harusdilindungi oleh UndangUndang;26.Bahwa kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemenang lelangPutusan Nomor : 39/Pdt.Bth/2019/PN.Mjk Halaman ke4927.dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sudah sangat jelasdengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4Tahun 2014 yang merupakan revisi terhadap hasil rumusan kamarperdata tanggal 14 s/d 16 Maret 2011 angka XIII tentang pelelangan haktanggungan yang dilakukan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelangyang berbunyi terhadap pelelangan

hak tanggungan oleh kreditursendiri melalui Kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkanobyek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepadaKetua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan.

EKSEPSI OBSCUUR LIBELBahwa Gugatan Penggugat adalah tidak jelas dalam proses pelelanganpengadaan barang dan jasa sehingga belum sepantasnya Penggugatmengajukan Gugatan tersebut, karena sebagaimana menurut SEMA Nomor 07Tahun 2012 TENTANG RUMUSAN HUKUM HASIL RAPAT PLENO KAMARMAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGIPENGADILAN.Hal 58 mencantumkan :"XIll Pelelangan hak Tanggungan yang dilakukan oleh Kreditur sendiri melaluikantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek yang

SUB KAMAR PERDATA UMUM poin 4, telahmemutuskan antara lain: Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantorlelang, apabila terlelang tidak mau melakukan pengosongan dapat diajukanlangsung kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan .Berdasarkanhal tersebut jelas tidak bertentangan dengan: Pasal 1211 KUH Perdata; Pasal 224 HIR/258 Rbg; Yurisprudensi MA RI No. 3210.K/PD1T/1984 tanggal 30 Januari 1986, terlebihYurisprudensi tersebut sudah tidak relevan karena lahir sebelum

Tergugat kepadaPenggugat;Menyatakan dengan hukum Bahwa Tergugat telah melanggar prinsipkehati hatian (prudent banking) dan merupakan perbuatan melawanhukum;Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian secara imaterialkepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah)secara tunai dan seketika;Menghukum Tergugat Il untuk melakukan Sosialisasi pentingnyamenerapkan prinsip kehatihatian serta ketelitian dan keakuratan dataoleh bank selaku pemegang hak tanggungan pertama untukmelakukan pemahaman pelelangan

Hak Tanggungan melalui mediainformasi atau Koran Nasional;Menghukum Tergugat II untuk melakukan Sosialisasi lelang eksekusidengan harga limit yang wajar dan sesuai Serta tidak objektif dan tidakrealistis/terlalu. rendah agar tidak melanggar hak termohonHalaman 20 dari 62 Halaman Putusan Nomor 19/PDT/2020/PT KDIlelang/pemilik barang sehingga tidak bertentangan dengan kepatutanserta kewajiban hukum penjual untuk mengoptimalkan harga juallelang, yang akhirnya bertentangan dengan kepatutan dalammasyarakat

SUB Kamar Perdata Umum poin 4, telahmemutuskan antara lain:Terhadap Pelelangan Hak Tanggungan oleh Kreditur sendirimelalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau melakukanpengosongan dapat diajukan langsung kepada KetuaPengadilan Negeri tanpa melalui gugatan;Berdasarkan hal tersebut jelas tidak bertentangan dengan: Pasal 1211 KUH Perdata; Pasal 224 HIR/258 Rbg; Yurisprudensi MA RI Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30Januari 1986, terlebih yurisprudensi tersebut sudah tidakHalaman 31 dari 58 hal.Put

sendiri menentukan (pasal 1352 KUHPerdata).Perbuatan melawan Hukum sematamata berasal dari undangundang, bukan karena perjanjian yang berdasarkanpersetujuan;Bahwa proses dan/atau pelaksanaan lelang Hak Tanggunganterhadap jaminan kredit atas nama Penggugat bukanmerupakan kewajiban Tergugat yang tercantum di dalamPerjanjian Kredit yang harus dipenuhi oleh Tergugat , dan bukanpula kewajiban yang timbul karena pelaksanaan dan/atau timbuldari suatu perjanjian (dalam hal ini perjanjian kredit);Akan tetapi pelelangan

Hak Tanggungan tersebut merupakanHAK Tergugat yang timbul atau diberikan kewenangan atauberasal dari Undangundang (Peraturan perundangundangan),yaitu :> Undangundang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta Bendabenda YangBerkaitan dengan Tanah;> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 /PMK.06/2016Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;Bahwa demikian juga apabila dilihat di dalam dalil Penggugatpada nomor 14 (halaman 5) dimana Penggugat menuduhTergugat telah melakukan wanpretasi karena

miliar enam ratusjuta rupiah) sedangkan faktanya total harga jual lelang keseluruhanTanah berikut bangunan ruko milik Penggugat tersebut dengan hasilbersih lelang yang diperoleh Penggugat adalah hanya sejumlah Rp.1.404.370.000, (satu miliar empat ratus empat juta tiga ratus tujuhpuluh ribu rupiah) sebagaimana berdasarkan Surat Pemberitahuan HasilLelang Nomor : B.5844/KC/XIVADK/1 1/2015 tanggal 09 November 2015;Bahwa dengan harga jual lelang yang sangat jauh dari harga sepatutnya,dan dilaksanakannya pelelangan

Hak Tanggungan milik Penggugat olehTergugat bersamasama Tergugat Il, telah ditetapbkan Tergugat Illsebagai pemenang lelang atas Hak Tanggungan milik Penggugat denganHalaman 8 dari 56 Putusan Nomor 77/Padt.G/2016/PN Pal16.17.18.19.nilai penawaran tertinggi yakni dengan harga penawaran Rp.1.502.000.000, (satu miliar lima ratus dua juta rupiah);Bahwa saat ini, kedua Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat yangmerupakan Hak Tanggungan milik Penggugat, melalui Tergugat IV telahdilakukan perubahan dan

Pelelangan Hak Tanggungan yung dilakukan olehKreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mauHalaman 10 dari 55 Halaman Putusan Nomor 333/Pat. G. Plw/2014/PN.Jkt. Selmengosongkan obyek yang dilelang tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan Pasal 200ayat (11) HI R melainkan harus diajukan gugatan.

berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.0000901010039520, tanggal 15 Maret 2011, Sertifikat Hak tanggungan No.489/2011, Ketentuan UndangUndang No. 4 tahun 1996 tentang Hak tanggungandan Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 tentang PerubahanPeraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang;Menimbang, bahwa Tergugat II juga menyangkal dan mendalilkan padapokoknya bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum karenaperbuatan Tergugat II yang telah melakukan pelelangan

hak tanggungan jaminankredit sebagaimana berdasarkan Risalah Lelang Nomor 231/2014 tanggal 24September 2014 tersebut dilakukan atas permohonan lelang dari Tergugat sebagai pemegang hak tanggungan melalui Surat No. 118/M/AMDPDG/VIII/2014tanggal 6 Agustus 2014, yang telah memenuhi dokumen persyaratan lelangeksekusi hak tanggungan menurut Peraturan Dirjend Kekayaan Negara No.PER03/KN/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanLelang.

Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakimmenyatakanakibat pelelangan Hak Tanggungan Milik Penggugat yangdilaksanakan Turut Tergugat!

Hal mana sesuai juga dengan Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan RumusanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013, yang menyebutkanbahwa terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantorlelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusipengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpamelalui gugatan.

argumenargumen dan ataupun permohonanpermohonan dalam pokok perkara ;Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain terhadap eksepsi diatas, denganini Tergugat II dan Tergugat III menyampaikan jawaban pada pokok perkarasebagaimana tersebut dibawah ini dan halhal yang telah diuraikan dalameksepsi dianggap terbaca kembali pada jawaban dalam pokok perkara danmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat didalam mengajukangugatan adalah sehubungan dengan pelelangan

hak tanggungan atas SHMNo.412 atas nama Anisah luas 332 M2 yang terletak di Desa PlawanganKecamatan Kragan Kabupaten Rembang sesuai dengan Risalah lelang Nomor271/2010 ;5 Bahwa Risalah Lelang No.271/2010 tanggal 15 Desember 2010 merupakanberita acara pelaksanaan lelang yang terjadi pada tanggal 15 Desember 2010dihadapkan Pejabat Lelang KPKNL Pekalongan adalah sah sesuai denganketentuan yang berlaku ;Dari uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat IItidak berdasarkan

Bahwa berdasarkan perundanganundangan yang berlaku, TurutTergugat Il sebagai pemenang lelang adalah pembeli yang beritikadbaik dan diperlindungi hukum pembeli lelang sebagai berikut ; Berdasarkan dalam SEMA nomor 04 tahun 2014 sebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan , menyatakan: Terhadap Pelelangan Hak tanggungan oleh kreditur sendiri melaluikantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyeklelang, eksekusi pengosongan dapat langsung di diajukan kepadaPengadilan Negeri tanpa

Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan, berdasarkan Surat EdaranMahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 BAB XIII halaman 5berbunyi Terhadap Pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan olehKreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak maumengosongkan objek, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukankepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan.3.

KIKY ZULFIKAR, S.Sos telahmemiliki objek terperkara melalul penjualan lelang dimuka umum denganjenis pelelangan hak tanggungan dan hal itu dibenarkan dan diakui olehhukum yang berlaku, justru oleh karena itu cukup alasan bagi MajelisHakim yang mulia untuk menolak permohonan sita jaminan (conservatoirbeslag) yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;Bahwa disamping itu pula Gugatan Penggugat sekarang ini tidak didukungoleh faktafakta hukum maupun buktibukti yang bersifat authentik, makatidak ada alasan

Bahwa Turut Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 4 angka 21yang pada pokoknya menyatakan pelelangan objek sengketa a quo tidakberdasarkan fiat dari pengadilan negeri setempat.2.Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan, berdasarkan Surat EdaranMahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 BAB XIlIl halaman 5berbunyi Terhadap Pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan olehKreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak maumengosongkan objek, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukankepada

tanah a quo yang terletak di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, KotaAdministrasi Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Pegangsaan Dua,namun tidak menyebutkan secara jelas UndangUndang mana yang dilanggar TURUTTERGUGAT II.Bahwa eksekusi oleh pemenang lelang Sema No.4 tahun 2014 tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai PedomanPelaksanaan tugas bagi Pengadilan hasil rapat kamar Perdata Butir 4 telah secara jelasmengatur sebagai berikut :Terhadap pelelangan

hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang,apabila terlelang tidak mau mengosongkang obyek lelang, eksekusi pengosongandapat langsung diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta tanpa melaluigugatan.Berdasarkan ketentuan tersebut diatas terbukti Tergugat I sebagai pemenang Lelangberhak langsung untuk segera melakukan untuk segera melakukan pengosongan/eksekusi atas objek sengketa.Dengan telah diterimanya proses peralaihan Objek sengketa menjadi atas nama TergugatI selaku pemenang

.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yangmengatur pelaksanaan eksekusi hak tanggungan Bahwa Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh KPKNLKisaran atas permohonan Pemohon Keberatan sudah tepat danbenar sesuai Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar PerdataMahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d 23Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, A. sub kamarperdata umum poin 4, telah memutuskan antara lain:Halaman 29 dari 62 hal Putusan Nomor 1472 K/Pdt.SusBPSK/2017'Terhadap pelelangan

hak tanggungan oleh kreditur sendiri melaluikantor lelang, apabila terlelang tidak mau melakukan pengosongandapat diajukan langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpamelalui gugatan .Berdasarkan hal tersebut jelas tidak bertentangan dengan: Pasal 1211 KUH Perdata; Pasal 224 HIR/258 Rbg; Yurisprudensi MA RI Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30Januari 1986, terlebih Yurisprudensi tersebut sudah tidakrelevan karena lahir sebelum Undang Undang HakTanggungan.Dikarenakan, perjanjian kredit yang telah disepakati

Hal mana sesuai juga dengan Surat EdaranHalaman 54 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2018/PN LgsMahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan RumusanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013, yang menyebutkanbahwa terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantorlelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusipengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpamelalui gugatan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) RI Nomor 4Tahun 2014 dalam Lampirannya Rumusan Hukum Hasil RapatPleno Kamar Perdata tanggal 19 sampai dengan 20 Desember2013 pada huruf A angka 4 menyatakan:Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melaluikantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objeklelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepadaKetuaPengadilan Negeri tanpa melalui gugatan;Mengacu pada penjelasan Sema Nomor 4 Tahun 2014 telahmenegaskan bahwa