pasal 171 HIR yang saling bersesuaianPutusan Nomor 0984/Pdt.G/2017/PA.BOl. ......cccccsceceeeceeeeceeeeeneeeeeesneeseeeeaeees halaman23 dari 29satu dengan yang lainnya, sehingga gugatan Penggugat terhadap nafkah iddahtersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut Tergugatmenganggap nusyuz, sehingga tidak ada kesepekatan, maka Majelis Hakimmenetapkan besarnya nafkah iddah dan tidak terbukti Penggugat sebagaiseorang isteri yang nusyuz, maka Majelis Hakim secara ex officio

dalil gugatan Penggugattersebut yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya atau alat bukti alatbukti yang sah sesuai dengan pasal 171 HIR yang saling bersesuaian satudengan yang lainnya, sehingga tuntutan tentang mutah tersebut dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut Tergugatmenganggap nusyuz, sehingga tidak ada kesepekatan, maka Majelis Hakimmenetapkan besarnya mut'ah dan tidak terbukti Penggugat sebagai seorangisteri yang nusyuz, maka Majelis Hakim secara ex officio

Jawaban tanpa dasar hukum, secara formal tidak mengikat dan tidakmenggugurkan Surat Nomor: 01/SWA/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 sehingga secaraformal jangka waktu 12 (dua belas) bulan berjalan terus,bahwa oleh karena itu, Penggugat mengirim surat kembali atas dasar Pasal 36 ayat (1) hurufb KUP Pasal 2 ayat (1) KMK Nomor: 542/KMK.04/2000 dengan Surat Nomor: 01/SWA/IX/2010 tanggal 20 September 2010 perihal: Tergugat karena jabatan (ex officio) danberdasarkan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan

Direktur Jenderal Pajak untuk secara dan oleh karenajabatan (ex officio) menerbitkan Surat keputusan Pembatalan atas SKPKBPPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor: 00021/206/02/524/04 tanggal 11Februari 2004, sebagaimana substansi yang disampaikan di dalam penutupSurat Nomor: 01/SWA/III/2010 tanggal 01 Maret 2010.bahwa Surat Nomor: 01/SWA/IX/2010 tanggal 20 September 2010 tersebut diatas sampai dengan saat surat ini dikirim telah terpenuhi jangka waktu 12 (duabelas) bulan belum ada tindak lanjut Keputusan

Direktur Jenderal Pajakuntuk secara dan oleh karena jabatan (ex officio) menerbitkan Suratkeputusan Pembatalan atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor:0002 1/206/02/524/04 tanggal 11 Februari 2004.bahwa Majelis berpendapat surat Penggugat adalah pemberian informasiatau pemberitahuan dan bukan surat yang berisi tuntutan atau klaim kepadaTergugat untuk menggunakan kewenangannya karena jabatan untukmenerbitkan Surat keputusan Pembatalan atas SKPKB PPh Badan TahunPajak 2002 Nomor: 00021/206/02/524

Pasal 149 huruf (a) KompilasiHukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1991),Pengadilan secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untukmemberikan mutah yang layak baik berupa uang atau benda kepada bekasistri, Kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul ;Hal. 3 dari 10 Hal. Put.

Pasal 149 huruf (6) KompilasiHukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1991),Pengadilan secara ex officio dapat pula mewajibkan kepada bekas suamiuntuk memberikan nafkah selama dalam iddah kepada bekas istri, kecualibekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan tidak ternyata Termohon / Pembanding telah dijatuhi talak baindan tidak ternyata pula Termohon / Pembanding sebagai istri yang nusyuz,sebaliknya

bahwa untuk menjamin terpenuhinya hakhakTermohon / Pembanding dalam memperoleh nafkah iddah dan mutah dariPemohon / Terbanding, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon /Terbanding dihukum membayar nafkah iddah dan mutah yang jumlahnyasebagaimana tersebut di atas secara tunai sesaat setelah ikrar talakdiucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) KompilasiHukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun1991), Pengadilan secara ex officio

Termohonpulang ke rumah orang tuanya;e bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai sopir, dengan penghasilansebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;e Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;e bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak sampai bercerai,akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagibuktibukti yang hendak diajukan di depan sidang ;Bahwa dalam pesidangan atas ex officio

karena tempat kediaman Pemohon dan tempatkediaman Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon berada dalamsatu wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandangwetan Kabupaten Pasuruan,maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruanuntuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio

memberikannafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, dalam hal ini,Termohon tidak mengajukan gugatan tentang hal tersebut karena Termohon tidakpernah hadir lagi di persidangan, namun Majelis Hakim memandang walaupun tidakdiminta oleh Termohon, sedang Pemohon dipandang mampu untuk hal yang demikian,karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dari pekejaannya sebagai sopirdengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), makaMajelis Hakim secara ex officio

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pasal149, 152,158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam, serta dalil Syarie dalam firmanAllah :urtiall ale b> So 20) b Elio nitlballsArtinya : Dan kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah) diberikanoleh suaminya mutah menurut yang ma'ruf sebagai suatukewajiban bagi orangorang yang bertakwa Menimbang, bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapatmenetapkan hakhak Termohon yang harus diberikan oleh Pemohon berupaMutah dan nafkah Iddah kepada Termohon (bekas Isteri) Sepanjang

sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon yangjumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dengan termohon dalamberumah tangga sudah mempunyai 1 orang anak, yang sekarang dalamasuhan Termohon, maka untuk menjamin terpeliharanya anak dan kepastianhukum sesudah perceraian maka berdasarkan UU Perlindungan Anak Nomor35 Tahun 2014 jo. pasal 105 huruf (a) KHI dan senyatanya anak tersebut telahdiasuh dan dipelihara secara baik oleh pemohon, maka secara ex officio

MajlisHakim menetapkan anak pemohon dengan termohon hak asuhnya diserahkankepada Termohon, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Pemohonuntuk bisa bertemu dengan anaknya.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 serta UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PerubahanKe dua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,maka Majelis Hakim Ex Officio memerintahkan Panitera untuk menyampaikanSalinan

dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi ataumenceraikan dengan cara baik pulaMenimbang, bahwa yang dimaksud talak raji Sesuai Pasal 118Kompilasi Hukum Islam adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhakrujuk selama isteri dalam masa iddah;Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum sebagaimanaYurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan Nomor 608 K/ AG/2003 tanggal 23Maret 2004, halhal yang berkenaan dengan akibat hukum cerai talak sepertinafkah iddah, mutah dapat dikabulkan secara ex officio

maksudnya dalam halini meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkahiddah dan mutah maka sepanjang Termohon tidak terbukti nusyuz, hakim dapatmemeriksa dan memutus secara ex officio, dalam hal ini bukan berarti /udexfactie mengabulkan sesuatu yang tidak diminta;Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah harianyang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya, sedangkan yangdimaksud nafkah ialah sesuatu yang dapat memenuhi keperluan hidup isteri Him. 9

dengannafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempattinggal ;Menimbang, bahwa pemohon dalam persidangan telah menyanggupiuntuk membayar nafkah iddah sejumlah 4.000.000, (empat juta rupiah) selama3 bulan maka majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut; Him. 10 dari 13 Him.Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.DpMenimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut di atas dandikaitkan dengan kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah iddahkepada Termohon, maka Majelis Hakim secara ex officio

halhal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimanadimaksud putusan Mahkamah Agung RI Nomor 278 K/AG/1997 tanggal 26Agustus 1998;Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyanggupimutah berupa sejumlah uang Rp. 1. 000.000, (Satu juta rupiah), maka Majelishakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut; Him. 11 dari 13 Him.Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.DpMenimbang, bahwa berdasarkan norma hukum dan dikaitkan dengankesanggupan Pemohon di atas, maka majelis hakim secara ex officio

1974 jo. pasal 116huruf (f) INPRES nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam , oleh sebabitu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohonuntuk menjatuhan talak satu rajl terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Batang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan jawab menjawab serta pembuktian dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Termohon bukan termasuk isteri yangnusyuz, maka Majelis Hakim karena jabatannya secara ex officio

raj,karena masih tetap dalam tanggungan suaminya atas perempuan itu dan masihtetap kekuasaan bekas suaminya juga ;Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Pemohon sertakepatutan, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepadaTermohon nafkah iddah selama tiga bulan setiap bulannnya sebesar Rp. 450.000,(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 1.350.000, (satu jutatiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya secara ex officio

menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orangorang yangbertakwa ;Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesanggupan/kemampuanPemohon dan kepatutan, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untukmembayar mutah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,( satu jutarupiah ) ;Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai Seorang anakdan akibat perceraian kedua orang tuanya, anak tersebut perlu dilindungi hakhaknya, oleh karenanya Majelis Hakim karena jabatannya secara ex officio

untukmelihat, mengunjungi, mengajak jalanjalan dan bermusyawarah untuk menentukanmasa depan dan pendidikan anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasanuntuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah terhadap Termohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (hadlanah)terhadap anak yang bernama ANAK, umur 3 bulan ;Halaman 12 of 16SalinanMenimbang, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya secara ex officio

salinan resmi putusanPengadilan Agama Kabupaten Malang serta suratsurat lainnya, Pengadilan TinggiAgama berpendapat apa yang telah dipertimbangkan khusus dalam konpensi dandinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya,sepenuhnya dapat disetujui dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alihsebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri ;Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama yang telah menentukan secara ex officio

Pembandingsepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan oleh karena itupertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agamasendiri ;DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, apa yang telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugat balik/rekonpensioleh Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding yang disampaikan dalam jawabanpertamanya berupa nafkah anak dan mutah dengan merubahnya sebagai pembebanansecara ex officio

Atas pertanyaan MajelisPenggugat menyatakan tidak merubah gugatannya dan tetap dengan daligugatannya.Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat tentang hakhak istri pasca perceraian berupa nafkah iddah dan mutah serta tentangkewajiban Tergugat untuk menunaikan nafkah anak, terhadap penjelesan tersebut,Putusan Nomor 85 Pdt.G/2020/PA.SdwHalaman 3 dari 15 halamanPenggugat memahami dan menyatakan tidak akan menuntutnya dan Tergugatjuga menolak jika Majelis Hakim secara ex officio memberikan

sebagaimana telah diubah menjadi UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itugugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'insughra Tergugat terhadap Penggugat.Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 229Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan hakim secara ex officio

untukmenggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat dan Pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang secara ex officio juga mewajibkanhakim untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeraskerasnyamengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan.

Oleh karenanya, Majelis Hakim telahmenjelaskan kepada Penggugat hakhak istri pasca perceraian dan hak anakakibat perceraian dan Penggugat tidak menuntut apapun dari Tergugat danmenolak jika Majelis Hakim secara ex officio memberikan hakhak pascaperceraian dan hak anak akibat perceraian kepada Penggugat.Putusan Nomor 85 Pdt.G/2020/PA.SdwHalaman 13 dari 15 halamanMenimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pasal149, 152,158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam, serta dalil Syarie dalam firmanAllah :urtiall ale b> So 20) b Elio nilballsArtinya : Dan kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah) diberikanoleh suaminya mutah menurut yang maruf sebagai suatukewajiban bagi orangorang yang bertakwa Menimbang, bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapatmenetapkan hakhak Termohon yang harus diberikan oleh Pemohon berupaMutah dan nafkah Iddah kepada Termohon (bekas Isteri) Sepanjang

sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon yangjumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dengan termohon dalamberumah tangga sudah mempunyai 1 orang anak, yang sekarang dalamasuhan Termohon, maka untuk menjamin terpeliharanya anak dan kepastianhukum sesudah perceraian maka berdasarkan UU Perlindungan Anak Nomor35 Tahun 2014 jo. pasal 105 huruf (a) KHI dan senyatanya anak tersebut telahdiasuh dan dipelinara secara baik oleh pemohon, maka secara ex officio

MajlisHakim menetapkan anak pemohon dengan termohon hak asuhnya diserahkankepada Termohon, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Pemohonuntuk bisa bertemu dengan anaknya.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 serta UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PerubahanKe dua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,maka Majelis Hakim Ex Officio memerintahkan Panitera untuk menyampaikanSalinan

MajelisHakim yang berwenang untuk memeriksa danmengadili perkaragugatan perceraian ini (ex officio), agar berkenan didalam keputusannya untuk menyatakan dalam hukum, perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat diputuskan (bercerai) dengan alas analasan yangdibenarkan oleh keseluruhan ketentuan peraturan perundang undanganpositif yang mengatur untuk itu;TENTANG PENETAPAN HAK ASUH ANAK (HADHONAH)1.

Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara gugatan perceraiana quo (ex officio), agar berkenan didalam keputusannya untuk menyatakan dalam hukum, menetapkan HakAsuh (hadhonah) terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugatdiberikan kepada Penggugat sampai anak berusia 21 tahun ataudewasa/mampu berdiri sendiri;TENTANG BIAYA NAFKAH ANAK1.

Majelis Hakimyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatanperceraian a quo (ex officio), Ssebagaimana tertulis di atas, maka sudahsangat patut dan beralasan hukum kalau Penggugat dalam hal iniHalaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Kismembutuhkan biaya nafkah bagi 2 (dua) orang anak Penggugat danTergugat tersebut;2.

MajelisHakim yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian a quo (ex Officio),agar berkenan di dalam keputusannya untuk menetapkan biaya nafkahterhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalahsejumlah Rp.1.000.000., (Satu juta ribu rupiah) setiap bulannya sampaianak berusia 21 tahun atau dewasa/mampu berdiri sendiri, dan dibayarkanoleh Tergugat dengan tunai dan segera kepada Penggugat setelah perkaragugatan perceraian ini memiliki kKekuatan hukum berlaku

MajelisHakim yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo (ex officio), agar berkenanmemberikan Putusan Hukum dengan Amar Putusan, sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (XXxXxXxXxXXXXxXx)terhadap Penggugat (XXxXxxXXXXXXxX);3.

Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi HukumIslam, Termohon berhak memperoleh iddah dan mut'ah yang layak dari Pemohon ;Menimbang, oleh karena Termohon tidak menuntut nafkah iddah, maka Majelis Hakimsecara ex officio dengan berdasarkan Pasal 149 huruf (b), Pasal 151 dan Pasal 152 KompilasiHukum Islam, dengan menyesuaikan penghasilan Pemohon sebagai Karyawan swasta sehinggaPemohon patut dan layak dibebani untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan 10 harikepada Termohon sebesar Rp 3.000.000, (tiga juta

rupiah);Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 41 Huruf c Undang Undang Nomor 1tahun 1974 jo Pasal 149 Huruf (a) disesuaikan dengan kelayakan dan kepatutan Pemohon, makaMajelis Hakim secara ex officio menghuhukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ahkepada Termohon berupa uang sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernamaFAIYZ BIANKHA ASHABIL (Umur 1 Tahun) dan sekarang dalam pemeliharaan Termohondan selama ini anak tetap dalam

KompilasiHukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belumberumur 12 tahun adalah hak ibunya dalam hal iniTermohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islammenyebutkan dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya jo Pasal149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bilamana perkawinan putus maka suamiwajib memberikan biaya hadhanah untuk anakanaknya yang belum mencapai umur 21 tahun,maka Majelis Hakim secara ex officio

Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkandengan Verstek;Menimbang, bahwa untuk melindungi hakhak anak, maka Majelis Hakim secara ex officio perlu mempertimbangkan bahwa saat ini anak beradadalam asuhan Termohon, maka hak asuh anak ditetapkan berada padaTermohon;Menimbang, bahwa oleh karena anak berada dalam asuhan Termohon,maka Majelis Hakim secara ex officio perlu menghukum Pemohon untukmemberikan nafkah untuk anak yang bernama Anda Ovtavian, umur 9 tahunsebesar Rp 500.000., (lima ratus

ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebutdewasa melalui Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b KompilasiHukum Islam dan untuk melindungi hakhak perempuan, maka Majelis Hakimex officio perlu menetapkan Mut,ah dan iddah dengan menghukum Pemohonuntuk membayar mut,ah sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dannafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah) kepada Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidangperkawinan

Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkandengan Verstek;Menimbang, bahwa untuk melindungi hakhak anak, maka Majelis Hakim secara ex officio perlu mempertimbangkan bahwa saat ini anak beradadalam asuhan Termohon, maka hak asuh anak ditetapkan berada padaTermohon;Menimbang, bahwa oleh karena anak berada dalam asuhan Termohon,maka Majelis Hakim secara ex officio perlu menghukum Pemohon untukmemberikan nafkah untuk anak yang bernama Anda XXXXXXXX, umur 3 tahunsebesar Rp 500.000., (lima ratus

ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebutdewasa melalui Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b KompilasiHukum Islam dan untuk melindungi hakhak perempuan, maka Majelis Hakimex officio perlu menetapkan Mut,ah dan iddah dengan menghukum Pemohonuntuk membayar mut,ah sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) danHal. 9 dari 11 Hal.

Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkandengan Verstek;Menimbang, bahwa untuk melindungi hakhak anak, maka Majelis Hakim secara ex officio perlu mempertimbangkan bahwa saat ini anak beradadalam asuhan Termohon, maka hak asuh anak ditetapkan berada padaTermohon;Menimbang, bahwa oleh karena anak berada dalam asuhan Termohon,maka Majelis Hakim secara ex officio perlu menghukum Pemohon untukmemberikan nafkah untuk anak yang bernama XXXXX, umur 12 tahun sebesarRp 500.000, (lima ratus ribu rupiah

) setiap bulan sampai anak tersebut dewasamelalui Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b KompilasiHukum Islam dan untuk melindungi hakhak perempuan, maka Majelis Hakimex Officio perlu menetapkan Mut,ah dan iddah dengan menghukum Pemohonuntuk membayar mut,ah sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) danHal. 9 dari 11 Hal.

Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkandengan Verstek;Menimbang, bahwa untuk melindungi hakhak anak, maka Majelis Hakimsecara ex officio perlu mempertimbangkan bahwa saat ini anak beradadalam asuhan Termohon, maka hak asuh anak ditetapkan berada padaTermohon;Menimbang, bahwa oleh karena anak berada dalam asuhan Termohon,maka Majelis Hakim secara ex officio perlu menghukum Pemohon untukmemberikan nafkah untuk anak yang bernama XXXXXXX, umur 2 tahun 6bulan sebesar Rp 500.000, (lima ratus

ribu rupiah) setiap bulan sampai anaktersebut dewasa melalui Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b KompilasiHukum Islam dan untuk melindungi hakhak perempuan, maka Majelis Hakimex Officio perlu menetapkan Mut,ah dan iddah dengan menghukum Pemohonuntuk membayar mut,ah sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dannafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah) kepada Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidangperkawinan

Termohonpun seringtidak jujur dalam mengelola keuangan keluarga bahkan Termohon juga telahmenggadaikan BPKB Sepeda motor beserta akta kelahiran anak tanpasepengetahuan Pemohon padahal Pemohon telah rutin memberi uang nafkah kepadaTermohon ;e bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak sampai bercerai,akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagibuktibukti yang hendak diajukan di depan sidang ;Bahwa dalam pesidangan atas ex officio

pernikahan Pemohon dengan Termohon berada dalam satu wilayah KantorUrusan Agama Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, maka Majelis Hakimmemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkansalinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio

gugatan tentang hal tersebut karena Termohon tidakpernaha hadir lagi di persidangan, namun Majelis Hakim memandang walaupun tidakdiminta oleh Termohon, sedang Pemohon dipandang mampu untuk hal yang demikian,karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dari karyawan pabrik dansewaktu Pemohon dan Termohon masih hidup rukun dalam rumah tangga Pemohonmemberi nafkah sebesar Rp. 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim secara ex officio

Pasal 80 ayat(2) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa suami wajibmelindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumahtangga sesuai dengan kemampuannya, maka Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, secara ex officio mewajibkankepada Pemohon untuk membayar nafkah madliyah kepada Termohon yang nilainyasebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;B.

Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan pendapat ulama ahlihukum Islam Ibnu Muflih Al Hambali dalam kitab Al Iqna juz IV halaman 46 :3uTIUu EjhrUa zerlITU EvI, RU 3PFIpUUaArtinya: Wanita yang menjalani masa iddah talak raji, baginya berhakmendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana;Selanjutnya pendapat tersebut dalam putusan ini diambil alih sebagai pendapatMajelis Hakim sendiri, oleh sebab itu maka Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 41huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, secara ex officio

wajib memberi mut ah (tali asih penyenang) yang layak kepada bekas isterinya, sebagaimana ditentukan Pasal 149huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat AlBaqarah ayat 241:svjFpUeUI j O4RIpU+ FY pw jndpUUaArtinya : Kepada wanitawanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya)mut ah menurut yang maruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yangtakwa ;Oleh sebab itu, maka Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor Tahun 1974, secara ex officio

perkawinan Pemohondengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX umur 13 tahunsekarang dalam asuhan Pemohon dan XXX umur 3 tahun sekarang dalam asuhanTermohon.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) UndangUndangNomor Tahun 1974 Jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Bapak yangbertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukananaknya, maka oleh sebab itu Majelis Hakim Hakim sesuai ketentuan Pasal 41 huruf(c) UndangUndang Nomor Tahun 1974, secara ex officio

mut'ah menurut yang ma'ruf.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlumengetengahkan dalil syara dalam alQuran surat alAhzab ayat 40, yangberbunyi sebagai berikut :Mis> LolLw (29> pwe (pgrio9Artinya : Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlahmereka secara baik.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dengan memperhatikan penghasilan Pemohon danmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan maka secara ex officio

istriberhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya dan dalil syari dari KitabIqna Juz 2 halaman 118 yang berbunyi:dasdl 09 aaalg WSuWllg) Use Lary lille Josdlae, ail yal glblsl,Artinya :Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raji,maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dengan pertimbangan penghasilan Pemohon, Majelis Hakim denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, secara ex officio

ketiga yang langsungterkena dampaknya adalah anak dari Pemohon dan Termohon, oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat bahwa kelangsungan nafkah anak dan biayapendidikan dan kesehatan menjadi tanggungjawab Pemohon dan Termohon.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum 2 (dua) orang anak bernamaAbraham Movic Pratama bin Rudiyanto, umur 7 tahun dan Dita Aryanti bintiRudiyanto, umur 3 tahun 9 bulan berada dalam asuhan Termohon.Menimbang bahwa dalam SEMA No. 4 Tahun 2016 menyatakanPengadilan Agama secara ex officio

menjadi pendapat majelis bahwanafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwaseseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata saya mempunyai satu dinar,Nabi SAW berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi sayamempunyai satu dinar lagi, Nabi SAW bersabda pakailah untuk nafkah anakmu.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon dan memperhatikanrasa keadilan dan kepatutan, maka secara ex officio

Kekuasaan kehakiman yang secara ex officio juga mewajibkanhakim untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeraskerasnyamengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan.

Oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas sertadengan tetap mengacu pada kepatutan dan kemampuan Pemohon sertaketentuan Pasal 39 huruf (bo) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctoPasal 153 ayat 2 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam, dengan hak ex officio yangdimiliki hakim, Majelis Hakim memandang patut menghukum Pemohon untukmembayar mutah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah).2.

Namun menurut Majelis Hakim, hal ini masih termasuk ke dalamruang lingkup ex officio Hakim, sebagaimana yang dinyatakan oleh A.

MuktiArto dalam bukunya yang berjudul Penemuan Hukum Islam Demi MewujudkanKeadilan Buku Kedua Hal. 232, yang ia nyatakan bahwa hak ex officio hakimmerupakan tanggungjawab dan tugas hakim yang salah satu ruang lingkupnyaadalah untuk membantu para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan.Hal sebagaimana tersebut di atas juga dijamin oleh ketentuan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaankehakiman juncto Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan hakimsecara

ex officio untuk menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukumdan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta Pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang secara exofficio juga mewajibkan hakim untuk membantu para pencari keadilan danberusaha sekeraskerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuktercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.Menimbang, bahwa ketentuan di atas juga sesuai dengan HasilRumusan Hukum Rapat Pleno Kamar