Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut :Putusan No.17/Pid.Pra/2020/PN.Mks Halaman 9e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakanKeputusan yang

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkanmenurut

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan a guo sebagaimana diulas panjang lebar dalamalasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurutketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:a. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf amerupakan Keputusan yang tidak sahb.

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim PengadilanNegeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quodapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungandengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapatdibatalkan

Selain itu dalam Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahandisebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku.Bahwa apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkanmenurut

UndangUndangNo.17 tahun 2006 jelas adalah keliru, mengadaada dan tidak sah bahkanbisa dikatakan buta hukum;Bahwa mencatat ulasan hukum oleh M. Yahya Harahap, SH., di dalambuku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan danPenuntutan edisi kedua halaman 113:a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kedudukannya berada di bawah : Koordinasi Penyidik Polri, Di bawah pengawasan Penyidik Polri;b.

Selain itu dalam Pasal52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan,yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaiman telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku;Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidakbenar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Lmongan yangmemeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusanbahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangkaterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidaksah dan dapat dibatalkan

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanHalaman 10 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019.

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa danmengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkanmenurut

Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai denga Penggugat, dan ingin tetapmempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;Berdasarkan uraian dan ulasan hukum pada jawaban di atas, maka kamimohon Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berkenan memberikan putusansebagi berikut: Menolak gugatan cerai Penggugat; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa Penggugat secara lisan telah mengajukan replik dan

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat Kepala Kantor PertanahanKota Makassar adalah salah dan sangat tidak beralasan karenaapabila dicermati secara detail apa yang didalilkan Penggugat dalamposita gugatannya jelasjelas menyangkut sengketa kepemilikan, karenayang menjadi ulasan Penggugat dalam gugatanya adalah mengenaikwitansi pembayaran dan akta hibah yang tentu saja bukankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, akan tetapikewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar

saat menikah Tergugat kerja di gudang Semen Gresik bagian Ceker di DsaNgadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek;Bahwa dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak lahir tanggal 22Pebruari 2013 nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang ikutNenek Penggugat (mbah Yut/PENGGUGAT);Bahwa rumah tangga Penggugat mulai goyah saat Penggugat mulai hamil mudayang disebabkan beberapa faktor antara lain :suka mabukmabukanringan tangansuka judimain perempuan/punya WILao fF wn PRselingkuhdengan ulasan

Bahwa mengenai alasan memori Pembanding pada point 1, sesuaiasas dalam hukum acara perdata Similia Similibus dalam perkara yangsama diputus yang sama pula maka untuk menciptakan dan menjaminkepastian hukum harus dijalankan sesuai dengan bunyinya, mengutippernyataan dari Pembanding dalam Memori Banding Nomor 1 Bahwamajelis hakim tidak dapat membedakan subjek Penggugat a quo (ReskiPratama Putra) dengan subjek perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.BJB (Sirajuddin) karena yang menjadi ulasan utamaMajelis

Bahwa sebagaimana ulasan tersebut diatas dan dikaitkan denganPasal 49 huruf B UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Pasal 174 dan Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam,Penetapan Nomor 1982/Padt.P/2020/PA.Sby.him. 4 dari 18 him.Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh PARA PEMOHONini merupakan wewenang Pengadilan Agama Surabaya untuk menerima,memeriksa dan mengadili Permohonan a quo.

Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatassmaka Penetapan dan PengumumanEksekusi Lelang Hak Tanggungan Pelaksanaan Lelang serta RISALAH LELANGNomor: 128/2009 tanggal 15 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat atasPermintaan Tergugat I tersebut, terhadap a quo tanah dan bangunan milik Penggugattidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan batal demi hukum sekaligusaktaakta yang timbul (lihat ulasan hukum sekaligus akta akta yang timbul (lihatulasan hukum grosse akta, dalam majalah

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quosebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan inidilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyaHalaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Gskmenurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :0 Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusan apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepadaPemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan danditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim PengadilanNegeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapatmenjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapantersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yangtidak sah dan dapat dibatalkan

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut :a. "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sah".b.

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidakbenar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusanbahwa segala yang berhubungan dengan penetapan Tersangkaterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidaksah dan dapat dibatalkan

Karena istrisaya ... pada akhir november 2019 juga sudah habis kotrak dan akankembali ke negara Indonesia.Bahwa berdasarkan hal hal dan ulasan alasan diatas dengan hormatkepada Bapak ketua Pengadilan Agama Tulungagung untuk membatalkandan menghentikan gugatan cerai dad istri saya ....Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masingmasing telahmengajukan replik dan duplik secara tertulis yang selengkapnya telah tercatatdalam berita acara sidang pada tanggal 26 Agustus 2019, dan 02 September2019 ;Bahwa

Tergugat II Konpensi /Penggugat IT Rekonpensi /Terbanding II tersebutberpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak termasuk halhal yang diatur di dalam. 1" 1 we 2 SAN TITRE a re 1 a 14 1Tudally UUpKUp pdsdi 25 ayal (2) FIs telapl SUUAL LELLUUSUK LUALErL PUKUK PerKdlrd sehingga harus dinyatakan ditolak ; seraciospunsitmmeeneteenn ee aADALAM POKOK PERKARA :Dalam Konpeusi :Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulanHakim tingkat pertama dalam Konpensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan ulasan

batas yang dimaksukkan dalam obyeksengketa;Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, maka sangat beralasanhukum jika ketua/Majelis yang memeriksa perkara ini menolak baiksebagian maupun keselurunhan gugatan penggugat, atau setidaknyamenyatakan bahwa Gugatan penggugat tidak dapat diterima.Dalam pokok perkara1.Bahwa apa yang tergugat kKemukakan dalam pokok perkara ini masih tetapberkaitan secara mutatis mutandis dengan apa yang telah diuraikan dalameksepsi, sehingga tidak tertutup kemungkinan pada ulasan

Nomor 03/Pid.Prap/2019/PN Pbr6)7)8)1.Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan,yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaimana telan Pemohon uraikan diatas, bahwaPenetapan tersangkaPemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinyaprosedur menurut ketentuan peraturanperundang undangan yangberlaku.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan

Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka sepatutnya menurut Pasal 56 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut :e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakanKeputusan yang tidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkanBerdasarkan ulasan

Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:httos:/Awww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1586/sifatfatwamahkamahagung, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai KetuaMA) menjelaskan:Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yangdipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidakmempunyai mekanisme apaapa agar dilaksanakan oleh pihakpihakyang berpekara.

Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:httos:/Awww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cli586/sifatfatwamahkamahagung, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai Ketua MA)menjelaskan:Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yangdipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidakmempunyai mekanisme apaapa agar dilaksanakan oleh pihakpihakyang berpekara.

Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:hitos:/Awww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1586/sifatfatwamahkamahagung, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai Ketua MA)menjelaskan:Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yangdipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidakmempunyai mekanisme apaapa agar dilaksanakan oleh pihakpihakyang berpekara.

Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:httos:/Awww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1586/sifatfatwamahkamahagung, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai Ketua MA)menjelaskan:Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yangdipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidakmempunyai mekanisme apaapa agar dilaksanakan oleh pihakpihakyang berpekara.

Bahwa oleh karena pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Manadodalam perkara a quo dalam pertimbangan hukum pada halaman 4 barispertama hanyalah berupa pertimbangan kiasik tanoa ulasan dan bahasanhukum dengan berdalih bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama tersebut berdasarkan alasanalasan yang tepat dan benar.....dst,membuktikan bahwa Judex Facti/Pengadilan Tingkat Banding tidak dengancermat dan tepat mempertimbangkan Premisse Minor dan Premisse Mayorperkara ini dan tidak konstan