Ditemukan 1030 data
142 — 51
Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 545/18/HK/2010 tanggal 29 Desember 2010 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandar Lampung TA. 2011;2. 1 (satu) lembar foto copy eksemplar foto copy Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 4/III.26/HK/2012 tanggal 02 Januari 2012 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandar Lampung TA. 2012;3. 2 (dua
Menyatakan barang bukti berupa :1:1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Walikota BandarLampung Nomor : 545/18/HK/2010 tanggal 29 Desember 2010 TentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota BandarLampung TA. 2011;1 (satu) lembar foto copy eksemplar foto copy Surat KeputusanWalikota Bandar Lampung Nomor : 4/IlL26/HK/2012 tanggal 02 Januari2012 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandar Lampung TA. 2012;. 2 (dua) lembar foto copy Rincian
Tjk.daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapatmenyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada KepalaDaerah.(2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukanevaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepadaKepala Daerah melalui TAPD.(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasisebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai denganprioritas dan kemampuan keuangan daerahd
Tjk.(2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukanevaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepadaKepala Daerah melalui TAPD.(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasisebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai denganprioritas dan kemampuan keuangan daerahd.
Pasal 8, ayat :(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaandaerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapatmenyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada KepalaDaerah.(2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukanevaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepadaKepala Daerah melalui TAPD.(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasisebagaimana dimaksud pada
Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Walikota BandarLampung Nomor : 545/18/HK/2010 tanggal 29 Desember 2010 TentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota BandarLampung TA. 2011;2. 1 (satu) lembar foto copy eksemplar foto copy Surat KeputusanWalikota Bandar Lampung Nomor : 4/IlL26/HK/2012 tanggal 02 Januari2012 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandar Lampung TA. 2012;3. 2 (dua) lembar foto copy
165 — 50
AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/364DPRD/2011 tanggal 11Agustus 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggarandengan TAPD pembahasan materi RKUPA dan RPPASP TahunAnggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Pandeglang An.
AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/395DPRD/2011 tanggal 23September 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggarandengan DPRD Kabupaten Pandeglang dengan TAPD dengan AgendaEvaluasi dan Finalisasi Materi Raperda Perubahan APBD TahunAnggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Pandeglang An.
AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/395DPRD/2011 tanggal 23September 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggarandengan DPRD Kabupaten Pandeglang dengan TAPD denganAgenda Evaluasi dan Finalisasi Materi Raperda Perubahan APBDTahun Anggaran 2011 yang ditandatangani olen Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten Pandeglang An.
REZA RAHIM,SH,MH
Terdakwa:
DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag
173 — 100
2019/PN.Pdg Total Rp. 1.250.000.000, (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) Berdasarkan permintaan dana hibah dari pihak DPD KNPI Kota Bukittinggisebesar Rp. 1.250.000.000.00, (Satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah),Walikota Bukittinggi menunjuk SKPD terkait yaitu SKPD Monitoring danEvaluasi (Monev) dari DISDIKPORA Kota Bukittinggi untuk melakukan evaluasiusulan, selanjutnya dilakukan kajian oleh tim pada Dinas Pendidikan Pemudadan Olahraga Kota Bukittinggi yang disampaikan kepada TAPD
Kemudian TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bukittinggi melakukan kajian sesualdengan Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibahdan bantuan sosial yang bersumber dari APBD serta Perwako No. 31 tahun2011 tentang Pedoman dan Prosedur pemberian Hibah dan bantuan SosialPemerintah Kota Bukittinggi Bab III pasal 4 yang berbunyi : hibah diberikansesual dengan kemampuan Keuangan Daerah,dimana dana hibah yangdisetujui untuk DPD KNPI Kota Bukittinggi sejumlah Rp. 200.000.000, ( duaratus
Selanjutnya hasil kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KotaBukittinggi dituangkan dalam Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang APBD KotaBukittinggi dan ditindaklanjuti dengan Perwako Nomor 03 Tahun 2012 Tanggal09 Februari 2012 tentang penjabaran APBD tahun Anggaran 2012 yangmenganggarkan mata anggaran belanja hibah kepada Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta kepada DPD KNPI Kota Bukittinggi dengan kode rekening1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.05.27 sebesar Rp. 200.000.000, (Dua ratus jutarupiah) dan terkait
25.000.000, Total Rp. 1.250.000.000, (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) Berdasarkan permintaan dana hibah dari pihak DPD KNPI Kota Bukittinggisebesar Rp. 1.250.000.000.00, (Satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah),Walikota Bukittinggi menunjuk SKPD terkait yaitu SKPD Monitoring danEvaluasi (Monev) dari DISDIKPORA Kota Bukittinggi untuk melakukan evaluasiusulan, selanjutnya dilakukan kajian oleh tim pada Dinas Pendidikan Pemudadan Olahraga Kota Bukittinggi yang disampaikan kepada TAPD
Terbanding/Terdakwa : SYAHRUJI PADILAH Bin JAMALUDIN
147 — 93
KAMAL HASUNA, M.Si selaku Kepala Dinas PariwisataKebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut saat itumengeluarkan surat Rekomendasi Pemberian Hibah Nomor:556/181/Disparbudpora/2016 tanggal 26 April 2016 dengan nilaidana hibah DPD KNPI Tanah Laut yang disetujui menjadi sebesarRp. 2.336.000.000, (dua milyar tiga ratus tiga puluh enam jutarupiah) dimana surat Rekomendasi Pemberian Hibah tersebutkemudian disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Kabupaten Tanah Laut.
Selanjutnya Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tanah Laut memberikanpertimbangan atas rekomendasi pemberian hibah Kepala DinasPariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten TanahLaut dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah sehingganilai dana hibah DPD KNPI Tanah Laut yang disetujul turun menjadiRp. 1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkanBerita Acara Pertimbangan TAPD atas Rekomendasi Hibah danBantuan Sosial Uang Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten TanahLaut memberikan pertimbangan atas rekomendasi pemberian hibah KepalaDinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten TanahLaut dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah sehingga nilaidana hibah DPD KNPI Tanah Laut yang disetujui turun menjadi Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan BeritaAcara Pertimbangan TAPD atas Rekomendasi Hibah dan Bantuan SosialUang Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017.
203 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
., MM. tanggal 05 November 2015;16) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Takalar Nomor821.2/524/BKPPD/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentangPengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon Il LingkupPemerintah Kabupaten Takalar;17) 1 (satu) Rangkap Asli Keputusan Bupati Takalar Nomor 94tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Pembentukan TimAnggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Takalar;18) 2 (dua) Lembar Asli berita Acara Pemanfaatan
144 — 127
Berubah menjadi 6 lokasi pergoladengan anggaran sebesar Rp 1.909.115.000,Tanggal 30 Nopember 2012 ditetapbkan KUA PPAS Tahun 2013 terjadirasionalisasi anggaran sesuai arahan TAPD sehingga anggaran pengadaanpergola ditiadakan hanya ada anggaran peningkatan taman sebesar Rp1.017.840.000..Tanggal 5 Desember 2012, Kepala BLH bersama dengan TAPD dipanggil olehKomisi C.
,;Bahwa anggaran untuk pergola tepi jalan itu adalah sebesar Rp.1.040.100.000,;Bahwa benar, break down pengadaan pergola itu adalah berasal dari Terdakwa;Bahwa data yang dikumpulkan rapat tanggal 5 September 2013 itu disepakatioleh Komisi, TAPD untuk anggaran perubahan adalah belum;Bahwa paket2013;26 pengerjaan pergola muncul setelah tanggal 19 SeptemberHalaman 95 dari 342. Putusan Nomor : 13/Pid.SusTPK/2015/PN.
Tim Anggaran Pemerintah Daerahdan pada waktu kita laporakan itu sudah disepakati semua antara TAPD denganBanggar dari masingmasing komisi manakala tambahan anggaran disepekatidan setelah disepakati baru dilaksanakan untuk diadakan penetapan ataupenandatangan MOU anatara pimpinan dewan dengan Wali Kota.
sudah diserahkankepada eksekutif untuk mengeksekusi;Bahwa mengenai arahan setahu saksi tim TAPD sudah konsultasi ke Gubernurterhadap proses APBD Perubahan itu dan menyuruh untuk mengantidatildaripada tanggal penandatanganan APBD perubahan itu, tetapi setelah kita crosscek kesana tidak ada, kalaupun ada saya tidak akan mengantidatil daripadatanggal itu;.Bahwa jumlah yang hadir pada saat rapat di Banggar itu sebanyak 20 anggotadan TAPD jumlah berapa saya tidak hadir, dan saya sendiri hadir karena
Kemudian mengusulkanPengadaan pergola yang diusulkan oleh masyakarat (10wilayah) dan pergola tepi jalan (3 ruas jalan) ke TAPDsehingga oleh TAPD dimasukkan ke KUAPPAS Perubahan.Setelah itu dilakukan pembahasan di Komisi C yaitu tanggal 5September 2013, dalam pembahasan tersebut yang hadiradalah dari Komisi C yaitu Ketua Komisi C (ZUHRIF),anggota Komisi C antara lain TATANG, ERVIAN, ANA,SENO, dan lainlain. Selain itu ada Ketua DPRD (HENRY)yang sering keluar masuk ruangan.
INDRA RIVANI, S.Hut., S.H., M.H.
Terdakwa:
Prof. Dr. THOMAS SUSADYA SUTEDJAWIDJAJA., S.E., M.M.
161 — 41
Kalimantan Timur untuk Kemudiandijadikan dasar pembahasan Anggaran oleh TAPD;Bahwa sepengetahuan saksi tidak karena untuk penetapan lembaga /yayasan pendidikan termasuk besar nominal bantuan hibah / bansosdiserahkan sepenuhnya kepada Tim TAPD TA. 2013 Dinas PendidikanProv Kaltim tidak termasuk dalm TIM TAPD Prov Kaltim;Bahwa terhadap pemberian ijin operasional pelaksaan kegiatan belajarmengajar baik pendidikan dasar, pendidikan menengah dan kejuruanada pada Dinas Pendidikan Kabupaten / Kotamadya
Saksi juga beranggapan bahwa seleksipenerima hibah yang sebenarnya, apakah pemohon hibah proposalnyaditerima atau tidak dan nominal hibahnya berapa, ditentukansepenuhnya oleh TAPD, bukan Dinas Pendidikan;Bahwa setelah surat rekomendasi saksi tanda tangani, surat tersebutkembali ke Tim Verifikasi. Tim Verifikasi yang kemudian menyampaikansurat tersebut ke TAPD. Terkait adanya satu surat rekomendasi yangterdapat tulisan c.q.
Mengikuti rapat TAPD dalam proses pembahasan anggaran,e. Dalam hal pencairan anggaran, Kepala Biro melakukan paraf NHPDterhadap pencairan bantuan yang berkaitan dengan bidangkeagamaan; Bahwa peran Biro Sosial adalah sebagai berikut :a. Menerima proposal permohonan bantuan dari masyarakat yangditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur,b.
Biro social merupakan angota dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) dalam proses pembahasan anggaran,e. Biro sosial membantu tugas Biro Keuangan dalam hal prosesverifikasi pencairan hibah, karena PPTK berada di Biro Sosial yangdiangkat oleh Biro Keuangan,f.
Kemudianbaru. dianggarkan biayabiaya lainnya termasuk belanjahibah.Selanjutnya dalam penentuanpenentuan bsaran pagu untuk kegiatanbelanja adalah merupakan kesepakatan TAPD. Saksi tidak ingat lagi apasaja yang terjadi saat pembahasan anggaran hibah dimaksud dalamTAPD juga yang bersangkutan tidak ingat berapa anggaran yangdisepakati TAPD untuk belanja hibah.
Terbanding/Terdakwa I : TOMTOM DABBUL QOMAR.
Terbanding/Terdakwa II : KADAR SLAMET.
536 — 601
Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.BdgKota Bandung oleh DPKAD kemudian disampaikan kepada Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandung untuk dilakukan pembahasan secaraInternal.
Untukselanjutnya dibuatkan Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Nilai GantiRugi yang dibuat secara proforma / fiktif oleh Dinas PKAD Kota Bandungdengan Penerima Kuasa untuk Menjual yaitu para makelar tanah ataudengan pihakpihak yang dikoordinasikan oleh makelar tanah yangbekerja sama dengan Para Terdakwa selaku Anggota Banggar DPRDKota Bandung, EDI SISWADI selaku Ketua TAPD / Sekretaris DaerahKota Bandung serta HERRY NURHAYAT selaku Sekretais TAPD / KepalaDinas PKAD Kota Bandung untuk menyediakan
Kota Bandung melalui HERRYNURHAYAT selaku Sekretaris TAPD Kota Bandung meminta AGUSSLAMET FIRDAUS untuk melakukan perubahan / penyesuaian usulananggaran sesuai permintaan Banggar DPRD Kota Bandung pada saatrapat pembahasan dengan TAPD Kota Bandung, dengan merubah isianRKA Bidang Pemberdayaan Aset DPKAD Kota Bandung dan beberapadokumen pendukung lainnya.
Kota Bandung yangmengacu pada hasil pembahasan antara Banggar DPRD KotaBandung dengan Tim TAPD Kota Bandung tanpa hasil survey maupundasar perhitungan yang jelas.
hasil pembahasan antara Banggar DPRD KotaBandung dengan Tim TAPD Kota Bandung tanpa hasil surveymaupun dasar perhitungan yang jelas.
165 — 53
JAZI dengan sengaja menerbitkanSurat Nomor : 913/5031Disdik/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentangPermohonan / usulan Kenaikan Tunjangan Tambahan Penghasilan danHonorarium Tenaga Kontrak Kerja yang ditujukan kepada Tim AnggaranPendapatan Daerah (TAPD) Kabupaten Pandeglang padahal TerdakwaABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI mengetahui kalau tanggal 21 Desember 2011sudah tidak bisa mengusulkan lagi anggaran.Bahwa akibat dari perouatan Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI, SaksiRIZA AHMAD KURNIAWAN, DRS. H.
AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/364DPRD/2011 tanggal 11Agustus 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggarandengan TAPD pembahasan materi RKUPA dan RPPASP TahunAnggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Pandeglang An.
AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/395DPRD/2011 tanggal 23September 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggarandengan DPRD Kabupaten Pandeglang dengan TAPD dengan AgendaEvaluasi dan Finalisasi Materi Raperda Perubahan APBD TahunAnggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Pandeglang An.
AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);Halaman 117 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUSTPk/2018/PT.BTN.223.224.225.226.227.228.220.1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/364DPRD/2011 tanggal 11Agustus 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggarandengan TAPD pembahasan materi RKUPA dan RPPASP TahunAnggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Pandeglang An.
AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/395DPRD/2011 tanggal 23September 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggarandengan DPRD Kabupaten Pandeglang dengan TAPD denganAgenda Evaluasi dan Finalisasi Materi Raperda Perubahan APBDTahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten Pandeglang An.
1.FEBY DWIYANDOSPENDY
2.SURYA DHARMA T
Terdakwa:
1.CEKMAN
2.PARLAGUTAN NASUTION
3.TADJUDDIN HASAN
259 — 43
Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota 52.53.dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD tanggal 1 Nope54.mber 2017, Hal : Undangan.
52. 4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov.Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1892/DPRD tanggal 13 Nopember 2017, Hal : Undangan.
1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Jambi kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Nomor : 910/2484/BAKEUDA/IX/2017, tanggal 7 September 2017, perihal : Penyampaian Rancangan Perda APBD Tahun 2018 dan Nota Keuangan APBD Tahun 2018
125. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD, tanggal 1 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD-
126. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1886/DPRD, tanggal 13 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.
127. 2 (dua) lembar fotocopy Revisi Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi
128. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Provinsi Nomor : 10 Tahun 2016, Tahun : 29 Desember 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.Jambi kepadaPimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota BanggarDPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Beserta Anggota 52.53.dan Para Kepala OPD diLingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRDtanggal 1 Nope54.mber 2017, Hal : Undangan.4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov.
Dengan OPD Provinsi Jambi.126 ~=1 (Satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD ProvinsiJambi Nomor : UND.005/1886/DPRD, tanggal 13 Nopember2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD ProvinsiJambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRDProvinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.127 2 (dua) lembar fotocopy Revisi Jadwal Pembahasan RAPBDProvinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan AnggaranDPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi128 1 (satu) buah buku Peraturan
Setelah itu baru diadakan rapat antaraPanitia Anggaran dengan TAPD;Bahwa selaku Sekda, saksi bertanggung jawab untuk melaksanakanperencanaan APBD sampai disahkannya RAPBD di DPRD selaku TAPD;Bahwa penanggung jawab anggaran adalah Gubernur;Bahwa selaku TAPD saksi bertanggung Jawab kepada Gubernur;Bahwa hampir seluruh Anggota DPRD Provinsi Jambi saksi kenal;Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasikan kepada salah satu AnggotaDPRD mengenai kebenaran permintaan uang ketok palu sebesarRp200.000.000,00
lalu dibuat kesepakatanantara pimpinan DPRD Provinsi Jambi bersama dengan DPRD denganpihak eksekutif bahwa plafon kita untuk anggaran yang akan datang ini Ihojadi plafong anggaran sementara, nanti setelah itu baru dilanjutkan TimTAPD langsung menyusun lagi untuk masingmasing SKPD dan masingmasing SKPD itu membuat anggaran untuk tahun berikutnya kemudiandiserahkan kepada Tim TAPD, kemudian Tim TAPD menyerahkan kembalikepada DPR lalu itu diploting lagi, yang bidang pemerintahan diserahkanHalaman 346
Jambi kepada PimpinanBanggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD ProvinsiJambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) BesertaAnggota 52.53.dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov JambiNomor : UND.005/1844/DPRD tanggal 1 Nope54.mber 2017, Hal :Undangan.4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov.
INDRA RIVANI, S.Hut., S.H., M.H.
Terdakwa:
FATHURRAKHMAN
162 — 47
Kalimantan Timur untukKemudian dijadikan dasar pembahasan Anggaran oleh TAPD;Bahwa sepengetahuan saksi tidak karena untuk penetapan lembaga /yayasan pendidikan termasuk besar nominal bantuan hibah / bansosdiserahkan sepenuhnya kepada Tim TAPD TA. 2013 Dinas PendidikanProv Kaltim tidak termasuk dalm TIM TAPD Prov Kaltim;Bahwa terhadap pemberian jjin operasional pelaksaan kegiatan belajarmengajar baik pendidikan dasar, pendidikan menengah dan kejuruanada pada Dinas Pendidikan Kabupaten / Kotamadya
Saksi juga beranggapan bahwa seleksi penerima hibahyang sebenarnya, apakah pemohon hibah proposalnya diterima atautidak dan nominal hibahnya berapa, ditentukan sepenuhnya oleh TAPD,bukan Dinas Pendidikan; Bahwa setelah surat rekomendasi saksi tanda tangani, Surat tersebutkembali ke Tim Verifikasi. Tim Verifikasi yang kemudian menyampaikansurat tersebut ke TAPD. Terkait adanya satu surat rekomendasi yangterdapat tulisan cq.
Kutai Barat serta terdapat adanya kepengurusan yangsama / ganda untuk Yayasan Pendidikan Sendawar Sejahtera, YayasanPendidikan Sekar Alamanda, dan Yayasan Pendidikan Permata BumiSendawar, setelah permasalahan dalam perkara ini mulai diusut ; Bahwa setelah surat rekomendasi yang tidak sesuai dengan keadaansebenarnya tersebut diterima oleh Tim Panitia Anggaran Daerah (TAPD)Prov.
Kutai Barat serta terdapat adanya kepengurusan yang sama / gandauntuk Yayasan Pendidikan Sendawar Sejahtera, Yayasan Pendidikan SekarAlamanda, dan Yayasan Pendidikan Permata Bumi Sendawar, setelahpermasalahan dalam perkara ini mulai diusut ; Bahwa setelahn surat rekomendasi yang tidak sesuai dengan keadaansebenarnya tersebut diterima oleh Tim Panitia Anggaran Daerah (TAPD)Prov.
Kaltim, TAPD Prov. Kaltim, Tim Verifikasi Biro Sosial,Biro Hukum dan Biro Keuangan, tugas dan tanggung jawab jangan dilimpahkanke saya sendiri ;Menimbang, bahwa mengenai apakah pihakpihak lain yang terkaitdengan proses pemberian bantuan hibah kepada Yayasan PendidikanSendawar Sejahtera, Yayasan Pendidikan Sekar Alamanda dan YayasanPendidikan Permata Bumi Sendawar, yang dananya bersumber dari APBDPProv.
IRMA, SH
Terdakwa:
Ir. BASO MUKHTAR
284 — 145
Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 910/0494/BAPPEDA/IX/2015, 910/312/DPRD/IX/2015, tanggal 14 September 2015 kebijakan umum perubahan pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2015;
- 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 4 tahun 2014 tentang rencana kerja pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2015;
- 5 (lima) lembar surat keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0159/IX/2014 tentang penetapan tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD
Pal48. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Morowali Utara nomor 4 tahun 2014tentang rencana kerja pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utaratahun 2015;49.5 (lima) lembar surat keputusan Bupati Morowali Utara nomor :188.45/KEPB.MU/0159/IX/2014 tentang penetapan tim anggaranPemerintah Daerah (TAPD) anggaran pendapatan dan belanja DaerahKab.
Morut Ta. 2015Bahwa Tim Panitia Anggaran Daerah (TAPD) Kab.
Morut tahun 2014 dalam KUA PPAS,tetapi didalam pembahasan KUA PPAS intern TAPD dibahas secaraumum tentang penyiapan Fasilitas pemerintahan dan infastruktur lain.Bahwa yang menjadi dasar Dinas Perkerjaan Umum mengeluarkanRKA perencanaan Pembangunan kantor DPRD Kab.
Permendagri No.54 tahun 2010 tentang tahapan, tata carapenyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencanapembangunan daerah;Bahwa Tim Panitia anggaran Daerah (TAPD) Kab. Morut Ta.2015adalah Penaggung Jawab : Yalbert Tulaka selaku Plt. Bupati Morut,Ketua : Yalbert Tulaka selaku Sekda Kab.
PalBappeda dan dibahas pula ditingkat TAPD antara lain PJ. Bupati,Sekda, Dinas PPKAD dan Ekbang;Bahwa Perencanaan pembangunan kantor DPRD merupakanSkala Prioritas Kabupaten Morowali Utara karena :1. Kabupaten Morowali Utara sebagai Daerah Otonomi baru (DOB)masih memiliki sarana dan prasarana yang sangat minim danterbatas ;2.
119 — 15
Menyatakan barang bukti :1. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 545/18/HK/2010 tanggal 29 Desember 2010 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandar Lampung TA. 2011;2. 1 (satu) lembar foto copy eksemplar foto copy Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 4/III.26/HK/2012 tanggal 02 Januari 2012 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandar Lampung TA. 2012.3. 2 (dua) lembar
pidana penjara selama (SATU)TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dan denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan.Membayar uang pengganti sebesar Rp.36.815.000, (tiga puluh enam juta delapanratus lima belas ribu rupiah) yang dibayarkan dari uang titipan sebagai uangpengganti.Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Walikota Bandar LampungNomor : 545/18/HK/2010 tanggal 29 Desember 2010 Tentang Pembentukan TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD
) Kota Bandar Lampung TA. 2011;1 (satu) lembar foto copy eksemplar foto copy Surat Keputusan WalikotaBandar Lampung Nomor : 4/III.26/HK/2012 tanggal 02 Januari 2012 TentangPembentukan Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kota Bandar Lampung TA. 2012.2 (dua) lembar foto copy Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja TidakLangsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tanggal 16 Desember 2011;1 (satu) eksemplar foto copy Rincian Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Belanja Tidak
61 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
SIG(Penggugat) sebagai Pelaksana sesuai kontrak sebesarRp13.520.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh jutarupiah) karena pihak DPR Papua kesulitan untuk menentukan jumlahpembayaran atas prestasi pekerjaan yang telah dilakukan, angka 3:Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, Sekretaris Dewan mengajukankegiatan tersebut untuk diluncurkan dan TAPD menyetujui usulanHalaman 9 dari 22 hal. Put.
Sekretaris Daerah ProvinsiPapua Selaku Ketua TAPD Provinsi Papua, perihal Permohonan DanaLanjutan Tahun Anggaran 2012 (DPAL) sebesarRp13.520.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh jutarupiah) (Bukti P.14A, P.14B); bukan Rp7.500.160.000,00 ( tujuh miliarlima ratus juta seratus enam puluh ribu rupiah) seperti Biaya KontrakNomor 602.1/2523 tanggal 16 Oktober 2013 (Bukti P.12);16.4.Penggugat mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pekerjaansesuai kontrak;16.5.
92 — 23
Kelua Kota Samarinda, bahwa proposal dana hibahyang pernah diajukan pengurus UKM Band Unmul tahun 2012 telahdisetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ProvinsiKaltim sebesar Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah).
Kelua Kota Samarinda, bahwaproposal dana hibah yang pernah diajukan pengurus UKM BandUnmul tahun 2012 telah disetujui oleh Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Provinsi Kaltim sebesar Rp.600.000.000, (enamratus juta rupiah).
55 — 37
Rembang, sekaligussebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan berdasarkan SuratHim4 Putusan No: 6/Pid SusTPK/2016/PT SMGKeputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Nomor: 900/17/2013, dengan tugas sebagai berikut:> Mengkaji dan mengevaluasi usulan tertulis/proposal yang masuk untukditeruskan kepada Bupati dan sebagai dasar pembuatan rekomendasiKepala SKPD terkait, yang selanjutnya meneruskan rekomendasikepada Bupati, melalui) TAPD untuk mendapatkan pertimbangansebagai dasar
Rembang, sekaligussebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Nomor: 900/17/2013, dengan tugas sebagai berikut:> Mengkaji dan mengevaluasi usulan tertulis/oroposal yang masuk untukditeruskan kepada Bupati dan sebagai dasar pembuatan rekomendasiKepala SKPD terkait, yang selanjutnya meneruskan rekomendasikepada Bupati, melalui) TAPD untuk mendapatkan pertimbangansebagai dasar penganggaran dalam APBD.> Memberitahukan
Rembang, sekaligussebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Nomor: 900/17/2013, dengan tugas sebagai berikut:> Mengkaji dan mengevaluasi usulan tertulis/oroposal yang masuk untukditeruskan kepada Bupati dan sebagai dasar pembuatan rekomendasiHlm27 Putusan No: 6/Pid SusTPK/2016/PT SMGKepala SKPD terkait, yang selanjutnya meneruskan rekomendasikepada Bupati, melalui) TAPD untuk mendapatkan pertimbangansebagai dasar
Rembang, sekaligussebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Nomor: 900/17/2013, dengan tugas sebagai berikut:> Mengkaji dan mengevaluasi usulan tertulis/oroposal yang masuk untukditeruskan kepada Bupati dan sebagai dasar pembuatan rekomendasiKepala SKPD terkait, yang selanjutnya meneruskan rekomendasiHim50 Putusan No: 6/Pid SusTPK/2016/PT SMGkepada Bupati, melalui) TAPD untuk mendapatkan pertimbangansebagai dasar
127 — 34
feenya saja sebesar Rp600.000.000,;Bahwa terhadap APBD pada Dinas PU tahun 2015 tidak ada perubahan,tapi hanya ada pergeseran yakni awalnya pekerjaan jembatananggarannya Rp.12.000.000.000, dirubah menjadi peningkatan jalandengan anggaran sebesar Rp.11.500.000.000, karena pertimbangan dankeperluan teknis namun mata dan besaran anggarannya tidak berubah;Bahwa mekanisme pergeseran anggaran adalah diawali dengan adanyapengajuan dari Dinas PU kepada Bupati, kemudian oleh Bupati akandimusyawarahkan dengan TAPD
Illmembidangi sosial dan kemasyarakatan yang bermitra dengan DinasSosial dan sebagainya, Terdakwa duduk di komisi ;Bahwa fungsi DPRD adalah fungsi legislasi yang diwujudkan dalampembentukan peraturan daerah, fungsi pengawasan yang diwujudkanmelaksanakan pengawasan baik internal maupun eksternal terhadappengunaan anggaran, fungsi anggaran diwujudkan dalam rangkapembahasanpembahasan serta penetapan RAPBD menjadi APBD;Bahwa mekanisme pembahasan RAPBD menjadi APBD adalah diawalidengan adanya pengajuan dari TAPD
hasil dari Musrenbang dariSKPDSKPD, kemudian dilakukan pembahasan dengan komisikomisidengan mitra kerja masingmasing;Bahwa kemudian hasilnya akan dibawa ke rapat gabungan selanjutnyahasilnya ditetapbkan menjadi RAPBD selanjutnya diajukan kepadaGubernur untuk dilakukan evaluasi kemudian akan ditetapkan menjadiAPBD melalui Peraturan Daerah;Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2016/PN PlIkBahwa mekanisme RAPBD sebagaimana disebutkan di atas, samadengan mekanisme perubahan anggaran, dimana TAPD
telah bermufakat jahat untuk menutupi perbuatan yangsalah yakni tentang APBDP Kabupaten Barito Selatan tahun 2015 sebab halitu bermasalah karena pembahasannya tidak memenuhi gqorum dalam rapatgabungan sebab ada 3 (tiga) fraksi yang keluar (walk out) namun tetapdilanjutkan rapat dan hasilnyapun tidak memenuhi gorum;Bahwa permasalahan dalam APBDP tahun 2015 dimaksud, karena adapekerjaan pembangunan jembatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.11,5milyar dirubah sendiri oleh Kadis Pekerjaan Umum dengan TAPD
khsusnya adanya pekerjaan pembangunan jembatankepada pembangunan peningkatan jalan yang tidak diparipurnakan,Terdakwa melaporkan kepada reskrimsus Polda, Polisi, Kejati;Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2016/PN PlIk Bahwa memang yang Terdakwa persoalkan sejak April tahun 2016 ini,adalah APBDP tahun 2015 yang berlaku sampai Desember 2015, karenabaru pada bulan April 2016 terdakwa mengetahuinya; Bahwa Terdakwa menemui Sekda sehubungan dengan APBDP tahun 2015,karena Sekda merupakan ketua TAPD
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
174 — 71
Alm) CHAIRULSYAH (dalam penuntutan terpisah/splitsing) selakuKepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota balikapapn Tahun 2005sampai dengan Tahun 2014 berdasar Surat Keputusan Walikota BalikpapanNomor KEP. 821.822.4/019/MUTASIBKD/2009 tanggal 2 Februari 2009 dansebagai Pengguna Angaran (PA) bedasarkan Surat Keputusan WalikotaBalikpapan Nomor: 188.4502/2014 tanggal 2 januari 2014, Saksi MUHAMMADYOSMIANTO Bin (Alm) MUHAMMAD JUSUF ADJIR (dalam penuntutanterpisah/splitsing) sebagai Anggota Tim TAPD
yang dilakukan dengan caraatau perbuatan antara lain sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2014 oleh DPKP membuat Rencana Kerja Anggaran(RKA) untuk pengadaan lahan Rumah Potong Unggas (RPU) dimanaRKA untuk pengadaan lahan tersebut oleh DPKP dibuat sebesar Rp. 3,5Milyar karena ada devisit anggaran maka RKA diubah menjadi Rp. 2,5Milyar namun pada saat pengesahan anggaran, anggaran untuk kegiatanpengadaan lahan RPU menjadi Rp. 12,5 Milyar dan tertuang dalam DPAtahun 2015; Bahwa sekitar bulan Juni 2014, TAPD
Kota Balikpapan menyusun RKPDuntuk tahun 2015, dimana di dalam RKPD tersebut tersusun di dalamprogram : Peningkatan Produksi Hasil Peternakan yaitu KegiatanPengadaan Lahan RPU sebesar Rp. 2.500.000.000, dan telahditetapkan dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 12 tahun 2014tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun2015, selanjutnya tim TAPD menyusun KUA dan PPAS Kota BalikpapanTahun Anggaran 2015, kemudian disepakati oleh Walikota dan PimpinanDPRD Kota Balikpapan (periode
halaman Putusan Nomor 3/PID.TPK/2019/PT SMRterpisah/splitsing) selaku Kepala Dinas Pertanian Kelautan danPerikanan Kota balikapapan tahun 2005 s/d 2014 bedasarkan denganSurat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor KEP.821.822.4/019/MUTASIBKD/2009 tanggal 2 Februari 2009 dansebagai PA (Pengguna Angaran) bedasarkan Surat KeputusanWalikota Balikpapan Nomor: 188.4502/2014 tanggal 2 januari 2014,Saksi MUHAMMAD YOSMIANTO Bin (alm) MUHAMMAD JUSUFADJIR (Dalam penuntutan terpisah/splitsing) sebagai AnggotaTim TAPD
yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagaiberikut: Bahwa pada tahun 2014 oleh DPKP membuat Rencana Kerja Anggaran(RKA) untuk pengadaan lahan Rumah Potong Unggas (RPU) dimanaRKA untuk pengadaan lahan tersebut oleh DPKP dibuat sebesar Rp. 3,5Milyar karena ada devisit anggaran maka RKA diubah menjadi Rp. 2,5Milyar namun pada saat pengesahan anggaran, anggaran untuk kegiatanpengadaan lahan RPU menjadi Rp. 12,5 Milyar dan tertuang dalam DPAtahun 2015; Bahwa sekitar bulan Juni 2014, TAPD
118 — 16
Berubah menjadi 6 lokasi pergoladengan anggaran sebesar Rp 1.909.115.000,;Tanggal 30 Nopember 2012 ditetapbkan KUA PPAS Tahun 2013 terjadirasionalisasi anggaran sesuai arahan TAPD sehingga anggaran pengadaanpergola ditiadakan hanya ada anggaran peningkatan taman sebesar Rp1.017.840.000,;Tanggal 5 Desember 2012, Kepala BLH bersama dengan TAPD dipanggil olehKomisi C.
(Taman kota di 7 lokasi dan Pergola 7 lokasi dengan jumlah654 unit);e Tanggal 19 September 2013 pembahasan dengan Komisi C.Ada perubahan anggaran menjadi Rp 6.614.595.998, (Tamankota di 7 lokasi dan Pergola 30 lokasi terdiri dari 3 paket lelangdan 27 paket penunjukkan dengan jumlah 2.055 unit);e Tanggal 20 September 2013 ditetapbkan KUA PPAS PerubahanTahun 2013;e Tanggal 1 Oktober 2013 penyusunan RKA Perubahan sesuaihasil pembahasan antara Banggar dengan TAPD.
Padasaat pembahasan di komisi c yaitu komisi yang membidangi pembangunan adadinamika, dalam setiap pembahasan ada ada aspirasi dari masyarakat dandisampaikan kepada TAPD yaitu.
Dari gubernurbiasanya ada evaluasi represif yang disampaikan kepada DPR dan TAPD, setelahitu. baru dilakukan harmonisasi untuk menyesuaikan dari evaluasi Gubernur,sehingga kami yang di dewan maupun TAPD pasti akan melaksanakan apa yangmenjadi evaluasi Gubernur yang nantinya akan berbentuk peraturan pimpinandewan untuk menetapkan apa yang menajdi evaluasi Gubernur;Bahwa dalam proyek pergola Untuk anggaran yang berkaitan dengan pergola tidakada evaluasi dari Gubernur karena sudah dianggap wajar;Bahwa
TAPD jumlah berapa saksi tidak hadir, dan saksi sendiri hadir karenasebagai ketua Badan Anggaran;.Bahwa benar saksi ikut mengusulkan untuk Dapil saksi ;Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk pemasangan pergola itu saksi kurangtahu, karena yang tahu di komisi terkait;Bahwa alasan saksi melakukan penolakan program yaitu saksi menolak untukprogram secara keseluruhan bukan hanya untuk pergola saja.
66 — 18
yang dilimpahkan oleh Bupati;Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melaluiSekda.Bahwa menurut PERBUP nomor 48 Tahun 2012 Tanggal 21 Desember2012 Tugas Pokok dan Fungsi PPTK antara lain:Melakukan evaluasi kelayakan usulan tertulis/proposal yang masuk diSKPD terkait;Mengkaji dan mengevaluasi usulan tertulis/oroposal yang masuk untukditeruskan kepada Bupati dan sebagai dasar pembuatan rekomendasiKepala SKPD terkait, yang selanjutnya meneruskan rekomendasi kepadaBupati, melalui TAPD
Kemudiansehubungan dengan belanja tidak langsung pemberian dana hibah dariPemkab Rembang kepada Pengurus Mushola Ar Rohmah pada tahun2013 dan SKPD terkait yang berkewajiban untuk melakukan evaluasiusulan permohonan hibah dan memberikan rekomendasi kepada KepalaDaerah melalui TAPD adalah Kepala Bagian Kesra Setda Kab.Rembang.Bahwa yang menjabat sebagai kepala Bagian Kesra pada Kab. Rembangpada tahun 2013 adalah Drs. ABDULLAH.Bahwa bagan struktur organiasi Bagian Kesra pada Kab.
Abdullahdalam pelaksanaan belanja tidak langsung pemberian dana hibah dariPemkab Rembang kepada Pengurus Mushola Ar Rohmah pada tahun2013 ada 2 (dua) yaitu selaku Kabag Kesra sebagai SKPD teknis danselaku PPTK yaitu :Bahwatugas Kabag Kesra sebagai SKPD teknis adalah :Bertugas melakukan penelitian proposal yang masuk untuk selanjutnyamembuat rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati melalui TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD).Melakukan monitoring (pbemantauan pelaksanaan) dan evaluasi terhadapdana
dilimpahkan olehBupati;Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupatimelalui Sekda.Bahwa benar menurut PERBUB nomor 48 Tahun 2012 Tanggal 21Desember 2012 Tugas Pokok dan Fungsi PPTK antara lain:Melakukan evaluasi kelayakan usulan tertulis/proposal yangmasuk di SKPD terkait;Mengkaji dan mengevaluasi usulan tertulis/proposal yangmasuk untuk diteruskan kepada Bupati dan sebagai dasarpembuatan rekomendasi Kepala SKPD terkait, yang selanjutnyameneruskan rekomendasi kepada Bupati, melalui TAPD
Abdullah ada 2 (dua)yaitu selaku Kabag Kesra sebagai SKPD teknis dan selaku PPTK ;Bahwatugas Kabag Kesra sebagai SKPD teknis adalah :> Bertugas melakukan penelitian proposal yang masuk untukselanjutnya membuat rekomendasi yang disampaikan kepadaBupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).