Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPeradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaM.ALIF UTAMA PUTRA, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya(Ex Aequo Et Bono).Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IIItidakmemberikan jawaban;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor8/Pdt.G/2019/PN Tbt tanggal 08 Agustus 2019 berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:I. DALAM PROVISI Menolak Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;ll.

Relas Pemberitahuan Isi Putusan Diluar Hadirnya Kuasa Penggugat Nomor8/Pdt.G/2019/PN Tbt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri TebingTinggi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, telah memberitahukankepada Awaluddin Rangkuti, S.Ag, SH., MH.

Kuasa Para Pembanding semulaPenggugat I, Il, tentang isi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor8/Pdt.G/2019/PN Tbt tanggal 8 Agustus 2019, dan kepadanya diberiHalaman 47 dari 60 Putusan Nomor 487/Pdt/2019/PT MDNkesempatan mengajukan banding dalam 14(empat belas) hari setelahpemberitahuan isi putusan ini;.

dan Penyerahan Memori Banding Nomor8/Pdt.G/2019/PN Tbt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri TebingTinggi pada hari Kamis tanggal 5 September 2019, bahwa memori bandingdari Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I, Il tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding IIIsemula Tergugat III;Berita Acara Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor8/Pdt.G/2019/PNTbt yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II semula TergugatIl yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor8/Pdt.G/2019/PN Tht, tanggal 8 Agustus 2019 tersebut;3.

MASJUKIN Desa Pekoren Nomor8 tertanggal 02 Agustus 1976;Dikembalikan kepada saksi MUNIF YUWONO; 1 (satu) bendel warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 316 DesaPekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;Dikembalikan kepada sdr.

MASJUKIN Desa Pekoren Nomor8 tertanggal 02 Agustus 1976;Dikembalikan kepada saksi MUNIF YUWONO;1 (satu) bendel warkah Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 316 DesaPekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;Dikembalikan kepada sdr. Edi Hariyono, S.Sit;6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Akta.Pid.B/2019/PN.Bilyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkanHal. 4 dari 10 hal. Put.

MASJUKIN Desa Pekoren Nomor8 tertanggal 02 Agustus 1976;Dikembalikan kepada saksi MUNIF YUWONO; 1 (satu) bendel warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 316 DesaPekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;Dikembalikan kepada sdr. Edi Hariyono, S.Sit;5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariRabu, tanggal 11 September 2019 oleh Dr.

banding ditetapbkan sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018 diajukanHalaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 3569 K/Pdt/2019permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2019 sebagaimana ternyata dariPernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pat.G/2018/PN Stg juncto Nomor8

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor8/PDT/2019/PT PTK tanggal 27 Februari 2019:Mengadili Sendiri:Dalam Konvensi: Menolak gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/PenggugatKonvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/ParaPenggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;2.

ARON HIN tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor8/PDT/2019/PT PTK tanggal 27 Februari 2019 yang memperbaiki PutusanPengadilan Negeri Sintang Nomor 4/Padt.G/2018/PN Stg tanggal 28Agustus 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Dalam Konvensi:Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:1.

Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk sebagian;1.1 Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup,dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga NegaraRepublik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan LembaranHalaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pid.

2021/PN Yyk3.Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan denganUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, buktipermulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimaldua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;1.2 Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup,dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor8

Bahwa dengan mempertimbangkan tidak adanya suratyang berkaitan dengan tindakan hukum penahanan yang diberikandan/atau ditembuskan kepada keluarga dan tidak diberikannya hakpendampingan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum, sertamengingat ketentuan Pasal 21 ayat (2), dan (3) Undang Undang Nomor8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 57 ayat (1)Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,maka patut apabila dinyatakan bahwa tindakan TERMOHON telahmelawan hukum dan

Bahwa Pelawan tidak ikut digugat dalam perkara Nomor8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar NO.59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I NO 2512 K/PDT/2011, padahal pelawan memiliki tanah obyek sengketa sejak tahun2000, lalu pada tahun 2008 pelawan mulai menguasai tanah obyekHalaman 8 dari 28.

Bahwa setelah beberapa lama sejak pelawan diberikan tanah obyeksengketa oleh MADIKA, Pelawan lantas meninggalkan Mamasa kedaerah lain selama + 7 (tujuh) tahun untuk menuntut Ilmu dan mencarikehidupan demi masa depan pelawan, lalu pada tahun 2008 pelawankembali ke Kabupaten Mamasa dan langsung mendirikan rumah danbertempat tinggal diatas tanah objek sengketa, namun tidak lamakemudian, tepatnya pada tahun 2010 Mila Tahir (terlawan) MengajukanGugatan ke Pengadilan dengan Register Perkara Nomor8/Pdt.G

Putusan Mahkamah Agung R.I NO 2512 K/PDT/2011 tersebut, secara sah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor :00681, Jauh sebelum sebelum adanya perkara Nomor8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar NO.59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I NO 2512 K/PDT/2011; namun pihak tersebut (Elisabeth) juga tidak ikut digugat (tidakdijadikan pihak) oleh terlawan (Mila Tahir) dalam gugatan/perkaranyatersebut;.

Menyatakan Pelawan adalah pemilik dan menguasai tanah objek sengketatanah yang terletak di Jalan Poros MamasaPolewali (Ujung Kota Mamasa),Kelurahan Mamasa, Kemacatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, seluas +276 M*(kurang lebih 12 X 23 Meter), dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara : Tanah Mila Tahir/Nurhasanah/Limbong Sitodo;Sebelah Timur : Bongga S (Papa Uto);Sebelah Selatan : Jalan Poros Mamasa;Sebelah Barat : Tanah Arruan Sangga/PPRN, Obed Mansnadifu;Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor8

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2512 K/PDT/2001i, tidak dapat dilaksanakan eksekusi (Non Eksekutable);Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2512 K/PDT/2001i, tidak mengikat pelawan secara hukum, sehingga pelaksanaaneksekusi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo.

KARNA BRATA ~~ LESMANA, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Kemang Utara Nomor8, RT. 010, RW. 001, Kelurahan Bangka, KecamatanHalaman 1 dari 18 halaman.

Gugatan a quo mengandung permasalahan dan pokok gugatan yangsama dengan gugatan yang sedang diperiksa dan dipertimbangkan olehPengadilan Negeri Jakarta Selatan (exceptio litisoedentie);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian olehPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Putusan Nomor8/G/2017/ PTUN.DPS., tanggal 26 Oktober 2017, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya dengan Putusan Nomor 8/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggalHalaman

21November 2018 dan tanggal 3 Desember 2018, kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali , Il, Ill dan IV diajukan permohonanpeninjauan kembali disertai dengan alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebutmasingmasing pada tanggal 16 Mei 2019 dan tanggal 27 Mei 2019;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali , Il dan Ill disertai dengan pengajuan novum yangditemukan pada tanggal 2 Maret 2019 sebagaimana Berita Acara Nomor8

Mutiara Sulawesi dan TermohonPeninjauan Kembali V/Tergugat II Intervensi 2/Karna Brata Lesmana,objek gugatan 1, 2, dan 3 merupakan pelaksanaan dari PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor01/P/FP/2016/PTUN.Dps, tanggal 12 Mei 2016 yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Sengketa: Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenanguntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Nomor8/G/2017/PTUN.Dps; Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali /Penggugattidak dapat

PUTUSANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut;Mengingat, Perda Jatim Nomor 2 Tahun 2020, Pergub Jatim Nomor 53Tahun 2020, Perbup Jember Nomor 47 Tahun 2020 dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperaturan lain yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI :1.

Membebankan biaya perkara ini Sesuai peraturan yang berlaku;Subsider:Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetaokan, Penggugattelah menghadap sendiri (inpbersoon) di persidangan, sedangkan Tergugat tidakhadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai kuasa dan atau wakilnya, dan berdasarkan relaas Panggilan Nomor8/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 19 Januari 2022 Tergugat telah

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor8/Pdt.G/2022/PA.Bitg. dari Penggugat;2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas oleh Penuntut Umum yangdibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo hari Selasa tanggal 30 Maret2021, dan Terdakwa untuk mempelajari berkas pada hari Senin tanggal 29Maret 2021, terhadap putusan Pengadilanh Negeri Andoolo Nomor8/Pid.Sus/2021/ PN Adil;Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa tersebut telahdiajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syaratsyarat yang ditentukanoleh Undangundang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secaraformal

banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yangmenjadi keberatan dari Terdakwa mengajukan banding tersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membacamempelajari dengan seksama berkas perkara dan berita acara persidanagn, sertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 5 Maret 2021 Nomor8/Pid.Sus/2021/PN Adl maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehinggapertimbangan

pertimbanganpertimbangan hukumsebagaimana terurai diatas oleh karena tidak ada halhal yang dapat dijadikanalasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan ataumemperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dikarenakan sudahdipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum maka olehkarenanya putusan tersebut beralasan dan patut untuk dipertahankan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 15 Maret 2021 Nomor8

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor8/Akta.Pid.Sus/2020/PN Skw Jo Nomor 192/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN Skw yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada hariRabu tanggal 7 Oktober 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaanbanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang NomorNomor8/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN Skw Jo Nomor192/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN Skwtanggal 7 Oktober 2020

.01.012008 tanggal 7 Oktober 2020 ;Telanh membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding NomorNomor8/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN Skw Jo Nomor192/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN Skw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang, yangmenerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 9Oktober 2020 permintaanbanding yang diajukan oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada JaksaPenuntut Umum; Halaman 7 dari 20 halamanPutusanNomor192/PID.SUS/2020/PT PTKTelanh membaca Akta Terlambat Mengajukan Permintaan Banding Nomor8

NegeriSingkawang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober2020 Akta Terlambat permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum telah diberitahukan kepada Terdakwa;Telah membaca memori banding dari Terdakwa tertanggal 6 Oktober2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang pada hariRabu, tanggal 7 Oktober 2020 melalui Kepala Lembaga PemasyarakatSingkawang dengan suratNomor : W216PAS.CPK.01.01,012008 tanggal7 Oktober 2020 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor8

/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN Skw Jo Nomor192/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN Skw, danmemori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan NegeriSingkawang kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober2020, sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor Nomor8/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN Skw Jo Nomor192/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN Skw,;Telah membaca memori banding dari JaksaPenuntutUmum tertanggal 13Oktober 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang padahari Selasa, tanggal

13 Oktober 2020sesuai dengan Akta Penerimaan MemoriBanding Nomor 8/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN Skw Jo Nomor192/Akta.Pid.Sus/2020/PN Skw, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh JurusitaPengadilan Negeri Singkawang kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14Oktober 2020, sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor8/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN Skw Jo Nomor192/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN Skw,;Telah membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umumtertanggal 09 Oktober 2020 yang diterima oleh Panitera

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnyaoleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Putusan Nomor8/G/2018/PTUN.JBI, tanggal 22 Juni 2018, kemudian di tingkat bandingputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan dengan Putusan Nomor 174/B/2018/PTTUN.MDN, tanggal 22Oktober 2018;Menimbang, bahwa sesudah

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 174/B/2018/PTTUN.MDN, tanggal 22 Oktober 2018 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor8/G/2018/PTUN.JBI, tanggal 22 Juni 2018;MENGADILI SENDIRI:Menolak gugatan Penggugat;2.

PUTUSANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut;Mengingat, Perda Jatim Nomor 2 Tahun 2020, Pergub Jatim Nomor 53Tahun 2020, Perbup Jember Nomor 47 Tahun 2020 dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperaturan lain yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI :1.

PUTUSANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut;Mengingat, Perda Jatim Nomor 2 Tahun 2020, Pergub Jatim Nomor 53Tahun 2020, Perbup Jember Nomor 47 Tahun 2020 dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperaturan lain yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI :1.

Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Siak perkara Nomor8/Pdt.SusBPSK/2017/PN Sak tanggal 15 Juni 2017;3. Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 100/Arbitrase/BPSKBB/I/2017tanggal 3 April 2017;4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara ini;Halaman 9 dari 12 hal. Put.

juga pertimbanganhukum dari Judex Facti/Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura; Bahwa sudah menjadi Kesepakatan Kamar Perdata dan yurisprudensitetap bahwa sengketa wanprestasi yang bersumber dari perjanjian kreditdengan hak tanggungan atau perjanjian fidusia bukan menjadikewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untukmengadili tapi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor8

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NOMEN tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor8

Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana penjaraselama 10 (sepuluh) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone warna biru merk Samsung Galaxy J2 Primeyang berisikan simcard Telkomsel Nomor dan sim card IndosatNomor ;Dirampas untuk dimusnahkan;Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor8

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor8/Pid.SusAnak/2019/PN Tbk tanggal 10 Juli 2019, yang dimohonkanbanding tersebut;3.

Menetapkan agar lerdakwa membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor8/Pid.Sus/2019/PN Mrj, tanggal 16 Mei 2019, sebagai berikut:. Menyatakan Terdakwa FEFRI WAHYUDI Panggil FERI bin H. BAKRI AMIRtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana PEMUFAKATAN JAHAT MELAWAN HUKUM MENYERAHKANNARKOTIKA GOLONGAN BUKAN TANAMAN, sebagaimana dakwaanalternatif pertama;.

Sus/2019Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor94/PID.SUS/2019/PT PDG, tanggal 24 Juli 2019 yang amar lengkapnyasebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdekwadan Jaksa Penuntut Umum;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor8/Pid.Sus/2019/PN Mrj, tanggal 16 Mei 2019, yang dimintakanbanding;Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Membebankan biaya perkara kepada Tedakwa dalam keduatingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00(lima ribu

Menolak gugatan Penggugat selebihnya;Membaca Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor8/Pdt.G/2019/PN.

I,II;Membaca relas pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor8/Pdt.G/2019/PN Mgl, yang menerangkan bahwa permohonan bandingPembanding semula Tergugat III telah diberitahukan kepada Terbanding semulaPenggugat pada tanggal 12 Desember 2019, Turut Terbanding dan TurutTerbanding II masing masing pada tanggal 25 November 2019 yang telahdilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri TanjungKarang; Halaman 3 dari 12 hal. Put.

Nomor UU 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juncto UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UndangUndangNomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, ketentuan ketentuan dalamReglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura( R.Bg/Rechtsreglement voor de Buitengewesten ) dan peraturan peraturanhukum lainnya yang berkaitan :MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding semula TergugatIII; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor8/Pdt.G

PUTUSANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut;Mengingat, Perda Jatim Nomor 2 Tahun 2020, Pergub Jatim Nomor 53Tahun 2020, Perbup Jember Nomor 47 Tahun 2020 dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperaturan lain yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI :1.

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Nomor8/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN Niaga.Sby juncto Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN Niaga.Sby;Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN Niaga.Sby yang diajukan oleh Leny;Membebankan biaya perkara kepada yang kalah;Bahwa terhadap permohonan tersebut dikabulkan oleh PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor8/Pdt.Sus.PKPU/PN Niaga.Sby., juncto Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/NiagaPN.Sby, tanggal 9 Mei