Terdakwa.Bahwa sebelum pertemuan RULLY bilang sama Terdakwa menyuruh membawa datadata yang jelas lalu Terdakwa membawa pembayaran DP PT ASINDO, IUP produksi,IUP eksplorasi dan Terdakwa juga bilang pemilik ASINDO adalah TOTO SYAFRUDINtetapi telah dijual kepada Terdakwa serta telah dibayar RP.2,1 Milyar, sehingga sudahjelas didokumen tersebut TOTO SYAFRUDIN sebagai Direktur Utamanya.Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan lagi di Taman Anggrek waktu itu LIM HENGUNG bilang ada investor dari China mau bikin smelter

Mineral, sebagai peraturan untuk melaksanakanketentuan Pasal 96 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral danBatubara, telah menimbulkan sikap pro dan kontra baik di kalangan AparatPemerintah Daerah, kalangan Professional maupun kalangan PengusahaPertambangan Mineral;Prinsipnya mereka menyetujui dilakukannya peningkatan nilai tambahterhadap hasil pertambangan mineral melalui kegiatan pemurnian bijihmineral dengan cara membangun smelter

Kawasan Hutan Produksi; dan/atau b.kawasan hutan lindung;Halaman 59 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN SonPasal 4 ayat (2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanansebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. religi, meliputi tempatibadah, tempat pemakaman non komersial dan wisata rohani; ob.pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gasbumi termasuk sarana, prasarana, dan smelter; c. dst hingga huruf q;Pasal 5 (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan

melakukan divestasi saham hingga 51% dan meniaati ketentuan lainnyadalam UU Minerba, pihak perusahaan berkepentingan ternadap adanya jaminanperpanjangan kontrak karya dan kepastian usaha jangka panjang;Untuk menekan Penggugat, pada tanggal 12 Januar 2017, Pemerintah RImengeluarkan larangan export konsentrat melalui penerbitan PP No.1/2017 yangisinya melarang export konsentrat jika Penggugat tidak mematuhi UU Minerbayang mengharuskan kontrak karya beralih ke IUPK, divestasi 51% saham,pembangunan smelter

Mineral, sebagai peraturan untuk melaksanakanketentuan Pasal 96 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral danBatubara, telah menimbulkan sikap pro dan kontra baik dikalangan AparatPemerintah Daerah, kalangan professional maupun kalangan pengusahapertambangan mineral.Prinsipnya mereka menyetujui dilakukannya peningkatan nilai tambahterhadap hasil pertambangan mineral melalui kegiatan pemurnian bijihmineral dengan cara membangun smelter

Putusan Nomor 2633 K/Pid.Sus/20182012 beserta lampirannya;BB Nomor 410: 1 (satu) bundel fotocopy ringkasan laporan studikelayakan konstruksi pabrik smelter untuk ferronikel dan/ atau nikelmatte;BB Nomor 411: 1 (satu) bundel feasibility study summary reportsmelter factory construction for ferronickel and/or nickel matte;BB Nomor 412: 1 (satu) lembar Rekap Izin Usaha Pertambangan(IUP) PT. Billy Indonesia;BB Nomor 413: 1 (satu) lembar print out warna Peta Wilayah IzinUsaha Pertambangan PT.

Konawe PutraPropertindo seluas + 5.500 Ha (lima ribu lima ratus hektar) yang terletakdi Kecamatan Kapoiala, Bondoala, Besulutu, Kabupaten KonawePropinsi Sulawesi Tenggara;b) Kawasan Industri Konawe yang dipelopori PENGGUGAT berhasilmenjadi Kawasan Industri Strategis Nasional;c) PENGGUGAT telah memiliki tenant Smelter Nikel yang saat ini bahkansudah berproduksi dan mengekspor hasil produksi;d) Mengingat dan mempertimbangkan PENGGUGAT telah mendapat izindan rekomendasi pendukung antara lain:1) Izin

Industri Kabupaten Konawe ditetapkansebagai Kawasan Industri Prioritas untuk Kegiatan IndustriSmelter Ferronikel.Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek StrategisNasional tanggal 8 Januari 2016, Kawasan IndustriKabupaten Konawe kembali masuk dalam Proyek StrategisNasional sebagaimana lampiran daftar Proyek StrategisNasional huruf T Tentang Pembangunan Kawasan IndustriPrioritas.Kawasan ekonomi Khusus Poin 206 dan Huruf Vtentang Proyek Pembangunan Smelter

Bahwa Penjelasan mengenai kondisi pembangunan dan/ atauperkembangan smelter PT. ASIA MINING MINERAL sebagai tindaklanjutdiberikannya kuota expor Kepada PT. Toshida Indoenesia sebagaimanatercantum dalam dalam Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT. ToshidaIndonesia Tahun 2019 Nomor : 540/ 378 Tanggal 06 Pebruari 2019, adalahbukan kewenangan ESDM Propinsi.Halaman 123 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN.

Kdi Bahwa saksi tidak tahu sama sekali mengenai laporan keuangan PT.TOSHIDA INDONESIA Tahun 2019 terkait pengalokasian laba hasil exporeterhadap pembanguan smelter PT. ASIA MINING MINERAL. Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan realisasi Keuangan PT.TOSHIDA INDONESIA Tahun 2019 secara tersendiri melainkan hanyamelalui dokumen RKABnya.

Bahwa Tentang penjelasan mengenai kondisi pembangunan dan/atau perkembangan smelter PT. ASIA MINING MINERAL sebagaitindaklanjut diberikannya kuota expor Kepada PT. Toshida IndoenesiaHalaman 176 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN. Kdisebagaimana tercantum dalam dalam Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT.Toshida Indonesia Tahun 2019 Nomor : 540/ 378 Tanggal 06 Pebruari 2019,adalah bukan kewenangan ESDM Propinsi.

Bahwa saksi tidak tahu sama sekali mengenai laporan keuangan PT.TOSHIDA INDONESIA Tahun 2019 terkait pengalokasian laba hasil exporeterhadap pembanguan smelter PT. ASIA MINING MINERAL karena ituurusan PT. TOSHIDA INDONESIA dengan PT. ASIA MINING MINERALkarena saksi sama sekali tidak pernah menerima laporan realisasikeuangan PT. TOSHIDA INDONESIA Tahun 2019 secaratersendirimelainkan hanya melalui dokumen RKABnya.

. 33Tahun 2014, oleh kementerian Kehuatanan, bukan domain Kementrian ESDM; Bahwa Terdakwa bertugas sesuai Tupoksi, berbicara tentang PNBP adalahmerupakan Keuangan Negara, Contoh kalau pembangunan jalan tol, itu bukajuga hutan ada IPPKH dan Punya IUJK, kalau dia punya utang PNBP PKHapakah bisa dihentikan ini Jalan Tol yang sudah berfungsi, sama denganpertambangan RKAB~ kalau dimatikan, bagaimana dengan PNBPPertambangan, karena RKAB bagian kecil dari pertambangan, sedangkangyang besar adalah soal smelter

Bahwa Penjelasan mengenai kondisi pembangunan dan/ atauperkembangan smelter PT. ASIA MINING MINERAL sebagai tindaklanjutdiberikannya kuota expor Kepada PT. Toshida Indoenesia sebagaimanatercantum dalam dalam Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT. ToshidaIndonesia Tahun 2019 Nomor : 540/ 378 Tanggal 06 Pebruari 2019, adalahbukan kewenangan ESDM Propinsi.Halaman 123 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN.

Kdi Bahwa saksi tidak tahu sama sekali mengenai laporan keuangan PT.TOSHIDA INDONESIA Tahun 2019 terkait pengalokasian laba hasil exporeterhadap pembanguan smelter PT. ASIA MINING MINERAL. Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan realisasi Keuangan PT.TOSHIDA INDONESIA Tahun 2019 secara tersendiri melainkan hanyamelalui dokumen RKABnya.

Bahwa Tentang penjelasan mengenai kondisi pembangunan dan/atau perkembangan smelter PT. ASIA MINING MINERAL sebagaitindaklanjut diberikannya kuota expor Kepada PT. Toshida IndoenesiaHalaman 176 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN. Kdisebagaimana tercantum dalam dalam Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT.Toshida Indonesia Tahun 2019 Nomor : 540/ 378 Tanggal 06 Pebruari 2019,adalah bukan kewenangan ESDM Propinsi.

Bahwa saksi tidak tahu sama sekali mengenai laporan keuangan PT.TOSHIDA INDONESIA Tahun 2019 terkait pengalokasian laba hasil exporeterhadap pembanguan smelter PT. ASIA MINING MINERAL karena ituurusan PT. TOSHIDA INDONESIA dengan PT. ASIA MINING MINERALkarena saksi sama sekali tidak pernah menerima laporan realisasikeuangan PT. TOSHIDA INDONESIA Tahun 2019 secaratersendirimelainkan hanya melalui dokumen RKABnya.

. 33Tahun 2014, oleh kementerian Kehuatanan, bukan domain Kementrian ESDM; Bahwa Terdakwa bertugas sesuai Tupoksi, berbicara tentang PNBP adalahmerupakan Keuangan Negara, Contoh kalau pembangunan jalan tol, itu bukajuga hutan ada IPPKH dan Punya IUJK, kalau dia punya utang PNBP PKHapakah bisa dihentikan ini Jalan Tol yang sudah berfungsi, sama denganpertambangan RKAB~ kalau dimatikan, bagaimana dengan PNBPPertambangan, karena RKAB bagian kecil dari pertambangan, sedangkangyang besar adalah soal smelter

ESDMakan meneliti, kalau secara teknis sudah oke, maka akan dilihat sudahberapa persen proses membangun fisilitas pengolahan, dan setelahmendapat rekomendasi dari Kementerian ESDM, maka perusahaanmengajukan permohonan SPE kepada Kementerian Perdagangan, laluKementerian Perdagangan akan menganalisa, kalau sudah lengkapdokumennya maka akan diterbitkan SPE;Bahwa proses untuk mendapatkan SPE dibidang pertambangan danindistri itu berbeda, dalam pertambangan harus mengalami pengolahandan harus punya smelter

Bahwa Penjelasan mengenai kondisi pembangunan dan/ atauperkembangan smelter PT. ASIA MINING MINERAL sebagai tindaklanjutdiberikannya kuota expor Kepada PT. Toshida Indoenesia sebagaimanatercantum dalam dalam Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT. ToshidaIndonesia Tahun 2019 Nomor : 540/ 378 Tanggal 06 Pebruari 2019, adalahbukan kewenangan ESDM Propinsi.Halaman 123 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN.

Kdi Bahwa saksi tidak tahu sama sekali mengenai laporan keuangan PT.TOSHIDA INDONESIA Tahun 2019 terkait pengalokasian laba hasil exporeterhadap pembanguan smelter PT. ASIA MINING MINERAL. Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan realisasi Keuangan PT.TOSHIDA INDONESIA Tahun 2019 secara tersendiri melainkan hanyamelalui dokumen RKABnya.

Bahwa Tentang penjelasan mengenai kondisi pembangunan dan/atau perkembangan smelter PT. ASIA MINING MINERAL sebagaitindaklanjut diberikannya kuota expor Kepada PT. Toshida IndoenesiaHalaman 176 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN. Kdisebagaimana tercantum dalam dalam Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT.Toshida Indonesia Tahun 2019 Nomor : 540/ 378 Tanggal 06 Pebruari 2019,adalah bukan kewenangan ESDM Propinsi.

Bahwa saksi tidak tahu sama sekali mengenai laporan keuangan PT.TOSHIDA INDONESIA Tahun 2019 terkait pengalokasian laba hasil exporeterhadap pembanguan smelter PT. ASIA MINING MINERAL karena ituurusan PT. TOSHIDA INDONESIA dengan PT. ASIA MINING MINERALkarena saksi sama sekali tidak pernah menerima laporan realisasikeuangan PT. TOSHIDA INDONESIA Tahun 2019 secaratersendirimelainkan hanya melalui dokumen RKABnya.

. 33Tahun 2014, oleh kementerian Kehuatanan, bukan domain Kementrian ESDM; Bahwa Terdakwa bertugas sesuai Tupoksi, berbicara tentang PNBP adalahmerupakan Keuangan Negara, Contoh kalau pembangunan jalan tol, itu bukajuga hutan ada IPPKH dan Punya IUJK, kalau dia punya utang PNBP PKHapakah bisa dihentikan ini Jalan Tol yang sudah berfungsi, sama denganpertambangan RKAB~ kalau dimatikan, bagaimana dengan PNBPPertambangan, karena RKAB bagian kecil dari pertambangan, sedangkangyang besar adalah soal smelter

Bahwa Penjelasan mengenai kondisi pembangunan dan/ atauperkembangan smelter PT. ASIA MINING MINERAL sebagai tindaklanjutdiberikannya kuota expor Kepada PT. Toshida Indoenesia sebagaimanatercantum dalam dalam Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT. ToshidaIndonesia Tahun 2019 Nomor : 540/ 378 Tanggal 06 Pebruari 2019, adalahbukan kewenangan ESDM Propinsi.

Bahwa saksi tidak tahu sama sekali mengenai laporan kKeuangan PT.TOSHIDA INDONESIA Tahun 2019 terkait pengalokasian laba hasil exporeterhadap pembanguan smelter PT. ASIA MINING MINERAL. Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan realisasi Keuangan PT.TOSHIDA INDONESIA Tahun 2019 secara tersendiri melainkan hanyamelalui dokumen RKABnya.

. 33Tahun 2014, oleh kementerian Kehuatanan, bukan domain Kementrian ESDM; Bahwa Terdakwa bertugas sesuai Tupoksi, berbicara tentang PNBP adalahmerupakan Keuangan Negara, Contoh kalau pembangunan jalan tol, itu bukajuga hutan ada IPPKH dan Punya IUJK, kalau dia punya utang PNBP PKHapakah bisa dihentikan ini Jalan Tol yang sudah berfungsi, sama denganpertambangan RKAB~ kalau dimatikan, bagaimana dengan PNBPPertambangan, karena RKAB bagian kecil dari pertambangan, sedangkangyang besar adalah soal smelter

Bahwa Tentang penjelasan mengenai kondisi pembangunan dan/atau perkembangan smelter PT. ASIA MINING MINERAL sebagaitindaklanjut diberikannya kuota expor Kepada PT. Toshida Indoenesiasebagaimana tercantum dalam dalam Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT.Toshida Indonesia Tahun 2019 Nomor : 540/ 378 Tanggal 06 Pebruari 2019,adalah bukan kewenangan ESDM Propinsi. Bahwa Terdakwa tidak tahu sama sekali mengenai laporankeuangan PT.

TOSHIDA INDONESIA Tahun 2019 terkait pengalokasianlaba hasil expore terhadap pembanguan smelter PT. ASIA MININGMINERAL karena itu urusan PT. TOSHIDA INDONESIA dengan PT. ASIAMINING MINERAL karena saksi sama sekali tidak pernah menerimalaporan realisasi kKeuangan PT. TOSHIDA INDONESIA Tahun 2019 secaratersendiri melainkan hanya melalui dokumen RKABnya.; Bahwa Terkait tagihan PNBP PKH senilai Rp. 151.901.783.535.yang ditujukan kepada PT.

Tengger Semeru,BangkaBelitung, danMorotai9 Kawasan 317,4 KemenESDM, Kemenperin,industri di luar BKPM, Pemda, BadanJawa dan 31 Usaha (BUMN/ Swasta)Smelter APBN15,7 Swasta:176,0 KPBU: 14,3 BUMN: 111,4Penguatan 226,4 Kementan, KemenkP,Jaminan Usaha KemenKUKM, Kemenperin,Serta 350 Badan UsahaKorporasi e APBN (BUMN/Swasta), PerguruanPetani dan : 200,9 TinggiNelayan * Swasta: 25,5Pembangunan 32,0 Kementan KemenESDM,Energi Kemendagri, Badan Usahae APBNTerbarukan 11 (BUMN/Swasta)Green Fuel BUMBerbasis Kelapa

Untuk menekan Penggugat, pada tanggal 12 Januari 2017, Pemerintah RImengeluarkan larangan export konsentrat melalui penerbitan PP No.1/2017yang isinya melarang export konsentrat jika Penggugat tidak mematuhi UUMinerba yang mengharuskan Konitrak karya beralih ke IUPK, divestasi 51%saham, pembangunan smelter dan kewajiban lainnya. Larangan inimengakibatkan terhentinya aktvitas export Penggugat pada bulan Januari2017;6.

Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasanhutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapatdilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapatdielakkan, pada Pasal 4 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa kepentinganpembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah meliputi pertambangan mineral, batu bara, minyak dan gas bumitermasuk sarana, prasarana dan smelter

Jadi tuduhan Tergugat bahwaPenggugat bertemu orang lain di luar adalah tidak benar dan mengadaadaserta akalakalan Tergugat semata;5.15.2Bahwa, Qatalum adalah aluminium smelter yang beroperasi 24 jamsetiap hari tanpa berhenti. Saya bekerja di Departemen IT sebagaiTechnical Assistant untuk IT Manager yang bernama Abdulsalam AlYafei.

Penggunaan kawasan hutanuntuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapatdilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidakdapat dielakkan , yakni meliputi kegiatan :A.Religi meliputi tempat ibadah , tempat pemakaman non komersial danwisata rohani;B.Pertambangan meliputi pertambangan mineral batubara , minyak dan gasbumi termasuk sarana, prasarana , dan smelter ;C.Ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit , transmisi, distribusi listrikdan gardu induk serta

Lobindo Nusa Persada harus berkomitmen untukmendirikan smelter dalam jangka 5 (lima) tahun atau adaprogresnya dan dipantau per 6 (enam) bulan oleh KementrianESDM dan apabila tidak dilaksanakan maka jijin kuota akandicabut oleh Kementrian ESDM.Bahwa saksi mengetahui SK Nomor : 1922/KPTS18/X/2017, tanggal 27Oktober 2017 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan(IUP) Operasi Produksi Untuk Penjualan Mineral Logam (Bauksit)kepada PT.Alam Indah Purnama Panjang dimana selaku Direkturnyayaitu

Maniang.Pada tahun 19438, Jepang membangun pabrik (smelter) untuk menghasilkannickelmatte di Pomalaa dengan luas bangunan 600 x 600 meter persegi.Bangunan tersebut dibangun di bawah tanah dan hanya cerobong asap pabriksaja yang terlinat. Dengan dibangunnya pabrik tersebut, selama tahun 1942 1945, Sumitomo berhasil menghasilkan 300 8.000 ton nickelmatte.

91.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Kemajuan Fisik Awal Pembangunan Fasilitas Pemurnian Smelter Grade Alumina PT. Gunung Bintan Abadi.
92.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Kerja Anggaran Biaya Operasi Produksi Bauksit PT. Gunung Bintan Abadi di Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Kepulauan Riau.
93.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Eksplorasi Bauksit PT.

94.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Pembangunan Fasilitasn Pemurnian Smelter Grade Alumina PT. Gunung Bintan Abadi.
95.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 06-06-2018.
96.1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 03-08-2018.