M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENDIRIKAN BAGUNAN DIDALAM DAERAH SEMPADAN SALURAN;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp500.000,00 (lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu

Tim Penasihat Arsitektur Kota kemudianmenyetujui permohonan tersebut, dan setelah Terdakwa melakukan seluruhpembayaran retribusi, kemudian dikeluarkanlah Ijin Persiapan yang berlanjut denganterbitnya Surat Ijin mendirikan Bangunan Nomor 10609/IMB/2008 tanggal 17September 2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI ;Bahwa setelah memperoleh IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) tersebut, Terdakwakemudian melakukan pembongkaran dan mendirikan bangunan baru yang kemudiandijadikannya sebagai Rumah Duka Santo Jusuf ;

Foto copy Keputusan Kepala Dinas Penataan dan PengawasanBangunan Provinsi DKI Jakarta No. 10609/IMB/2008 tanggal 17092008 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama EDDY SUJONOMULIADI yang dilegalisir ;12. Foto copy Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tanggal 25 Juni2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI yang dilegalisir;13.

Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar pada diriPenggugat, semakin tergerusnya hak Penggugat atas tanah milikPenggugat, serta kerusakan pada bidang tanah milik Penggugat akibatperbuatan Tergugat yang mendirikan bangunan di atasnya yang manaproses pendirian bangunan tersebut masih berlangsung sampai dengansaat ini, maka mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara inimengeluarkan suatu bentuk putusan sementara yang memerintahkanagar Penggugat menghentikan aktivitasnya mendirikan

Pasal 606b RV dan sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.793K/SIP/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 sebesar Rp.5.000.000, (lima jutarupiah) perhari secara tunai dan seketika apabila tidak menghentikanaktivitasnya mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat sejakputusan provisi diucapkan; Halaman 4 dari 22 hal.

Putusan Nomor : 95/PDT./2018/PT TJK.milik Penggugat dengan cara merusak pondasi yang telah dibangun olehPenggugat dan merusak tanam tumbuh milik Penggugat yang berada diatas tanah milik Penggugat; Tergugat juga mendirikan bangunan di atastanah milik Penggugat tersebut;Bahwa Penggugat sudah berulang kali mengingatkan Tergugatbahwasanya tanah tersebut adalah milik Penggugat, dan mengingatkanTergugat agar Tergugat menghentikan perbuatan penguasaan atas tanahmilik Penggugat dalam bentuk mendirikan bangunan

telah mendirikan bangunan ditanah milik Penggugat tersebut Halaman 6 dari 22 hal.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesarRp.5.000.000, (lima juta rupiah) perhari secara tunai dan seketika kepadaPenggugat apabila tidak menghentikan aktivitasnya mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat sejak putusan provisi ini diucapkan;3.

di dalam Pasal 7 ayat (1)dinyatakan : Kepala Daerah menunjuk Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah KotaPasuruan sebagai instansi pemrosesan Izin Mendirikan Bangunan.

Cipta Karya & Pemukimantentang Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 648/01 1/423.113/2005 adalah sah,tidak mengandung cacat hukum sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat ; 2.

yang di dalamPasal 7 ayat (1) menyatakanKepala Daerah menunjuk Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah KotaPasuruan sebagai instansi pemrosesan Izin Mendirikan Bangunan.

LIE KWEE YUNG dan kawankawan ;Bukti T.11.Int2 :Copy sesuai asli Surat Jjin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor648/01 1/423.113/2005 tertanggal 08 Juni 2005 atas nama ARSENIUS SUNARYOHALIM ( bertindak atas nama bersama ahli waris NY.

LIE LIDIAWATI, LIE HWEE YUNG, MASWOTO ADI SUWARNO,SUGIHARTONO, HENDRO KARTOLO, HARTO NOER SALAM. ) tersebut ;e Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No.468/011/423.11/2005 tanggal 08 Juni 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan atasnama : ARSENIUS SUNARYO HALIM ( bertindak atas nama bersama ahli waris :Ny.

Polman) pihak Para Tergugat masuk mendirikanrumah di atas obyek sengketa namun lbunda Para Penggugat Almarhumah(meninggal dunia tahun 2014) tidak keberatan karena memaklumi keadaanPara Tergugat:Tergugat Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 1;Tergugat II Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 2;Tergugat III Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 3;Tergugat IV Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 4;Tergugat V Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 5;Tergugat VI Mendirikan rumah diatas obyek sengketa

6;Tergugat VII Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 7;Tergugat VIII Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 8;Tergugat IX Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 9;Tergugat X Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 10;Tergugat XI Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 11;Tergugat XII Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 12;Tergugat XIII Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 13;Tergugat XIV. = Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 14;Tergugat XV Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 15;5.

Menghukum yaitu:Tergugat yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 1,Tergugat II yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 2,Tergugat III yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 3,Tergugat IV yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 4,Tergugat V yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 5,Tergugat VI yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 6,Tergugat VII yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 7,Tergugat VIII yang masuk/ mendirikan

rumah diatas obyek sengketa 8,Tergugat IX yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 9,Tergugat X yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 10Tergugat XI yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 11,Tergugat XII yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 12,Halaman 11 dari 62.

rumah tentu saja akan sangat merugikan orang yang mendirikan rumahitu.

seseorang atau badan hukumperdata;Dalam Izin Mendirikan Bangunan Nomor 647/66/439/BPMPtertanggal 13 November 2012, menimbulkan akibat hukum bagiMona Setiawati atas nama PT Kahatex;Oleh karena itu.

Putusan Nomor 409 K/TUN/2015Usaha Negara berupa Izin Mendirikan Bangunan Nomor647/66/439/BPMP pada tanggal 25 Desember 2013, setelahmendapatkan fotocopy Izin Mendirikan Bangunan Nomor647/66/439/BPMP tertanggal 13 November 2012 dari organisasiPaguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling);Bahwa Pawapeling adalah organisasi yang peduli pada lingkunganhidup, mendapatkan fotocopy IMB tersebut pada saat audiensi denganBadan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat, yaitu padatanggal 23 Desember

Keputusan Tata Usaha Negara16 tahun 2009 tentang Tata Izin Mendirikan Bangunan NomorBangunan: 647/66/439/BPMP meskipunpemohon belum melengkapinyaSetiap kegiatan penyelenggaraan dengan dokumen lingkungan;tata. bangunan di wilayahKabupaten Bandung wajib b. Bahwa, pada tanggal 13 Halaman 8 dari 26 halaman.

Oleh karena itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim dalamperkara a quo untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha NegaraIzin Mendirikan Bangunan Nomor 647/66/439/BPMP tertanggal 13November 2012 batal;D.2. Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik;1.

DasarGugatan sangat dirugikan akibat Tergugat menerbitkan Keputusan TataUsaha Negara Izin Mendirikan Bangunan Nomor 647/66/439/BPMPtertanggal 13 November 2012 yang tidak sesuai dengan ketentuanperundangundangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik;3.

Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2012Kembali dahulu Pemohoan Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan positagugatan sebagai berikut:Tentang Mendirikan Bangunan Tanpa memiliki Ijin Mendirikan Bangunan(IMB);Bahwa Tergugat pada bulan Oktober mendirikan bangunan baru ditanahpekarangan pabrik miliknya, terdapat bebe masalah, sebagai berikut:1.Dinding tembok sebelah Selatan dengan jetinggian + 9 (sembilan meter)berdiri tepat pada batas pekarangan milik tetangga lainnya bernamaAhmad Hilmi, H.

Tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), melanggar PeraturanDaerah (PERDA) Kabupaten pekalongan Nomor 10 Tahun 1999 tentangRetribusi Ijin mendirikan bangunan;.

PkI tertanggal 28 Mei2008 adalah tentang mendirikan bangunan tanpa ijin (IMB) yangmelanggar PERDA (Peraturan Daerah) Kabupaten PekalonganNomor 10 Tahun 1999 Tentang Retribusi ijin Mendirikan Bangunandan ketel uap batu bara (mesin boiler batu bara) yang tidak memilikiijin gangguan (HO) adalah melanggar peraturan daerah (PERDA)Kabupaten Pekalongan Nomor: 2 tahun 2000 tentang retribusi ijingangguan.

Mendirikan bangunan tanpa ijin (IMB) dimana dinding sebelah selatanmelanggar perda nomor: 10 tahun 1999;. Ketel uap telah melanggar perda Nomor: 2 Tahun 2000;. Perpanjang HO tidak pernah di perpanjang ijinnya;4.

Indratex telah sesuai dan memenuhi ketentuanperaturan perundangundangan tentang Ijin mendirikan bangunan danijin Gangguan perusahan kawasan industri;6.

> :

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Nomor : 644/293/25.03/2017 TENTANG IZIN MENDIRIKAN

BANGUNAN GEDUNG tanggal 07 06 2017;

NaiponAlias Dion dan menancapkan tiang bambu tersebut bersama Saksi Jen Umalekkoa danbeberapa Warga Wai Ina, setelah mendirikan tiang sabua para saksi serta beberapawarga Desa Wai Ina menghentikan pekerjaannya untuk beristirahat makan siang dirumah yang tidak jauh berda di sekitar tiang sabua tersebut, ketika sedang beristirahatsaksi Salman S. Naipon Alias Dion mendengar suara ribut dan caci maki serta suarateriakan siapa yang suruh kamong kasi berdiri sabua disini, dan dong kasi rusaksabua.

Naipon Alias Dion dengan tujuan untuk melarang oranglain selain pendukung AHMDOA mendirikan tenda dan berkata Kepala Desa maubertemu sehingga setelah kejadian tersebut saksi Salman S. Naipon Alias Dion tidakberani lagi mendirikan tenda; Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335Ayat (1) ke1 KUHP Jo.

Kadir;Page 5 of 20e Bahwa tiang tenda tersebut terbuat dari bambu;e Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa sepotong bambu yang diajukan dipersidangan karena barang bukti tersebut adalah salah satu tiang tenda yangdirusak oleh para terdakwa saat itu;e Bahwa tenda posko tersebut didirikan atas inisiatif dari saksi karena adanyapermintaan dari warga simpatisan AGKMANTHAB di Desa Wai ina;e Bahwa saksi mendirikan tenda/ posko AGK di tempat kejadian adalah ataspermintaan warga setempat simpatisan AGK

Gani Kasuba, sehingga saat itusaksi membantu mendirikan tenda.

Hairuddin Banapon, para terdakwa telah melakukan pengrusakankerangka tenda;e Bahwa awalnya saksi bersama beberapa warga mendirikan kerangka tenda Poskopemenangan AGKMANTHAB, kemudian pada saat kami sedang istirahat makansiang, tibatiba para terdakwa datang sambil marahmarah dan mencabut kemudianmelemparkan tiang bambu telah terpasang;e Bahwa saat itu terdakwa Bunyamin Umasugi mengatakan siapa yang surukamong kasi berdiri sabuah disini (siapa yang suruh kalian mendirikan tenda disini), namun saat

Tumpak I, lalu Tergugat IJ telah mendirikan (satu) buah bangunan rumahpermanen dan (satu) buah bangunan pondok permanen yang juga di atas objek perkaraTumpak 1 tersebut dan demikian juga tindakan Tergugat II dengan tanpa setahu danseizin dari para Penggugat secara berkaum di mana Tergugat II telah pula mendirikan 1(satu) buah bangunan rumah permanen di atas objek perkara Tumpak II dan mendirikan1 (satu) buah pondok kecil dan 1 (satu) buah kandang ayam yang terbuat dari kayu dankemudian mendirikan

No. 822 PK/Pdt/2011Oleh karena itu tindakan para Tergugat yang mendirikan 1 (satu) buah mushola diatas tanah objek perkara Tumpak I dan mendirikan 1 (satu) buah bangunan rumahpermanen dan (satu) buah bangunan pondok permanen yang juga di atas objek perkaraTumpak I dan mendirikan (satu) buah bangunan rumah permanen di atas objek perkaraTumpak II dan mendirikan 1 (satu) buah pondok kecil dan (satu) buah kandang ayamyang berbuat dari kayu dan mendirikan kandang jawi di atas objek perkara Tumpak IIIserta

permanen dan (satu)buah bangunan pondok permanen yang juga di atas objek perkaraTumpak I dan mendirikan 1 (satu) buah bangunan rumahpermanen di atas objek perkara Tumpak IJ dan mendirikan 1(satu) buah pondok kecil dan 1 (satu) buah kandang ayam yangterbuat dari kayu dan mendirikan kandang jawi di atas objekperkara Tumpak III serta mendirikan 1 (satu) buah bangunanrumah kayu di atas objek perkara Tumpak IV berikut 2 (dua) buahkandang ayam tanpa setahu dan seizin dari para Penggugatterlebih dahulu

Pangulu Basa NanKuning;Menyatakan perbuatan para Tergugat yang berusaha mensertefikatkan seluruhobjek perkara ke atas nama para Tergugat tanpa setahu dan seizin dari paraPenggugat terlebih dahulu adalah perbuatan yang melawan hukum;menyatakan perbuatan para Tergugat yang mendirikan (satu) buah mushola diatas tanah objek perkara tumpak I dan mendirikan (satu) buah bangunan rumahpermanen dan (satu) buah bangunan pondok permanen yang juga di atas objekperkara tumpak I dan mendirikan 1 (satu) buah bangunan

rumah permanen diatas objek perkara tumpak II dan mendirikan 1 (satu) buah pondok kecil dan 1(satu) buah kandang ayam yang terbuat dari kayu dan mendirikan kandang jawidi atas objek perkara tumpak III serta mendirikan 1 (satu) buah bangunan rumahkayu di atas objek perkara tumpak IV berikut 2 (dua) buah kandang ayam tanpasetahu dan seizin dari para Penggugat terlebih dahulu merupakan perbuatan yangmelawan hukum;Menghukum para Tergugat untuk membongkar 1 (satu) buah mushola, 1 (satu)buah bangunan

Bahwa indeks parameter yang digunakan sebagai dasarmenghitung Jumlah Biaya Retribusi dari Objek Sengketa tidaksesuai dengan Surat Permohonan ljin Mendirikan BangunanHalaman 5 dari 35 Hal.

Oleh karena itu Objek Sengketa 1 dan Sengketa 2bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yangbersifat finaltetapi merupakan bagian dari suatu prosesmekanisme dalam penerbitan Izin Mendirikan BangunanHalaman 10 dari 35 Hal. Putusan No. 46/G/2019/PTUN.PLGsebelum ditetapbkan oleh Kepala Daerah yaitu WalikotaPalembang. 20 222222222b.

Bahwa ketentuanPasal 5 ayat (3.b.1.a.1.f)tidak ada dalam Peraturan DaerahKota Palembang Nomor 10 Tahun 2010, karena PeraturanDaerah Kota Palembang yang mengatur tentang RetribusiPerizinan adalah Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. .

Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka 1 yangmenyatakan bahwa Indeks Parameter Fungsi Bangunan yangtertulis dalam Objek Sengketa 2 tidak sesuai dengan Pasal 6ayat (6) huruf a Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017tentang Bangunan Gedung, Pasal 17 Peraturan WalikotaPalembang Nomor 58 Tahun 2012 tentang Petunjuk TeknisPemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Pasal 5ayat (3.b.1.a.1.f) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunanharuslah ditolak.

OBJEK SENGKETA TIDAK MENYEBABKAN KERUGIAN1.Bahwa benar Objek Sengketa yang digugat Penggugatditetapkan oleh Tergugat dan Tergugat II, namunpenetapantersebut bukan merupakan = Izin MendirikanBangunan tetapi bagian dari suatu proses mekanisme dalampenerbitan Izin Mendirikan Bangunan yang ditandatanganioleh Walikota Palembang sesuai dengan Peraturan DaerahKota Palembang Nomor 1 Tahun 2017 tentang BangunanGedung dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Langkat telahdikuasai oleh para penggarap dengan cara mendirikan gubuk serta menanamtanaman labu, kacang dan pinang di lahan areal PT.

Adapun kegiatan yang ia lakukandiareal perkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dariatap rumbia, tiang kayu dengan ukuran 2 ( dua ) x 3 ( tiga ) meter, menanamtanaman labu, jagung dan pisang, serta melakukan pembersihan diareal yangbaru selesai replanting.

Sirapit Kab.Langkat telah dikuasai oleh para penggarap dengan cara mendirikan gubukserta menanam tanaman labu, kacang dan pinang di lahan areal PT. Amal Tanitersebut.

Adapun kegiatan yang ia lakukan diarealperkebunan tersebut antara lain Mendirikan gubuk yang terbuat dari ataprumbia, tiang kayu dengan ukuran 2 (dua) x 3 ( tiga ) meter, Menanam tanamanlabu, jagung dan pisang, serta melakukan pembersihan diareal yang baruselesai replanting.

Amal Tani yangberada di Desa Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat; Bahwa Para Terdakwa bersama dengan anggota Kelompok Tani JayaKembali dan Kelompok Tani Sumber Rezeki mendirikan gubuk dari batangpinang dan atap rumbia secara gotong royong dan tujuan mendirikan gubuktersebut untuk dijadikan tempat berteduh pada saat bekerja menanamtanaman di atas lahan tersebut; Bahwa tanaman yang ditanam di atas lahan tersebut berupa tanamanpisang, labu, kacang panjang, jagung dan cabe; Bahwa luas tanah

Medan Helvetia, Nomor : 640/3332, tanggal 2 Mei2013, perihal Peringatan untuk membongkar sendiri dan memberhentikanpelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan yang tidak sesuai / tanpa SuratIzin Mendirikan Bangunan ( SIMB ), 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Ir.SAMPORNO POHAN, MT selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata BangunanKota Medan kepada Ir. DULANG MARTAPA / Pemilik / Penanggung JawabPembangunan Jin. Komplek Bumi Asri, Kel. Cinta Damai, Kec.

Asri Pembangunan CaturKarya Cipta, 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Mendirikan BangunanNo. 0151/648.1/MH/301/1997, tanggal 13 Juni 1997, 3 (tiga) lembar fotokopilegalisir Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 039/648.1/MH/782, tanggal 16April 1998, 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Mendirikan Bangunan No.0278/648.1/MH/40, tanggal 6 Oktober 1999, 2 (dua) lembar fotokopi legalisirSurat Izin Mendirikan Bangunan No. 0627/648.1/MH/1071/2000, tanggal 18Desember 2000, 3 (tiga) lembar

fotokopi legalisir Surat Izin MendirikanBangunan No. 0545/644.2/MH/191/2000, tanggal 18 Desember 2000, 3 (tiga)lembar fotokopi legalisir Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 0107/648.1/MH/442/2001, tanggal 8 Februari 2002, 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir SuratIzin Mendirikan Bangunan No. 0820/648/MH/600, tanggal 19 Juli 2002; dan, 3(tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 0821/648/MH/601, tanggal 19 Juli 2002, terlampir dalam berkas perkaraMenimbang, bahwa berdasarkan

Asri Pembangunan CaturKarya Cipta;3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Mendirikan Bangunan No.0151/648.1/MH/301/1997, tanggal 13 Juni 1997;e 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Mendirikan Bangunan No.039/648.1/MH/782, tanggal 16 April 1998;e 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Mendirikan BangunanNo. 0278/648.1/MH/40, tanggal 6 Oktober 1999;e 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Mendirikan Bangunan No.0627/648.1/MH/1071/2000, tanggal 18 Desember 2000;e 3 (tiga)

lembar fotokopi legalisir Surat Izin Mendirikan Bangunan No.0545/644.2/MH/191/2000, tanggal 18 Desember 2000;e 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Mendirikan Bangunan No.0107/648.1/MH/442/2001, tanggal 8 Februari 2002;e 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Mendirikan Bangunan No.0820/648/MH/600, tanggal 19 Juli 2002; dane 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Mendirikan Bangunan No.0821/648/MH/601, tanggal 19 Juli 2002.terlampir dalam berkas perkara5.

Bahwa tindakan Tergugat Ill dapat diduga ada hubungan yang sangat dekatdengan Tergugat dan Tergugat Il, sehingga Negara juga turut dirugikankarena seharusnya Negara menerima pemasukan dari 2 (dua) lin MendirikanBangunan (IMB), namun akibat dibuatnya 1 (satu) lin Mendirikan Bangunan(IMB) atas 2 (dua) sertifikat, maka Negara hanya menerima pemasukan dari1 (satu) ljin Mendirikan Bangunan (IMB).d.

Bahwa berdasarkan batas tersebut di atas, maka ljin Mendirikan Bangunan(IMB) No. 87/644/HK/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Tergugat Ill denganmelihat batas lokasi Tergugat Il maka jin Mendirikan Bangunan (IMB) No.87/644/HK/IX/2004 tersebut lebih banyak kesamaan batas dengan Tergugatll dan tidak ada kesamaan batas dengan Tergugat I.b.

Artinya isi cerita Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) jugabelum mencerminkan 100 % (seratus persen) kesamaan batas denganTergugat Il dalam Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).Jadi jin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 87/644/HK/IX/2004 belum bisadinyatakan milik Tergugat Il.d.

Bahwa isi cerita lin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak ada kesamaan batassedikitoun dengan Tergugat , maka sampai saat ini Tergugat belummemiliki jin Mendirikan Bangunan (IMB), walaupun jin Mendirikan Bangunan(IMB) No. 87/644/HK/IX/2004 menyebutkan nama Tergugat .

Dengandemikian Surat jin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 87/644/HK/IX/2004 yangtidak mencerminkan kesamaan batas dengan Surat Pernyataan dan GambarSket Lokasi Tanah atas nama Tergugat dan Tergugat ll, maka tindakanTergugat Ill dengan menerbitkan jin Mendirikan Bangunan (IMB) No.87/644/HK/IX/2004 yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya adalahPerbuatan Melawan Hukum yang harus dinyatakan batal demi hukum.Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 19 K/Pdt/201 1e.

MARINUS TARA atas inisiatifnya sendirimengurus Sertifikat Mendirikan Bangunan (SMB) obyek sengketa sebagaidasar hukum (legalitas) obyek sengketa untuk dibangun dan didirikan dandalam Sertifikat Mendirikan Bangunan (SMB) Nomor03112/648.DPTR/VII/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tersebut tertulis milikANDI RABIN BATARA (Pelawan) ;2.

No. 500/PDT/2018/PT.MKSANDI RABIN BATARA (Pelawan) adalah Permohonan MARINUS TARAkepada Turut Terlawan, telah mengurus Sertifikat Mendirikan Bangunankepada Turut Terlawan dengan alasan bahwa rumah yang diuruskanSertifikat Mendirikan Bangunan oleh MARINUS TARA adalah diberikanmenjadi milik PELAWAN, dengan demikian Sertifikat MendirikanBangunan yang diurus oleh MARINUS TARA (alm) membuktikan bahwarumah yang dibangun dan didrikan MARINUS TARA dan Terlawan Ilberdasarkan Sertifikat Mendirkan Bangunan

Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor80/Pdt.G/2012/PN Mkl, tanggal 25 Juni 2013, yang dimohonkan eksekusiTerlawan , adalah telah sangat jelas telah membawa kerugian kepadaPelawan sebagai Pemilik obyek sengketa tersebut dan sebagai anakatau keturunan / ahli waris dari MARINUS TARA (alm) dari Tongkonan ToAo serta telah menjadikan obyek sengketa sebagai bangunan yangillegal yang dibangun / didirikan tanpa ada Izin Mendirikan Bangunan(IMB) atau Sertifikat Mendirikan Bangunan (SMB) ;Berdasarkan alasan

Bahwa sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izinmendirikan Bangunan diatur mengenai prosedur / persyaratan penerbitansertifikat atau Izin Mendirikan Bangunan ;2. Bahwa terhadap persyaratan tersebut diatas ternyata bahwa TurutTerlawan telah menerbitkan sertifikat atau Izin mendirikan Bangunan atasbangunan rumah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telahsesuai dengan prosedur / Persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturandaerah ;3.

MARINUS TARA atas inisiatifnya sendirimengurus Sertifikat Mendirikan Bangunan (SMB) obyek sengketa sebagaidasar hukum (legalitas) obyek sengketa untuk dibangun dan didirikan dandalam Sertifikat Mendirikan Bangunan (SMB) Nomor03112/648.DPTRIVII/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tersebut tertulis milikANDI RABIN BATARA (Pelawan) .2.

Objek Gugatan:Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644530BPPTPMIV/2013 tentangIzin Mendirikan Bangunan atas nama PT Hotel Properti Internasional,tertanggal 22 April 2013;B.

untuk diterima dandikabulkan;Bahwa oleh karena Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644530BPPTPMIV/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PTHalaman 14 dari 40 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor644530BPPTPMIV/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PTHotel Properti Internasional tertanggal 22 April 2013;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota BogorNomor 644530BPPTPMIV/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atasnama PT Hotel Properti Internasional tertanggal 22 April 2013;4.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugatberupa Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644.530BPPTPMIV/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT Hotel PropertiInternasional, tertanggal 22 April 2013;4.

bangunan yangmenjadi objek sengketa diterbitkan pada tanggal 22 April 2013 danpembangunan fisik gedung telah dilakukan, maka sebagai pelaksanaanpublikasi izin mendirikan bangunan yang menjadi objek gugatan pasti sudahdiumumkan kepada lingkungan dan di pasang pengumuman di tempatpembangunan dilaksanakan dan mudah dilihat oleh umum pada Tahun 2013pada saat izin mendirikan bangunan diterbitkan sedangkan gugatan sengketaHalaman 38 dari 40 halaman.

Bahwa salah satu persyaratan untuk mengurus izin mendirikan bangunanMall di Bekasi adalah fotokopi Sertifikat atau Bukti Kepemilikan Tanahsehingga permohonan izin mendirikan bangunan baru dapat diajukansetelah adanya sertifikat atau bukti kepemilikan tanah seperti Akta JualBeli.Bahwa untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berupa Malljuga membutuhkan proses yang membutuhkan waktu cukup lama karenamembutuhkan dokumendokumen seperti: Surat Saran Teknis Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dari

Surat Pengesahan Site Plan dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Surat Saran Teknis Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Tata Ruangdan Permukiman. Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan dari Bupati.Bahwa dengan demikian, tentunya tidak mungkin pada saat perolehantanah sudah terdapat Izin Mendirikan Bangunan.

Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan dari Bupati BekasiNomor: 503/396/B/BPPT.Bahwa berdasarkan dokumendokumen tersebut di atas, terbukti secarajelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)memang akan mendirikan Mall Living World di atas tanah kavling BB 2Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 661/B/PK/PJK/20173 dan BB 4 (kavling BB 24) yang nantinya akan disewakan antara lainkepada PT Ace Hardware, PT Home Center Indonesia dan lainlainsehingga semakin membuktikan bahwa

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jugatelah menyampaikan Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan dariBupati Bekasi Nomor: 503/396/B/BPPT.Bahwa pada dasarnya Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yangdiberikan oleh pemerintah daerah kepada perorangan atau badan hukumuntuk dapat melaksanakan kegiatan membangun, sehingga padaumumnya surat Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan sebelum kegiatanmembangun tersebut dimulai.Bahwa Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor

Izin Mendirikan Bangunan.Bahwa dengan demikian, pada dasarnya Surat Izin PelaksanaanMendirikan Bangunan adalah sama dengan surat Izin MendirikanBangunan yaitu surat izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untukHalaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 661/B/PK/PJK/2017dapat melaksanakan suatu pekerjaan (mendirikan) bangunan yangbersifat sementara, dimana Surat Izin Mendirikan Bangunan tetap baruakan dikeluarkan setelah bangunan yang dikerjakan dinyatakan telahselesai.f.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HARJANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan Mendirikan bangunan tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) hari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa

Mengawasi pemantfaatan dan berfungsinya prasarana, saranadan utilitas umum perumahan dan kawasan pemukiman.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang BangunanGedung Pasal 18 ayat (2);Setiap mendirikan bangunan gedung di atas, dan/atau di bawahtanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak bolehmengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan,dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan.Halaman 4 dari 24 halaman.

Pasal 8 sub A yang bunyinya : Pemohon tidak dapat memenuhipersyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 harus ditolak.Jo.Pasal 8 sub C : Bertentangan dengan kepentingan umum, hajathidup orang banyak termasuk lingkungan hidup.Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011Tentang Penyelenggaraan Resiribusi Ijin Mendirikan Bangunan.Halaman 5 dari 24 halaman.

Harus adanya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) mandiri.Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011tentang Penyelenggaraan Restribusi ljin Mendirikan BangunanPasal 4 ayat 4 huruf c Khusus untuk perumahan tertataharusmelibatkan masyarakat sekitar untuk pembangunan perumahan,pemukiman atau pembangqunan lainnya.

Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 648/2755BP2T/2015 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Atas Nama Fanny,ditetapbkan di Tangerang Selatan pada tanggal 16 Oktober 2015,ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu KotaTangerang Selatan atas nama Walikota Tangerang Selatan.Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.

Bangunan Nomor 648/2755BP2T/2015tanggal 16 Oktober 2015 atas Fanny, karena yang menerbitkan/mengeluarkan ljin Mendirikan Bangunan Nomor 648/2755BP2T/2015tanggal 16 Oktober 2015 atas Fanny adalah Kepala BP2T (BadanPelayanan Perijinan Terpadu) Termohon Kasasi berdasarkan PelimpahanHalaman 19 dari 24 halaman.

adapun diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Tergugatadalah didasarkan pada Permohonan yang diajukan oleh Sdr.

Endang, MS dengan memberikan Izin Mendirikan Bangunankepada PT.

CibinongGriya Permai);27 Bahwa Surat Bupati Bogor No. 644/003.1.1/00278/BPT/2012 tanggal 13 Maret2012 Tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama PT.

Bukti P 4 : Keputusan Bupati Bogor Tentang Izin Mendirikan Bangunan No.644/003.1.1/00278/BPT/2012, tanggal 13 Maret 2012 (bukti addinformandum) ;10.

Bukti T.II.Intv 8 : Gambar site Plan, Mendirikan Perumahan Cibinong GriyaPermai atas nama PT Cibinong Griya Permai, tanggal 20April 1998 (bukti sesuai dengan aslinya) ; 9. Bukti T.II.Intv 9 : Gambar Site Plan mendirikan Perumahaan Taman KenariJagorawi atas nama PT. Cibinong Griya Permai 30 Juni 2000(bukti sesuai dengan aslinya) ; 10. Bukti T.II.Intv10 : Gambar Site Plan Revisi ke 2 Mendirikan Perumahan TamanKenari Jagorawi atas nama PT.