Ditemukan 406 data
99 — 13
MENGADILI:
- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di PHDI Senduro Lumajang pada 26 Februari 2000 yang telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan No. 02/ A.III.11.1/ Hd.1920/ 2001, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
9 — 4
TERGUGAT,diberi tanda T10.11 Foto Copy piagam No.61/X11/SWGAM/PHDI/2001.An.
1.Wayan Oke
2.Made Masning
38 — 17
Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama WAYAN SUKARNItersebut telah kawin dengan seorang lakilaki yang bernama GEDESUNITRA sebagaimana Surat Keterangan Upacara Perkawinan Nomor : / Bjr.SB / DS.LBK / VII / 2018 tanggal 20 Juli 2018 mengetahui KelienBanjar Adat dan disahkan oleh PHDI Kecamatan Labangka;3.
26 — 13
dan juga tidak memberikan nafkah kepadaPenggugat;Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilaibahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antaraPenggugat dan Tergugat terjadi perselisinan dan pertengkaran terus menerusserta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehinggaalasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf tt) Peraturan Pemerintahjaman 8 dari 16 halaman PutusanNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang 'N@Phdi
22 — 6
MENGADILI :
- Menyatakan Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut namun tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Putusan Verstek (tanpa hadirnya pihak Tergugat) untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2017 menurut Agama Hindu, di PHDI, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3309-KW-23052017-0001, tanggal 23 Mei 2017,
84 — 44
Bahwa Penggugat dengan Tergugatadalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinanmenurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali padatanggal 11 September 2001 bertempat di PHDI Kodya Tangerang, yangdilangsungkan di hadapan Rohaniawan Hindu bernama Ide PedandeIstri PK dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkanPenggugat sebagai Pradana, adapun perkawinan tersebut telahdicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Tangerang pada tanggal 16Oktober
53 — 24
M E N G AD I L I :
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di persidangan;
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Hindu bernama I GUSTI AGUNG PUTU SUWECA di BALIKPAPAN dengan Buku Nikah Nomor:BPP/03/IX/PHDI/2002 dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 03/477/WNI-HB
68 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pamutus pruman Pandita PHDI Provinsi NTB Nomor 004/Pemutus.PP.PHDI/VI/2016 yang dikeluarkan diMataram 11 Juni 2016;Berdasarkan novum tersebut diatas telah dapat dibuktikan:1.
Ketentuan di atas (poin 1) diperkuat oleh Novum Nomor 2 (suratkeputusan Kepala Dinas Agama Hindu dan Budha Kabipaten LombokBarat Nomor 171/V/1971, perihal Tanahtanah Pura yang dikeluarkan diCakranegara, Lombok, 15 Juni 1971) dan Novum Nomor 3 (Pamutusparuman Pandita PHDI Provinsi NTB Nomor 004/Pemutus.
Diah Permana Tirtawati
29 — 15
keahliwarisanlainnya dan kewajiban secara purusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak adaalat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar ataupemberian hak menggunakan gelar Gusti Bagus atau I Guti Ayu atau Gusti Agung dari otoritas yang berwenang secara adat seperti berbentuk suratpernyataan pemberian/memulihkan gelar dari raja/oangsawan yang berwenangatau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya, begitu juga perludiketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI
Bagus Rio Adhi Putra
24 — 13
PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor CatatanSipil sebagai otoritas Negara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim bisamemberikan ijin mengubah nama Pemohon yang sedemikian;Menimbang bahwa dalam Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangundangNomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menentukantentang ganti nama seseorang dan yang dimaksud oleh ketentuan tersebutadalah penggantian nama biasa atau pada umumnya yang menjadi wewenangPengadilan Negeri
78 — 45
Nomor : 050/ST/CATPILTB/XI/2009tanggal 04 November 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu atas nama I WAYAN MUTER dan NIWAYAN SITI ASIH, diberi tanda bukti P4 ;5 Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Suami) Nomor : 050/ST/CATPILTB/XI/2009tanggal 04 November 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu atas nama I WAYAN MUTER dan NIWAYAN SITI ASIH, diberi tanda bukti P5 ;6 Wiwaha Patra (Surat Perkawinan) Nomor : 114/UP/PHDI
17 — 14
Bendesa AdatMayong, PHDI dan Pj.
27 — 7
Foto copy Surat Pengesahan Perkawinan Hindu Citra Wiwaha No. 75 / PHDI /Kab.MIg / SPPH / XI / 2010 antara Muchamad Yahya dengan Sundari Ernawati,diberi tanda P3;4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor : 3507.PK.2010.0382 antaraMuchamad Yahya dengan Sundari Ernawati, diberi tanda P4;5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3507.AL.2011.104768 atas namaVanda Yudistira, diberi tanda P5;6.
29 — 15
,S.Pd) yang telah melangsungkan Wiwaha Samskara / Upacara Pengukuhan Perkawinan menurut hukum Agama Hindu pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2012, yang dilaksanakan oleh Pinandita : Dewa Sayang Diputra berdasarkan Surat Wiwaha Samskara No : Induk : 75/PHDI/SKW/IX/2012 tertanggal 8 Desember 2012 serta telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-18122012-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Putus Karena Perceraian Dengan
I WAYAN SURYANA
20 — 13
mempertimbangkan apakahperkawinan Pemohon Wayan Suryanadan Ni Nengah Peni adalah sah secarahukum;Menimbang, bahwa Pemohon yaitu Wayan Suryanadan istrinyabernama Ni Nengah Peni samasama beragama Hindu yang telah menikahsecara agama Hindu dan dipuput oleh Pemuka Agama Hindu di Klungkungtanggal 4 Januari 2006, yang mana Wayan Suryanaberkedudukan sebagaiPurusa sedangkan Ni Nengah Peniberkedudukan sebagai Predana (P.3) ;Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI
1.I KOMANG SUDIANA
2.NI KOMANG SUWITRI
15 — 9
Pemohon tersebut telahdilakukan secara sah menurut agama Hindu yaitu telah melakukan perkawinandengan melakukan upacara mabyakaon yang dipuput oleh Ida Pedanda IstiMade Gelgek (dewa saksi), telah menghaturkan segehan (butha saksi) dantelah disaksikan oleh Bendesa Adat dan Kelian Dinas setempat (Manusa saksi)serta telah pula diumumkan di Banjar dan tidak ada yang keberatan atasperkawinan anak Para Pemohon tersebut, di mana berdasarkan Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI
16 — 6
Kepala Lingkungan Tengah(PUTU DANA), Kelian Desa Adat Banyuning (KETUT SUMANASA), KepalaKelurahan Banyuning ( PUTU MAS), Ketua PHDI Kelurahan Banyuning (IKETUT SUSANTA, SH.) ;2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebuttelah dikaruniani 2 (dua) orang anak sebagai berikut :Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 390/Padt.G/2016./PN. Sgr. Anak pertama bernama : ANAK PERTAMA PENGGUGAT DANTERGUGAT, lakilaki, tempat/tanggal lahir : Denpasar, tanggal 7 Januari2001.
169 — 53
menjabat sebagai Sekretaris Majelis Desa Pekraman Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem ;Bahwa saksi pernah membaca bukti surat P.9 dan Desa Pekraman terdiri dari diantaranya Desa Pekraman;Bahwa ada 3 (tiga) jenis warga Krama, yaitu Krama Desa Murwa, Krama Desa Gumi, Krama Desa Tamiyu;Dilihat dari stuktur ketiga jenis Krama Desa tersebut memiliki hak yang hampir sama;Jika dikaitkan dengan penyewaan tanah Laba Pura seharusnya melibatkan MDPberdasarkan hasil Pesamuhan Agung tahun 2010; Bahwa MDP dan PHDI
PHDINomor:11/1994, tanggal 25 Januari 1994 tertuang bagaimana PHDI harus menjaga kesucian Pura termasuk didalamnya Pelaba Pura;42e Bahwa penyewaan Pelaba Pura seharusnya atas izin dari MDP dan PHDI jika tidakmaka proses perjanjiannya bermasalah dan kurang lengkap; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat, KuasaTergugat I dan Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberikan kesempatan
27 — 8
telah dengan rinci diuraikanperalihan haknya sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut hematMajelis Hakim Pengadilan Tinggi bukti surat bertanda P.8 berupa BukuTanah Hak Milik No. 127/Desa Suana atas nama Nang Pasek tidak lagimempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti hak milik atas tanahsengketa;Bahwa dalam memori banding Para Penggugat/Para Pembandingmelampirkan tambahan bukti berupa surat keterangan pernikahan No.030/PHDVDS.KK/1/1996 tanggal 13 Pebruari 1996, surat keteranganpernikahan No. 23/PHDI
/DS.KK/1/1996 tanggal 15 Juni 1996, dan suratketerangan pernikahan No. 016/PHDI/DS.KK/1/1996 tanggal 6 September1996, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati seluruh buktitambahan tersebut, tidak satupun alat bukti tambahan yang menerangkanbahwa Luh Sisiye hadir sebagai saksi pernikahan pada tanggal 28 Agustus1996 pada saat dilakukannya jual beli atas tanah sengketa sehinggaseluruh bukti tambahan tersebut patut dikesampingkanMenimbang, bahwa mengenai alasan memori banding yangselebihnya
NI KADEK CITAWATI
15 — 8
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan Perkawinanadalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dankepercayaannya itu;Menimbang, bahwa Pemohon dan suaminya Komang Arianta samasama beragama Hindu, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk dapatdinyatakan sah maka Perkawinan Pemohon haruslah sah secara agama Hindu;Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI