., yang menyatakan bahwa :perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukumdi Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alin sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksiadalah teman akrab Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikahhampir 9 tahun namun belum dikaruniai anak ; Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama dirumah milik bersama di Cemara Hijau; Bahwa kurang lebih sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohontelah hidup pisah , Pemohon pergi pulang kerumah orang tuanya ; Bahwa sebelum pisah rumah tangga Pemohon dan Termohon seringterjadi pertengkaran karena perbedaan akidah

Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisinandan pertengkaran disebabkan perbedaan akidah, Termohon pindah keagama Kristen;2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 tahun 7 bulan ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas dapatdisimpulkan fakta hukum sebagai berikut;1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisinandan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 tahun 7 bulan ;3.

Sebelum berumah tangga kami berbeda akidah setelah itu kamimemutuskan menikah satu akidah;7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukundan harmonis, beberapa bulan kemudian Suprapto bin Warso Sentikokembali ke agama yang lama, dari situ Penggugat sudah tidak nyamantetap sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadiperselisinan dan pertengkaran yang teruS menerus yang pernahPenggugat ajukan ke kantor agama setempat B.P.4 pada tanggal 01November 2016.

sebagaimana layaknya suami istri namun belumdikaruniai anak .Bahwa para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena para Pemohontidak mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama sehingga Kantor UrusanAgama Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan suratketerangan Nomor B302/kK.13.10.08/Pw.01/XII/2018 tanggal 17Desember 2018 yang menyatakan perkawinan para Pemohon tidak tercatatdalam Register Nikah.Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut para Pemohon tidakpernah bercerai dan tetap dalam akidah

Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut para Pemohon tidakpernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam serta tidak menikah lagidengan orang lain, oleh karena itu. pernikahan yang telah dilangsungkanpada 07 Juni 1968 di Kabupaten tersebut tetap sah dan tidak adahalangan hukum untuk diistbatkan.6.

Bahwa perubahan Termohon kembali ke Agama ataukeyakinannya semula Kristen tersebut tidak serta merta disikapiPemohon dengan meninggalkan atau apatis atau bahkan antipatiterhadap Termohon, melainkan Pemohonmasih berupayamempertahankan utuhnya rumah tangga Pemohon dengan Termohondengan memberikan nasihat atau pengertian kepada Termohontentang pentingnya hidup dalam satu akidah dan dampakjika terdapatperbedaan akidah antara Pemohon dengan Termohon.12.

Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihanmasalah akidah yakni Tergugat sering datang ke tempat dukun, paranormal danmempunyai banyak jimat dan Tergugat dalam menjalankan sholat lima waktusemaunya sendiri juga sering melakukan amalan yang tidak sesuai dengan agamaIslam ;b.

Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2012 Penggugat dan Tergugat bertengkar yangdisebabkan masalah akidah yakni Tergugat masih berhubungan dengan dukundan paranormal serta melakukan amalan yang tidak sesuai dengan agama Islamjuga mengucapkan kata talak kepada Penggugat akhirnya karena merasa tersiksalah dan batin kemudian Penggugat minta ijin kepada Tergugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri.4 Bahwa atas dasar kejadian tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan ceraidengan alasan : Penggugat

selalu aktif ke Gereja pada hari Mingguuntuk kebaktian;bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat sejak bulanJanuari 2019 sampai sekarang, atau Sudah sekitar 2 tahun lebih;bahwa sepengetahuan saksi selama terjadi pisah tempat, pemohon tetapmemberikan nafkah, baik kepada termohon maupun kepada anaknya tersebut;bahwa saksi sebagai ipar, telah menasihati pemohon agar sebaiknya kembalirukun dengan termohon, namun pemohon menyatakan sudah sulit untukkembali rukun dengan alasan masalah akidah

selalu aktif ke Gereja pada hari Mingguuntuk kebaktian;bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat sejak bulanJanuari 2019 sampai sekarang, atau sudah sekitar 2 tahun lebih;bahwa sepengetahuan saksi selama terjadi pisah tempat, pemohon tetapmemberikan nafkah, baik kepada termohon maupun kepada anaknya tersebut;bahwa saksi sebagai ipar, telah menasihati pemohon agar sebaiknya kembalirukun dengan termohon, namun pemohon menyatakan sudah sulit untukkembali rukun dengan alasan masalah akidah

sebesar Rp. 500,, ijabdilakukan oleh wali nikah tersebut dan gobul dilakukan oleh suami Pemohondengan disaksikan oleh Saksi dan Saksi Nikah II serta disaksikan pula olehorang yang hadir pada saat akad nikah tersebut.Bahwa Selama membina rumah tangga Pemohon tinggal bersama di BungurasihKecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimana layaknyasuami istri, tetapi belum dikaruniai anak.Bahwa Pemohon masih sebagai suami istri sampai suaminya meninggal duniadan masingmasing tetap dalam akidah

membina rumah tangga Pemohon dan suaminya tinggal bersama diBungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup sebagaimanalayaknya suami istri, tetapi belum dikaruniai anak.4 Bahwa Pemohon tidak memperoleh akta nikah berdasarkan surat Keterangan yangdi keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nomor : ietanggal 01 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanWaru Kabupaten Sidoarjo,5 Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon tidak pernah berceraidan tetap dalam akidah

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahanHukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional MahkamahAgung RI, tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon Il yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukumdi Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alin sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

Tar.berdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukumdi Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon Il yang dilindung!

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Siri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945;Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

Tgr.berdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan atas itikat baik;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II cukupberalasan dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antaraPemohon dengan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 2016 tersebut,maka segala akibat hukum antara Pemohon dengan Pemohon II sebagaisuami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya

Halaman 17 dari 23 HalamanTermohon dapat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon,sedangkan akidah Termohon tidak pernah berubah dari akidah yangdianut sebelumnya yaitu agama Kristen;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut,Termohon menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya mengakuikalau kedua orang anak tersebut adalah anak Pemohon dan Termohon,dan Termohon juga mengakui bahwa Termohon telah keluar dari agamaIslam, dan ditambahkan pula oleh Termohon, ianya tidak pernah masukagama Islam,

dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak tersebuttelah tinggal bersama dengan Pemohon yang beragama Islam, dan anaktersebut telah menganut agama Islam dan didik secara Islam bergauldalam lingkungan orangorang Islam semenjak dilahirkan, maka sesualdengan maksud Pasal 6 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014, permohonanPemohon dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas dan sematamata demi menjaga akidah

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Siri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahanHukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional MahkamahAgung RI, tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahanHukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional MahkamahAgung RI, tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Siri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 411/Padt.P/2020/PA. Tar.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukumdi Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,tahun 2009, hlm. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon Il yang dilindung!

Karena Termohontelah terbukti tidak cakap dan atau tidak dapat merawat serta tidakmampu mendidik anakanak sesuai dengan akidah Islam yangberdasarkan AlQuran, serta diragukan perannya sebagai seorang ibuyang solehah, amanah, fatonah, dan rahmah. Sebaliknya, Pemohonyang cakap dan selalu memperhatikan sandang, pangan, kesehatan,tauladan, pendidikan dan kasih sayang kepada anakanak Pemohondan Termohon sesuai dengan akidah Islam;14.

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Siri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahanHukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional MahkamahAgung RI, tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama mengarah pada upayamenjerumuskan akidah anak bernama ANAK dari agama Islam ke agamaKristen Protestan;Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbandingpada tanggal 15 September 2016, terhadap memori banding tersebut,Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 22September 2016;Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage padatanggal 27 September 2016 dan Pembanding telah melakukan inzage padatanggal 28 September

dimana dalam beritaacara halaman 52, 53 dan 54 tertulis beragama Kristen dan tidak disumpahsebagai saksi, maka apabila kalimat yang terdapat dalam putusan berbedadengan berita acara persidangan maka kalimat yang ada dalam berita acarayang dijadikan pegangan, maka dengan demikian majelis hakim tingkat bandingtelah memperbaiki putusan hakim tingkat pertama;Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan padahalaman 52, 53 dan 54 atas pertimbangan yang mengarah pada upayaterhadap penjerumuskan akidah

Oktober 2009, yang dikeluarkan olehPengadilan Agama Jember;ahwa sebelum perceraian itu dilakukan Penggugat dengan Tergugat setelah perkawinannyatelah hidup bersama sebagai suami istri telah dikaruniai seorang anak, umur 5 tahun dansekarang ikut ibunya (Tergugat);e Bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dengan lakilaki non muslim;e Sedangkan Penggugat merasa khawatir anak Penggugat tersebut akan diikutkan kepadalakilaki perselingkuhannya yang non muslim, yang nantinya akan mengganggu danmerubah akidah