Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dariIndustri Primer.Bahwa Ahli menjelaskan Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilikkayu adalah melakukan pelunasan PSDH, DR dan PNT sebagaimanadimaksud pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu Yang Berasal Dari Hutan Alam pasal 8 ayat (7) yang berbunyiPelunasan PSDH, DR dan PNT oleh pemegang hak atastanah/IPK/IPPKH sesuai mekanisme SIMPONI;Bahwa Ahli menjelaskan

Tempat tinggal : Jalan Simponi Kelurahan Perdagangan KecamatanBandar Kabupaten Simalungun7. Agama : Islam8. Pekerjaan : WiraswastaTerdakwa telah ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/PenetapanPenangkapan/Penahanan :Penangkapan :1.Penyidik, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 22September 2018Penahanan:1.Penyidik sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10Oktober 2018.

Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dariIndustri Primer.Bahwa Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kayu adalahmelakukan pelunasan PSDH, DR dan PNT sebagaimana dimaksud padaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.43/MenlhkSetjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan KayuYang Berasal Dari Hutan Alam pasal 8 ayat (7) yang berbunyi PelunasanPSDH, DR dan PNT oleh pemegang hak atas tanah/IPK/IPPKH sesuaimekanisme SIMPONI;Bahwa dalam hal hasil hutan kayu yang diketahui

.170.000tanggal 362012;136. 1 (satu) lembar nota pembelian crayon senilaiRp.40.000 tanggal 662012;137. 1 (satu) lembar kwitansi pertemuan rutin bulanankepsek senilai Rp.50.000. tanggal 1552012;138. 1 (satu) lembar struk toko sidodadi senilai Rp.179.579tanggal 662012;139. 1 (satu) lembar nota warung gresik suroboyo senilaiRp.110.000 ;24140. 1 (satu) lembar nota KFC Nomor 48406 senilaiRp.840.000 tanggal 1462012;141. 1 (satu) lembar struk 5000 senilai Rp.56.350 tanggal662012;142. 1 (satu) lembar nota Simponi

.170.000tanggal 362012;136. 1 (satu) lembar nota pembelian crayon = senilaiRp.40.000 tanggal 662012;137. 1 (satu) lembar kwitansi pertemuan rutin bulanankepsek senilai Rp.50.000. tanggal 1552012;34138. 1 (satu) lembar struk toko sidodadi senilai Rp.179.579tanggal 662012;139, 1 (satu) lembar nota warung gresik suroboyo senilaiRp.110.000 ;140. 1 (satu) lembar nota KFC Nomor 48406 senilaiRp.840.000 tanggal 1462012;141. 1 (satu) lembar struk 5000 senilai Rp.56.350 tanggal662012;142. 1 (satu) lembar nota Simponi

olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dariIndustri Primer.Hal 12 Sampai 22 PUTUSAN Nomor 23/Pid.Sus.LH/2019/PN Ktp Bahwa Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kayu adalahmelakukan pelunasan PSDH, DR dan PNT sebagaimana dimaksud padaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.43/MenlhkSetjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan KayuYang Berasal Dari Hutan Alam pasal 8 ayat (7) yang berbunyi PelunasanPSDH, DR dan PNT oleh pemegang hak atas tanah/IPK/IPPKH sesuaimekanisme SIMPONI

kehutanan Nomor : 163/ KPTSII / 2003, tanggal 26 Mei 2003, tentangpengelompokkan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan);Bahwa, dalam kegiatan penebangan kayu hutan harus berasal dariperizinan yang sah, berupa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Izin UsahaIndustri yang sah, dengan memenuhi kewajiban terhadap negara yaknitelah dibayarnya PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) DR (DanaReboisasi) dan PNT (Penggantian Nilai Tegakan) serta perusahaan/pemilik kayu telah mendapatkan kode user dan SIMPONI

Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal darihutan alam Bahwa tata cara Atau Prosedur Pemamfaatan hasil hutan Hutan adalahY Pertama harus memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (TUPHHKHA) kemudian pemilik izin harus mendapatkan User IDSIPUHH online.v Kedua membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) kemudian diUpload ke SIPUHH, selanjutnya masuk ke SI PNBP (SistemInformasi Penerimaan Negara Bukan Pajak) selanjutnya mencetakjumlah LHP dan kewajiban yang harus dibayarkan kemudian masukke Simponi

untuk melakukan penganiayaan pada saat itu;Bahwa yang Saksi lihnat kena pada bagian belakang atau punggung bagian bawah didekat pinggang;Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah saudara MELKYANDOY RUMADAS alias ANDOY melakukan penganiayaan terhadap SaksiANTONIUS SORBU dengan menggunakan sebuah pisau pada Saat itu;Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi ANTONIUS SORBU dianiaya awalnya saathari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 Wit Saksi bersama dengankeluarga Saksi di Jalan Simponi

Fais HamsyahPembayaran 50012 Pajak/PNBP/Cukai tanggal 13 September 2016tertulis atas nama Bendahara Pengeluaran KPKNI, MalangKementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran SistemInformasi PNBP Online (SIMPONI) Bukti penerimaan NegaraHalaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN MIgtanggal 13 September 2016 tertulis atas nama BendaharaPengeluaran KPKNL MalangPembayaran 50012 Pajak/PNBP/Cukai tanggal 13 September 2016tertulis atas nama Haji Fais HamsyahKementerian Keuangan

RI Direktorat Jenderal Pajak tanggal 13September 2016 tertulis atas nama Haji Fais HamsyahPembayaran 50012 Pajak/PNBP/Cukai tanggal 13 September 2016tertulis atas nama Bendahara Pengeluaran KPKNL MalangKementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran SistemInformasi PNBP Online (SIMPONI) Bukti penerimaan Negara tanggal13 September 2016 tertulis atas nama Bendahara PengeluaranKPKNL MalangSurat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah DanBangunan (SSPDBPHTB) tanggal 22 September 2016

Marimun Bara Sejahtera mengajukan permohonan lagi tanggal 7 bulankemarin;Bahwa surat tanggal 6 Agustus 2018 itu juga belum ada tanggapannya;Bahwa sebelum peningkatan IUP pernah ada sosialisasi dari ESDM Jakartamengenai tata cara pembayaran lewat simponi, billing, lewat internet denganpemberitahuan juga bahwa kalau tidak membayar akan di adakanpemutihan/ dicabut;Bahwa kami setiap tahun membayar terakhir tahun 2017 lewat simponi tapisaksi lupa nilai nominalnya;Bahwa benar Advis Teknis merupakan dasar

Taspen keterangan JKM Jan-Pebruari BPKAD tanggal 08 Maret 2016 sebesar Rp.106.986.342,-;

.,;13) 3 (tiga) lembar Bukti Pembuatan tagihan Penerimaan NonAnggaran Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) tanggal Biling 02032017 dan Bukti Penerimaan negara Bukan Pajak no NTPN8B32054CBQG2P8N tanggal pembayaran 03/03/2017 setoran sebesarRp.583.306.071,;14) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor :188.45/004/2016 tentang Penunjukan bendahara Penerimaan,Pembantu Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, PembantuBendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurusbarang

Taspen keterangan JKMJanPebruari BPKAD tanggal 08 Maret 2016 sebesar Rp.106.986.342,;12. 1 (satu) lembar Fotocopy Cek Bank Sultra dengan nomor CekCE 913101 tanggal 08 April 2016 sebesar Rp.583.667.692.;13. 3 (tiga) lembar Bukti Pembuatan tagihan Penerimaan NonAnggaran Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) tanggal Biling 02032017 dan Bukti Penerimaan negara Bukan Pajak no NTPNHalaman 75 dari 102 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2020/PN kdi8B32054CBQG2P8N tanggal pembayaran 03/03/2017 setoran sebesarRp

Bahwa oleh karena telah terdapat Tindak lanjut atas kerugiankeuangan Negara/Daerah tersebut dalam tingkat penyidikan sebagaimanadalam Bukti Pembuatan tagihan Penerimaan Non Anggaran Sistem InformasiPNBP Online (SIMPONI) tanggal Biling 02032017 dan Bukti Penerimaannegara Bukan Pajak no NTPN :8B32054CBQG2P8N tanggal pembayaran03/03/2017 sebesar Rp.583.306.071, ditambah dengan pengembalian padatahap penuntutan sesuai berita acara penitipan tanggal 04 Agustus 2020sebesar Rp.361.621, (tiga ratus enam

Taspen keterangan JKMJanPebruari BPKAD tanggal 08 Maret 2016 sebesar Rp.106.986.342.;12. 1 (Satu) lembar Fotocopy Cek Bank Sultra dengan nomor CekCE 913101 tanggal 08 April 2016 sebesar Rp.583.667.692.,;13. 3 (tiga) lembar Bukti Pembuatan tagihan Penerimaan NonAnggaran Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) tanggal Biling 02032017 dan Bukti Penerimaan negara Bukan Pajak no NTPN8B32054CBQG2P8N tanggal pembayaran 03/03/2017 setoran sebesarRp.583.306.071,;14. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati

Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal darihutan alam Bahwa tata cara Atau Prosedur Pemamfaatan hasil hutan Hutan adalahY Pertama harus memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (TUPHHKHA) kemudian pemilik izin harus mendapatkan User IDSIPUHH online.v Kedua membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) kemudian diUpload ke SIPUHH, selanjutnya masuk ke SI PNBP (SistemInformasi Penerimaan Negara Bukan Pajak) selanjutnya mencetakjumlah LHP dan kewajiban yang harus dibayarkan kemudian masukke Simponi

senilai Rp.170.000 tanggal362012136) 1 (satu) lembar nota pembelian crayon senilai Rp.40.000 tanggal662012137) 1 (satu) lembar kwitansi pertemuan rutin bulanan kepsek senilaiRp.50.000. tanggal 1552012138) 1 (satu) lembar struk toko sidodadi senilai Rp.179.579 tanggal662012139) 1 (satu) lembar nota warung gresik suroboyo senilai Rp.110.000140) 1 (satu) lembar nota KFC Nomor 48406 senilai Rp.840.000 tanggal1462012141) 1 (satu) lembar struk 5000 senilai Rp.56.350 tanggal 662012142) 1 (satu) lembar nota Simponi

Rp.170.000 tanggal 362012136) 1 (satu) lembar nota pembelian crayon senilai Rp.40.000 tanggal662012137) 1 (satu) lembar kwitansi pertemuan rutin bulanan kepsek senilaiRp.50.000. tanggal 1552012138) 1 (satu) lembar struk toko sidodadi senilai Rp.179.579 tanggal 662012139) 1 (satu) lembar nota warung gresik suroboyo senilai Rp.110.000140) 1 (satu) lembar nota KFC Nomor 48406 senilai Rp.840.000 tanggal1462012141) 1 (satu) lembar struk 5000 senilai Rp.56.350 tanggal 662012142) 1 (satu) lembar nota Simponi

Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dariIndustri Primer.Bahwa Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kayu adalahmelakukan pelunasan PSDH, DR dan PNT sebagaimana dimaksud padaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.43/MenlhkSetjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan KayuYang Berasal Dari Hutan Alam pasal 8 ayat (7) yang berbunyi PelunasanPSDH, DR dan PNT oleh pemegang hak atas tanah/IPK/IPPKH sesuaimekanisme SIMPONI;Bahwa dalam hal hasil hutan kayu yang diketahui

Menterikehutanan Nomor : 163/ KPTSII / 2003, tanggal 26 Mei 2003, tentangpengelompokkan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan);Bahwa, dalam kegiatan penebangan kayu hutan harus berasal dariperizinan yang sah, berupa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Izin UsahaIndustri yang sah, dengan memenuhi kewajiban terhadap negara yaknitelah dibayarnya PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) DR (DanaReboisasi) dan PNT (Penggantian Nilai Tegakan) serta perusahaan/pemilik kayu telan mendapatkan kode user dan SIMPONI

Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dariIndustri Primer.Bahwa Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kayu adalahmelakukan pelunasan PSDH, DR dan PNT sebagaimana dimaksud padaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.43/MenlhkSetjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan KayuYang Berasal Dari Hutan Alam pasal 8 ayat (7) yang berbunyi PelunasanPSDH, DR dan PNT oleh pemegang hak atas tanah/IPK/IPPKH sesuaimekanisme SIMPONI;Bahwa dalam hal hasil hutan kayu yang diketahui

Bukti P3 :Fotocopy Surat Perjanjian Penyerahan Tabungan Simponi,tertanggal 9 April 2019,;Menimbang, bahwa bukti mana telah diberi materai cukup dandinazegelen serta telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok,sehingga dapat dijadikan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktiandipersidangan, kecuali bukti P3 berupa fotocopynya dapat dijadikan alat buktijika bersesuaian dengan alat bukti lainnya,;Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 114/Pdt.SusPHI/2020/PN MdnMenimbang, bahwa selanjutnya Penggugat

penghasilan hal ini menjadi pukulan bagikeluarga Penggugat ;Bahwa karena PHK ini belum ad putusan dari Lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial maka pihak Tergugat diwajibkan untukmembayar hakhak Penggugat sesuai pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU No 13Tahun 2003 berupa uang Pesangon, Penghargaan masa kerja serta penggantianhak terdiri dari Cuti Tahunan Yang belum diambil Penggantian perumahan serta pengobatan dan Perawatan ;Bahwa Tergugat harus membayarkan dana pensiun Lembaga Keuangan(DPLK) Simponi

Pemanfaatan hasil hutan kayubeserta surat angkutnya :Pertama harus memiliki Zin Usaha Pemantfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHKHA) kemudian pemilik izin harus mendapatkan User ID SIPUHH online begitujuga untuk in Hutan Hak harus memiliki User ID SIPUHH Online Hutan HakKedua membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) kemudian di Upload keSIPUHH, selanjunya masuk ke SI PNBP (Sistem hformasi PenerimaanNegara Bukan Pajak) selaniutnya mencetak jumlah LHP dan kewajiban yangharus dibayarkan kemudian masuk ke Simponi

Pembayaran kewajiban PNBP atas dasar rekapitulasi LHP yangmekanismenya diatur dalam SIMPONI sehingga setelah terverifikasikembali kedalam SIPUHH akan tercatat sebagai persediaan kayu bulat diTPK Hutan;Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 366/Pid.B/LH/2019/PN Pal.5.

Pembayaran kewajiban PNBP atas dasar rekapitulasi LHP yang mekanismenyadiatur dalam SIMPONI sehingga setelah terverifikasi Kembali ke dalam SIPUHHakan tercatat sebagai persediaan kayu bulat di TPK Hutan;5.

Pelunasan PSDH, DR dan PNT oleh pemegang hak atas tanah IPK/IPPKH sesualmekanisme SIMPONI;Dan jika tidak dilakukan proses seperti tersebut di atas maka sesuai PeraturanMenteri LHK Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 Jo Peraturan Menteri LHK Nomor :P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016, kayukayu tersebut tidak termasuk dalamHalaman 61 dari 78 Putusan Nomor 366/Pid.B/LH/2019/PN Pal.kelompok kayu yang berasal dari sumber yang legal sehingga IPHHK tidak bolehmenampung kayukayu tersebut.