di dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan itu mengatur adanya 2 (dua) syarat dalam suatu Perkawinan yaknisecara materiil pada ayat (1) dilakukan menurut hukum masingmasingagamanya dan kepercayaannya itu sedangkan syarat formil diatur pada ayat (2)Tiaptiap perkawnan dicatat menurut peraturan perundangundangan

yangberlaku,Menimbang, bahwa setelah dihubungkan alat alat bukti sah yangdiajukan ke muka persidangan dikaitkan dengan syarat sahnya suatu perkawinan(vide Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawnan).

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukumanyang lebih berat setelah perkawnan berlangsung;d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yangmembahayakan pihak yang lain;e.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidakdapat menjalankan kevejibannya sebagai suami/steri;f, Antara suami dan isteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.Menimbang, bahwa jika dihubungkan fakta fakta hukum yangterungkap dipersidangan dengan alasan perceraian (vide Pasal 19 PP No.9tahu 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawnan)maka dapat diketahui bahwa kecurigaan Tergugat

Pasal 4 menyebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 1 Tahun 1974,b. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Perkawnan hanya dapat dibuktikandengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;c. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawnan tidak dapatdibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama;d.

Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka,wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu;Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukanbahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b).Calon Isteri, c). Wali nikah, d).

maka berdasarkanketentuan di atas, anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dapat ditetapkansebagai anak yang sah dari Pemohon dan Pemohon Il, hal tersebut sesuaipula dengan Kitab Al Figh Al Islam Wa Adillatuhu, juz 7 halaman 690, sebagaiberikut :Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 0117/Padt.P/2015/PA.TAcpanel ely 5M cuit GLY Cans aula gl, ail gll a 4 gil gy play,Jal IS shy ely jus ied Ledge Lal yj ONS gl, Gy pby labels colApe ll ols jl aes od dread G99 Gale de, (SUL JS ui asDY gh Cys Bh pall 4u,Perkawnan

Maka apabila sewaktuwaktu telah tetap adanyaperkawnan, sekalipun perkawnan itu fasid atau perkawnan menurutadat, yakni perkawnan dengan akad tertentu tanpa pencatatan resmi,maka ditetapkanlah nasab anakanak yang lahir dari perempuan tersebut(sebagai anak sah) ;Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 7 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 23 tahun 2002, menetapkan bahwa hak anak adalah bagiandari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh orang tua, keluarga,masyarakat dan negara, diantara hak anak

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokoksebagaimana diuraikan di atas, terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum,yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;Menimbang, bahwa Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan menyatakan Perkawnan ialah ikatan lahir batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.Halaman 10 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN SglSelanjutnya ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:(1) Perkawnan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu,(2) Tiaptiap perkawnan dicatat menurut peraturan perundangundanganyang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 bahwa pada tanggal 13 Juli1999 Penggugat

Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjukberkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeteraikepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan PegawaiPencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yangdiperuntukkan untuk itu;(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengandaerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawnan

dilangsungkan,maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpabermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawnandilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagianpinggir dari daftar catatan perkawnan, dan bagi perkawnan yangdilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada PegawaiPencatat di Jakarta;Menimbang, bahwa oleh karena tempat pelaksanaan perkawinanPenggugat dan Tergugat sama

bahwapernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah terbukti memenuhi ketentuanhukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kKedua mempelai dan dua orangsaksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli figh Islam, yang dalampenetapan ini telah diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakimmenyatakan;Sg Cpsrlsig oly gai Ca Akay pli g imu JSS Bi yal gle 7 SE ic all 6dArtinya : Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawnan

lanatutthalibin juz IV halaman 254).Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangandalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93 yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :Wel gitl ple Jule Al ads al alate dang jt aged Cob dag j ADE LS CsArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanyahubungan suamiistri selama tidak ada buktibukti yang menentukan lain(putusnya perkawnan

Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa:pencatatan perkawnan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan,oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawnan itu sendin, Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwaperkawnan Sirn tidak melanggar konstitusi, karena di jalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H.

., berpandangan bahwa :kalau perkawnan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokoksebagaimana diuraikan di atas, terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum,yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;Menimbang, bahwa Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan menyatakan Perkawnan jalah ikatan lahir batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Selanjutnya ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:(1) Perkawnan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu,(2) Tiaptiap perkawnan dicatat menurut peraturan perundangundanganyang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 bahwa pada tanggal 22November 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan

Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjukberkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeteraikepada Pegavai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan PegavaiPencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yangdiperuntukkan untuk itu;(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengandaerah hukum Pegavai Pencatat di mana perkawnan

dilangsungkan,maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpabermeterai dikirimkan pula kepada Pegavai Pencatat tempat perkawnandilangsungkan dan oleh Pegauai Pencatat tersebut dicatat pada bagianpinggir dari daftar catatan perkawnan, dan bagi perkawnan yangdilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada PegavaiPencatat di Jakarta;Menimbang, bahwa oleh karena tempat pelaksanaan perkawinanPenggugat dan Tergugat sama

Pasal39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: perkawnan hanya dlizinkan jikaHal. 8 dari 12 hal. Pen.

, barang siapa di antara kamu telah sanggupmemenuhi kevajiban belanja dalam perkawnan, hendaklah kamu kawn.Sesungguhnya kawn itu dapat menutup pandangan mata danmeredakan syahvat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklahberpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;3.

Pemohon telahberalasan hukum sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan memberikanDispensasi Kawin (pengecualian batas umur pernikahan) kepada anak ParaPemohon yang bernama Calon Isteri dengan calon suaminya yang bernamaCalon Suami:;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi: setiap orang yang akanmelangsungkan perkawnan

memberitahukan kehendaknya itu kepada PegavaiPencatat ditempat perkawnan akan dilangsungkan, maka kewajiban ParaPemohon (selaku orang tua dari calon mempelai) setelah mendapat penetapandari Pengadilan Agama Muara Enim untuk mendaftarkan perkawinan anaknyapada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara;Menimbang, bahwa perkara Dispensasi kawin ini termasuk dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganHal