Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, seharusnya Penggugatmengikutsertakan Gubernur Propinsi Sulawesi Utara (dahuluGubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara) sebagaipihak dalam perkara ini, karena terbitnya Sertifikat HakMilik No. 503/Banjer tanggal 12 Maret 1982 adalah berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I SulawesiUtara tanggal 10 Maret 1982, No. 188.44/HM/PRONA/9490/1982dan bukan oleh surat keputusan dari Tergugat, sehinggaseharusnyalah Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 503/Banjer tercatat atas namaJOHANNIS REPI, Surat Ukur Sementara tertanggal 03 Maret 1982,No. 4857/P/1982, seluas 293 M2 (dua ratus sembilan puluh tigameter persegi), yang diterbitkan oleh Kantor AgrariaKotamadya Daerah Tingkat II Manado tanggal 12 Maret 1982,didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat I Sulawesi Utara tanggal 10 Maret 1982, No.188.44/HM/PRONA/9490/1982, atas tanah yangterletak di Kelurahan Banjer Wilayah Kecamatan Manado Tengah(sekarang

Nomor 930 K/Pat.SusParpol/2018059/S.1/DPWNasDemKalsel/VII/2017, tanggal 5 Juli 2017;6) Surat Keputusan Nomor 047SK/DPPNasDem/VII/2017, tanggal 14Juli 2017;7) Surat Nomor 188.44/0517/KUM/2017, tanggal 9 November 2017Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk tetap menduduki jabatansebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupatentanah Bumbu Periode 20142019;Menghukum Tergugat , Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggungrenteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yangdiperhitungkan

Nama : DEWIANAMasa Kerja: 4 Tahun (20122016)Upah : Rp.1.500.000,Bahwa adapun Tergugat dan Tergugat Il membayar upah kepadaPenggugat adalah dibawah ketentuan upah minimum yakni UMK MedanTahun 2014 sebesar Rp.1.851.500, sesuai dengan Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/928/KPTS/Tahun 2013 TentangUpah Minimum Kota Medan Tahun 2014, UMK Medan Tahun 2015 sebesarRp.2.037.000, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44/1055/KPTS/Tahun 2014 Tentang Upah Minimum

KotaMedan Tahun 2015 dan UMK Medan Tahun 2016 sebesar Rp.2.271.255,sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/26/KPTS/TAHUN 2016 Tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun2016;Bahwa pada tanggal 15 Juli 2016 Penggugat melalui KORDA F SB KIKESSBSI Sumatera Utara telah mengundang Para Tergugat untukmembicarakan permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi padaperusahaan Tergugat, hal mana sesuai dengan surat KORDA F SB KIKESSBSI Sumatera Utara Nomor : 069/KORDA/F SB KIKES/KSBSI/SU/

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/131/KPTS/2017tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karotentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Karo tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;.

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/571/KPTS/2017tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentangPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Karo tentang PenjabaranPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2017;.

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/731/KPTS/2017tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 danRancangan Peraturan Bupati Karo tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;.

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1328/KPTS/2018tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentangPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Karo tentang PenjabaranPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2018;.

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1535/KPTS/2018tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 danRancangan Peraturan Bupati Karo tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;.

AKPL Nomor 613.460.42 tahun 2004 seluas20.000 Ha dan ILOK (Izin Lokasi) Nomor 188.44/130/2007 tahun 2007(ILOK gabungan dari Gubernur) seluas 20.000 Ha. UP (Izin Usaha Perkebunan) PT. AKPL Nomor 525.26/172/III/Ekbang/2006Tahun 2006.Bahwa Terdakwa telah memiliki permasalahan klaim tanah yang ada di BlokE Kuayan Estate dengan pihak perusahaan PT. AKPL sudah sejak bulanMei tahun 2015 hingga sekarang, dan dasar Terdakwa mengklaim lahanmilik PT.

AKPL Nomor 613.460.42Tahun 2004 seluas 20.000 Ha.Hal. 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 81 K/MIL/2017 Empat lembar foto copy ILOK (Izin Lokasi) Nomor 188.44/130/2007Tahun 2007 (ILOK gabungan dari Gubernur) seluas 20.000 Ha. Tiga lembar foto copy IUP (Izin Usaha Perkebunan) PT. AKPL Nomor525.26/172/IlI/Ekbang/2006 Tahun 2006.

AKPL Nomor613.460.42 Tahun 2004 seluas 20.000 Ha.7) Empat lembar foto copy ILOK (Izin Lokasi) Nomor 188.44/130/2007Tahun 2007 (ILOK gabungan dari Gubernur) seluas 20.000 Ha.8) Tiga lembar foto copy IUP (Izin Usaha Perkebunan) PT. AKPL Nomor525.26/172/Ill/Ekbang/2006 Tahun 2006.Tetap dilekatkan dalam berkas perkarab. Berupa barang : Lima ton buah kelapa sawit.Dikembalikan kepada PT. Argo Karya Prima Lestari.4.

HAWUNG BINTI DOYOYANSEN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor : 188.44/16/2012 tanggal 4 Januari 2012, Saksi H.SAIDINA ALIANSYAH (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selakuKepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan TengahNomor : SK.821.2/243/IVBKPP tanggal 19 Juli 2012 dan Saksi JUNJUNGKATARUHAN

Cahya Ambun Kartikasari sebagai AnggotaBahwa guna menindaklanjuti pengelolaan dana dekonsentrasi, GubernurKalimantan Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.44/16/2012tanggal 04 Januari 2012 tentang struktur organisasi pengelola programpengembangan nilai budaya, seni dan perfilman pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012 dengansusunan sebagai berikut:a. Kardinal selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA;b. Rothena Y.

Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima HasilPekerjaan.Bahwa guna menindaklanjuti pengelolaan dana dekonsentrasi, GubernurHalaman 13 dari49 hal Put No.15/PID.SUSTPK/2017/PT PLK.Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.44/16/2012tanggal 04 Januari 2012 tentang struktur organisasi pengelola programpengembangan nilai budaya, seni dan perfilman pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Provinsi Kalimantan TengahTahun Anggaran 2012 dengansusunan sebagai berikut:a.

Kertas Kerja RKAKL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran2012 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Unit OrganisasiHalaman 22 dari49 hal Put No.15/PID.SUSTPK/2017/PT PLK.Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Perfilman, Satker DinasKebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Tengah Propinsi Kalteng;Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/16/2012tanggal 4 Januari 2012 tentang Penetapan dan Penunjukan PelaksanaAnggaran Dekonsentrasi danTugas Pembantuan Provinsi (APBN)Tahun Anggaran 2012

Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/16/2012tanggal 4 Januari 2012 tentang Penetapan dan Penunjukan PelaksanaAnggaran Dekonsentrasi danTugas Pembantuan Provinsi (APBN)Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Kebudayaan danPariwisata Propinsi Kalimantan Tengah ;3.

Bahwa adapun Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku di Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2.938.524,00 (dua jutasembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah)sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/1441/KPTS/2018 tertanggal 21 November 2018 tentang PenetapanUpah Minimum Kabupaten Deli Serdang tahun 2019;3.

Bahwa oleh karena Tergugat membayar upah kepada Penggugat hanyasebesar Rp.2.225.000, (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan, tindakan mana telah bertentangan dengan Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44/1441/KPTS/2018 tertanggal 21 November2018 tentang Penetapan Upah Minimum Kabuparen Deli Serdang tahun2019 jo. pasal 90 ayat (1) jo. Pasal 185 UndangUndang Nomor 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;4.

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa kedepanpersidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa AMINUDDIN, SH.MM. selaku Bendahara PengeluaranPembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utaraberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/19/KPTS/2011.tanggal 14 JANUARI 2011 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa PenggunaAnggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu,Bendahara Penerimaan dan

BELANJA TIDAK 3,162,393,000LANGSUNG1.20.02.00.00.5.1 BELANJA PEGAWAI 3,162,393,0001.20.02.00.00.5.1 Belanja Penunjang 3,162,393,000Operasional KDH/WKDH1.20.02.00.00.5.1 Belanja Penunjang 3,162,393,000Operasional KDH/WKDHTUMIEAH ee 3, 162,393,000 Bahwa untuk melaksanakan penggunaan anggaran tersebut, pada tanggal 14 Januari 2011Terdakwa AMINUDDIN,SH.MM telah ditunjuk sebagai Bendahara PengeluaranPembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provsu berdasarkan Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44

perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadiUU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa AMINUDDIN, SH.MM selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada BiroUmum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi sumatera Utara sesuai Surat KeputusanGubernur Sumatera utara no.188.44

PEGAWAI 3, 162,393,0001.20.02.00.00.5.1 Belanja Penunjang 3,162,393,000Operasional KDH/ WKDH1.20.02.00.00.5.1 Belanja Penunjang 3,162,393,000Operasional K.DH/ WKDH 3,162,393,000 e Bahwa untuk melaksanakan penggunaan anggaran tersebut, pada tanggal 14 JANUARI2011 Terdakwa AMINUDDIN,SH.MM telah ditunjuk sebagai Bendahara PengeluaranPembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provsu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur halaman 20dari 105 hal, putusanNomor : 22/PID.SUS.K/2013/PTMDN.Sumatera Utara Nomor : 188.44

TIDAK 3, 162,393,000LANGSUNG1.20.02.00.00.5.1 BELANJA PEGAWAI 3, 162,393,000 1.20.02.00.00.5.1Belanja Penunjang3, 162,393,000 Operasional K.DH/ WKDH1.20.02.00.00.5.1 Belanja Penunjang 3,162,393,000Operasional K.DH/ WKDHWMA ere eee 3,162,393,000 Bahwa untuk melaksanakan penggunaan anggaran tersebut, pada tanggal 14 JANUARI2011 Terdakwa AMINUDDIN,SH.MM telah ditunjuk sebagai Bendahara PengeluaranPembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provsu berdasarkan Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44

;Bukti P15 fotocopi Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44/792/TK.T/2012 tentang Penetapan Upah MinimumKabupaten/ Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Tahun 2013;Halaman 12 dari 35 Putusan PHI Nomor 17 /Pdt.SusPHI/2016/PN.Pgp1617.18..

Bukti P16 fotocopi Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44/1176/TK.T/2013 tentang Penetapan Upah MinimumKabupaten/ Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun2014;Bukti P17 fotocopi Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44/696/TK.T/2014 tentang Penetapan Upah MinimumProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015;Bukti P18 berupa fotocopi surat Anjuran Dinsosnaker PangkalpinangNomor : 567/915/Dinsosnaker/XIl/2015;Suratsurat bukti tersebut dibubuhi materai

Sedangkan untuk sebelumnya oleh karenatidak cukup bukti, maka tidak dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/696/TK.T/2014 tentangPenetapan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015ditetapkan sebesar Rp. 2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah), bahwasesuai : bukti P11 berupa slip gaji bulan Maret s.d April 2015 atas namaDirkam; gaji pokok Rp. 1.800.000, dan tunjangan kesehatan Rp. 250.000,jumlah Rp.

DARLIN ALT, berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/237/2009, tanggal 07Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, diangkat sebagai Anggota DPRDKabupaten Seruyan periode tahun 2009 2014 dan selanjutnya berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/423/2009, tanggal 04Desember 2009 tentang Pegesahan Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Seruyan, diangkat

DARLIN ALT,berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/237/2009,tanggal 07 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, diangkat sebagai AnggotaDPRD Kabupaten Seruyan periode tahun 2009 2014 dan selanjutnya berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/423/2009, tanggal 04Desember 2009 tentang Pegesahan Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Seruyan, diangkat

Suherlina als Hj.Lina Binti H.Idrus, saksi Budi yardi Als Budi BinH.Darlian, saksi Ery Anshori Als Eri Bin H.Jubli Nahaf dan keterangan terdakwasendiri serta bukti surat berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor 188.44/237/2009 tanggal 07 Agustus 2009 dan Nomor 188.44/423/2009tanggal 04 Desember 2009, yang bertugas ; a.

Suherlina als Hj.Lina Binti H.Idrus, saksi Budi yardi Als Budi Bin H.Darlian,saksi Ery Anshori Als Eri Bin H.Jubli Nahaf dan terdakwa sendiri serta bukti suratberupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/237/2009 tanggal07 Agustus 2009 dan Nomor 188.44/423/2009 tanggal 04 Desember 2009; Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelisberpendapat terdakwa sebagai pegawai negeri atau penyelenggaran negara yaitu selakuPejabat Negara (Anggota DPRD Kabupaten

Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum UniversitasSumatera Utara yang diberikan pada tanggal 25 Juli 2016 ;Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Kehakiman RepublikIndonesia A22679.Kp.04.02.Th.1992 yang ditandatangaipada tanggal 27 Nopember 1992;Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/454/KPTS/2015 tentang menjatuhkan hukumandisplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendahtiga tahun kepada penggugat bertanggal 22 September2015;Fotokopi Surat Badan kepegawaian Daerah SumateraUtara Nomor

M.Hum, kepada Pimpinan BadanPertimbangan Kepegawaian Pusat Jakarta dan KepalaBPSDM Sumatera Utara tertanggal 8 Pebruari 2019 ;Fotokopi Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VINomor: 133/KR.VI/BKn/V/2019 tentang pemberitahuanmengenai pengaktipan PNS dan pemberhentian sementaratertanggal 10 mei 2019;Asli Surat Pernyataan Penggugat (Soilistis Po Dachi)menerangkan bahwa Keputusan Gubernur Sumatea UtaraNomor: 188.44/454/KPT/2015 tentang menjatuhkanhukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat

secara bersamasama dan berkelanjutan berdasarkanPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri MedanNomor : 22/Pid.SusK/2014/PN.Mdn, tanggal 16 Juli 2014 (vide bukti P1=T1);Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman dispilin berupa penurunanpangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun karena dianggap telahmelanggar ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil melalui suratkeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

Mdn tanggal 16 Juli 2014 (videbukti P1=T1), dan atas perbuatan tersebut Penggugat telah dijatuhi hukumandispilin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahunkarena dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 8 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilsurat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/454/2015 tanggal 22September 2015 (vide bukti P18) dan hukuman pemberhentian tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil,

melalui Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 800/2862/2018, tanggal 14 Desember 2018 (vide buktiP7=T6);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang menunjukanadanya tindakan penjatuhan hukuman 2 (dua) kali kepada Penggugat melaluisurat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/454/2015 tanggal 22September 2015 (vide bukti P18) dan Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 800/2862/2018, tanggal 14 Desember 2018 (vide bukti P7=T6)yang dilakukan oleh Tergugat, menurut Majelis

dibangunperkebunan kelapa sawit,perumahan dan perkantoran PT AKPL, danpada saat tersebut saksi Herman Nduru yang mewakili pihak PTAKPL telah menerangkan kepada terdakwa bila tanah yang di klaimoleh terdakwa telah dberikan ganti rugi kepada orang lain ataumasyarakat dengan diketahui oleh Camat Mentaya Hulu pada tahun2006 sampai dengan tahun 2008 dan lahan seluas 75 hektartersebut telah dikuasai oleh PT AKPL berdasarkan surat perijinanyang sah antara lain Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor 188.44

No. 188.44/09/TK.T/2008 tanggal 02 Februari 2008Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 693 K/PDT.SUS/2012Perubahan atas Kep.Gub. No. 18844/667/TK.T/2007 tentang Penetapan UMKKab/Kota dan UMSK Kab/Kota Prov.Kep. Bangka Belitung tahun 2008 butir 1jo Surat Edaran Kadisnaker Kota PKP No. 03/428/Disnaker/2008 tanggal 09September 2008 tentang THR Keagamaan butir 1, 2, 4;Adapun ketentuanketentuan a quo menyatakan:a. Permenaker No. 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya KeagamaanPasal 2 ayat 1 Permenaker No.

Keputusan Gubernur No. 188.44/09/TK.T/2008 tanggal 2 Februari 2008tentang UMK, Butir 1 menyebutkan:Upah Minimum Kota (UMK) Kota Pangkalpinang tahun 2008 sebesarRp.1.120.000, (satu juta seratur dua puluh ribu Rupiah);d.

putus hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat.19) Bahwa Pasal 169 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) pekerja/ buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal 156 ayat (4).20) Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 /1576 / KPTS / 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun2019 tertanggal 31 Desember 2018,selanjutnya diberi tanda bukti P6;Menimbang, bahwa selanjutnyaPenggugat mengajukan 2 (dua) orangsaksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janjiberdasarkan agama dan kepercayaannya masingmasing yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :1.

Di dalam gugatannya Penggugat tidakmencantumkan besaran gaji sesungguhnya, melainkan hanya besaran UpahMinimum Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor: 188.44/1576/KPTS/2018 yaitu sebesar Rp. 3.266.807,00 (tiga juta duaratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah), namun SaksiPenggugat bernama Herti Sinaga menerangkan bahwa Penggugat menerimagaji Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);Halaman 22 dari 29Putusan Nomor 274/Padt.SusPHI/2020/PNMdnMenimbang, bahwa Penggugat

tidak sah dan batal demi hukum;Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugatberupa Uang Pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan UangPenggantian Hak sebesar 15% sesuai Pasal 156 ayat (4) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan denganperhitungan Upah sebesar Rp2.246.725,00 (dua juta dua ratus empatpuluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) sesuai KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

alasan diatas, Penggugat berpendapat bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat saat sekarang ini sudah berada padakondisi pecah belah yang sulit untuk disatukan kembali dan Penggugat tidakbersedia lagi menjadi suami dari Tergugat, oleh sebab itu Penggugat memilihjalan yang terbaik yaitu menempuh jalan cerai dengan Tergugat;Bahwa Penggugat telah mendapat persetujuan dari atasan Penggugat untukmelakukan perceraian dengan Tergugat seSsuai dengan salinan SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

kewajibannya;Bahwa fakta persidangan Majelis Hakim telah nyata mengesampingkan alatbukti yang telah diajukan oleh Penggugat sebagai bukti yang jelas, yaitudalam putusan halaman 8 alinea ke 2 Point ke 5 yaitu;Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor188.44/208/KPTS/2020 Tanggal 3 April 2020 Tentang Izin Perceraian kepadaTOGAR HALOMOAN NAINGGOLAN, S.S dengan SURTA HELENAAMBARITA, SE.Bahwa Penggugat dengan jelas melampirkan alat bukti Penggugat yaituSurat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

H.YULISTYO, M.Sc, selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan danPerikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/35/V 2008, tanggal 31 Januari 2008, ARIEF HARMEIN, DAMADI, A.Md,HERMAN SUPRIATNA, B.Sc dan WIYADI ANDI (masingmasing telahdilakukan penuntutan secara terpisah dan masingmasing perkara telah memilikiputusan yang berkekuatan hukum tetap/inkracht van gewijsde, pada kurunwaktu bulan Juni 2008

H.YULISTYO, M.Sc, selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan danPerikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/35/V 2008, tanggal 31 Januari 2008, ARIEF HARMEIN, DAMADI, A.Md,HERMAN SUPRIATNA, B.Sc, dan WIYADI ANDI (masingmasing telahdilakukan penuntutan secara terpisah dan masingmasing perkara telah memilikiputusan yang berkekuatan hukum tetap/inkracht van gewijsde, pada kurunwaktu bulan Juni 2008

Belitung Tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 523/91.C/KDP/2008,tanggal 18 Februari 2008.Nota bon pembelian benih ikan kerapu macan dan kerapu bebeksebanyak 40 koli tanggal 23 Desember 2008 dari ANSHORI.Kwitansi dari PARTOYO kepada ANSHORI sebesar Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) untuk pembelian pakan ikan rucah sebanyak12.000 Kg, tanggal 21 Desember 2008.Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

Belitung Tahun anggaran 2008 besertalampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Nomor: 523/91.C/KDP/2008, tanggal 18Februari 2008.Nota bon pembelian benih ikan kerapu macan dan kerapu bebeksebanyak 40 koli tanggal 23 Desember 2008 dari ANSHORI.Kwitansi dari PARTOYO kepada ANSHORI sebesar Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) untuk pembelian pakan ikan rucah sebanyak12.000 Kg, tanggal 21 Desember 2008.Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

Bahwa, Penggugat diangkat sebagai Sekretaris Daerah KotaPangkalpinang, berdasarkan Surat Keputusan GubernurNomor: 188.44/59/V1I/2008, tanggal 11 Februari 2008Tentang pengangkatan Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinangyang diangkat oleh Gubernur Kepulauan BangkaBelitung ; 2. Bahwa, Penggugat selama mengabdikan diri sebagaiSekretaris Daerah Kota Pangkalpinang telah melaksanakantugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, loyalterhadap Pimpinan dan Masyarakat;3.

X.133.19/14/SJ.Tanggal 01 Februari 2008 Perihal PersetujuanPengangkatan Calon Sekretaris Daerah KotaPangkalpinang.( Poto copi dari poto copi ).Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44/59/VI, tanggal 11 Februari 2008,Tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah KotaPangkalpinang. ( Poto copi yang dilegalisir ).Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan SekretarisDaerah Kota Pangkalpinang. ( Poto copi yangdilegalisir ).Petikan Keputusan Presiden Nomor : B.1472/Adm2/VII/2011 tanggal

Bahwa dengan demikian maka posisi Panitia Seleksi Calon AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui MekanismePengangkatan Periode 20192024 yang diangkat dengan KeputusanGubernur Papua Barat Nomor 188.44/214/10/2019 tanggal 28Oktober 2019 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat PanitiaSeleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua BaratMelalui Mekanisme Pengangkatan Periode 20192024 adalahbersifat Tidak tetap;5.

Bahwa Adapun mengenai keberatankeberatan yang diajukan olehPenggugat kepada Panitia Seleksi adalah tidak dapat diakomodirlagi, karena Panitia Seleksi sudah berakhir tanggungjawabadministrasi maupun hukumnya berdasarkan Keputusan GubernurPapua Barat Nomor 188.44/214/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi CalonAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui MekanismePengangkatan Periode 20192024;9.

Bahwa Panitia Penjaringan (Panja) yang dibentuk berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor: Nomor:188.44/240/10/2019, yang bertugas melakukan penjaringan dan seleksiterhadap bakal calon anggota DPR Provinsi Papua Barat denganmengacu kepada persyaratan umum dan Khusus yang ditetapkandalam Peraturan Daerah Khusus Nomor: 4 Tahun 2019 Bahwa pada tahapan Panitia Penjaringan , terhadap calon anggotaDPR Papua Barat yang telah memenuhi persyaratan administrasisebagaimana ditentukan dalam

Informandum);Naskah Pelantikan sebagai Panitia dan Sekretariat PanitiaSeleksi, Panitia dan Sekretariat Panitia Penjaringan,tertanggal 1 November 2019, (fotokopi sesuai denganaslinya);Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 188.44/240/01/2019, tanggal 28 Oktober 2019 tentangPembentukan Panitia dan Sekretariat Penjaringan CalonAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat MelaluiMekanisme Pengangkatan Periode 2019 2024 (fotokopisesuai dengan aslinya);Pakta Integritas sebagai Anggota Panitia Penjaringan

Putusan No. 42/G/2020/PTUN.JPRBukti T8:Bukti T9:Bukti T10:Bukti T11:Bukti T12:Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 188.44/278/12/2019, tanggal 16 Desember 2019 tentangPemberhentian Anggota Panitia Seleksi Calon AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui MekanismePengangkatan Periode 2019 2024 (fotokopi sesuai denganaslinya);Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 188.44/39/2/2020,tanggal 3 Februari 2020 tentang Pembentukan Panitia,Sekretariat dan Pembina Panitia Seleksi Calon AnggotaDewan Perwakilan