SPT MasaPPNPeredaran Usaha Rp. 55.260.572.248 Rp. 55.280.572.248Dikurangkandengan: Die Cost Rp. Rp. 499.192.195 Scrap Sold Rp. Rp. 185.086.672 Selisih kurs Rp. Rp. 130.783.850debit legderpiutang usahaPengembalian RP. Rp. 37.756.853Biaya cetakan Selisih kurs & Rp. Rp. 15.125.985adjustmentpenjualanReklass antar Rp.

Pembuatan barang cetakan (Die Cost) sebagai unsur pengurang penguji arus piutangsebesar Rp498.192.195,001. Tanggapan Terhadap Pembukuan Pemohon Bandingbahwa berdasarkan pencatatan jurnal dan general ledger diketahui transaksi pembuatan barangcetakan (Die Cost) sebesar Rp498.192.195,00 dicatat sebagai Piutang Usaha (Dr) dari HutangCetakan (Cr) dengan Ikhtisar pencatatan sebagai berikut:bahwa jurnal faktur Jaminan cetakan saat diterbitkan:Dr. Piutang Usaha Rp646.881.949,00Cr.

Tanggapan Terhadap BuktiBuktie bahwa berdasarkan bukti Purchase Order (PO) dari klien (Contoh: PT Nobi Putra Angkasa)kepada Pemohon Banding, diketahui bahwa dalam penawaran harga untuk Die Cost dari PTNobi Putra Angkasa telah mencantumkan nilai PPN 10% dari nilai transaksi.

BuktiBuktiCc.bahwa Pemohan Banding menunjukkan bukti ledger di mana jumal pencatatan atas transaksitersebut adalah Dr Piutang Usaha dan Cr Kas/Bank;bahwa Pemohon Banding menunjukkan bukti jurnal/payment voucher mengenai pembayarantunai tersebut;bahwa dari sisi pencatatan Pemohon Banding menunjukkan bahwa transaksi tersebutberkaitan dengan pengembalian uang tunai atas jaminan cetakan;bahwa namun sebagaimana pendapat Terbanding pada uraian sengketa Nomor 1 di atasbahwa transaksi pembuatan barang cetakan (die cost

Vehicle sebesar Rp13.441.736.008,00;Bahwa koreksi Pemeriksa atas biaya Direct Cost Vehicle sebesar Rp13.441.736.008,00 terdiri dari: No Uraian Jumlah koreksia Koreksi positif Biaya Compensation of MinimumTurnover 12.633.677.230,00b Koreksi positif Biaya Cost of Idle capacity 536.803.428,00Koreksi positif Biaya BBN Registration 271.255.350,00Total 13.441.736.008,001 Koreksi Positif atas Biaya Compensationof Minimum Turnover sebesar Rp12.633.677.230,00 ;Menurut Terbanding ;Bahwa berdasarkan Daftar

Putusan Nomor 800/B/PK/PJK/201220memberikan kompensasi. kepada PT Tjahja Sakti Motor sejumlahVariable Personal Cost yang timbul akibat tidak terpenuhnya kapasitasproduksi tersebut;Bahwa berdasarkan data yang ada bahwa dalam Tahun 2006 PemohonBanding membebankan Cost Of Idle Capasity sebesar Rp 536.803.428,00yang timbul akibat adanya penurunan produksi yang tejadi di PT, TjahjaSakti Motor;Bahwa dalam keadaan umum yang wajar berlaku di dunia usaha bahwaapabila suatu perusahaan mengalami penurunan produksi

yang biasanya untuk melakukan produksi jenisBMW dipergunakan juga untuk jenis kendaraan lain di bawah GroupAstra;Bahwa dengan demikian atas pembayaran biaya cost of Idle capacitysebesar Rp 536.803.428,00 yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepadaPT Tjahja Sakti Motor sehubungan dengan adanya idle capacity adalah halyang tidak wajar berlaku di dalam dunia usaha secara umum, sehinggaatas datadata yang disampaikan oleh Pemohon Banding di dalam proseskeberatan tidak dapat diyakini;Bahwa oleh karena

itu koreksi Pemeriksa atas biaya cost ofIdle capacity sebesar Rp 536.803.428,00 diusulkan untuktetap dapat dipertahankan;Menurut Pemohon Banding ;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas alasan Terbandinguntuk tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa alas biaya cost ofIdle capacity sebesar Rp 536.803.428,00 dengan alasan sebagaiberikut sebagai berikut:Bahwa ketentuan mengenai idle capacity ini diatur dalam SupplyAgreement (for CKD Cars and LC Parts) Pasal 5.7 yang berbunyi "Shouldthe Parties have agreed

Pemohon Banding tersebutyaitu dengan cara pemberian kompensasi minimum turnover dan juga costof Idle capacity;Bahwa Pemohon Banding tidak mendapatkan informasi mengenai apakahatas personal cost yang biasanya digunakan untuk merakit mobil CKDBMW dipergunakan untuk melakukan produksi jenis kendaraan lain dibawah Group Astra atau tidak.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak PPhPasal 23 terkait Cost Deduction sebesar Rp18.417.120.548,00; yangdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dinubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Koreksi Positif atas Dasar PengenaanPajak PPh Pasal 23 terkait Cost Deduction sebesarRp18.417.120.548,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta,Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1795/B/PK/Pjk/2020buktibukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetapdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar.

PT TrubaindoCoal Mining (TCM) dan PT Jorong Barutama Greston (JBG)) yangketiganya memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon PeninjauanKembali dan diperoleh petunjuk dalam lampiran pada masingmasingkontrak a quo diketahui terdapat data "A Sample of Formula dan PriceCalculation", yang didalamnya memberikan informasi mengenai batubara milik Pembeli dan Penjual yang akan diblending dan dijual melaluiBontang Coal Terminal (BoCT), sehingga tidak dapat dikurangkansebagai biayakan karena unsur Deduction Cost

;Bahwa setelah pekerjaan yang dikerjakan Penggugat hampir selesai danmenjelang hand over, Penggugat mengajukan proposal addional cost untukpekerjaan semua tambah yang diminta oleh Tergugat, akan tetapi pada saatproposal tersebut diserahkan, Tergugat tidak bersedia membayar kewajibannyatersebut sesuai dengan biaya additional cost yang diajukan dan untuk semuapekerjaan tambah tersebut Tergugat hanya bersedia membayar US$ 100.000(seratus ribu Dollar Amerika) dari tagihan sebesar US$ 1.556.579 (satu

Komponen pekerjaan tambahan lainnya US$ 114.989 ;Bahwa atas penolakan tersebut Penggugat telah berulang kali berusahamelakukan musyawarah dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernahmenanggapinya dengan baik dan tetap pada pendiriannya untuk hanyamembayar sebesar US$ 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika) saja ;Bahwa selain penundaan pembayaran additional cost Tergugat jugamasih menunda beberapa pembayaran yang tetap belum dibayarkan Tergugatsesuai perjanjiian meskipun Penggugat telah berulang

mengeluarkan larangan kepadaPenggugat untuk memasuki areal bangunan tersebut sehingga Penggugat danSub Kotraktor yang ada tidak dapat melakukan opname atas pekerjaan di dalammembangun Garment Factory tersebut ;Bahwa oleh karena Tergugat sangat sulit untuk diajak berdiskusisehingga Penggugat pernah mengusulkan agar dilakukan appraisal ataspekerjaan tersebut yang dilakukan oleh appraisal indenpenden agar dapatdikatahui dengan jelas volume pekerjaan akhir dari Penggugat sehinggaperhitungan additional cost

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian maiteriilsecara tunai sekaligus dengan perincian : Sisa Pembayaran Kontrak tertanggal 11 Desember 2007 Rp.1.200.000.000, (Satu milyar dua ratus juta rupiah) ; Sisa PPN yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp.72.973.899,43 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga jutadelapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma empat puluh tigasen) ; Additional Cost sebesar $. 1,556,579 USD (satu juta lima ratus lima puluhenam ribu

Typical damages claimed by owners inthis regard are loss of use of the facility, the ripple effect on othercontractors, and the increased cost of other delayed work (terjemahan bebasOleh Ir. H. Nazarkhan Yasin dalam bukunya Mengenal Klaim Konstruksi danPenyelesaian Sengketa Konstruksi, PT. Gramedia Pustaka Utama, CetakanKedua Februari 2008, halaman 29 ...Kelambatan yang disebabkan PenyediaJasa.

:Notes 2011 2010Revenue 2,15 & 19 58,841,558 31,294,560Cost of Revenues 16 (55,401,498) (28,656,257)Gross Profit 3,440,060 2,638,303Operating Expense 2&17 ( 1,295,209) ( 671,115)Notes 15 : RevenueThe details are as follows :2011 2010Coal 58,691,558 31,144,560Management and Financial Services 150,000 150,000Total 58,841,558 31,294,560Notes 16 : Cost of RevenueThis account represents the cost of coal sold to customers amounting to USD. 55,401,498 andUSD. 28,656,257 For The Years2011 and 2010, respectively.Notes

tersebut siap untuk dijualsehingga menurut Majelis biayabiaya tersebut adalah berkaitan langsung dengan penjualanBatubara;Hal ini dapat dilihat dari Statements of Comprehensive Income For The Years EndedDecember 31, 2011 and 2010 yaitu Notes 17 yang mana didalam perincian Operating Expensetidak terdapat unsurunsur biaya yang menurut Pemohon Banding adalah sebagai penunjangpenjualan Batubara dan menurut Majelis sesuai dengan prinsip/perlakuan Akuntansi maka biayabiaya tersebut termasuk dalam perkiraan Cost

Terkait penggunaan nilai median analisa cost plus methode;bahwa menurut Terbanding, koreksi tersebut dilakukan karena adanya penjualanyang dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka untuk menentukan kembailipenghasilan yang wajar berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UndangundangNomor 7 Tahun 1984 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhirdengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000, Terbanding melakukan koreksi atasperedaran usaha yang dilaporkan Pemohon Banding;bahwa menurut Terbanding

penelitian gross profit margin pada 5 (lima) perusahaan sejenis, baikekstern maupun intern;bahwa menurut Terbanding, dari 5 (lima) perusahaan sejenis tersebut diperoleh ratarata gross profit margin sebesar 28%;bahwa menurut Terbanding, pada saat pembahasan untuk menguji prinsipkewajaran transaksi penjualan, antara Tim Pemeriksa dari pihak Terbanding denganpihak Pemohon Banding telah menyepakati halhal berikut:a) Nilai Gross Profit Margin Tahun 2008 Pemohon Banding adalah 8,15%;b) Penggunaaan Metode Cost

Precision Wires Indis Ltd;Penggunaan Metode Cost Plus disepakati dengan alasan terhadap perusahaansebanding telah dapat dilakukan adjusment, sehingga perbedaanperbedaan yangada baik dari fungsi, asset dan resiko maupun perbedaan kebijakan akuntansi(seperti pengkategorian biaya penyusutan) telah dapat secara maksimaldiminimaiisir;c) Nilai gross profit margin dari masingmasing perusahaan adalah Kumho ElectricInc 18,12%, Wellypower Opronics Corporation 17,54% Precision Wires Indis Itd11,03%;bahwa menurut

Terbanding, dengan menggunakan analisa Cost Plus Methodediperoleh data sebagai berikut : Gross Profit Margin (GPM) Perusahaan Pembanding Tahun 2008Min 11,03%Ql 14,28%Med 17,54%Q2 17,83%Maks 18,12%Panasonic Electric Works GMI 8,15% bahwa menurut Terbanding, gross profit margin perusahaan pembanding KumhoElectic Inc 18,12% (merupakan nilai tertinggi rentang kwartil wajar gross profit marginatas COGS), Wellypower Opronics Corporation 17,54% (nilai median rentang kwartilwajar gross profit margin atas

COGS), Precision Wires India Ltd 11,03 % (nilaiterendah rentang kwartil wajar gross profit margin);bahwa menurut Terbanding, berdasarkan analisa cost profit margin di atas diperolehnilai median 17,54%, yang selanjutnya digunakan oleh terbanding untuk melakukankoreksi atas peredaran usaha Pemohon Banding;bahwa menurut Pemohon Banding, atas penggunaan nilai median untuk melakukankoreksi atas peredaran usaha, Pemohon Banding menyatakan tidak setuju denganalasan:bahwa menurut Pemohon Banding, paragraf

Putusan Nomor 286/B/PK/PJK/2015kepemilikan atas aplikasi SAP tersebut, sebagai dasar pihak yang sahmenagih atas pemanfaatannya;Bahwa dalam Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan denganTim Pemeriksa disebutkan bahwa koreksi atas biaya ini penekanan lebihke sharing cost karena secara jelas disebutkan dalam kontrak antaraSaintGobain Winter Diamas (SGWD) dan SaintGobain Abrasives(SGA) yang berbunyi Share the costs of an integrated Informationsystem and system support team;Sedangkan dilihat dari

Richardus Eko Indrajit menyatakanbahwa: keseluruhan proses membutuhkan Biaya Investasi (Capex= Capital Expenditure) dan Operational (Opex = OperationalExpenditure) pendukung yang harus dipersiapkan oleh SaintGobain sebagai pengguna sistem (TCO=Total Cost of Ownership);Bahwa selanjutnya, Prof. Richardus Eko Indrajit dalam penutupnyamenyatakan bahwa SABR dilaksanakan dan didukung oleh suatusistem sentral. Biayabiaya yang terkait dengan pelaksanaannyaditanggung oleh SGA Inc.

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berkesimpulan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak dapat mengidentifikasi beban yang timbulkarena tidak jelas apakah itu sebagai bentuk sharing cost atau hanyasabagai bentuk biaya karena jasa;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jugamempertanyakan satu hal yang sangat mendasar mengenai buktiadanya otorisasi untuk menagih segala biaya terkait dengan capitalexpenditure SABR ini kepada afiliasiafiliasi di seluruh

Sehingga biaya alokasi (cost sharing) tersebutmerupakan biaya dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilansebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh adalah tidak tepat karenameskipun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyaihak untuk mengakses dan menggunakan SABR dari Saint Gobain Abrasives Inc(SGA).

diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembalitidak dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalampersidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali memperoleh hak untukmengakses dan menggunakan SABR dari Saint Gobain Abrasive Inc. yangmerupakan pengembangan dari SAP untuk meningkatkan kinerja bisnis yangsekaligus merupakan alokasi (cost

Putusan Nomor 468/B/PK/PJK/2017bahwa Pemohon Banding dalam menentukan harga kepadaafiliasi tidak konsisten karena dalam SPT memakai Resale PriceMethod dan dalam TP Doc memakai Cost Plus Methoddengan alasan sebagai berikut:a.

Putusan Nomor 468/B/PK/PJK/2017Dengan demikian, pendapat Majelis Hakim yang menyatakan dalampertimbangan hukumnya sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding dalam menentukan harga kepadaafiliasi tidak konsisten karena dalam SPT memakai Resale PriceMethod dan dalam TP Doc memakai Cost Plus Methodadalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Hal inidinyatakan pada pemilihan metode bagian Cost Plus Methodhalaman 31 alinea 5 s.d halaman 32 alinea 1 Transfer PricingDocumentation Report (Bukti P3.1), yang menyebutkan :3. Cost Plus MethodThe CPM is applicable to a transaction involving manufacture ofgoods or provision of services which involves direct and indirectcost of production. PTBI affiliates and sells product to theAffiliates. Therefore, the direct and indirect costs of productioncan be easily computed.

Similarly, the direct and indirect cost ofproduction data are available for comparable companies. Hence,this method appear to be appropriate for computation of armslength price.Yang diartikan oleh Penerjemah tersumpah(Bukti P3. 2) sebagaiberikut:3. Metode Biaya PlusCPM dapat diterapkan untuk transaksi yang melibatkanpembuatan barang atau pembelian jasa yang melibatkan biayaproduksi langsung maupun tidak langsung. Afiliasi PTBI menjualHalaman 27 dari 59 halaman.

Plus Method adalah hasil analisis dari pihakketiga independen yang baru dibuat setelah SPT Tahunan PPhBadan tersebut diperiksa oleh Termohon Peninjauan Kembalisemula Terbanding.Dengan demikian, Majelis Hakim telah keliru) dalammempergunakan fakta hukum terkait dengan penggunaan metodepenentuan harga transfer, karena seharusnya metode yang benaradalah Cost Plus Method.

SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai KegiatanMembangun Sendiri Nomor 00001/257/10/823/12 tanggal 20 Juni 2012 UntukMasa Pajak Juli 2010 adalah sebagai berikut: Ditambah/ aUraian yieh (Dikurangi) ts(Rp)PPh Kurang/(Lebih) Bayar 1.444.000 0 1.444.000Sanksi Administrasi Bunga 635.360 28.880 664.240Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar 2.079.360 28.880 2.108.240 Dasar dan Alasan Pengajuan Banding;Koreksi Positif atas DPP sebesar Rp14.440.000,00;Menurut Pemeriksa:Bahwa Koreksi sesuai dengan data project cost

Yang Dibayar 0) 2.079.360 2.108.240 28.880 Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif dasar pengenaan pajak sebesarRp14.440.000,00 sesuai dengan data project cost pada buku besar PemohonBanding dan atas biaya yang dikeluarkan Masa Desember 2010 sesuai SPTMasa PPN Masa Desember 2010:Bahwa Peneliti tidak melakukan koreksi atas koreksi positif dasar pengenaanpajak sebesar Rp14.440.000,00 karena: Dalam surat pengajuan keberatan Nomor 171/E/DPIBTG/VII/12 PemohonBanding menyatakan sesuai dengan Surat Edaran

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) melakukankoreksi DPP PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri sebesarRp14.440.000,00 karena berdasarkan pemeriksaan atas buku besarProject Cost Tahun 2010, diketahui terdapat objek pajak PPN KegiatanMembangun Sendiri yang terutang di Masa Pajak Juli 2010 tetapi belumdilaporkan dalam SPT Masa PPN dan belum dibayarkan PPN Terutangnya dengan rincian sebagai berikut: Tanggal No.

Putusan Nomor 1441/B/PK/PJK/2016kesimpulan sebagaimana dinyatakan dalam putusan a quo halaman 1920 sebagai berikut:Bahwa sengketa banding ini adalah koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak(DPP) Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri MasaPajak Juli 2010 sebesar Rp14.440.000,00;Bahwa Terbanding menyatakan dasar koreksi adalah pencatatanPemohon Banding yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN dantercatat dalam buku besar Project Cost Tahun 2010, terdapat objek pajakPPN Kegiatan Membangun Sendiri

Putusan Nomor 1441/B/PK/PJK/2016tidak mempertahankan koreksi DPP PPN atas Kegiatan MembangunSendiri sebesar Rp14.440.000,00 dengan argumentasi sebagai berikut:6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.6.6.6.7:Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)melakukan koreksi DPP PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)Masa Pajak Juli 2010 sebesar Rp14.440.000,00 berdasarkandokumen Buku Besar Project Cost Tahun 2010 dimana terdapatketerangan 2 Fcl Konstruksi Gudang Baru dengan nomor bukti0550/BK/VII/10 tanggal 8 Juli 2010

Padt/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yangtelah dijalankan dalam perkara ini;Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telan melakukan perbuataningkar janji (wanprestasi);Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, seketikadan sekaligus, Honorarium, Operational Cost

dan Succes Feepenanganan perkara yang berjumlah Rp26.690.268.103,00 (dua puluhenam miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluhdelapan ribu seratus tiga rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, seketikadan sekaligus, Honorarium, Operational Cost dan Succes Feepenanganan perkara yang berjumlah Rp2.588.375.730,00 (dua miliarlima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ributujuh ratus tiga puluh rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat

, seketikadan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (wintsdervings) sebesar 10 (sepuluh) persen setiap bulannya dari jumlahHonorarium, Operational Cost dan Succes Fee penanganan perkarayang berjumlah sebesar Rp26.690.268.103,00 (dua puluh enam miliar enamratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tigarupiah), terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga dibayar lunas;Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, seketikadan sekaligus, ganti rugi atas

keuntungan yang diharapkan (wintsdervings) sebesar 10 (sepuluh) persen setiap bulannya dari jumlahHonorarium, Operational Cost dan Succes Fee penanganan perkarayang berjumlah sebesar Rp2.588.375.730,00 (dua miliar lima ratusdelapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tigapuluh rupiah), terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga dibayar lunas;Halaman 2 dari 30 hal.

dan Succes Feepenanganan perkara yang berjumlah Rp26.690.268.103 (dua puluhenam miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluhdelapan ribu seratus tiga rupiah);Menghukum Termohon Kasasi Il/Terbanding Il/Tergugat II untukmembayar kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, seketikadan. sekaligus, Honorarium, Operational Cost dan Succes Feepenanganan perkara yang berjumlah Rp2.588.375.730,00 (dua miliarlima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribuHalaman 26 dari

untuk penghitungan bea masuk didasarkan atas penyerahanCost, Insurance and Freight, dimana unsur biaya dimaksudharusditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk penghitungan BeaMasuk, disebutkan:Pasal 2bahwa Nilai Pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi daribarang impor yang bersangkutan yang memenuhi syaratsyarat tertentudalam incoterm Cost

terukur,e Belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar.MemperhatikanMengingatMemutuskanPasal 21 ayat (1)bahwa dalam hal biaya asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)huruf g belum termasuk dalam nilai transaksi dan bukti nyata atau data yangobyektif dan terukur mengenai besaran biaya asuransi tidak tersedia, makabesaran biaya asuransi yang digunakan dalam penelitian Nilai Pabeansebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah 0,5% (nol koma lima persen)dari nilai Cost

Terbanding mengenai manfaat yang diterima dari manajemenservice dan pembuktian seperti apa, Pemohon Banding hanya memberikan dokumentasikorespondensi email untuk membuktikan jasa manajemen benarbenar ada,bahwa menurut Pemohon Banding dalam transfer pricing documentation disebutkan semuabiaya yang dibebankan kepada Pemohon Banding sudah dikenakan secara proporsionalsesuai jasa yang diperoleh Pemohon Banding,bahwa Pemohon Banding meyatakan dalam transfer pricing document terdapat perhitungandirect cost

dan indirect cost dimana untuk direct cost berdasarkan cost salary orang yangmemberikan jasa sedangkan indirect cost berhubungan dengan alat yang digunakan untukmemberikan jasa tersebut,bahwa Pemohon Banding menyatakan pembayaran jasa manajemen dilakukan setiapbulannya dengan jumlah yang sama besar, kemudian pada akhir tahun akan dihitung kembalijumlah yang sebenarnya menjadi biaya Pemohon Banding,bahwa menurut Terbanding data yang diserahkan Pemohon Banding tidak menjawabpertanyaan Terbanding terkait

secara umum dan konstan (common senses), hal ini juga telah diaturberdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengatur:Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan denganmemperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usahayang sebenarnya.bahwa Majelis berpendapat, pembebanan upah jasa manajemen harus dihitungsesuai dengan cost

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak PPhPasal 23 terkait Cost Deduction sebesar Rp18.040.166.056,00, yangdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dinubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti

Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa Koreksi Positif atas Dasar PengenaanPajak PPh Pasal 23 terkait Cost Deduction sebesarRp18.040.166.056,00, yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta,buktibukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetapdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar.

, PT TrubaindoCoal Mining (TCM) dan PT Jorong Barutama Greston (JBG) yangketiganya memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon PeninjauanKembali dan diperoleh petunjuk dalam lampiran pada masingmasingkontrak a quo diketahui terdapat data "A Sample of Formula dan PriceCalculation", yang di dalamnya memberikan informasi mengenai batubara milik Pembeli dan Penjual yang akan diblending dan dijual melaluiBontang Coal Terminal (BoCT), sehingga tidak dapat dikurangkansebagai biaya karena unsur Deduction Cost

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak PPhPasal 23 terkait Cost Deduction sebesar Rp15.216.991.220,00; yangdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanHalaman 4 dari 7 halaman.

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Koreksi Positif atas Dasar PengenaanPajak PPh Pasal 23 terkait Cost Deduction sebesarRp15.216.991.220,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta,buktibukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetapdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar.

PT TrubaindoCoal Mining (TCM) dan PT Jorong Barutama Greston (JBG)) yangketiganya memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon PeninjauanKembali dan diperoleh petunjuk dalam lampiran pada masingmasingkontrak a quo diketahui terdapat data "A Sample of Formula dan PriceCalculation", yang didalamnya memberikan informasi mengenai batubara milik Pembeli dan Penjual yang akan diblending dan dijual melaluiBontang Coal Terminal (BoCT), sehingga tidak dapat dikurangkansebagai biayakan karena unsur Deduction Cost

sebagai BUT di Indonesia;bahwa dasar koreksi DPP PPh Pasal 23 yang digunakan Terbanding adalahberdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Pemohon Banding memerlukanjasa konsultasi (engineering)/Technical & Research Support yang dilakukan olehInco Technical Services Limited (ITSL) yang berkedudukan di Kanada danmempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding;bahwa atas jasa yang dilakukan di Indonesia ITSL diwakili oleh expatriates yangberdasarkan invoice dari ITSL disebutkan dengan 4002 Owner's Cost

On Site PTI"and "4003 Owners Cost on Site PTI IT Support Identify Cost related to ServicesRendered in Indonesia by a Non Resident of Indonesia serta menyebut ITSL Contactname antara lain: P.

Suhendro :Bahwa, sistim kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat didasarkandengan sistim cost and fee yang menurut kebiasaan dalam bekerja apabila sudahada persetujuan tentang penghitungan biaya kemudian dibuat Surat perintahKerja sebagai dasar dalam melakukan pekerjaan dan pertama kali pihakpenerima kerja atau pemborong mendapat pembayaran awal atau kas bon untukpembelian bahan maupun sewa alat sewa kantor dan lain sebagainya ;e Bahwa, dalam sistim kontrak kerja ini untuk pembiayaan tetap

and fee dimana fee yang menjadi hak Penggugat sebagaipenerima pekerjaan dihitung 10 % sampai 15 % dari cost yang telahdikeluarkan atas pekerjaaan yang telah dikerjakannya ;e Bahwa, setahu saksi dalam permasalahan antara Penggugat dengan Tergugatatas fee yang menjadi hak Penggugat belum pernah diterima oleh Penggugatbegitu juga ada beberapa hutang dari para supplier yang belum dibayar olehTergugat selaku odner mengingat sistim kontrak kerja antara Penggugat denganTergugat adalah cost and fee ;e Bahwa

Dwi Fajar Kontruksi sebagaipenerima pekerjaan ;e Bahwa, setelah terjadi kesepakatan atas kontrak tersebut kemudian dibuat SuratPerintah Kerja yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk melaksanakanpekerjaan dan dalam Surat Perintah Kerja telah termuat jenis pekerjaan nilaikontrak dan waktu pelaksaan pekerjaan tersebut ;e Bahwa, kontrak kerja tersebut dilakukan dengan sistim cost and fee yaituPenggugat akan mendapat fee sebagai jasanya didasarkan dari biaya yang telahdikeluarkan sehubungan pekerjaan

yang telah dikeluarkan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengeluaran/biaya/cost sebagaidasar fee Penggugat sebagai pemborong meliputi belanja bahan/material, salary danakomodasi pegawai, biaya administrasi kantor maupun biaya sewa kantor dan atas apayang masuk dalam biaya pekerjaan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidakada yang keberatan dan telah ada kesepakatan, hal tersebut terbukti dari adanyaverifikasi laporan keuangan Penggugat (PT Dwi Fajar Kontruksi) yang telah dapatditerima

Danau Winata Indah (Tergugat) ;Hal 57 dari 70 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN DpsMenimbang, bahwa sebagaiman dari bukti P368 yaitu dasar perhitunganperolehan/fee yang menjadi hak PT.Dwi Fajar Konstruksi sebagai pemborong yangdidasarkan dari besarnya biaya/cost yang telah dikeluarkan atas pekerjaan tersebut yangmenurut perhitungan Penggugat adalah sebesar Rp.17.349.266.004.00, (tujuh belasmilyar tiga ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu empatrupiah) yang meliputi

Cinde Raya TimurNo.20 Rt11 Rw.06 Kel Jomblang Kec Candisari KotaSemarang.Adapun barang yang hilang dalam peristiwa pencurianyang terjadi ditempat cost milik saksi tersebut adalah berupa 1(satu) unit kKendaraan roda 2 Honda Vario warna hitam ( nomerpolisinya tidak diketahui oleh saksi ), sedang barang lainnya yangikut hilang atau dicuri oleh pelaku maka tidak diketahui oleh saksisecara pasti, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sadr.THOMAS KURNIAWAN ( Salah satu orang yang cost ditempatsaksi )

.Saksi menerangkan bahwa ia mengetahui kejadian pencuriantersebut karena diberitau oleh penghuni cost yaitu sdr THOMASHalaman.5, Putusan Nomor 938/Pid.B/2018/PN.SmgKURNIAWAN ( selaku korban dalam Kejadian pencurian dimaksud Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui persis orangyang masuk kamar cost sdr THOMAS KURNIAWAN, namunsebelum kejadian pencurian pacar / istri Sdr.

Jumlah PPh yang masih harus /(lebih) dibayar 78.722.372 0 78.722.372 Dasar Koreksi menurut Terbanding :Bahwa dasar dilakukan koreksi oleh Terbanding adalah: berdasarkanPemeriksaan terhadap biayabiaya dalam Buku Besar dan Income Statement,terdapat biaya Pembelian TBS dari pihak ketiga dalam kelompok biaya Cost ofPurchase senilai 10.638.158.330,, Pemeriksa meyakini pembelian tersebutmerupakan Pembelian TBS dari Pedagang Pengumpul yang belum dilaporkanoleh Pemohon Banding dalam SPT Masa PPh Pasal 22

masa pajak September2009 sehingga Pemeriksa melakukan Koreksi Positif ternadap Objek PPhPasal 22;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi tersebut karena :e Koreksi tersebut didasarkan pada asumsi Pemeriksa sendiri yangmenyatakan bahwa "Wajib Pajak melakukan Pembelian TBS dari PedagangPengumpul, sehingga disimpulkan pembelian TBS yang dicatat dalam sandiperkiraan Cost of Purchase masa September 2009 sebesar 10.638.158.330, dijadikan objek PPh Pasal 22."

kepada Terbanding untuk menunjukkan bukti fisikKeputusan KPP Pratama Rantau Prapat Nomor : KEP178/WPJ.01/KP.1003/2001 tanggal 15 Agustus 2001, namun sampaidengan persidangan dicukupkan Terbanding menyatakan tidak dapatmenunjukkan adanya bukti fisik Keputusan dimaksud;Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan buktibukti yang terkait dengan sengketa, antara lain berupa: Laporan Keuangan Tahun 2009 yang telah diaudit oleh AkuntanIndependen; General Ledger, termasuk Akun Nomor 4010010000 (Cost

berdasarkan penelitian atas dokumendokumenmilik Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) danfaktafakta yang nyatanyata terungkap pada persidangan, makaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakansangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajaksebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagaiberikut:a.Bahwa berdasarkan surat keterangan terdaftar TermohonPeninjauan Kembali memiliki kewajiban PPh Pasal 22;bahwa terdapat Account Nomor 4010010000 (Cost

Of Purchase,3rd Party) yang merupakan pembelian TBS dari Pihak Lain;Bahwa Untuk Masa Pajak tersebut, nilai transaksi yang berkaitandengan akun Nomor 4010010000 (Cost of Purchase, 3 rd Party)adalah Rp10.638.158.330,00Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengoreksi positif akunnomor 4010010000 (Cost of Purchase, 3rd Party) dengan alasanbahwa akun ini adalah pembelian TBS dari pedagang pengumpuldan merupakan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22, sehinggaterutang PPh Pasal 22;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali

persidangan Pemohon Banding menyatakan menerima koreksi peredausahapenjualan kurang dicatat Rp1.323.864,00 sedangkan koreksi atas freight sebeRp.12.318.556,00 Pemohon Banding menyatakan tidak benar karena total biaya freidalam Tahun 2009 dicatat/dibukukan Pemohon Banding sebesar Rp.2.669.274.100sehingga biaya freight atas ongkos angkut Penjualan Ekspor Teh sudah benar dan tiada selisih;bahwa Pemohon Banding menyatakan syarat penyerahan barang ekspor teh di dalPemberitahuan Ekspor Barang menggunakan Cost

bahwa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamaldengan Faktur Pajak adalah Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberilpersetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cudan dilampiri dengan Invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahldengan Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut;bahwa menurut Terbanding berdasarkan faktafakta dan ketentuan perpajakan diketabahwa di dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dijelaskan cara penyerahan bar:adalah Cost

Tertentu Yang Kedudukannya DipersamalDengan Faktur Pajak diatur bahwa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamaldengan Faktur Pajak adalah Pemberitahuan Ekspor Barang yang telah diberilpersetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cudan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahdengan Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut;bahwa dalam persidangan terbukti syarat penyerahan barang ekspor di dalPemberitahuan Ekspor Barang menggunakan Cost

Penghasilan Pyang dalam hal ini Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pemotongan dan pePajak Penghasilan Pasal 23 terutang;Menurut TerbandingMenurut Pemohon Bandingbahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan CNOOCRp.898.225.134,00 menyampaikan halhal sebagai berikut:bahwa seluruh transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, di mana tidak terdapat takeuntungan dalam penagihannya, sehingga bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan P%melainkan merupakan cost

Menurut MajelisMenurut TerbandingPemohon Banding dengan vendor tersebut memisahkan antara material/gaji dan jasanya, diman.kasus ini tidak ada jasa yang ditagihkan oleh kedua vendor tersebut;bahwa selain itu di dalam SE53/PJ/2009 juga ditegaskan bahwa reimbursement cost bukan meobjek Pajak Penghasilan selama dapat didukung oleh buktibukti pendukung seperti fakturkontrak kerja atau pembayaran gaji;: bahwa Terbanding melakukan koreksi objek PPh Pasal 23 atas transaksi dengan Safari Megah sebeRp.2.932.800,00

Koreksi atas transaksitransaksi yang telah dibalik/reverse sebesar Rp.97.363.906,00: bahwa atas transaksi jasa konsultan sebesar Rp.90.150.000,00 dan transaksi sharing cost atas sewakendaraan sebesar Rp.7.213.906,00, Pemohon Banding pada proses keberatan hanya menyampaikaberupa fotokopi General Ledger.

Pemohon Banding telah melakukan pembalikan atas.transaksi tersebut pada dokumen Nomor: 200000885 pada tanggal 28 September 2004;bahwa transaksi sharing cost atas sewa kendaraan antar KPS yang ditagihkan oleh Conoco Insebesar Rp.7.213.906,00. Transaksi di atas telah dicatat pada dokumen Nomor: 1900028007 pada8 September 2004.

Pemohon Bandimelakukan pembalikan atas catatan transaksi tersebut pada dokumen Nomor: 200000885 pada tarMenimbangMengingatSeptember 2004;bahwa Pemohon Banding menyatakan, transaksi sharing cost atas sewa kendaraan antar KFditagihkan oleh Conoco Indonesia sebesar Rp.7.213.906,00. Transaksi di atas telah dicatat pada dNomor: 1900028007 pada tanggal 8 September 2004.