ratus tujuhpuluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti penerimaan berupa Daftar Penerima Program S1sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan Daftar Penerima Program S2 sebanyak 10(sepuluh) orang, sehingga menghabiskan pembiayaan sebesar Rp 518.230.000, (lima12ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atas beban APBD KotaBontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001Mata Anggaran Biaya Pendidikan / Biaya Peningkatan SDM Bagi Anggota DPRD danSeketariat Pasal / Digit

SPT Ibu Hawani secara pribadi menjadi satu dengan PakBachtiar SPT Karena sesuai dengan UU 36 tahun 2008 yang menerangkanbahwa kewajiban istri yang tidak ada memohonkan diri untuk pemisahanharta atau dengan yang lainnya menjadi satu kesatuan dengan suamisehingga tanggung jawab perpajakan itu ada di Ssuami; Bahwa terkait dengan penerbitan NPWP ada pembeda atau bisadiindetifikasi bahwa ini laporan pajaknya menjadi satu bisa mengacukepada PP 80 tahun 2007 itu perbedaannya hanya 1 digit dibelakangangkanya

Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;c) Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknisyang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknisyang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak, dan;d) Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaranpengeluaran (akun 6 digit);Bahwa perbuatan Terdakwa menandatangani Surat Perintah Tugas yangmenjadi lampiran dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut berartiTerdakwa bertanggungjawab atas kebenaran

Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;c) Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknisyang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknisyang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak, dan;d) Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit);Bahwa perbuatan Terdakwa menandatangani Surat Perintah Tugas yangmenjadi lampiran dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut berartiTerdakwa bertanggungjawab atas kebenaran

pemeriksaan ditemukan ada masalahpemakaian uang oleh Teller.e Bahwa benar pemeriksaan diteruskan oleh Tim BRI Cabang Telukbetung hasilpemeriksaan ada pemakaian uang tabungan para nasabah terhadap suatu tabungan, tanpaada tanda tangan nasabah dengan mengisi slip penarikan.e Bahwa benar yang melakukan tanda tangan Teller dan di validasi.e Bahwa benar pemeriksaan dilanjutkan ke masalah pemberian kredit dan simpanan.e Bahwa benar ada 10 kredit yang bermasalah dan 8 sudah selesai.e Bahwa benar pasword 4 digit

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa noresi pos express pada tahun 2008 diawali dengan tulisan MI dilanjutkandengan numerik sembilan digit dan diakhiri dengan huruf id. Sedangkanresi pengiriman undangan kepada H.

Nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolaholahbenar oleh BP Batam menggunakan ID Nota dengan jumlah angka 12Halaman 103 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm(dua belas) digit sedangkan Nota pemakaian jasa kapal labuh/tambatasli yang dikeluarkan oleh BP Batam menggunakan ID Nota denganjumlah angka 10 (Sepuluh) digit ;d.

Nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolaholahbenar oleh BP Batam menggunakan ID Nota dengan jumlah angka 12(dua belas) digit sedangkan Nota pemakaian jasa kapal labuh/tambatasli yang dikeluarkan oleh BP Batam menggunakan ID Nota denganjumlah angka 10 (Sepuluh) digit ;d.

Hal tersebut dapat dilihat daridatabese SIAK dan juga dapat dilihat dari nomor Kartu Keluarga yangtidak sesuai karena di setiap nomor kartu keluarga memiliki kode dimana 2digit pertama merupakan kode propinsi, selanjutnya kode kabupaten, kodekecamatan, kode saat diinput dan 4 digit terakhir adalah nomor register,sedangkan kami dalam sehari biasa meregister paling banyak 100pemohon, namun Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Syarujintertera angka register sebanyak 1152;Halaman 49 dari 98 Putusan

Karena pengembalianatas investasi (ROI) Penggugat dirataratakan pada 28% dan bukanpada biaya bunga satu digit yang tradisional, hal itu menunjukkanbahwa Penggugat sebenarnya sedang menyewakan alat berat danbukan memberikan pinjaman keuangan yang sesungguhnya. KarenaPenggugat merupakan perusahaan asing, Penggugat dilarang untukmenyewakan alat berat di Indonesia.

Menguji ketersediaan dana yang bersangkutanc) Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknisyang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknisyang disebutkan dalam dokumen peranjian/kontrak, dand) Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaranpengeluaran (akun 6 digit).Hal. 13 dari 153 hal. Put.

Menguji ketersediaan dana yang bersangkutanc) Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yangdisebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yangdisebutkan dalam dokumen penanjian/kontrak, dand) Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaranpengeluaran (akun 6 digit).Bahwa perbuatan Terdakwa menandatangani Surat Perintah Tugas yangmenjadi lampiran dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut berartiTerdakwa bertanggungjawab atas kebenaran

Kehutanan Nomor55/MenkutI/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang berasal DariHutan Negara, menyatakan bahwa pengangkatan penerbit FAKOditetapkan oleh Dinas Provinsi, sedang pengisian nomor seri FAKO dalamtahun 2012 mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.8/MenhutIV2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PemerintahKehutanan Nomor 55/MenkutI/2006, yang dalam Pasal 46 mengaturmengenai nomor seri blanko FAHHBK dan FAKO, yang terdiri dari inisialnama Badan Hukum Pemohon diikuti empat digit

kode Kabupaten/Kota,satu huruf kapital dan enam digit nomor urut, yang dilaksanakan oleh DinasProvinsi;Bahwa pada tahun 2014 terdapat perubahan peraturan, bahwa penerbitanFAKO mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhutll/2014 tentang Penatausahaan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, yangkhusus mengenai FAKO, mengatur bahwa nomor seri blangko FAKOditetapkan oleh Pemegang Izin dan dicetak di percetakan umum;Hal. 223 dari 225 hal.

Cikeas RT. 01 RW 10 Desa Bojong Koneng kecamatan BabakanMadang Kabupaten Bogor dan telah pula diikuti dengan melakukan pembayaranpajak bumi dan bangunan sejak tahun 2005 dengan NOP (nomor objek pajak)32.03.121.008.0270011.0 dimana pada tujuh digit terakhir menunjukkan blokHalaman 99 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7 15/Pdt.G/2016/PN CbiForm02/SOP/06.8/2016yaitu blok 27 dan nomor objek pajak dilokasi yaitu nomor 11 (bukti P23asampai dengan bukti P23i) ;Menimbang, bahwa secara formil bukti pembayaran

Subwofer 2 x 18 merk Martin Audio tipe $218 sebanyak 2 Pc41.Active Speaker merk FBT tipe HimaX60a sebanyak 6 Pc42.Power Amplifer merk Powersoft tipe PowersoftLD2004sebanyak 1 Pc43.Power Amplifer merk Powersoft tipe Powersoft K3 sebanyak1PcPage 15Putusan Pengadilan TIPIKORNo.28/Pid.Sus.K/2015/PN.Mdn44.Digit Speaker Ming System merk Martin Audio tipe DX1sebanyak 1 Pc45.Stand Speaker merk Hercules tipe SS700B sebanyak 4 Pc46.Equipment Rack sebanyak 2 unit47.Vocal Microphone merk Samson tipe Q8 sebanyak

Subwofer 2 x 18 merk Martin Audio tipe S218 sebanyak 2 Pc41.Active Speaker merk FBT tipe HimaX60a sebanyak 6 Pc42.Power Amplifer merk Powersoft tipe PowersoftLD2004sebanyak 1 Pc43.Power Amplifer merk Powersoft tipe Powersoft K3 sebanyak1Pc44.Digit Speaker Ming System merk Martin Audio tipe DX1sebanyak 1 Pc45.Stand Speaker merk Hercules tipe SS700B sebanyak 4 Pc46.Equipment Rack sebanyak 2 unit47.Vocal Microphone merk Samson tipe Q8 sebanyak 6 Pc48.

Nomor 182 PK/Pid.Sus/2016spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak,dand) Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mataanggaran pengeluaran (akun 6 digit); Bahwa dengan adanya kebijakan untuk menyisihkan dana dari alokasi DanaDIPA Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat BerpenghasilanRendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2013dengan membuat pertanggungjawaban yang tidak benar/fiktif terhadapanggaran kegiatan operasional perkantoran

diterbitkan olehPPK;b) Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;Nilai taginan yang harus dibayar;Jadwal waktu pembayaran, danos SoMenguji ketersediaan dana yang bersangkutan;c) Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasiteknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa danspesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak, dand) Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mataanggaran pengeluaran (akun 6 digit

Pengujian kode BAS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf dtermasuk menguji keSesuaian antara pembebanan kode mataanggaran pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya;5. Tata cara pelaksanaan tanda tangan elektronik dalam bentuk PINPPSPM pada ADK SPM diatur dengan peraturan Direktorat JendralPerbendaharaan;e Pasal 181. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksuddalam pasal 17 ayat 1, PPSPM bertanggungjawab atas :a.

Pemeriksaan dan pengujian ketepatan kode mata anggarapengeluaran (akun 6 digit);Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Bendahara pengeluaranSaksi laporkan kepada Rektor Universitas Riau selaku KPAberbentuk Buku Kas Umum (BKU); Bahwa untuk penerbitan SPM bukanlah merupakan tugas dantanggungjawab Saksi selaku Bendahara Pengeluaran melainkan tugas dariPPK; Bahwaamekanisme pengajuan SPM adalah :a.

sekalianmenemani makan malam;Bahwa Saksi sampai di Hotel JW MARRIOT Jakarta sekitar maghrib,kemudian langsung kumpul di restoran, Bupati SUNJAYAPURWADISASTRA makan dan saksi ikut makan, dalam pertemuan tersebutHalaman 191 dari 369 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdgmenjelaskan pemaparan rencana pembangunan kawasan industry diKecamatan Losari oleh PT KINGS PROPERTY INDONESIA, yang saksitangkap sebagai Kepala Bappelitoangda bersyukur ketika ada kawasanindustry yang notabene pengangguran masih 2 digit

Mempunyai nomor seri dengan 17 digit berwarna hitam dengan formatyang spesifikBahwa pada saat proses penyidikan, Ahli pernah diperiksa oleh PenyidikKPK;Halaman 256 dari 369 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdg Bahwa pada saat pemeriksaan di penyidikan, Ahli pernah diperlihatkanbarang bukti nomor 72 berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19Desember 2017 dengan tulisan Telah terima dari SUKIRNO uang sejumlahempat milyar rupiah untuk pembayaran Pinjaman pribadi Bapak SUNJAYAPS yang akan

Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kodemata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).Bahwa Anggaran yang dikelola Desa Atue untuk Ta. 2016 adalah sebagaiberikut:a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.593,862,000b. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.525,878,000Bahwa secara umum kegunaan Dana Desa (DD) dan alokasi dana Desa(ADD)sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan danbelanja negara :1.

keterangan saksitersebut; JIMMY LOUIS IWAN LOEKAMTO atas persetujuan dari Terdakwa, dibawahsumpah yang Berita Acara Pemeriksaannya dibacakan didepan persidangan menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang bekerja di PT BCA KCP BG Junction Surabaya; Bahwa saksi tidak kenal dengan YUJI OSSEL dan tidak memilikihubungan keluarga; Bahwa nomor rekening 5190064222 dan 5190066306 tercatat di BCAKantor Cabang Pembantu BG Junction Surabaya, hal ini diketahui darikode empat digit

MAHMUD MUHAMMAD TAMHER selaku WakilKetua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999 s/d 2004 yangmemiliki tugas pokok dan fungsi Legislasi, Pengawasan danfungsiAnggaran, telah mengetahui bahwa mengenai dana asuransi tidak pernahdibahas di dalam persidangan anggaran, karena pembahasan RAPBDperiode 1999 s/d 2004 selalu dilakukan pada akhir tahun anggaran,sehingga pembahasan umumnya tidak dilakukan per digit melainkan perpos atau bahkan per SKPD, sementara untuk belanja DPRD hanyadiumumkan angka kumulatif

P.8/MenhutII/2009 yang dalam Pasal 46 mengatursecara khusus mengenai nomor seri blanko FAHHBK dan FAKO yangterdiri dari inisial nama Badan Hukum Pemohon diikuti empat digit kodeKabupaten/Kota, serta huruf kapital dan enam digit nomor urut yangdilaksanakan oleh Dinas Propinsi;e Pada tahun 2014 karena ada perubahan peraturan maka penerbitan FAKOmengacu pada P.41/MenhutII/2014 mengatur bahwa nomor seri blankoditetapkan oleh pemegang ijin dan dicetak di percetakan umum;e Bahwa peraturan Menhut No.

dalamdokumen PT ATRIA SWACIPTA REKAYASA;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah konsultan pengawas benarbenar sudah melaksanakan pekerjaannya;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah konsultan pengawas telahmembuat laporan berdasarkan kondisi riil atau tidak;Bahwa kontrak dilakukan 3 (tiga) kali addendum yaitu addendumpertama adalah mengenai penghitungan angka desimal dimana padasaat saksi menyerahkan dokumen ke ULP BMCK, HPS yang berasaldari ANANTA SOFWAN untuk volume pekerjaan ANANTA SOFWANmemakai 5 (lima) digit

di belakang koma, pada saat di ULP SYAHRIZALmengubah volume pekerjaan menjadi 2 (dua) digit di belakang komasehingga terjadi perubahan volume yang cukup signifikan akhirnyadilakukan perhitungan ulang dan dikembalikan lagi kepada 5 (lima)angka dibelakang koma sehingga akhirnya dilakukan addendum satukarena adanya perubahan volume pekerjaan;Bahwa addendum Kedua adalah mengenai penggantian HERUSULAKSONO selaku Kuasa NINDYA SEJATI JO kepada ARIMINDARTARTO;Bahwa addendum Ketiga adalah karena terbitnya