Ditemukan 3026 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kenegaraan
Penelusuran terkait : Adat patrilinieal; hak waris perempuan; kesetaraan gender
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps
Tanggal 13 April 2016 — I GUSTI AYU ARDANI
208 — 147
  • Pasal 1.6 Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatanmelepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atau tanah dengantanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasarmusyawarah;e Pasal 1.10 Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung prosessaling mendengar, saling memberi dan saling menerima pendapat,serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk danbesarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatanpengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-03-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 186/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 30 Maret 2015 — OLLI FAIZZOL, ST KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
115 — 49
  • sebagaimana telah diubah denganPeraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan PresidenNomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan PembangunanUntuk Kepentingan Umum, berbunyi Musyawarah adalah kegiatan yangmengandung proses saling mendengar, saling memberi dan saling menerimapendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk danbesarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaantanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-07-2013 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1254 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 31 Juli 2013 — DJOKO RAINO SIGIT, S.Pd., M.Si Bin PRATISNO
113 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkanalasanalasan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam memutus perkaratersebut sudah tidak menerapkan asas kesetaraan di dalam hukum /Persamaan di hadapan hukum (EQUALITY BEFORE THE LAW) dimanasetiap individu bersamaan kedudukannya di dalam hukum tanpa adapengecualian, dalam hal ini mempunyai kesempatan yang samadalam pembuktian ;Bahkan ketidakseimbangan perlakuan juga sudah dialami oleh Terdakwasejak pelimpahan dari Penyidik kepada Penuntut Umum sebagaimanaterungkap di persidangan dan tertuang
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 08-01-2024 — Putus : 29-05-2024 — Upload : 30-05-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mtr
Tanggal 29 Mei 2024 — Penuntut Umum:
2.AGUS DARMAWIJAYA, S.H., M.H.
3.HERU SANDIKA TRIYANA, S.H.
4.I NYOMAN SUGIARTHA, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.Hj.ROHYANA DEWI Als Hj.YANA
2.H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP.
3.JUMEDHAN
151 — 0
  • Kepala Keluarga CADIRUDIN;
- 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran atas nama CADIRUDIN dengan nomor 5208-LT-28032022-0011, dikeluarkan di Lombok Utara tanggal 28 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar asli Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama CADIRUDIN dengan nomor DN-PC 0243505, dikeluarkan di Lombok Timur tanggal 02 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli hasil medical check di Mataram Medical Center (MMC) atas nama CADIRUDIN pada tanggal 30 Maret
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 23-02-2024 — Putus : 04-04-2024 — Upload : 04-04-2024
Putusan PT BANDUNG Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BDG
Tanggal 4 April 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : PANJI WIJANARKO, SH
Terbanding/Terdakwa : ADANG SUGANDA, S.AG
124 — 121
  • operasional sekolah di lingkungan dinas pendidikan kabupaten sukabumi tahun anggaran 2018
    1 (satu) rangkap surat keputusan bupati sukabumi nomor 420/kep. 362-disdik/2021 tentang tim bantuan operasional sekolah kabupaten sukabumi tahun 2021
    1(satu) rangkap salinan surat keputusan bupati sukabumi nomor 900/kep. 324-disdik/ 2022 tentangn tim bana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dana bantuan operasional sekolah, dan dana bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-09-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Desember 2014 — HERU SULAKSONO
920 — 721
  • Ketentuanketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepadaKontrak serta menganut prinsip kesetaraan;Bahwa apabila dalam dokumen lelang tidak ditentukan masalahsubkontraktor, maka secara tertulis dapat dikatakan bahwa pekerjaantersebut tidak boleh ada subkonitrak;Bahwa yang dimaksud penyedia barang/jasa spesialis tersebut misalnyaPT.