No. 2220 K/Pid.Sus/201310.11.12.13.14.15.Bangka Belitung Nomor : 188.44/281/11/2004 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 24 Agustus 2004(daftar namanama anggota Dewan terlampir) ;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 03 Tahun2004 tentang Pergantian Anggota Panitia Rumah Tangga, PanitiaMusyawarah dan anggota Komisi B Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pangkalpinang

DaerahTingkat Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/I/1999 tentangPengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaPangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999 ;1 (satu) bundel foto copy tanda terima dari Walikota Pangkalpinangsebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaipinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) oranganggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11Maret 2003 ;1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44

Tingkat Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999 ;5. 1 (satu) bundel foto copy tanda terima dari WalikotaPangkalpinang sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluhjuta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25(dua puluh lima) orang anggota Dewan dan= akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003 ;6. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44

apa yang menjadipertimbangan Hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terdakwatersebut, itu persoalan lain.Dalam pemeriksaan perkara ini, kami Penasihat Hukum Terdakwamengajukan bukti surat berupa Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 335/BKBPM/2002 tanggal 28 Mei 2002tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu dan PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung,Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang dan Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

DaerahTingkat Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/I/1999 tentangPengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaPangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999 ;5. 1 (satu) bundel foto copy tanda terima dari Walikota Pangkalpinangsebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaipinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) oranganggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11Maret 2003 ;6. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44

Labuhanbatu tahun anggaran 2015 yang di laksanakan DinasPenataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Unit PembantuTeknis Rantauprapat, bersamasama dengan Saksi EDDY RIFZANIKAMALUDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1081/KPTS/2014 tanggal 22Desember 2014 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan,Halama 2 dari 84 halaman perkara Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2017/PTMdnBendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

DinasPenata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam rangkaPengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015 dan selaku Kepala UPTPenataan Ruang dan Permukiman Rantau Prapat Dinas Penata Ruang danPermukiman Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 821.23/166/2014 tanggal 19 Juni 2014, bersamasamadengan Saksi IIS JAMARIS selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu DinasTarukim UPT Rantau Prapat Tahun Anggaran 2015 berdasarkan KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

PTMdnBahwa hingga 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa pekerjaan saksiNASWAN EFENDY selaku Wakil Direktur CV.PATRICIA ADISTY tidak jugamengerjakan pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kawasan NegeriBaru Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2015sehingga terdakwa FEBIAN ALIAS DEAN ALIAS AAN meminta kepada saksiIIS JAMARIS, SE. yang merupakan Bendahara Pengeluaran PembantuDinas Tarukim UPT Rantau Prapat Tahun Anggaran 2015 berdasarkanKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

Labuhanbatu tahun anggaran 2015 yang di laksanakan DinasPenataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Unit PembantuTeknis Rantauprapat, bersamasama dengan Saksi EDDY RIFZANIKAMALUDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1081/KPTS/2014 tanggal 22Desember 2014 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan,Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada DinasPenata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam

Penataan Ruangdan Permukiman Rantau Prapat Dinas Penataan Ruang dan PermukimanProvinsi Sumatera Utara sesuai dengan surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44 / 1081 / KPTS / 2014, tanggal 22 Desember 2014tentang Pengguna Angaran/Barang, Kuasa Anggaran/Barang, BendaharaPenerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara PengeluaranPembantu pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi SumateraUtara dalam rangka pengelolaan keuangan tahun anggaran 2015, dengantugas tanggungjawab yakni :

Bahwa, Penggugat diangkat sebagai Sekretaris Daerah KotaPangkalpinang, berdasarkan Surat Keputusan GubernurNomor: 188.44/59/V1I/2008, tanggal 11 Februari 2008Tentang pengangkatan Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinangyang diangkat oleh Gubernur Kepulauan BangkaBelitung ; 2. Bahwa, Penggugat selama mengabdikan diri sebagaiSekretaris Daerah Kota Pangkalpinang telah melaksanakantugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, loyalterhadap Pimpinan dan Masyarakat;3.

X.133.19/14/SJ.Tanggal 01 Februari 2008 Perihal PersetujuanPengangkatan Calon Sekretaris Daerah KotaPangkalpinang.( Poto copi dari poto copi ).Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44/59/VI, tanggal 11 Februari 2008,Tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah KotaPangkalpinang. ( Poto copi yang dilegalisir ).Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan SekretarisDaerah Kota Pangkalpinang. ( Poto copi yangdilegalisir ).Petikan Keputusan Presiden Nomor : B.1472/Adm2/VII/2011 tanggal

( Sepuluh RibuMeter Persegi) oleh pemerintah kepada pemohon sekaligus penyerahanSertifikat hak pakai selama 5 ( Lima ) Tahun dengan Nomor : 3270 DesaMotolohu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Utara tanggal 8 September 1984 Nomor : 188.44 / HP / TRANS / 13,dan di beri nama AMAQ MUNAGIP dan kemudian pada tanggal : 10 Februari1990 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor : 21 /KBPN / 1989 tanggal 29 November 1989 telah di lakukan perubahan dari hakpakai

No. 188.44/09/TK.T/2008 tanggal 02 Februari 2008Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 693 K/PDT.SUS/2012Perubahan atas Kep.Gub. No. 18844/667/TK.T/2007 tentang Penetapan UMKKab/Kota dan UMSK Kab/Kota Prov.Kep. Bangka Belitung tahun 2008 butir 1jo Surat Edaran Kadisnaker Kota PKP No. 03/428/Disnaker/2008 tanggal 09September 2008 tentang THR Keagamaan butir 1, 2, 4;Adapun ketentuanketentuan a quo menyatakan:a. Permenaker No. 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya KeagamaanPasal 2 ayat 1 Permenaker No.

Keputusan Gubernur No. 188.44/09/TK.T/2008 tanggal 2 Februari 2008tentang UMK, Butir 1 menyebutkan:Upah Minimum Kota (UMK) Kota Pangkalpinang tahun 2008 sebesarRp.1.120.000, (satu juta seratur dua puluh ribu Rupiah);d.

Photo copy sah SK.Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNo.188.44/93/V1I/2006 tanggal 11 April 2006 (bukti P.1);b. Photo copy Kutipan Akta Nikah No.523/27/VII/SU.1/89tanggal 10 Juli 1989 (bukti P.2);c. Photo copy Deposita Bank BNI No. Rek.01440563 an.Periyati S.IP (bukti P.3);d. Photo copy Deposito Bank BNI No.Rek.0143903124 an.Periyati S.IP (bukti P.4);e. Photo copy Kartu Keluarga No.1671122205080006 (bukti P.5);f. Photo copy surat kematian No.475/24/KJ/2008 tanggal 5 Mei2008 (bukti P.6);g.

suatu halangan yang sah;Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan agarPenggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikanpandangan secukupnya tentang akibat buruk dari Suatu perceraian akantetapi tidak berhasil;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka mediasi terhadap perkara a quo tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)dan telah mengajukan surat izin perceraian dari Gubernur Sumetera utaraNomor 188.44

re (0Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangansedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut,maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknyasehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengansengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hakjawabnya sehingga perkara ini dapat diperiksa di tanpa kehadiran Tergugat(verstek);Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan surat izinperceraian dari Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

Foto copy Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor:188.44/292/KPTS/2020 tanggal 26 Juni 2020 TentangPenetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan TolKisaran Tebing Tinggi Tahap Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi diKabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, dan KabupatenBatubara Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan aslinya dan telahdinazagelen serta diberi materai Secukupnya, yang diberi Tanda P3;Foto copy Peta Bidang Tanah Desa Siparepare Kabupaten Batubara,sesuai dengan

KepalaDaerah Tingkat Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/IV/1999tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999 ;1 (satu) bundel foto copy tanda terima dari WalikotaPangkalpinang sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluhjuta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25(dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003 ;1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44

No. 2224 K/Pid.Sus/201310.11.12.13.14.15.16.Maret 2003 ;1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44/281/11/2004 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 24 Agustus 2004 (daftarnamanama anggota Dewan terlampir) ;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 03 Tahun2004 tentang Pergantian Anggota Panitia Rumah Tangga,

Daerah Tingkat Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/I/1999tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999 ;1 (satu) bundel foto copy tanda terima dari WalikotaPangkalpinang sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluhjuta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25(dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003 ;1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44

apa yang menjadipertimbangan Hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terdakwatersebut, itu persoalan lain.Dalam pemeriksaan perkara ini, kami Penasihat Hukum Terdakwamengajukan bukti surat berupa Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 335/BKBPM/2002 tanggal 28 Mei 2002tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu dan PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung,Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang dan Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

DaerahTingkat Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/IV1999 tentangPengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaPangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999 ;1 (satu) bundel foto copy tanda terima dari Walikota Pangkalpinangsebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaipinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) oranganggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11Maret 2003 ;1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44

Nama > KARTINI SIREGARMasa Kerja: 6 Tahun (20102016)Upah : Rp.1.500.000,Bahwa adapun Tergugat dan Tergugat Il membayar upah kepadaPenggugat adalah dibawah ketentuan upah minimum yakni UMK MedanTahun 2014 sebesar Rp.1.851.500, sesuai dengan Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/928/KPTS/Tahun 2013 TentangUpah Minimum Kota Medan Tahun 2014, UMK Medan Tahun 2015 sebesarRp.2.037.000, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44/1055/KPTS/Tahun 2014 Tentang Upah

Minimum KotaMedan Tahun 2015 dan UMK Medan Tahun 2016 sebesar Rp.2.271.255,sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/26/KPTS/TAHUN 2016 Tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun2016;Bahwa pada tanggal 15 Juli 2016 Penggugat melalui KORDA F SB KIKESSBSI Sumatera Utara telah mengundang Para Tergugat untukmembicarakan permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi padaperusahaan Tergugat, hal mana sesuai dengan surat KORDA F SB KIKESSBSI Sumatera Utara Nomor : 069/KORDA/F SB KIKES/KSBSI

188.44/110/K/2015 tentang pengangkatan petugas titik distribusi kecamatan dalam rangka pelaksanaan program Raskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015 tanggal 06 Januari 2015 dan daftar nama petugas titik distribusi kecamatan dalam rangka pelaksanaan program Raskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015 tanggal 06 Januari 2015.

Daerah Tingkat ISumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;1 (satu) bundel photocopy tanda terima dari Walikota Pangkalpinang sebesarRp.250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akanditeruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubemur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44

KepalaDaerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;1 (satu) bundel photocopy tanda terima dan WalikotaPangkalpinang sebesar Rp.250.000.000, (Dua ratus limapuluh juta rupiah) sebagal pinjaman yang akan diteruskankepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan GubemurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

Daerah TingatI Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober1999;1 (satu) bundel photocopy tanda terima dan Walikota Pangkalpinang sebesarRp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yangakan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubemur Kepulauan BangkaBelitung Nomor: 188.44

yang menjadipertimbangan Hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa tersebut,itu persoalan lain.Dalam pemeriksaan perkara ini, kami Penasihat Hukum Terdakwa mengajukanBukti Surat berupa Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :335/BKBPM/2002 tanggal, 28 Mei 2002 Tentang Peresmian PengangkatanAntar Waktu Dan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Dan Kota Pangkalpinang danKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:188.44/1989/2020 tentang Pemberian Izin Perceraian Atas NamaPenggugat dengan Suaminya Tergugat tertanggal 9 Juni 2020, telahdicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P5;6. Fotokopi Surat Pernyataan Sepakat Bercerai tahun 2019, telahdicocokkan sesuai dengan fotokopi dan diberi tanda P6;7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n.

Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) NIK6203016405810001 tertanggal 23 April 2015 dan bukti P2 berupa FotokopiKartu Keluarga Nomor 6203011904120001 tertanggal 15 April 2015 yangmenyebutkan pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehinggauntuk dapat melakukan perceraian harus mendapatkan jin dari Pejabat/Atasandari Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P5 berupa SuratKeputusan Gubernur Kalimantan tengah Nomor 188.44/189/2020 tentangPemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat

Tingkat ISumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober1999;1 (satu) bundel photo copy tanda terima dari Walikota Pangkalpinang sebesarRp.250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yangakan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44

Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;1 (satu) bundel photo copy tanda terima dan WalikotaPangkalpinang sebesar Rp.250.000.000, (Dua ratus limapuluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskankepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;610111 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;1 (satu) bundel photo copy tanda terima dan WalikotaPangkalpinang sebesar Rp.250.000.000, (Dua ratus limapuluh juta rupiah) sebagal pinjaman yang akan diteruskankepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;610111 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

yang menjadi pertimbangan Hakim terhadap alat bukti yang diajukan olehTerdakwa tersebut, itu persoalan lain.Dalam pemeriksaan perkara ini, kami Penasihat Hukum Terdakwa mengajukanBukti Surat berupa Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :335/BKBPM/2002 tanggal, 28 Mei 2002 Tentang Peresmian Pengangkatan AntarWaktu) Dan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Dan Kota Pangkapinang dan KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

bundel fotocopy Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 329tahun 2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang izin usaha perkebunan (IUP)atas nama PT AGRINDO GREEN LESTARI; 1 (Satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: SK.586/MenhutlI/2014 tanggal 27 Juni 2014 tentangpelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas+ 8.834,16 Ha untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT AGRINDOGREEN LESTARI; 1 (Satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor: 188.44

/57/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang kelayakanlingkungan hidup pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PTAGRINDO GREEN LESTARI; 1 (Satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor: 188.44/58/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang izin lingkunganpembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT AGRINDO GREENLESTARI:; 1 (Satu) lembar fotocopy leges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Besar Nomor: 364/24.1PB.7/31.71/1.824.27/e/2016 tanggal 29 Agustus2016; 1 (Satu) lembar fotocopy Tanda Daftar

bundel fotocopy Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 329tahun 2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang izin usaha perkebunan (IUP)atas nama PT AGRINDO GREEN LESTARI; 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: SK.586/MenhutII/2014 tanggal 27 Juni 2014 tentangpelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas +8.834,16 Ha untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT AGRINDOGREEN LESTARI; 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor: 188.44

/57/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang kelayakanlingkungan hidup pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT AGRINDOGREEN LESTARI; 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor: 188.44/58/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang izin lingkunganpembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT AGRINDO GREENLESTARI; 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Besar Nomor: 364/24.1PB.7/31.71/1.824.27/e/2016 tanggal 29 Agustus2016; 1 (Satu) lembar fotocopy Tanda Daftar

SultanBotutihe asal persii konversi berdasarkan Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkat Sulawesi Utara tanggai 25 Februari 1984Nomor SK 188.44 / 1044 / HM / P3HT / 83 / 84 SK Kolektif No. 188.44 /1042 s/d 1051 / HM / P3HT / 19831984 gambar situasi tanggai 3 Maret1979 No. 111/1979 iuas + 705 m2 Bekas Tanah Milik Adat Warkah No.50 / 19831984 . Bahwa asai tanah Ny. LAN J.

SK.188.44 / 1044 / HM / P. 3 HT / 8384 (SK Kolektif No. 188.44 / 1042 s/d1051 / HM / P3HT / 19831984 ) Gambar situasi tanggai 3 Maret 1979 No.Il/ 1979. Bahwa penguasaan Tergugat atas obyek yang disengketakan sekarang inltelah didasarkan pada buktibukti yang Authentik yang akan kami ajukanpada tingkat pembuktian nanti.

Nama : RIRIS HANGOLUAN PANJAITANMasa Kerja: 6 Tahun (20102016)Upah : Rp.1.500.000,Bahwa adapun Tergugat dan Tergugat Il membayar upah kepadaPenggugat adalah dibawah ketentuan upah minimum yakni UMK MedanTahun 2014 sebesar Rp.1.851.500, sesuai dengan Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/928/KPTS/Tahun 2013 TentangUpah Minimum Kota Medan Tahun 2014, UMK Medan Tahun 2015 sebesarRp.2.037.000, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44/1055/KPTS/Tahun 2014 Tentang

Upah Minimum KotaMedan Tahun 2015 dan UMK Medan Tahun 2016 sebesar Rp.2.271.255,sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/26/KPTS/TAHUN 2016 Tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun2016;Bahwa pada tanggal 15 Juli 2016 Penggugat melalui KORDA F SB KIKESSBSI Sumatera Utara telah mengundang Para Tergugat untukmembicarakan permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi padaperusahaan Tergugat, hal mana sesuai dengan surat KORDA F SB KIKESSBSI Sumatera Utara Nomor : 069/KORDA/F SB KIKES

mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukandengan caracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa PAIYAN SIPAHUTAR adalah Bendahara Pengeluaran padaSatuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TahunAnggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi SumateraUtara No. 188.44

ANGGIAT HUTAGALUNG, SH. jugatidak pernah memeriksa dan mengawasi setoransetoran pajak yangseharusnya dilakukan oleh Terdakwa PAIYAN SIPAHUTAR selakuBendahara Pengeluaran.Bahwa perbuatan Terdakwa PAIYAN SIPAHUTAR adalah perbuatanpenyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanyakarena jabatan dan kedudukan sebagai Bendahara Pengeluaran Satuan PolisiPamong Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2012 berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 188.44/1035/ KPTS

Belanjatersebut direalisasikan untuk pembayaran honor, uang makan, dan ekstrapuding tim pelaksana kelancaran tugas di bawah kendali operasi Satpol PP TA2012 berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/55/KPTS/2012tanggal 27 Januari 2012. Berdasarkan perhitungan atas uang makan, honor,dan ekstra puding untuk seluruh anggota tim tersebut selama TA 2012diketahui jumlah belanja yang seharusnya direalisasikan selama TA 2012adalah sebesar Rp. 1.179.325.000,00 (termasuk pajak).

Asli Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1035/KPTS/2011 tanggal 9 6 (enam)Desember 2011 tentang Pengguna Anggaran / Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / lembarBarang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembartudan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi SumateraUtara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2012.40.

Kal Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1035/KPTS/2011 6 (enam)tanggal 9 Desember 2011 tentang Pengguna Anggaran / Barang, Kuasa lembarPengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu padaSatuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara dalam rangka PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.40.

Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihakseharusnya para Penggugat mengikutsertakan Gubernur Kepala Daerah tingkat ISulawesi Utara sebagai pihak dalam Perkaraini, karena terbitnya Sertipikat Hak PakaiNo. 7/Sario Kota Baru tanggal 23 September261986 adalah berdasarkan Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah tingkat I SulawesiUtara tanggal 16 April 1986 No.188.44/HP/134 dan bukan oleh Suratkeputusan dari Tergugat, sehinggaseharusnyalah Pengadilan Tata UsahanNegara Manado menolak atau setidaktidaknya

Bahwa para Penggugat seharusnyamelibatkan Gubernur Kepala DaerahTingkat I Sulawesi Utara = sebagaipihak dalam perkara ini, karena dasarhukum terbitnya sertipikat hak pakaiNo. 7/Sario Kota Baru tanggal 23September 1986 adalah berdasarkanSurat Keputusan GubernurDaerah Tingkat I Sulawesitanggal 16 April 1986KepalaUtaraNo.188.44/HP/134 namun ternyata perkaraini sehingga gugatan para Penggugatsangat berd asar hukumdinyatakan tidak dapat diterimaPUTUSAN Perk.

TNI AD sehingga semuaperbuatan yang dilakukan sesuai peraturan hukumyang berlaku secara hukum tidak merupakanperbuatan yang melanggar hukum atau sewenangwenang karena didukung dangan bukti atas hakyang kuat berupa Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara tanggal16 April 1986 nomor 188.44/HP/134 dan telahbersetipikat Hak Pakai No. 7/Sario Kota Barutanggal 23 September 1986 serta telah terdaftardalam Inventaris Kekayaan Negara No. 3130904 ;4.

Tergugat IIIntervensi dalam melakukan pengosongan rumahdinas berdasarkan perintah/petunjuk pelaksanaansebagai tindak lanjut dari Kasad adalahberdasarkan hukum yang yang berlaku khusus dilingkungan TNI AD, sehingga semua perbuatanyang dilak ukan sesuai peraturan hukum yangberlaku secara hukum tidak merupakan38perbuatan yang melanggar hukum atau sewenangwenang karena didukung dengan bukti alas hakyang kuat berupa = Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara tanggal16 Aprik 1986 Nomor 188.44

Kodam XIII Merdeka(foto copy sesuai aslinya) ; Bukti T.2 = Foto copy lembardisposisi Kepala Kantor Agraria TingkatII Manado pada tanggal 21 Mei 1986tentang diterimanya Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat I SulutNo. 188.44/HP/134 tanggal 16 April 1986(foto copy sesuai aslinya) ; Bukti T.3 = Foto copy Surat TandaStoran Uang Wajib tanggal 31 Juli 1986(foto copy sesuai aslinya) ; Bukti T.4 = Foto copy Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat I SulawesiUtara No. 188.44/HP/134 tertanggal

buktibukti surat tersebut adalah sebagaiberikut:1.Fotocopy Pay Slip atas nama Penggugat i.c Ihut Dongan Sianipar untuk bulanJanuari 2015 yang selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P1;Fotocopy Pay Slip atas nama Penggugat i.c Ihut Dongan Sianipar untuk bulanApril 2015 yang selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P2;Fotocopy Pay Slip atas nama Penggugat i.c Ihut Dongan Sianipar untuk bulanJuni 2016 yang selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P3;Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44

/47/KPTS/2015 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan selanjutnyadiberi tanda sebagai bukti P4;Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/47/KPTS/2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan selanjutnyadiberi tanda sebagai bukti P5;Fotocopy Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada DinasSosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Nomor: 936/517/DSTKM/2016 tanggal 4Oktober 2016 selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P6;Fotocopy perhitungan kekurangan upah pekerja di perusahaan

AKR TransportasiIndonesia haruslah sesuai dengan Upah Minimum Sektoral Kota Medan, dimanamengacu pada bukti P3 berupa SK Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/47/KPTS/TAHUN 2015 upah minimum sektoral kota Medan tahun 2016untuk sektor angkutan barang sebesar Rp.2.521.093,00 (dua juta lima ratus duapuluh satu ribu sembilan puluh tiga rupiah) perbulannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T10 tentang Surat KementrianKetenagakerjaan tentang klasifikasi lapbangan usaha dalam penetapan upahminimum sektoral