Ditemukan 1413 data
10 — 0
Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh sebabitu. permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa bukti P.2 dan bukti P.3 yang dimajukanPemohon tidak diajukan dengan bermaterai serta di legessebagaimana alat bukti perkara perdata dalam persidang an,Majelis tidak mempertimbangkannya, maka patut untukdikesampingkan Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Junto pasal 156 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam Majelis berwenang menentukan hukumsecara ex oficio
20 — 9
Olehkarena itu berdasarkan kesediaan Pemohon tersebut,maka majelis hakim secara ex oficio menetapkanjumlah nafkah iddah tersebut berupa uang sebesar Rp1.500.000.
8 — 0
peraturan perundangan yang berlaku,akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku RegisterPerkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio
8 — 0
peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktu waktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio
13 — 1
peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kKepastian hukum perkawinannya , sehingga akanmemudahkan sewaktu waktu diperlukan ;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio
8 — 0
peraturan perundangan yang berlaku,akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku RegisterPerkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio
11 — 1
peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktu waktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio
9 — 0
peraturan perundangan yang berlaku,akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku RegisterPerkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya , sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan ;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio
10 — 1
perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya , sehingga akanmemudahkan sewaktiuwaktu diperlukan ;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Hal 7 dari 10 Put No 0695/Pdt.G/2014/PA.SbyBahwa untuk tertionya admistrasi maka secara Ex Oficio
47 — 14
Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan member izinkepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya dengan talak satu rajl terhadapTermohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso;Menimbang, bahwa Hakim secara ex oficio membebankan kepadasuami yang menceraikan isterinya untuk memberikan penghiburan setelahperceraian berupa Mutah berupa uang sejumlah sejumlah Rp, 500,000, (Limaratus ribu rupiah), yang harus dibayarkan pada saat ikrar talak;Menimbang, bahwa Hakim menegaskan suami wajib kepada
berlaku masa iddah selama 3 kalisuci dan atau selama 90 hari, kecuali belum melakukan hubungan layaknyasuami istri, dan masa iddah yang harus dijalani oleh Termohon, tujuannyatidaklah sematamata untuk mengetahui kandunganya berisi (hamil) atau tidak,akan tetapi dalam masa iddah tersebut bekas istri wajiob menjaga dirinya, tidakmenerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain berdasarkan ketentuanPasal 151 dan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; dan atas dasarketentuan tersebut, secara ex oficio
9 — 0
hukum perkawinannya,sehingga akan memudahkan sewaktu waktu diperlukan;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas,maka permohonan Para Pemohon patutditerima dan dikabulkan;Menimbang bahwa dalam perkawinan sirri Para Pemohon tersebuttelah lahir seorang anak nama JUNAIDI PUTRA PRATAMA lahir padatanggal 05 Januari 1993;Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon dilaksanakan di wilayahKantor Urusan Agama Bubutan vide bukti P. 4 karena itu untuk tertionyaadmistrasi maka secara Ex Oficio
7 — 0
pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan aktanikahnya;Menimbang, bahwa sekarang para Pemohon sangat membutuhkanpengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya,sehingga akan memudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk tertibnya admistrasi sesuai ketentuan Pasal34 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, maka secara Ex Oficio
8 — 2
Pengadilan Agamaterbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan:(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut Undangundang Nomor 1 Tahun 1974;Bahwa berdasarkan faktafakta seperti tersebut diatas, pelaksanaanperkawinan Pemohon dengan Pemohon Il tersebut telah memenuhi syaratdan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yangberlaku, maka permohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio
102 — 48
melepaskan isteri dengan baik, maksudnya jjangan kamuberbuat dzalim terhadap haknya sedikitpun dan janganlah kamumenyusahkannya, sehingga seorang suami harus memberikan hakhakisteri yang diceraikannya yaitu memberikan nafkah iddah dan mut ah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi AgamaYogyakarta oleh karena dalam perkara a quo meskipun dalam prosespemeriksaan di persidangan diputus di luar hadir Termohon/P embanding,memandang perlu berdasarkan halhal tersebut di atas mempertimbangkansecara ex oficio
60 — 17
Tholag ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:OGLE Ig aria yong lai V 4Artinya : Dan janganlah kamu membikin madarat mereka untuk menyulitkan hatimereka;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang,dan anakanak tersebut masih dalam asuhan Penggugat/Terbanding, makauntuk menjamin kelangsungan hidup dan pendidikan anakanak tersebut,walaupun tidak ada dalam gugatan Penggugat/Terbanding, maka menuruthukum acara secara ex oficio
15 — 4
dengan hukum Islam dan telahmemenuhi rukun syarat nikah serta tidak bertentangan dengan UndangundangNomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 7angka (8) huruf (e);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan isbat nikah Pemohon dan Pemohon Il tersebut dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Rapat Kerja NasionalMahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial tahun 2010, demi tertib administrasimaka majelis secara ex oficio
8 — 0
peraturan perundangan yang berlaku, akantetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku RegisterPerkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya , sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan ;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio
9 — 0
XXXX, Surabaya 11 April 2016;Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon dilaksanakan di wilayahKantor Urusan Agama Krembangan vide bukti P.5 dan P.6 karena itu untuktertionya admistrasi maka secara Ex Oficio Majelis memerintahkan kepadaPara Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor UrusanKecamatan Krembangan, Kota Surabaya;Menimbang, bahwaperkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 89 (ayat 1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali
67 — 26
satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipundalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1)dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,Majelis Hakim secara ex oficio
31 — 11
bulan justerudinaikkan menjadi (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dimana pada umumnya dalamprakteknya alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum apabila putusan tersebutdikurangi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Meskipun baik Terdakwa/Penasehat Hukumnya maupunJaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alasanalasan/keberatankeberatan dalammengajukan banding dalam perkara a quo, dan selain hal itu bukanlah suatukewajiban untuk mengajukan memori banding/kontra memori banding, namunsecara Ex Oficio