kehutanan Nomor : 163/ KPTSII / 2003, tanggal 26 Mei 2003, tentangpengelompokkan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan);Bahwa, dalam kegiatan penebangan kayu hutan harus berasal dariperizinan yang sah, berupa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Izin UsahaIndustri yang sah, dengan memenuhi kewajiban terhadap negara yaknitelah dibayarnya PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) DR (DanaReboisasi) dan PNT (Penggantian Nilai Tegakan) serta perusahaan/pemilik kayu telah mendapatkan kode user dan SIMPONI

Fais HamsyahPembayaran 50012 Pajak/PNBP/Cukai tanggal 13 September 2016tertulis atas nama Bendahara Pengeluaran KPKNI, MalangKementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran SistemInformasi PNBP Online (SIMPONI) Bukti penerimaan NegaraHalaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN MIgtanggal 13 September 2016 tertulis atas nama BendaharaPengeluaran KPKNL MalangPembayaran 50012 Pajak/PNBP/Cukai tanggal 13 September 2016tertulis atas nama Haji Fais HamsyahKementerian Keuangan

RI Direktorat Jenderal Pajak tanggal 13September 2016 tertulis atas nama Haji Fais HamsyahPembayaran 50012 Pajak/PNBP/Cukai tanggal 13 September 2016tertulis atas nama Bendahara Pengeluaran KPKNL MalangKementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran SistemInformasi PNBP Online (SIMPONI) Bukti penerimaan Negara tanggal13 September 2016 tertulis atas nama Bendahara PengeluaranKPKNL MalangSurat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah DanBangunan (SSPDBPHTB) tanggal 22 September 2016

Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dariIndustri Primer.Bahwa Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kayu adalahmelakukan pelunasan PSDH, DR dan PNT sebagaimana dimaksud padaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.43/MenlhkSetjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan KayuYang Berasal Dari Hutan Alam pasal 8 ayat (7) yang berbunyi PelunasanPSDH, DR dan PNT oleh pemegang hak atas tanah/IPK/IPPKH sesuaimekanisme SIMPONI;Bahwa dalam hal hasil hutan kayu yang diketahui

Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal darihutan alam Bahwa tata cara Atau Prosedur Pemamfaatan hasil hutan Hutan adalahY Pertama harus memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (TUPHHKHA) kemudian pemilik izin harus mendapatkan User IDSIPUHH online.v Kedua membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) kemudian diUpload ke SIPUHH, selanjutnya masuk ke SI PNBP (SistemInformasi Penerimaan Negara Bukan Pajak) selanjutnya mencetakjumlah LHP dan kewajiban yang harus dibayarkan kemudian masukke Simponi

Simponi Rindu Wirsi Kabupaten Manokwari;. Agama : Kristten Protestan;. Pekerjaan : Tidak Ada;Terdakwa Ronald Rumbarar Alias Ade Bolana ditahan dalam tahanan rutanoleh:;1.2.Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020sampai dengan tanggal 5 September 2020. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2September 2020Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Mnk4.

Bukti P3 :Fotocopy Surat Perjanjian Penyerahan Tabungan Simponi,tertanggal 9 April 2019,;Menimbang, bahwa bukti mana telah diberi materai cukup dandinazegelen serta telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok,sehingga dapat dijadikan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktiandipersidangan, kecuali bukti P3 berupa fotocopynya dapat dijadikan alat buktijika bersesuaian dengan alat bukti lainnya,;Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 114/Pdt.SusPHI/2020/PN MdnMenimbang, bahwa selanjutnya Penggugat

untuk melakukan penganiayaan pada saat itu;Bahwa yang Saksi lihnat kena pada bagian belakang atau punggung bagian bawah didekat pinggang;Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah saudara MELKYANDOY RUMADAS alias ANDOY melakukan penganiayaan terhadap SaksiANTONIUS SORBU dengan menggunakan sebuah pisau pada Saat itu;Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi ANTONIUS SORBU dianiaya awalnya saathari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 Wit Saksi bersama dengankeluarga Saksi di Jalan Simponi

Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal darihutan alam Bahwa tata cara Atau Prosedur Pemamfaatan hasil hutan Hutan adalahY Pertama harus memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (TUPHHKHA) kemudian pemilik izin harus mendapatkan User IDSIPUHH online.v Kedua membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) kemudian diUpload ke SIPUHH, selanjutnya masuk ke SI PNBP (SistemInformasi Penerimaan Negara Bukan Pajak) selanjutnya mencetakjumlah LHP dan kewajiban yang harus dibayarkan kemudian masukke Simponi

Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dariIndustri Primer.Bahwa Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kayu adalahmelakukan pelunasan PSDH, DR dan PNT sebagaimana dimaksud padaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.43/MenlhkSetjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan KayuYang Berasal Dari Hutan Alam pasal 8 ayat (7) yang berbunyi PelunasanPSDH, DR dan PNT oleh pemegang hak atas tanah/IPK/IPPKH sesuaimekanisme SIMPONI;Bahwa dalam hal hasil hutan kayu yang diketahui

Marimun Bara Sejahtera mengajukan permohonan lagi tanggal 7 bulankemarin;Bahwa surat tanggal 6 Agustus 2018 itu juga belum ada tanggapannya;Bahwa sebelum peningkatan IUP pernah ada sosialisasi dari ESDM Jakartamengenai tata cara pembayaran lewat simponi, billing, lewat internet denganpemberitahuan juga bahwa kalau tidak membayar akan di adakanpemutihan/ dicabut;Bahwa kami setiap tahun membayar terakhir tahun 2017 lewat simponi tapisaksi lupa nilai nominalnya;Bahwa benar Advis Teknis merupakan dasar

Taspen keterangan JKM Jan-Pebruari BPKAD tanggal 08 Maret 2016 sebesar Rp.106.986.342,-;

.,;13) 3 (tiga) lembar Bukti Pembuatan tagihan Penerimaan NonAnggaran Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) tanggal Biling 02032017 dan Bukti Penerimaan negara Bukan Pajak no NTPN8B32054CBQG2P8N tanggal pembayaran 03/03/2017 setoran sebesarRp.583.306.071,;14) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor :188.45/004/2016 tentang Penunjukan bendahara Penerimaan,Pembantu Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, PembantuBendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurusbarang

Taspen keterangan JKMJanPebruari BPKAD tanggal 08 Maret 2016 sebesar Rp.106.986.342,;12. 1 (satu) lembar Fotocopy Cek Bank Sultra dengan nomor CekCE 913101 tanggal 08 April 2016 sebesar Rp.583.667.692.;13. 3 (tiga) lembar Bukti Pembuatan tagihan Penerimaan NonAnggaran Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) tanggal Biling 02032017 dan Bukti Penerimaan negara Bukan Pajak no NTPNHalaman 75 dari 102 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2020/PN kdi8B32054CBQG2P8N tanggal pembayaran 03/03/2017 setoran sebesarRp

Bahwa oleh karena telah terdapat Tindak lanjut atas kerugiankeuangan Negara/Daerah tersebut dalam tingkat penyidikan sebagaimanadalam Bukti Pembuatan tagihan Penerimaan Non Anggaran Sistem InformasiPNBP Online (SIMPONI) tanggal Biling 02032017 dan Bukti Penerimaannegara Bukan Pajak no NTPN :8B32054CBQG2P8N tanggal pembayaran03/03/2017 sebesar Rp.583.306.071, ditambah dengan pengembalian padatahap penuntutan sesuai berita acara penitipan tanggal 04 Agustus 2020sebesar Rp.361.621, (tiga ratus enam

Taspen keterangan JKMJanPebruari BPKAD tanggal 08 Maret 2016 sebesar Rp.106.986.342.;12. 1 (Satu) lembar Fotocopy Cek Bank Sultra dengan nomor CekCE 913101 tanggal 08 April 2016 sebesar Rp.583.667.692.,;13. 3 (tiga) lembar Bukti Pembuatan tagihan Penerimaan NonAnggaran Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) tanggal Biling 02032017 dan Bukti Penerimaan negara Bukan Pajak no NTPN8B32054CBQG2P8N tanggal pembayaran 03/03/2017 setoran sebesarRp.583.306.071,;14. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati

penghasilan hal ini menjadi pukulan bagikeluarga Penggugat ;Bahwa karena PHK ini belum ad putusan dari Lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial maka pihak Tergugat diwajibkan untukmembayar hakhak Penggugat sesuai pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU No 13Tahun 2003 berupa uang Pesangon, Penghargaan masa kerja serta penggantianhak terdiri dari Cuti Tahunan Yang belum diambil Penggantian perumahan serta pengobatan dan Perawatan ;Bahwa Tergugat harus membayarkan dana pensiun Lembaga Keuangan(DPLK) Simponi

;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :1.SIMPONI HALAWA,S.H.;2.FAOMASI LAIA,S.H;3.JANSTONNY RODYATUR PURBA,S.H.Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat padaKantor SIMPONI HALAWA, S.H & REKAN, yang beralamat kantordi Jalan Sei Kapuas No 25 BB Kel.Babura,Kecamatan MedanSunggal Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2019, selanjutnya disebutSQDAQAI.........cecccecceceececcceeeeceececeeeeeeaeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeensaees

Menterikehutanan Nomor : 163/ KPTSII / 2003, tanggal 26 Mei 2003, tentangpengelompokkan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan);Bahwa, dalam kegiatan penebangan kayu hutan harus berasal dariperizinan yang sah, berupa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Izin UsahaIndustri yang sah, dengan memenuhi kewajiban terhadap negara yaknitelah dibayarnya PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) DR (DanaReboisasi) dan PNT (Penggantian Nilai Tegakan) serta perusahaan/pemilik kayu telan mendapatkan kode user dan SIMPONI

Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dariIndustri Primer.Bahwa Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kayu adalahmelakukan pelunasan PSDH, DR dan PNT sebagaimana dimaksud padaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.43/MenlhkSetjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan KayuYang Berasal Dari Hutan Alam pasal 8 ayat (7) yang berbunyi PelunasanPSDH, DR dan PNT oleh pemegang hak atas tanah/IPK/IPPKH sesuaimekanisme SIMPONI;Bahwa dalam hal hasil hutan kayu yang diketahui

Pembayaran kewajiban PNBP atas dasar rekapitulasi LHP yangmekanismenya diatur dalam SIMPONI sehingga setelah terverifikasikembali kedalam SIPUHH akan tercatat sebagai persediaan kayu bulat diTPK Hutan;Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 366/Pid.B/LH/2019/PN Pal.5.

Pembayaran kewajiban PNBP atas dasar rekapitulasi LHP yang mekanismenyadiatur dalam SIMPONI sehingga setelah terverifikasi Kembali ke dalam SIPUHHakan tercatat sebagai persediaan kayu bulat di TPK Hutan;5.

Pelunasan PSDH, DR dan PNT oleh pemegang hak atas tanah IPK/IPPKH sesualmekanisme SIMPONI;Dan jika tidak dilakukan proses seperti tersebut di atas maka sesuai PeraturanMenteri LHK Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 Jo Peraturan Menteri LHK Nomor :P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016, kayukayu tersebut tidak termasuk dalamHalaman 61 dari 78 Putusan Nomor 366/Pid.B/LH/2019/PN Pal.kelompok kayu yang berasal dari sumber yang legal sehingga IPHHK tidak bolehmenampung kayukayu tersebut.

GARUDAMAHAKAM PRATAMA kepada KSOP Pulau Sambu agar sebuah kapaldapat berlabuh di pelabuhan adalah dengan membawa permohonankedatangan kepada Tata Usaha KSOP Pulau Sambu dan melengkapipersyaratanpersyaratan yang telah ditetapkan kepada setiap seksi.Bahwa dalam pembayaran biaya perkapalan berdasarkan besaranmuatan kapal tersebut dan dibayar melalui bank SIMPONI, yaitu terdiridari BNI, MANDIRI, BRI, dan Kantor POS.Bahwa kapal lain yang ingin berlabuh di pelabuhan tidak bisa berlabuhsecara langsung tanpa

Garuda Mahakam Pratama, selalu membayarsemua jasa pelabuhan yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)setelah itu semua pekerjaan pelabuhan dikerjakan dengan baik.Bahwa semua permohonan diajukan secara manual, dan segalapembayaran dilakukan online melalui aplikasi SIMPONI, setelah ada kodebiling maka akan dibayar sendiri oleh pihak agen, dan setelah itu perijinandikeluarkan, tanpa hambatan.Bahwa semua kewajiban dari pihak agen dilakukan secara aturan, makahaknya tidak ada yang dihambat.

berlayar.Bahwa semua permohonan pihak agen akan disalurkan melalui masingmasing seksi, yang akhirnya setelah permohonan di disposisi olehKSOP Pulau Sambu, adalah dilakukan oleh pihak agen kapal untukproses pembayaran PNBP, semisal untuk labuh jangkar, ship to ship,bongkar muat, setelah semua syarat dinyatakan lengkap maka terbitnota tagihan melalui saksi Neni yaitu bendahara penerima yangmencatat nota tagihan yang datang dari pihak agen ke saksi Neni, laluakan di catat lebih dulu dalam aplikasi SIMPONI

TpgKSOP Kelas III Pulau Sambu setelah itu bagian/seksi Lalu Lintas dan AngkutanKSOP menyerahkan nota tagihan berupa PNBP kepada pihak Agen, setelah itupihak agen menyerahkan nota tagihan kepada bendahara Penerima, untukdicatatkan dalam aplikasi SIMPONI sehingga dikeluarkan kode Biling, agardapat pihak agen membayar secara online ke Bank yang ditunjuk.

TpgKSOP menyerahkan nota tagihan berupa PNBP kepada pihak Agen, setelah itupihak agen menyerahkan nota tagihan kepada bendahara Penerima, untukdicatatkan dalam aplikasi SIMPONI sehingga dikeluarkan kode Biling, agardapat pihak agen membayar secara online ke Bank yang ditunjuk.

Saksi dari Penggugat ke Il, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,pekerjaan lbu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Simponi No. 70, NagoriKabupaten Simalungunsejak bulan Maret 2021.

SIMPONI yangmana dokumendokumen tersebut antara lain berupa NPWP, SlipGaji PT. Semen Padang atas nama saksi JEFRI SATRIA dan saksiWIWIK HARTATI, SK pengangkatan PT. Semen Padang saksiJEFRI SATRIA dan saksi WIWIK HARTATI dan Buku tabungan BankBPD yang dibuat atas nama saksi JEFRI SATRIA yang mana datatersebut merupakan data palsu,karena saksi JEFRI SATRIA dansaksi WIWIK HARTATI bukanlah bekerja pada PT. Semen Padang,melainkan bekerja pada PT.

Simponi, namun tercatat pada laporansecara palsu supaya pembiayaan atas nama JEFRRI dan WIWIKtersebut bisa cair segera.

SIMPONI yang mana dokumendokumen tersebutantara lain berupa NPWP, Slip Gaji PT. Semen Padang atas namasaksi JEFRI SATRIA dan saksi WIWIK HARTATI, SK pengangkatanPT. Semen Padang saksi JEFRI SATRIA dan saksi WIWIK HARTATIdan Buku tabungan Bank BPD yang dibuat atas nama saksi JEFRISATRIA yang mana data tersebut merupakan data palsu,karena saksiJEFRI SATRIA dan saksi WIWIK HARTATI bukanlah bekerja pada PT.Semen Padang, melainkan bekerja pada PT.

Simponi, namun tercatatpada laporan secara palsu supaya pembiayaan atas nama JEFRRIdan WIWIK tersebut bisa cair segera.

Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dariIndustri Primer.Bahwa Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kayu adalahmelakukan pelunasan PSDH, DR dan PNT sebagaimana dimaksud padaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.43/MenlhkSetjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan KayuYang Berasal Dari Hutan Alam pasal 8 ayat (7) yang berbunyi PelunasanPSDH, DR dan PNT oleh pemegang hak atas tanah/IPK/IPPKH sesuaimekanisme SIMPONI;Bahwa dalam hal hasil hutan kayu yang diketahui