Ditemukan 2883 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : daribuana darisiapa danbiaya darbiana daribima
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 24/Pid. Sus-TPK/2015/PN. DPS
Tanggal 11 Nopember 2015 — I GEDE KARDIN YUDIASA
36 — 16
  • Sumberkima dihadiri oleh petugasPenyuluh dari BPN Kabupaten Buleleng yaitu NYOMAN ADNYANA,APTNH, saksi sendiri selaku Prebekel, Sekdes KETUT WIRTEN,perwakilan Camat Gerokgak.Hal 48 dari 106 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2015/PN DpsBahwa awalnya saksi memberikan sambutan dan membuka acarasosialisasi PRONA dilanjutkan Petugas BPN Buleleng yaitu NYOMANADNYANA, APTNH yang dalam sosialisasinya mengatakan pendaftarangratis/tidak dipunggut biaya.Bahwa penyulun BPN Kabupaten Buleleng menegaskan sebagian daribiaya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-12-2012 — Putus : 07-05-2013 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 85 /PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Mei 2013 — Pidana Korupsi - RICKSY PREMATURY
263 — 146
  • C 905608 282,947.15 277,288.21 (5,658.94)Total 3,190,155.13 3,089,281.26 (100,873.87) Dengan demikian jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara daribiaya cost recovery Bioremediasi yang diakibatkan oleh perbuatanterdakwasebesarRICKSY PREMATURY selaku Direktur PT.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Wanprestasi
Putus : 08-04-2013 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 320/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar
Tanggal 8 April 2013 — SUDHARMA; lawan ; 1. HAUWANTO CHANDRANATA; 2. BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH., SE., MH. (NOTARIS Serta PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT).;
255 — 88
  • x Rp8.000.000,00 = Rp120.000.000.000,00; * Rp120.000.000.000 x 6% (bunga) = Rp7.200.000.000 x 6 (tahun) =Rp43.200.000.000,00; nnnMenimbang, bahwa ganti kerugian adalah kelanjutan dari wanprestasi,menurut Pasal 1239 KUHPerdata apabila debitur tidak memenuhi kewajibannyamaka akan diselesaikan dengan kewajiban mengganti kerugian, yang terdiri daribiaya, rugi dan bunga.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 6/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 2 Nopember 2011 — MARWAN S.P,M.Si. BIN MUHAMMAD ALI
133 — 41
  • dipakai dasar hukum = saksi didalampelaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagaiBendahara DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalahPeraturan Pemerintah R.I Nomor 105 tahun 2000tentang Pengelolaan dan PertanggungjawabanKeuangan Daerah dan Kepmendagri. nomor 29 tahun2002 ;Bahwa anggaran perjalanan dinas anggota DPRDKab.Kutai Kartanegara angagarannya ditetapkandalam APBD ;Bahwa untuk rincian penggunaan uang SuratPerintah Perjananan Dinas (SPPD) Sekretariat DPRDKabupaten Kukar tahun 2005 adalah terdiri daribiaya
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-10-2015 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 76/ PID.SUS-TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 11 Mei 2016 — FAIZAL ROZI, S.Sos. ST. MSi
98 — 33
  • Yaitu pada alatberat jenis Bulldozer sejumlah 4 unit, yang setelah dipelajari pada saatperkara ini dalam tahap persidangan, bahwa tidak ada satu itempekerjaan pun yang menganggarkan biaya alat berat jenis bulldozer, daribiaya mobilisasi sampai dengan biaya operasional di semua analisa itempekerjaan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 29-02-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) VS I. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk, DK
343 — 273 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di dalam butir 5.6.22 halaman 206 Putusan TermohonKeberatan, tarif SMS offnet dihitung dengan komponensebagai berikut:Tarif kompetitif SMS offnet =Tarif interkoneksi originasi (Rp. 38) dan terminasi (Rp38,00)hasil perhitungan Ovum;+biaya Retail Service Activities Cost (RSAC) sebesar 40% daribiaya interkoneksi;+margin keuntungan sebesar 10% dari biaya interkoneksi;Dengan menggunakan pendekatan di atas, TermohonKeberatan menetapkan tarif kompetitif SMS offnet adalahRp114,00 (seratus empat belas rupiah
    Dalam hal ini Majelis Komisi menggunakan tarifinterkoneksi originasi (Rp38,00) dan terminasi (Rp38,00)hasil perhitungan Ovum, ditambah dengan biaya retailservice activities cost (RSAC) sebesar 40% dari biayainterkoneksi dan margin keuntungan sebesar 10% daribiaya interkoneksi yang merupakan pendekatan yangdisampaikan oleh pemerintah.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata
Register : 23-10-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Sim
Tanggal 5 Desember 2019 — Pemohon:
1.JULERMANTO SIREGAR
2.PARDOYO
3.SUPARDI SUHAM
4.ABDULLAH
5.MUJIANTOYO
6.H. TIGOR NASUTION
7.AMAN MAKMUR
8.ZULFIAN SIREGAR
9.MARZUKI
10.MUJIATIN
11.MUJIANTIAH
12.FAISAL
13.RUDIARTO
14.RIFAL
15.EKO BAYU SAPUTRA
16.MUHAMMAD DARMAWAN
17.ANDI PRAYETNO
18.SUPRAPTO
19.ASTRA
20.SUJAYAN
21.MISWANTO
22.WAHYUDI
23.KUMPUL RITONGA
24.HASAN
25.IRWANSYAH SIMBOLON
26.AMAT NAWAWI
27.KHOLIJAH NASUTION
28.FATMA NASUTION
29.SUGENG
30.AMRULLAH
31.RAMLI
32.ZAINUDDIN NASUTION
33.JUNAIDI
34.SUTRIANTONO. SE
35.RUBIAM
36.CHAIRUL AMRI NASUTION
37.IWAN
38.WARDI
39.SAFARUDIN
40.SUHANDI
41.SAIFUL BAHRI,
42.DARIAH
43.DARTI
44.SUMIRAN, SE
45.PONIJAH
46.SOFIANTO
47.ERWIN
48.SAMSIAH NASUTION
49.BENITO EDY SAHPUTRA
50.NALIM
51.SJARIFUDIN ZAHARY
52.MUJIONO
53.MUJIEM
54.MARSUDI
5
Termohon:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
Turut Tergugat:
Kantor Jasa Penilai Publik
165 — 61
  • saat Survey 236.471 perm2 dengan nilai pada saat penetapan lokasi 231.409 per m2Halaman 67 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pat.G/2019/PN Simadalah dimasukkan atau dihitung sebagai komponen non fisikBeban masa tunggu.Sehingga diperoleh Nilai Fisik Tanah keseluruhan adalah25.454.951 di tambah Nilai Bangunan sebesar 164.594.800ditambah nilai Tanaman sesuai Daftar Nominatif dan hargasatuan Pemerintah daerah setempat atau sekitar adalah5.215.500 dan ditambah komponen Nonfisik yang terdiri dariBiaya
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 25-10-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 28 Februari 2018 — Penuntut Umum:
HARY WIBOWO, SH.,MH.
Terdakwa:
NUR AZIZAH Binti DAMI DARJI
60 — 24
  • Kepolisian, saksi membawasoft file keuangan dan dalam catatan tersebut ada terdapat danaKSPP perguliran yang masuk ke terdakwa, jumlah dan detilnyasaksi lupa, namun sesuai dengan BAP;Bahwa sepengetahuan saksi total dana PNPMMPd yang dikelolaoleh UPK Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu pada tahun 2010adalah Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang diperuntukkanuntuk kegiatan sarana dan prasarana, simpan pinjam danoperasional serta honor UPK;Bahwa seingat saksi honor pengurus UPK adalah sejumlah 2% daribiaya
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 23-02-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 21 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Haji MUHADDIN DAHLAN, BA Diwakili Oleh : Djoko Susanto, S.H
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH YARUSIF
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM BERCAHAYA YARUSIB
Terbanding/Turut Tergugat I : BUPATI CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat II : DPRD KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat III : DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat IV : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat V : KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VI : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VII : RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VIII : KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT KARS
Terbanding/Turut Tergugat IX : BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BPJS KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat X : IKATAN DOKTER INDONESIA IDI KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat XI : PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA PPNI KABUPATEN CILACAP
Ter
145 — 103
  • Para duafa diberi keringanan biaya dan ada yang dibebaskan daribiaya rumah sakit bekerjasama dengan dinas sosial dan pemerintahsetempat. Pelayanan kepada masyarakat kemudian ditingkatkan lagidengan program corporate social responsibility yang diprogramkan tiaptahun untuk bisa memberikan pengobatan gratis, masal, penyuluhankesehatan kepada masyarakat dan para siswa.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-01-2016 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 14 Maret 2016 — -HAERUDIN Bin SUHAMIM -MAHYUDIN Bin EMBAS -UJANG Bin SAMAN -JUWITO Als KIMYAN -ASEP SAEPUDIN Bin KURNIA
89 — 39
  • Daribiaya yang Rp. 10.000, tersebut, Pengadilan Negeri dapat membebankan Rp.7.500, dan Pengadilan Tinggi Rp. 2.500,, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim perlumemperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni mempertimbangkan halhal yangmemberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut : Halhal yang memberatkan : Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 402 B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MATAHARI KAHURIPAN INDONESIA
52 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hal ini, koreksi yang dilakukan oleh Terbandinghanya mendasarkan kepada SPT Tahunan PPh Badan PT KIUdan tidak melihat apakah benar terdapat bukti tambahanpenerimaan komisi atas jasa perantara yang diterima olehPemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding akan menyampaikan penjelasanlebih lanjut atas sengketa ini pada saat persidangan;Koreksi Pendapatan Lainnya Rp 460.021.803,00;Menurut Terbanding;Bahwa Terbanding berpendapat koreksi timbul karenapenggantian yang diterima oleh Pemohon Banding lebih kecil daribiaya
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 5/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 2 Nopember 2011 — H.MUS MULYADI BIN H.JAMHARI
118 — 45
  • dasar hukum= saksi didalampelaksanakan pengelolaan keuangan Daerah sebagaiBendahara DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalahPeraturan Pemerintah R.I Nomor 105 tahun 2000tentang Pengelolaan dan PertanggungjawabanKeuangan Daerah dan Kepmendagri nomor 29 tahun2002 ;Bahwa anggaran Perjalanan Dinas Anggota DPRDKabupaten Kutai Kartanegara anggarannyaditetapkan dalam APBD ;Bahwa untuk rincian penggunaan uang SuratPerintah Perjananan Dinas (SPPD) Sekretariat DPRDKabupaten Kukar tahun 2005 adalah terdiri daribiaya
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Tanah
Putus : 17-07-2012 — Upload : 01-08-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 103/Pdt.G/2011/PN.PTK
Tanggal 17 Juli 2012 — GUSTI SURYA DARMA DKK MENTERI PERTAHANAN RI Cq. PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT RI (KASAD TNI–AD), Cq. PANGDAM XII/TANJUNGPURA DKK
107 — 12
  • Objek perkara Aquo dibeli daribiaya Negara pada tahun 1964.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/ 2007 tanggal 4 September 2007Bab II Pasal 3 ayat (5) Berbunyi: Kepala Kantor/Satuan kerja pada unit vertikal didaerah adalah Kuasa Pengguna Barang pada kantor yang dipimpinnya.Tergugat I hanya kuasa pengguna bukan kuasa selain dari pada pengguna karenasegala yang berkaitan kepemilikan selalu harus dengan izin atau langsungoleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara.Tergugat I selaku
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-07-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
MARAHALIM HARAHAP, S.SOS
166 — 47
  • terlalu besar, namun saksi tidak mengetahui siapaauditor yang dimaksudkan oleh Terdakwa (Kepala DPPKAD);Bahwa pembicaraan mengenai persentase komposisipenerimaan insentif yang akan dimuat dalam Peraturan Bupati hanyaantara saksi dengan Terdakwa (Kepala DPPKAD).Bahwa tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati LabuhanbatuSelatan Nomor : 42 Tahun 2014 tanggal 02 Desember 2014 tentangPenggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumidan Bangunan adalah sebagai dasar hukum pembagian insentif dariBiaya
    APRIL 289.361,00 O O5 MEI 72.929,00 O O6 JUNI 9.756.631,00 O O7 JULI O O O8 AGUSTUS 4.130.061,00 66.129.807,00 309.271.800,009 SEPTEMBER 416.438.702,00 110.216.345,00 309.271.800,0010 OKTOBER 410.517.063,00 110.216.345,00 386.589.750,0011 NOPEMBER 423.388.759,00 88.173.076,00 309.271.800,0015 DESEMBER 0 1.054.831.352,0 231.953.850,00OJUMLAH 1.270.510.609,0 1.429.566.925,0 1.546.359.000,0 Halaman 161 dari 334 Nomor 51/Pid.SusTPK/2020/PNMdn 0 0 0 Bahwa Saksi telah melakukan pengembalian atas insentif dariBiaya
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2010 — Upload : 02-11-2011
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 386/Pid.B/2009/PN.PL.R
Tanggal 8 April 2010 — ARIES MARCORIUS NARANG, SE. MSi.
105 — 43
  • tugasatas nama saksi yang diperlihatkan di sidangBahwa saksi tidak pernah melaksanakantugas perjalanan dinas ke KelurahanKelurahan atas nama Komisi III pada bulanJanuari dan Pebruari 2006 sebelumterbentuknya Komisi I, II, III di DPRD KotaPalangka Raya sesuai barang bukti berupasurat tugas yang ditunjukkan disidang :Bahwa untuk tahun 2006 ada 16 (enambelas) Raperda yang dibahas, kesemuanyatelah ditetapkan menjadi Perda ;180Bahwa tahun 2006 saksi pernah menerimadana perjalanan dinas yang bersumber daribiaya
    puluhlima ribu rupiah), biaya koordinasi dankonsultasi sebesar Rp. 1.392.332.000,(satu) milyar tiga ratus sembilan puluh dua231juta tiga ratus tiga puluh dua riburupiah), biaya bantuan dalam rangkapelaksanaan tugas pimpinan DPRD sebesar Rp.699.825 .000, (enam ratus sembilan puluhsembilan juta delapan ratus dua puluh limaribu rupiah) ;Bahwa dalam LHP BPK RI perwakilanKalimantan Tengah tahun 2007 disebutkan adatemuan yaitu> Biaya perjalanan dinas anggota DPRD KotaPalangka Raya realisasinya terdiri daribiaya
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-05-2013 — Putus : 11-11-2013 — Upload : 19-12-2013
Putusan PN MANADO Nomor 6/PID.SUS/2013/PN.MDO
Tanggal 11 Nopember 2013 — - Terdakwa I MUHAMMAD YASIR,SE,.MM,Ak. - Terdakwa II AMBO SAPPE alias AMBO
152 — 35
  • maka para Terdakwa harus tetapberada dalam rumah tahanan Negara (rutan).Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut, masih dipergunakan sebagai barang bukti dalamperkara Sisca Tineke Dengah, maka barang bukti tersebut harusdikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagaibarang bukti dalam perkara saksi Sisca Tineke Dengah.Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana danpara Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan daribiaya
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 19-05-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-07-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0862/Pdt.G/2016/PA.Lpk
Tanggal 26 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 15
  • 30.000.000, kepada orang tua Penggugat yang dipergunakan Tergugat untuk biayapersalinan anak kedua Tergugat dengan Penggugat,;Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut Penggugat dengantegas membantah dan menolaknya, karena uang Penggugat danTergugat ketika itu sudah habis yang dipergunakan untuk kebutuhanseharihari, sehingga Penggugat meminjam uang kepada ibu kandungPenggugat dengan sepengetahuan Tergugat, serta peminjaman tersebutdilakukan secara bertahap kepada ibu kandung Penggugat mulai daribiaya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-03-2011 — Putus : 12-07-2011 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 12 Juli 2011 — Ir. Drs. AKAY SUKARYA,MM
67 — 18
  • Biaya koordinasi : Rp. 10.000.000,Total : Rp. 98.850.000,Bahwa benar dana tersebut langsung ditransfer ke nomor rekening atas nama LM3 PontrenAlIQomary.Bahwa benar saksi hanya mendapat informasi dari Ketua Pontren kalau ada pemotongan daribiaya Saprodi sebesar 10% oleh terdakwa.Bahwa benar saksi pemah menghadiri pertemuan dengan terdakwa di Pontren AIQomarysepengetahuan saksi dalam pertemuan tersebut terdakwa hanya memberikan sosialsasitentang LM3, pengarahan secara formal saja.35Bahwa benar Pontren
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 4/PID.TIPIKOR/2011/PN.SMDA
Tanggal 2 Nopember 2011 — G. ASMAN GILIR
137 — 66
  • Peraturan Pemerintah R.I Nomor 105 tahun 2000tentang Pengelolaan dan PertanggungjawabanKeuangan Daerah dan Kepmendagri. nomor 29 tahun2002 ;Bahwa anggaran perjalanan dinas anggota DPRDKab.Kutai Kartanegara angagarannya ditetapkandalam APBD ;Bahwa untuk rincian penggunaan uang SuratPerintah Perjananan Dinas (SPPD) Sekretariat DPRDKabupaten Kukar tahun 2005 adalah terdiri daribiaya transportasi, uang saku, uang penginapan,uang alat tulis kantor dan lain lain ;Bahwa prosedur pencairan Surat PerintahPerjalanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-09-2013 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1484 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 11 September 2013 — DRS. AGUSTINUS THOM REDE BENGE
106 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (10) : pengeluaran belanjadaerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan efisien sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya, 10 (sepuluh) orang panitia/pesertakursus singkat/pelatihan di Hotel sentral Jakarta sudah mendapatkan biayaLumpsum, namun untuk kegiatan pelatinan tersebut Terdakwa jugamembayar paket Full Board atas sewa kamar dan meeting yang dibayar daribiaya