Bahwa dalil Para Pembanding pada gugatanaquo lah yang keliru untuk membawa ranah perbedaan pendapat mengenaipermasalahan hubungan kerja yang mengakibatkan pertentangan antaraHalaman 5 Putusan Nomor 173/PDT/2020/PT.DKIpengusaha dengan para pekerjanya dengan mendasarkan pada UUK, UUPPHI, Peraturan Perusahaan sebagai perbuatan melawan hukum UMUM.Bahwa telah terang dan jelas, objek perkara perselisihan hubunganindustrial menjadi domain atau kewenangan dari Pengadilan HubunganIndustrial untuk memutusnya

Olehkarenanya jelaslah bahwapermasalahan yang dipermasalahkan Para Pembanding d/h Para Penggugatadalah pada pokoknya yang menyangkut perbedaan pendapat yangmengakibatkan pertentangan antara pengusaha dan pekerja sehingga menjadiobjek dari perselisihan hubungan industrial dan bukan kewenangan dariPengadilan Negeri Jakarta Selatan.Berdasarkan dalildalil dan argumentasi hukum di atas, maka Para Terbandingd/h Para Tergugat memohon agar Majelis Hakim Tinggi (Banding) menjatuhkanputusan :1.

Perubahan nama tidak boleh mengandung unsur pertentangan suku, agama,ras atau antar golongan (SARA);5. Perubahan nama tidak boleh menggunakan nama keluarga atau marga suatusuku atau bangsa tertentu, sedangkan orang itu tidak berasal dari keluargaatau marga suku itu, kecuali hal itu dimungkinkan atau diperkenankan;6.

Pemohondari nama semula SITI NURIAH menjadi RAIHANAH NADHIRA akanberdampak baik bagi Pemohon pada masa depan, sehingga Hakim menilaipermohonan perubahan nama Pemohon tersebut berdasarkan alasan yangditujukan kepada kebaikan bagi Pemohon;Menimbang, bahwa selain hal tersebut, Hakim menilai perubahan namaPemohon tidak ditujukan untuk menimbulkan pengaburan identitas Pemohon,tidak bertentangan dengan hukum serta nilainilai kKesopanan dan kesusilaanyang hidup di dalam masyarakat, tidak mengandung unsur pertentangan

Bahwa Rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkankembali sekalipun keluarga telah mencoba untuk merukunkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut Majelis menyimpulkanbahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi disebabkansering terjadi pertengkaran masalah ekonomi Termohon tidak menghargai penghasilanPemohon dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi diantara mereka yangmenimbulkan pertentangan batin terus menerus.Menimbang, bahwa

elS> Yo Slo WI 2 VoArtinya:" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidakmenghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohontelah memenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahnomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkanadanya perselisihan dan pertentangan

Bahwa atas pertentangan ketentuan Pasal 144 huruf a dan Pasal 144huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016tentang Desa terhadap ketentuanketentuan yang disebutkan dalamangka 5 dan angka 6, Pemohon mengajukan uji materiil atas Pasal 144huruf a dan Pasal 144 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten NganjukNomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;IV. Keberatan terhadap Pokok Permohonan;A.

Tidak ada pertentangan antara Pasal 144 huruf a Peraturan DaerahKabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa dengan Pasal118 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa, Pasal 250 ayat (1) UndangUndang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan alasan sebagaiberikut:1.

Putusan Nomor 52 P/HUM/2017Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa terdapat kesamaan,yaitu Samasama membatasi hingga usia 60 (enam puluh) tahun,sehingga tidak ada pertentangan antara ketentuan Pasal 144 huruf aPeraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentangDesa dengan Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa, sedangkan Pasal 118 ayat (5) UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai kaitan/nubunganerat dengan Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun

Tidak ada pertentangan antara Pasal 144 huruf b Peraturan DaerahKabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa dengan Pasal118 ayat (6) dan Pasal 120 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa, dengan alasanalasan sebagai berikut:1:Ketentuan Pasal 144 huruf b termasuk dalam Bab XIIl KetentuanPeralinan pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1Tahun 2016 tentang Desa, yang menyebutkan Sekretaris Desayang berstatus PNS tetap menjalankan sesuai dengan peraturanperundangundangan yang

Tidak ada pertentangan antara Pasal 144 huruf b Peraturan DaerahKabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa dengan Pasal118 ayat (6) dan Pasal 120 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa;Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Pemerintah bukan termasuk salah satu dariJenis dan hierarki peraturan perundangundangan;Permintaan Pemohon dalam Permohonan bertentangan denganketentuan dalam peraturan perundangundangan;Jawaban Termohon II:.

ano ry ail pol Wp Logic alg IS emg: Ul Ud puro ilSesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akanmenimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anakanak danperkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan duaorang yang saling membenci, apapun sebabsebab timbulnyaperselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat didugamembahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhirihubungan perkawinan antara dua

AHMAD AL GHUNDUR halaman 40:Artinya: " Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian ialah adanya hajat untukmelepaskan ikatan perkawnan pada saat terjadi pertentangan akhlaq dantimbulnya rasa benci yang mendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkanmereka tidak ada kesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah ";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, olehkarenanya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi

Artinya : " Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian ialah adanya hajat untukmelepaskan ikatan perkawinan pada saat terjadi pertentangan akhlaq dantimbulnya rasa benci yang mendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkanmereka tidak ada kesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah " ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas maka gugatan Penggugat a quo cukup beralasan dan tidak melawan hukum,oleh karenanya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan

Putusan Nomor 3215/Pdt.G/2018/PA.Pwd Bahwa yang saya ketahui Penggugat dan Tergugat sering terlibatperselisinan dan pertentangan; Bahwa Setau saya selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugattidak lagi saling komunikasi baik surat atau telephon; Bahwa setahu saya kepergian Tergugat meninggalkan Penggugattanpa seijin Penggugat; Bahwa Penggugat telah berusaha mencari berita dan keberadaanTergugat namun tidak berhasil;2.

hidupbersama dan telah mempunyai 2 (dua) anak bernama Anak ke 1(14tahun) dan Anak ke 2(8 tahun) yang keduanya berada dalamasuhan Penggugat. awalnya rumah tangga Penggugat danTergugat berjalan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karenasering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi.hingga pada akhir tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkanPenggugat; Bahwa yang saya ketahui Penggugat dan Tergugat sering terlibatperselisinan dan pertentangan

Bahwa pada tahun 1998 antara PENGGUGAT dan TERGUGATpernah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat karenaperselisihnan terus menerus yang diakibatkan sifat TERGUGAT yangtemperamental, seringkali melakukan kekerasan fisik maupun psikisterhadap PENGGUGAT, dan adanya pertentangan dari TERGUGATdengan keluarga PENGGUGAT yang mengakibatkan hubungan yangtidak harmonis antara TERGUGAT dengan keluarga PENGGUGAT.5.

Bahwa meskipun telah menikah kembali dan dikaruni 2 (dua) oranganak kembar ternyata tidak mengubah sifat TERGUGAT yangtemperamental, pertentangan dari TERGUGAT dengan keluargaPENGGUGAT yang mengakibatkan ketidakharmonisan, kembalimelakukan kekerasan fisik terhadap PENGGUGAT, bahkan seringkalibertengkar dengan anak pertama dan anak kedua PENGGUGAT danTERGUGAT. Adapun semenjak bulan September 2020 antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang meskipun tinggaldalam rumah bersama.8.

PUTUSANNomor 1652/Pdt.G/2019/PA Sr.ZzoNzN+ zlg IS emgs al Ud Gras 32 Qu arg 5/l asMlyh ail ais Lolo aro acy ailodyslSesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkanbahaya yang serius terhadap pendidikan anakanak dan perkembanganmereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang salingmembenci.

karenademikian dimana Judex Facti (Pengadilan Negeri Pasarwajo danPengadilan Tinggi Sultra) jelasjelas telah melakukan pelanggaran terhadapketentuan hukum acara perdata dan/atau tata tertio bercara (tertib orde),maka Putusan Judex Facti a quo harus dan wajib dibatalkan olehMahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan pada tingkatkasasi;Bahwa selanjutnya Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Pasarwajo)dalam perkara a quo jelasjelas teramat sangat kabur (obscuur libel) yangdisebabkan karena adanya pertentangan

diperhatikan secara saksama alatalat bukti surat yangdiajukan Para Penggugat/Termohon Kasasi ke depan Persidangan,khususnya alat bukti surat yang bertanda (P.I.II1) berupa Surat PernyataanHibah dari La Unde Dan Wajaa kepada Arsad Dan La Sinea, tanggal 26Hal. 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 2754 K/Pdt/20131414April 2011 dan (P.1.1l2) berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik BidangTanah (Sporadik) tanggal 26 April 2011, ternyata isi atau materi dari alatbukti surat tersebut mengandung begitu banyak pertentangan

tanah/kebun objek sengketa dalam perkaraa quo berasal dari pemberian La Anera kepada La Hamamu (orang tuaPara Penggugat/Termohon Kasasi) dan bukan pemberian La Anera kepadaPenggugat dan Penggugat II/Termohon Kasasi, sehingga dengan faktayuridis tersebut jadi ternyata dan nyatanyata terjadi bahwa isi atau materialat bukti surat Para Penggugat/Termohon Kasasi a quo sangat bertetanganalias kontradiktif dengan dalildalil gugatan Para Penggugat/TermohonKasasi;Bahwa berdasarkan fakta tentang terjadinya pertentangan

alias kontradiktifantara isi/materi alat bukti surat Para Penggugat/Termohon Kasasi dengandalildalil gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi, maka menurut hukumdalildalil gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi a quo menjadi tidakbenar dan harus dipandang tidak terobukti menurut hukum, sehingga JudexFacti (Pengadilan Negeri Pasarwajo) seharusnya dalam putusannyamenolak gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi;Bahwa selain terjadi pertentangan antara isi atau materi alat bukti surat ParaPenggugat/Termohon

Adanya hubungan kausalitas ; Moegni Djojodihardjo, Perbuatan MelawanHukum, cetakan , tahun 1979, hal.22..Dengan meninjau perumusan luas dari onrechtmatigedaad maka daad atauPerbuatan haruslah perobuatan melawan hukum apabila :Pertentangan dengan hak orang lain,Pertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri,Pertentangan dengan kesusilaan,PON >Pertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulanmasyarakat atau benda.Termasuk disini tergugat tidak membayar pesangon secara penuh dan dasarmemotong

No.601/PDT/2014/PT.DKIe Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat Konvensi sangat keberatanterhadap pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halam 87alinea 2 putusannya yang mengemukakan sebagai berikut :Menimbang, bahwa tentang pertentangan isi posita gugatan dan tidakkonsistensi prtitum gugatan bukan merupakan materi eksepsi tetapi telahmasuk dalam materi pokok perkara .B.

Kredit Nomor 98/239tanggal 21 september 1998 (T3a) dibuat atas kehendak dari pihakTergugat sedangkan pihak Penggugat tidak punya kKemampuan unutkmenolak kehendak dari pihak tergugat sebgai Kreditor (the powerfull)karena penggugat berada dalam kedudukan sedang debitor yang telahmenunggak pembayaran utangnya.e Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat Konvensi sangat keberatanterhadap pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halam 95alinea 1 dan 2 putusaannya yang pada intinya menyatakan bahwaterdapat pertentangan

ditandai dengan kode P.Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula alat buktikesaksian dengan memperhadapkan dua orang saksi yaitu :1SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya adalahsebagai berikut :Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon,Bahwa Saksi kenal Termohon;Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah hidup bersamadengan rukun dan damai, tetapi belum mempunyai anak,Bahwa perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadiperselisihan dan pertentangan

tidak pedulikehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon.Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon danTermohon;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;2 SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon.Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, tetapi belum melahirkananakBahwa perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadiperselisihan dan pertentangan

Adanya pertentangan hukum yang satu dengan yang lainnya;2. Adanya Bukti Baru (novum) berupa 1 (satu) Akta Nomor 33 tanggal 16Agustus 1995 diberi tanda PK.1 dan 1 (satu) Akta Nomor 34 tanggal 16Agustus 1995 diberi tanda PK.2;3. Hakim Peninjauan Kembali melakukan tindakan hukum yang fatal danmenabrak asas hukum retro aktif:Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon Peninjauan Kembalimemohon putusan sebagai berikut:1.

Nomor 550 PK/Pdt/2020Bahwa tidak terdapat pertentangan antara Putusan Nomor 1120K/Pdt/2018 dengan Putusan Nomor 693 PK/Pdt/2018.

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun dan damai, Namun sejak akhir tahun 2017 Penggugat danTergugat mulai terjadi perselisihan faham dan pertentangan, yangdisebabkan : Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain(selingkuh); Antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkarandan cekcok secara terusmenerus; Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalinkomunikasi yang baik sebagai pasangan suami dan istri6.

Bahwa puncak perselisihan faham dan pertentangan antaraPenggugat dan Tergugat terjadi pada awal Januari 2018 yang disebabkan Tergugat telah memiliki wanita lain (Selingkuh) dan terjadipertengkaran antara Penggugat danTergugat;Halaman 2 dari 10 halaman,Putusan Nomor 0817./Pdt.G/2018/PA. Tnk7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan keluargabesar Penggugat dan Tergugat untuk menasehati Tergugat, tetapi tidakberhasil;8.

Nomor 4089/Pdt.G/2020/PA.Badg2.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telahdikarunial Seorang anak, yang bernama nama anak.Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugatdan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2019sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisinan danpertengkaran,disebabkan pertentangan dalam menentukan tempattinggal bersama, dimana Penggugat menginginkan supayaTergugat ikut tinggal bersama Penggugat di rumah orang tuaPenggugat sedangkan

Caringin Lumbung No.15 RW.006 RW.003Kelurahnan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, KotaBandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah kakak kandung Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telahdikarunial Seorang anak, yang bernama nama anak.Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli2019 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan danpertengkaran, disebabkan pertentangan

PN.Sbw.dan/atau warisan peninggalan orang tua Penggugat I, Penggugat Il, danPenggugat III yang bernama Haruna bin Cacu;Menimbang, bahwa di samping itu juga di dalam petitum keenamnya, ParaPenggugat meminta agar menyatakan tanah obyek sengketa 6 adalah milik dariPenggugat IV yang berasal dari hasil jual beli dari ahli waris almarhum HANAWATIHARUNA yang bernama WAWAN ARIASTA PRATAMA;Menimbang, bahwa apa yang didalilkan antara posita dengan petitum olehPara Penggugat tersebut di atas terdapat suatu pertentangan

dimintakan pengembaliannya, padahaldiketahui dalam posita gugatan Para Penggugat menerangkan bahwa obyeksengketa 5 termasuk ke dalam 6 (enam) obyek sengketa yang dipersengketakan;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yangdilakukan oleh Majelis Hakim dengan dihadiri para pihak yang berperkara, ParaPenggugat sendiri menyatakan bahwa obyek sengketa 1 sampai dengan obyeksengketa 6 seluruhnya dikuasai oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat,sehingga hal tersebut juga menimbulkan pertentangan

, bahwa kemudian berdasarkan keterangan dari seluruh saksiyang dihadirkan oleh Para Penggugat sendiripun juga tidak ada yang dapatmenerangkan secara detail komposisi dari obyek sengketa, dimulai dari obyeksengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 6, dimana para saksi yang dihadirkanPara Penggugat hanya bisa menjelaskan bahwa obyek sengketa dulunya terdiridari 2 (dua) petak sawah dan sebidang tanah datar;Menimbang, bahwa dengan adanya pertentangan antara posita danpetitum tersebut, maka berdasarkan

, bahwa selanjutnya di dalam Posita ketujuh gugatanmenerangkan apabila 2 (dua) petak sawah dan sebidang tanah datar yangsebelumnya dibeli oleh almarhum Haruna bin Cacu dan selanjutnya menjadi obyeksengketa dalam perkara ini, kemudian dibagi waris secara lisan oleh almarhum,dimana para ahli waris, yaitu Penggugat , Penggugat Il, dan Penggugat Illmendapatkan bagian sesuai dengan amanat dari almarhum Haruna bin Cacu;Menimbang, bahwa apa yang didalilkan dalam posita ketujuh ini kKemudianmendapatkan pertentangan

dari posita gugatan kesepuluh, dimana dijelaskandisana kalau obyek sengketa 6 berasal dari kepemilikan ahli waris HanawatiHaruna yang bernama Wawan Ariasta Pratama yang dibeli olen Penggugat 4;Menimbang, adanya pertentangan antar posita tersebut selanjutnyamenimbulkan ketidakjelasan atau ketidaksempurnaan mengenai asalmuasalobyek sengketa, dimana sebelumnya Para Penggugat menerangkan kalau obyeksengketa dibagi waris kepada Penggugat , Penggugat II, dan Penggugat III, akantetapi dalam posita berikutnya

pekerjaan wiraswasta,tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu,sebagai Tergugat;Yang menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhirisengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat,dengan jalan perdamaian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kepahiang pada hariRabu tanggal 27 Januari 2021 dan untuk halhal tersebut telah mengadakanpersetujuan sebagai berikut :Pasal 1Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhansegala pertentangan

Artinya : " Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian ialah adanya hajat untukmelepaskan ikatan perkawinan pada saat terjadi pertentangan akhlaq dan timbulnyarasa benci yang mendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkan mereka tidakada kesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah " ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas maka gugatan Penggugat a quo cukup beralasan dan tidak melawan hukum,oleh karenanya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan