Eksepsi Kompetensi Kewenangan Absolut ;3.1Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat adalahgugatan yang secara substansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah, yang diakui milikPara Penggugat, akan tetapi berdasarkan data yang ada padaTergugat tercatat atas nama Nyonya Ribawani dan secara yuridistelah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat

Putusan Nomor 530 K/TUN/20134 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang muncul dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsitertanggal 6 November 2012 yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikutA Kewenangan Absolut :Alasan hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yang diutarakandalam isi posita gugatan Penggugat adalah gugatan yang secara substansial materipermasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung

No. 690 K/Pid/2009Sebagaimana telah kami singgung di atas, prinsip yang dianutdalam KUHAP ialah bahwa Terdakwa bebas dalam memberikanketerangan pada setiap tingkat pemeriksaan ( Pasal 52 KUHAP ).Diterima atau tidaknya pencabutan keterangan oleh Terdakwatersebut, tergantung pada dasar / alasan pencabutanketerangannya itu.Bahwa dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor :229 K/Kr/1959 tanggal 23 Pebruari 1960 pada pokoknyamenyatakan:" Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidangpengadilan

Lalu sejak kapan Penggugatdan Tergugat punya anak, padahal telah di sebutkan secara jelas bahwaPenggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami Istri (badhadukhul), namun belum punya anak.Bahwa antara Posita dan Petitum tidak sinkron, yakni di satu sisi, dalamPosita angka 8 Penggugat minta anak yang belum mumayiz hak asuhjatuh pada Penggugat, namun di sisi lain, dalam Petitum tentang anaktidak di singgung sama sekali.Bahwa berdasarkan uraianuraian diatas telah terbukti bahwasanyaGugatan Penggugat

tersebut menurut hukum dihubungkandengan Perjanjian Bersama a quo dalam persidangansehingga setiap perkara tidak hanya menempatkan "AnjuranMediator" hanya sebagai formalitas belaka, melainkan memilikimateri atau substansi yang dapat mengakibatkan gugur ataudikabulkannya suatu gugatan perselisihan;2 Judex Facti Telah Lalai Mempertimbangkan Perjanjian BersamaAntara Penggugat dan Para Tergugat/Diantaranya Pemohon KasasiTerkait Pelaksanaan Mogok Kerja Tanggal 27 Juni 2013; Bahwa telah Pemohon Kasasi singgung

./2016/PT.Mks(3)(4)adalah tindakantindakan yang nyata akan menimbulkan akibat bersifatlangsung pada diri Terdakwa, yakni akan matinya Terdakwa.Dengan demikian bahaya yang korban datangkan kepada diriTerdakwa akan menimbulkan akibat bersifat langsung, yakni hilangnyanyawa TerdakwaSerangan ituditujukan pada diri atauorang lain/seranganitubersifatberbahaya bagi tubuh, kehormatan ataubenda kepunyaan sendiri atauorang lainBahwa mengenai syarat bahaya ini telah kami singgung pada syaratbagian kedua, dimana

pertimbangan yang kurang (niet onvoldoendegemotiveerd), maka Mahkamah Agung membatalkan putusantersebut;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3388 K/Pdt/1985 bertanggal18 Juni 1985, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:Putusan PT tidak saksama mempertimbangkan semua fakta danbukti yang dikemukakan dalam persidangan, maka MahkamahAgung membatalkan putusan tersebut;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 950 K/Pdt/1987 bertanggal 28Februari 1989, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:Bahwa terlihat titik singgung

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 950 K/Pdt/1987 bertanggal 28Februari 1989, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:Bahwa terlihat titik singgung antara alasan niet onvoldoendegemotiveerd dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian, padakasus ini Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan jelas dansaksama bagian mana keterangan para saksi itu saling bersesuaian,maka Makamah Agung membatalkan putusan tersebut;f.

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 317 K/Pdt/1987 bertanggal19 April 1990, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:Pada tingkat kasasi putusan Judex Facti dinyatakan nietonvoldoende gemotiveerd yang bertitik singgung dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan Para Pemohon Kasasi danPemohon Kasasi II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan PemohonKasasi I tidak dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan

Pasal 49, khusus mengenaiobyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilandalam lingkungan Peradilan Umum;2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud padaayat (1) yang subyek hukumnya antara orang orang yang beragamaIslam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agamabersama sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN UnrMenimbang, bahwa dengan adanya ketentuan Undang Undangtersebut diatas, maka titik singgung

n nnn nnn non non non ron nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nee nnn oneHalaman 16 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 21/G/2014/PTUNSRGBahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Para Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang masih merasa milik ParaPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat KeputusanPejabat

Tapi saya sendiri tidak pernah tahu tentang uangtambahan yang di dapat oleh Penggugat, sebab ketika kami sering makan diluar dan rekreasi tetap saya yang biayai ketika saya singgung tentang uangPutusan No.0948/Pdt.G/2017/PA.MdnHalaman 6 dari 21 halamantambahan yang Penggugat dapat jawabannya tidak jelas.Penggugat belakangan ini sangat sibuk dengan urusan di luar rumahapalagi yang berkaitan dengan ibunya/keluarganya bahkan kadang ke luar kotadengan alasan yang tidak jelas, saya menganggap kemungkinan

menolak gugatan Penggugat yang hanya mendasarkanpada Penjual adalah orang yang tidak berhak adalah keliru karena haltersebut adalah sangat bertentangan dengan SEMA No.7 tahun 2012, danSEMA No.4 tahun 2016, pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tentang Pembeliyang beritikad Baik sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat Para Tergugat yangberhubungan dengan bukti putusan putusan Peradilan Tata Usaha Negaraoleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak kami singgung

(Vide, "Beberapa Butir Titik Singgung Antara Pengadilan Tata UsahaNegara Dan Pengadilan Negeri, termuat dalam GEMA PERATUN, TahunIl No. 4 Maret 1994, halaman 172 bagian IV angka 1 dan angka 2).Sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Judex facti menyatakandiri tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadili sengketa tentangpembatalan lelang yang diajukan melalui peradilan umum (PengadilanNegeri) sebagaimana gugatan a quo..

dialami sendiri dan relevandengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, namun kedua orang saksi tersebut tidakmengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon,oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimanatelah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memilikikekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi Termohon tersebut MajelisHakim memandang ada titik singgung

.* Bahwa menyangkut objek perkara/sengketa yang dikemukakan olehPenggugat dalam gugatannya dilihat dari segi luasnya tidaklah cocok dansesuai sama sekali dan begitu pula dengan status objek sengketa/perkaratersebut sebagaimana pada jawaban di atas juga telah kami TergugatTergugat singgung juga di mana kalaulah harta pusaka secara menurutketentuan hukum adat jelaslah diperdapatnya begitupun dengan hartadapatan atau pencaharian dari alm.

sesungguhnya Penggugat berada statusOrganisasinya diluar yurisdiksi Sekretaris Jenderal,Halaman 13 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUNJKT23.24.14dimana sejak 2011 Pusat Perobukuan Kemdiknas telahdisatukan dalam organisasi Badan PenelitianPengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, jaditerlalu jauh bawahan Tergugat Sekretaris Jenderalmencampur i kewenangan satuan kerja lain bukanbawahannya tanpa memastikan legal invitation hakPenggugat tersampaikan dengan patut ;Bahwa seperti Penggugat singgung

diartikansebagai benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan yang menurutsifatnya dapat dipindahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap,Terdakwa Usman bin Sumaila telah mencuri buah kelapa sawit yang beradadipinggir jalan area perkebunan kelapa sawit milik PT Mamuang walaupunadanya perbedaan jumlah buah kelapa sawit;Menimbang bahwa buah kelapa sawit adalah benda yang berwujudmaka buah kelapa sawit termasuk dalam unsur barang sesuatu; maka MajelisHakim menilai adanya titik singgung

buat bayar hutang (cincin )dan kalung terjual buat beli sepeda anak kami yang pertamadari dia berjanji untuk menggantikannya dan memangsetelah Tergugat pensiun dia mengganti dengan dua buahcincin ;Dan masalah mesin cuci itupun nggak saya bawa mesin cuciitu tetap berada di rumah Tergugat ;Saya Penggugat pergi dari rumah itu. secara baikbaik danizin terhadap Tergugat dan saya Penggugat keluar darirumah itu tidak membawa barang apapun kecuali baju saya,cincin serta Hhp yang seperti apa yang Tergugat singgung

Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung pada bagianb) diatas,maka mengingat objek gugatan belum bersifat final atau masihmembutuhkan persetujuan pihak lain dan dalam hal ini maksud dantujuan persetujuan itu. sendiri adalah untuk =membuatperikatan/perjanjian dikemudian hari antara Tergugat II Intervensi)dengan PPK maka seluruh keadaan yang melingkupinya sesungguhnyamasuk atau teropplosing dalam ruang lingkup keperdataan.2.

Tergugatmenyatakan dokumen penawaran yang diajukan Penggugat dalamtender proyek tersebut gugur pada tahap evaluasi teknis.Bahwa sebagaimana disebutkan dan diakui Penggugat sendiri dalamgugatannya (dan memang demikianlah adanya fakta hukum yangsebenarnya) dimana alasan Tergugat menyatakan gugur dokumenpenawaran Penggugat adalah atas alasan:> Surat dukungan bahan makanan beras tidak berkop usaha dansetelah di klarifikasi, tidak sesuai dengan dokumen lelang.Bahwa sebagaimana telah Tergugat Il Intervensi singgung

Bahwa yang terjadi berdasarkan faktafaktahukum yang telah Penggugat singgung pada bagian angkaromawi III diatas yaitu :e Pengrusakan atas Tanah Erhan Telah Dilakukan OlehPara Tergugat pada bulan Februari 2018 sebelum adaKonsultasi Publik atau Musyawarah dengan Penggugat.e Setelah melakukan Pengrusakan Tanah, Para Tergugatkemudian melakukan Konsultasi Publik atauMusyawarah dengan Penggugat pada Bulan 2019.Bahwa hal ini tentu sangat bertentangan denganketentuan Pasal 19 UU Pengadaan Tanah.e Seharusnya

atau Musyawarahdengan Penggugat, bukan sebaliknya merusak lebihdulu baru melakukan musyawarah.k) Bahwa menurut ketentuan Pasal 16 UU PengadaanTanah : Instansi yang memerlukan tanah bersamapemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaanPengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15melaksanakan : a. pemberitahuan rencana pembangunan;b. pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan c.Konsultasi Publik rencana pembangunan.Bahwa yang terjadi berdasarkan faktafakta hukum yangtelah Penggugat singgung

Bahwa menurut ketentuan Pasal 33 UU PengadaanTanah : Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian olehPenilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi : a. tanah; b.ruang atas tanah dan bawah tanah; c. bangunan; d.tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atauf. kerugian lain yang dapat dinilai..Bahwa yang terjadi berdasarkan faktafakta hukum yangtelah Penggugat singgung pada bagian angka romawi IIIdiatas yaitu:e Dalam rangka melengkapi permohonan

Bahwa menurut ketentuan Pasal 16 UU PengadaanTanah : Instansi yang memerlukan tanah bersamapemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaanPengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15melaksanakan : a. pemberitahuan rencana pembangunan;b. pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan c.Konsultasi Publik rencana pembangunan.Bahwa yang terjadi berdasarkan faktafakta hukum yangtelah Penggugat singgung pada bagian angka romawi IIIdiatas yaitu :e Pengrusakan atas Tanah Erhan telah dilakukan

PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997, maka Tergugat I mohon gugatan diajukan yangdiajukan oleh Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.3 Gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel)a Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum,akan tetapi dalam posita dan dan petitum gugatan juga menitik beratkan padatitik singgung mengenai permohonan ganti rugi atas hak kepemilikanPenggugat serta juga membahas mengenai perbuatan dari proseduralpenerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, maka Tergugat I mohon gugatan Penggugat harus ditolak atautidak dapat diterima.Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) sebab:a Bahwa gugatan Penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum tapi dalamposita dan petitum juga menitik beratkan pada titik singgung mengenaipermohonan ganti rugi atas Hak Kepemilikan Penggugat serta juga membahasmengenai perbuatan prosedural penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara berupa Sertifikat Hak Atas