Ditemukan 2722 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : trias trail tria total tegal trian torial trizal trikal
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 02-10-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
EVA YUSTISIANA, SH
Terdakwa:
AGUS FEISAL HIDAYAT
316 — 394
  • Ahli duduk di jabatan yang berkaitan dengan arbitrasenasional menyangkut infrastruktur dan perkembangan hukum pidanamenyangkut delikdelik infrastruktur, menyangkut audit trial dikonsorsium reformasi hukum nasional. Bahwa Mengenai tulisan Ahli, ada beberapa buku yang berkaitandengan delikdelik jabatan, menyangkut withsleblower, dan berkaitandengan pidana korporasi. Bahwa Mengenai penelitian ada sekitar lima penelitian inti yangberkaitan dengan whistleblower dan justice collaborator.
    Contohnya dalam peradilan maxi trial itu didudukkan 350 oranganggota mafia, artinya tanpa splitzing itu bisa dilakukan. Maxi tral itulebih kepada informasinya valid atau tidak? Bahwa terkait alat bukti yang diajukan di persidangan diluar berkasperkara selama sebelum putusan kalau melihat pasal 160 ayat 1 huruf citu memungkinkan.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-09-2021 — Upload : 20-10-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 27 September 2021 — Penuntut Umum: A. THIRTA MASSAGUNI, SH Terdakwa: Drs. H. MUH. SABIR.
281 — 130
  • Arifuddin dengan Nomor: 040-003-000005403-4 pada Bank Sulsel Cabang Bulukumba.96)Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bulukumba Nomor: 200/Din.KP/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Rekomendasi Pencairan Dana.97)Laporan Hasil Uji Coba Laut (Sea Trial) bulan Desember 2012.98)Surat dari PT Phinisi Semesta Bulukumba kepada PPK Tugas Pembantuan perihal permohonan PHO tertanggal 28 Desember 2012.99)Dokumen Penawaran dan Teknis pengadaan kapal penangkap ikan (paket 20) Dinas Kelautan
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 06-11-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 56-K/PMT-II/AL/XI/2018
Tanggal 19 Maret 2019 — Iwan Kusuma, S.T., M.M. Letkol Laut (E)
522 — 6596
  • Bahwa sekitar bulan April 2010 Saksi4 sertijabmenjadi Komandan KRI Welang808 di Pondok DayungJakarta, setelah sertijab kapal langsung perbaikan didermaga TNI AL Pondok Dayung Jakarta selama 10bulan sampai dengan bulan Februari 2011 dan sekirabulan Maret 2011 Saksi4 melaksanakan sea trial danpada bulan April 2011 KRI berangkat ke Tanjung.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3520 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Juni 2016 — LURAH DESA SEGOROMADU, dkk VS SUDJONO
84 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari Terbanding semula Penggugat,maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusanMajelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangantersebut sudah tepat dan benar dan diambil alin sebagai pertimbanganPengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;Pertimbangan hukum tersebut di atas merupakan bentuk pertimbanganhukum yang tidak seksama atau onvoldoende gemotiveerd sehinggatidak memenuhi rasa keadilan, karena nyatanyata telah menerjang azasfair trial
    Oleh karena itu, Judex Facti telah melakukankekeliruan yang nyata dan kurang lengkap dalam memberikanpertimbangan hukum;Bahwa peran Hakim sebagai salah satu penegak hukum di Indonesiayang berkewajiban mengadili suatu perkara secara adil dan seimbangsebagaimana asas fair trial ternyata tidak dilaksanakan oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Gresik;Bahwa dengan menguraikan sebagian perbuatan yang dilakukan ParaTergugat tanpa menelaah buktibukti yang telah diajukan dalampersidangan mengakibatkan pertimbangan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-11-2016 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 637/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 13 Maret 2018 — Muhamad Rasid,Cs X DEPARTEMENT OF IMMIGRATION AND BORDER PROTECTION (Department Imigrasi dan Batas Perlindungan) ,Cs
311 — 146
  • sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenaikemampuan sistim peradilan pidana Australia;Sepanjang 20082011 Polisi Federal Australia, Kantor Direktur Penuntut UmumFederal dan Departemen Kejaksaan Agung telah melakukan tindakantindakan danpraktekpraktek yang mengarah kepada pelanggaran hakhak dasar ; tidak saja hakhak yang diakui dibawah hukum HAM tetapi dalam beberapa kasus juga pelanggaranterhadap hakhak yang diakui dalam common law seperti hak atas peradilan yang adildan jujur (right to a fair trial
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 25-06-2013 — Putus : 02-09-2013 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 11/PDT.SUS/GUGATAN LAIN-LAIN/2013/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 2 September 2013 — NENENG KOMALASARI >< IVAN GARDA, SH, S.Sos dan EGGA INDRAGUNAWAN, SH., CS
229 — 104
  • Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (UU No. 37 Tahun 2004) perkara ini bukan lagi perkara yang termasuk halhallain atau perkara derivatif kePailitan yang menjadi kompetensi pengadilan niagasebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor : 37 Tahun 2004,akan tetapi merupakan perkara perdata biasa (non kePailitan) yang menjadikewenangan pengadilan negeri ; Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Extra Ordinary Court yangperadilannya cepat (speedy trial
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 10-02-2021 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 18 Mei 2021 — Penuntut Umum:
AJI RAHMADI, SH.MH
Terdakwa:
1.IRWIN alias VIRGA
2.TOMY NOFRIANSAH, S.Pi
183 — 84
  • secaranyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakankepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalam konteks Criminal JusticeSistim tegaknya pelaksanaan peradilan ( law enforcement ) dalam hukumpidana guna mencari kebenaran materiel ( ultimate truth ) dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence ) yang haruslahdilakukan menurut hukum ( que to process of law ) guna menjaminterselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara jujur dan adil(to ensures a fair and just trial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-08-2012 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1085 K/PID.SUS/2012
Tanggal 8 Agustus 2012 — Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP, Msi
98 — 305 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan juga bukanlah suatu pengharapan yangbersifat ilusionir, apabila kami mengharapkan kepada Majelis Hakim incasuperkara a quo untuk bisa bersifat netral dan independen demi terciptanyasuatu peradilan yang bebas merdeka (fair trial).Berpijak dari seluruh aspek tersebut maka sudah selayaknya terhadap perkarayang ada di hadapan kita sekarang ini, tidak hanya menyangkut aspek suatuproses pidana yang nantinya menghasilkan putusan, akan tetapi lebih jauh lagimenyangkut pertanggungjawaban kita terhadap
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 02-02-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 7 Juni 2021 — Penuntut Umum:
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI
194 — 126
  • Melakukan pengujian dilapangan (trial) dilapangan dengan membuatkanbenda uji kubus beton atau silinder beton , apabila hasil pengujian bendauji tersebut memenuhi syarat spesifikasi maka desain mox formulamenjadi job mix formula dan rekanan dapat memulai pekerjaan betondilapangan ;3.
    secara nyata melakukanperbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh PenuntutUmum , karena dalam konteks Criminal Justice Sistim tegaknya pelaksanaanperadilan ( law enforcement ) dalam hukum pidana guna mencari kebenaranmateriel ( ultimate truth ) dengan asas praduga tidak bersalah (presumptionof innocence ) yang haruslah dilakukan menurut hukum ( due to process oflaw ) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukansecara jujur dan adil (to ensures a fair and just trial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-06-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 10 Juni 2016 — Drs. RUSLI SIBUA, M.Si VS KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK-RI)
326 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jkt.Sel. yang dikutip dari putusan dimaksudpada halaman 52 sebagai berikut: Bahwa dalam model non integrated trial, setelan tahapanpemeriksaan masuk dalam proses ajudikasi maka harusbicara mengenai probable cause dan evidence, sehinggapraperadilan gugur pada saat proses telah beralin pada tahapajudikasi; Bahwa beralihnya dari tahap pra ajudikasi ke tahap ajudikasiadalah sejak Penuntut Umum melimpahkan perkara kePengadilan;Bahwa sejalan dengan pendapat ahli tersebut, pertimbanganHakim pada Putusan
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 31-05-2019 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 19/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY
Tanggal 24 Juni 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HUSNOL HOTIMAH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MOH. HERIYANTO S.H.
51 — 34
  • IKA WAHYULI HADIYANINGSIH bukanmerupakan terdakwa dalam perkara ini dan sebagaimana penjelasan PermaNomor 5 tahun 2014 dijelaskan bahwa menjatuhkan pidana tambahan uangpengganti kepada pihak lain selain terdakwa merupakan suatu pelanggaranterhadap asas presumption of innocence dan fair trial. oleh karenanya, hakimtidak dibenarkan untuk menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uangpengganti selain kepada terdakwa;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Bandingakan merubah amar putusan
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 27-05-2013 — Upload : 13-11-2013
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 70-K/PM I-04/AD/IV/2013
Tanggal 27 Mei 2013 — Serma H. MUJTOBAH FATONI
111 — 28
  • Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh MajelisHakim bersifat Integreted Criminal Justice System dengan lebih mengedepankanadanya fair trial, due process of law dan asas presumption of Innoncence.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-03-2016 — Upload : 01-09-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 36/PID.SUS/TPK/2015/PN. KENDARI
Tanggal 16 Maret 2016 — - H. SIODINAR, S.Ip
85 — 38
  • Menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada pihak lainselain Terdakwa, merupakan suatu pelanggaran terhadap asas presumption ofinnocence dan fair trial.
Pengadilan PN KUNINGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-07-2018 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN KUNINGAN Nomor 6/Pdt.G/2018/PN KNG
Tanggal 27 Mei 2019 — MEMEI RATNA NOOR MEILANY MELAWAN PT. BANK MEGA, Tbk, DKK
132 — 18
  • lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkanadanya hak atau peristiwa tersebut (Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdata);Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah olehPihak Para Tergugat, maka menjadi kewajiban pembuktian Penggugat akandipertimbangkan terlebih dahulu halhal sebagai berikut bahwa Hakim yangmemeriksa perkara berwenang membagi beban pembuktian diantara para pihakyang bersengketa, pembagian beban pembuktian tersebut dilaksanakan denganmengingat asas fair and trial
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-02-2012 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 07-09-2012
Putusan PN AMBON Nomor 01/Pid.SUS/2012/PN.AB.
Tanggal 6 Juni 2012 — MOHAMMAD FAJARULLAH;
97 — 30
  • secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuaidengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karena124dalam konteks Criminal Justice Sistim tegaknya pelaksanaan peradilan( law enforcement ) dalam hukum pidana guna mencari kebenaranmateriel ( ultimate truth ) dengan asas praduga tidak bersalah(presumption of innocence ) yang haruslah dilakukan menuruthukum ( due to process of law) guna menjamin terselenggaranyaSuatu peradilan yang dilakukan secara jujur dan adil ( toensures a fair and just trial
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 14-K/PMT.III/AD/VIII/2016
Tanggal 29 Desember 2016 — JEFRY OKTAVIAN ROTTY, Kolonel Inf Nrp 1910039121068
271 — 182
  • Artinya meskipun suatu perbuatan tidakmemenuhi rumusan delik dalam undangundang tertulis, hakimdapat menjatuhkan pidana apabila perbuatan Terdakwadianggap tercela, bertentangan dengan keadilan dan normanorma sosial yang lainnya dalam kehidupan masyarakat.Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yangditerapkan oleh Majelis Hakim bersifat Integreted CriminalJustice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial,due process of law dan asas presumption of Innoncence.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 — PROF.DR.OTTO CORNELIS KALIGIS, SH.,MH., laki-laki, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 19 Juni 1942, beragama Kristen, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, RT.008/RW.008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, dalam hal ini diwakili oleh Tim Penasihat Hukumnya/Kuasa Hukumnya, yaitu Humphrey R. Djemat S.H.,LL.M, Johnson Panjaitan S.H., John Waliry, S.H., Alamsyah Hanafiah, S.H., Ir. Esterina D. Ruru, S.H., Luciana Lovinda, S.H., Freddy T. Simatupang, S.H., Albiker Siagian, S.H., Sabar H. Simanjuntak, S.H., Andreas Nahot Silitonga, S.H.,LL.M., Tumpak Tampubolon, S.H., Timotius Tumbur Simbolon, S.H., Harapan Manurung, S.H., TH.Ratna Dewi,S.H.,MKn., Azam Khan, S.H., Octolin Hutagalung, S.H., Farida Sulistyani, S.H.,CN.,LL.M., Robert Napitupulu S.H., Camelia, S.H., M.H., Andrias Herminanto Nayoan, S.H., Hervan Dewantara Merukh, S.H., Parasian Simbolom., S.H., Faisal Miza, S.H.,M.H., J.Sontang Simatupang, S.H., Dr. Purwaning M. Yanuar S.H., M.CL.,CN, Muhammad Yahya Rasyid, S.H.,M.H., Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tergabung dalam Asosiasi Advokat Indonesia, yang beralamat pada kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia, Plaza Gani Djemat Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., R. Natalia Kristianto, S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-45/01-55/08/2015 tertanggal 4 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN ;
288 — 145
  • ., MM ke PengadilanNegeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara: 50/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. yang dikutip dari putusan dimaksud pada halaman 52sebagai berikut:Bahwa dalam model non integrated trial, setelahtahapan pemeriksaan masuk dalam proses ajudikasi makaharus bicara mengenai probable cause dan evidence,sehingga praperadilan gugur pada saat proses telah beralihpada tahap ajudikasi;Bahwa beralihnya dari tahap pra ajudikasi ke tahapajudikasi adalah sejak Penuntut Umum melimpahkanperkara ke Pengadilan.c
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 08-01-2016 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 16 Februari 2016 — Kamaluddin Harahap, Tempat / tanggal lahir Padang Sidempuan, 28 Februari 1968, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, bertempat tinggal di Jalan Tengkul No. 130 Mendan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya M. Sa'i Rangkuti, S.H., M.H., M. Iqbal Rangkuti, S.H., Roni Chandra, S.H., dan Ricard Sibarani, S.H., masing-masing Para Advokat & Penasehat Hukum, yang berkantor di Apartement Brawijaya Suite 1102 Jalan Brawijaya XII No. 1 Kebayoran Baru Telp: (021) 722 6406 Jakarta Selatan – Indonesia, bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
147 — 80
  • Sebagai upayakoreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secarasewenangwenang dengan maksud / tujuan lain diluar dari yangditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindunganterhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini PEMOHON,yang mana lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identikdengan lembaga pre trial yang terdapat di Amerika Serikat yangmenerapkan prinsip Habeas Corpus yang mana pada dasarnyamenjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab makapemerintah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 09-09-2015 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 522/Pdt.G/KPPU/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 21 April 2016 — PT Alam Beringin Mas,Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),Cs
285 — 61
  • Bahwa adanya pengakuan dari Saksi Sdr Anglinus Nugroho Trisiyantoselaku Pit Ketua AABI (Asosiasi Aspal Beton Indonesia) dan selakuDirektur PT Sutan Agung Murni dalam persidangan yang menyatakandalam tender ini tidak dipersyaratkan adanya sertifikat dan uji kelaikanoperasi untuk AMP, namun dalam Surat Edaran Menteri mengaturadanya ketentuan bahwa alat AMP yang akan digunakan untukmelaksanaan pekerjaan harus bersertifikat sehingga perusahaan calonpemenang biasanya akan melakukan trial produksi.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-10-2012 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 56/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG
Tanggal 24 Oktober 2012 — TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO
148 — 59
  • Perubahan Kualitas dan Item Pekerjaan Baru tanggal 27Oktober 2008;76)Perintah Perubahan (CCO) nomor : 01 tanggal 28 Oktober 2008;77)4 buku Addendum sebagai berikut :a) Copy Legalisir Addendum tanggal 1 tanggal 28Oktober 2008;b) Addendum tanggal 2 tanggal 16 Desember 2008;c) Addendum tanggal 3 tanggal 19 Januari 2009;d) Addendum Penutup tanggal 24 Januari 2009;78) Justifikasi Teknik Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga PaketPembangunan Jalan STA 1+800 s/d 8+350 TA. 2008;79) Copy Legalisir Trial
    Perintah Perubahan (CCO) nomor : 01 tanggal 28 Oktober2008;3. 4 buku Addendum sebagai berikut :483a) Copy Legalisir Addendum tanggal 1 tanggal 28 Oktober 2008;bcd)))Addendum tanggal 2 tanggal 16 Desember 2008;Addendum tanggal 3 tanggal 19 Januari 2009;Addendum Penutup tanggal 24 Januari 2009;1.on fF & bhJustifikasi Teknik Kegiatan Pembangunan Jalan LingkarKota Salatiga Paket Pembangunan Jalan STA 1+800 s/d 8+350 TA. 2008;Copy Legalisir Trial AMP Lataston (AC BASE);Copy Legalisir Back UP Data Survey
    Addendum Penutup tanggal 24 Januari 2009;Justifikasi Teknik Kegiatan Pembangunan Jalan LingkarKota Salatiga Paket Pembangunan Jalan STA 1+800 s/d 8+350 TA. 2008;Copy Legalisir Trial AMP Lataston (AC BASE);Copy Legalisir Back UP Data Survey Pengukuran;Copy Legalisir Shop Drawing;10.