Ditemukan 3171 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : organon organ organda organdi organics orgenis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2014 — Upload : 03-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 Maret 2014 — HERLAND bin OMPO
163 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2441 K/Pid.Sus/20136) Ruang penyimpanan bahan kimia atau standar acuan atau bahan acuandengan suhu ruangan dan kelembaban disesuaikan denganpersyaratan;7) Lemari asam harus digunakan untuk preparasi menggunakan/bahankimia pekat atau pelarut organik yang mudah menguap;6.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 16-02-2024 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pgp
Tanggal 28 Maret 2024 — Penuntut Umum:
Yuli Redha Reslain S.H
Terdakwa:
Hendry Alias Acun anak dari Tumito (Alm)
22 — 19
  • kututox oral 100 ml;
  • 3 pcs deodorizing ultra spary;
  • 2 pcs sweet fresh cologne dog;
  • 4 pcs umpan power 85 gram;
  • 6 pcs happy dog 200 gram;
  • 3 pcs power cat ikan laut segar 400 gram;
  • 4 pcs prescription diet z/d 156 gram;
  • 2 pcs prescription diet c/d 156 gram;
  • 10 pcs power cat ikan salmon 400 gram;
  • 6 pcs spf pemacu pertumbuhan plankton 500 ml;
  • 2 pcs viola natural 500 ml;
  • 1 pcs pupuk organik
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 01-07-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 20-11-2020
Putusan PN SORONG Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Son
Tanggal 21 Oktober 2020 — TOMMY LIMBUNAN
301 — 176
  • ,M.H, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;Yang dimaksud mineral berdasarkan Pasal 1 angka 2 UndangUndang RINomor 4 Tahun 2009 adalah , senyawa anorganik yang terbentuk di alamyang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur ataugabungannya yang membentuk batuan , baik dalam bentuk lepas ataupadu.Yang dimaksud batubara berdasarkan Pasal 1 angka3 UndangUndang RINomor 4 Tahun 2009 adalah , endapan senyawa organik karbonan yangterbentuk secara alamiah
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN. PL
Tanggal 4 September 2014 — HERMAN SASAWE, s.Sos Alias Herman
70 — 23
  • Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2010dibuatkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk ditandatanganisebagai tanda terima penerimaan honor yang sah, namun uangnyatidak diserahkan ke pegawai yang berhak menerima, melainkandikumpulkan di bendahara guna dikelola untuk dijadikan SumberAnggaran/Dana UPAH KINERJA (UK) Badan Pusat Statistik (BPS)Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2010.Yang berhak menerima Anggaran/Dana UPAH KINERJA (UK) BadanPusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2010 adalahseluruh Pegawai Organik
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 16-12-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 19-08-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 8 Februari 2022 — Penuntut Umum:
RISWANA, SH.
Terdakwa:
ANNAS MUSTAFA, S.E. Bin MUSTAFA.
98 — 73
  • dikembalikan ke Bagian Hukum Pemda Pangkep

    1. SOP perkreditan PD.BPR Citra Mas
    2. Standar operasional prosedur PD.BPR Citra Mas
    3. Uraian pekerjaan BPR Citra Mas
    4. Surat Keputusan Nomor : 014/KPTS-DIR/CM/IX/2018 tanggal 25 September 2018 tentang pengangkatan NURAISYAH NUR sebagai pejabat PD Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas
    5. Surat keputusan Nomor: 004/KPTS-DIR/CM/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang pengangkatan ADE YUNITA sebagai pegawai tetap/organik
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 08-01-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
MISNO Bin KARYOREJO
148 — 67
  • PengendalianKerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang secara lebihterperinci dalam PERMENTAN No. 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018sehingga kebakaran yang terjadi di lahan areal perkebunan PT DSI DesaSengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Propinsi Riau, tidakdapat dicegah dan sulit untuk dipadamkan sehingga mengakibatkanterjadinya kerusakan fungsi lingkungan hidup yakni kerusakan parameterkeragaman spesies dan populasi flora, kerusakan parameter subsiden, dankerusakan parameter pH, C organik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 K/PID.SUS/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR
234 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tomohon Barat (DAK) Pelunasan SP2D 6678 CV KABELMAS UTAMA tertanggal 15/1/2010 yang diterima danditandatangani oleh DONNY CH FAHR.bx)1 (satu) lembar asli kwitansi stempel basah nomor : 6769 sebesarRp19.529.603, (sembilan belas juta lima ratus dua puluh sembilanribu enam ratus tiga rupiah) untuk pembayaran : Pembayaran100% Pengadaan Alat Pengolahan Pupuk Organik danPendukung (DAU) CV BUNGA BAKUNG an.
    No. 21 K/PID.SUS/2017bx)by)bz)Ca)cb)CC)1 (satu) lembar asli kwitansi stempel basah nomor : 6/769sebesar Rp19.529.603, (sembilan belas juta lima ratus duapuluh sembilan ribu) enam ratus tiga rupiah) untukpembayaran : Pembayaran 100% Pengadaan AlatPengolahan Pupuk Organik dan Pendukung (DAU) CV BUNGABAKUNG an.
    Tomohon Barat (DAK) Pelunasan SP2D 6678CV KABEL MAS UTAMA tertanggal 15/1/2010 yang diterimadan ditandatangani oleh DONNY CH FAHR.1 (satu) lembar asli kwitansi stempel basah nomor : 6/769sebesar Rp19.529.603, (Sembilan belas juta lima ratus duapuluh sembilan ribu) enam ratus tiga rupiah) untukpembayaran : Pembayaran 100% Pengadaan AlatPengolahan Pupuk Organik dan Pendukung (DAU) CV BUNGABAKUNG an.
    No. 21 K/PID.SUS/2017by)1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai nomor : 6768 sebesarRp95.296.032, (sembilan puluh lima juta dua ratus sembilanpuluh enam ribu tiga puluh dua rupiah) untuk pembayaran :Pelunasan Panjar Pembayaran 100% Pengadaan AlatPengolahan Pupuk Organik dan Pendukung (DAK) CV BUNGABAKUNG an. MEIJI MAILANGKAY tertanggal 15/1/2010 yangditerima dan ditandatangani oleh M. M.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 21-12-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 32/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 23 Januari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : Drs LELI NILAMSARI, SH
Terbanding/Terdakwa : H.DIDI SUPRIADI Bin Alm MUSTOFA
109 — 45
  • Simpang Jaya Dua tentang Pengelolaan Pupuk Organik di Kota Bekasi;
    1 (satu) bundel copy dokumen Akta RUPS PT. Simpang Jaya Abadi beserta lampiran (data-data/Identitas/Kartu Keluarga H.
    Didi Supriadi);
    1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 001/I/BKS/2009 tentang Usaha Produksi Pupuk Organik Cair dan Bokashi Grabuk di peternakan Sapi Subang;
    1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen Andibaso Sidrap;
    1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen PT. Ilham Sidrap;
    1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen CV. Mappasireng Sidrap;
    1 (satu) Map Stakeholder berisi dokumen CV.
    Simpang Jaya Duatentang Pengelolaan Pupuk Organik di Kota Bekasi;1 (Satu) bundel copy dokumen Akta RUPS PT. SimpangJaya Abadi beserta lampiran (datadata/Identitas/KartuKeluarga H. Didi Supriadi);1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja SamaNomor : 001/I/BKS/2009 tentang Usaha Produksi PupukOrganik Cair dan Bokashi Grabuk di peternakan SapiSubang;1 (Satu) Map Stakeholder berisi dokumen Andibaso Sidrap;1 (Satu) Map Stakeholder berisi dokumen PT.
    Simpang Jaya Duatentang Pengelolaan Pupuk Organik di Kota Bekasi:;1 (Satu) bundel copy dokumen Akta RUPS PT. SimpangJaya Abadi beserta lampiran (datadata/Identitas/KartuKeluarga H. Didi Supriadi);1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja SamaNomor : 001/I/BKS/2009 tentang Usaha Produksi PupukOrganik Cair dan Bokashi Grabuk di peternakan SapiSubang;1 (Satu) Map Stakeholder berisi dokumen Andibaso Sidrap;1 (Satu) Map Stakeholder berisi dokumen PT.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tahun 2009
293 — 147
  • Tentang : PENERBANGAN
  • jelas.Hurufec...RESIDENREPUBLIK INGONESIAHuruf cYang dimaksud dengan fasilitas aeronautika, antara lain, radardan menara pengatur lalu lintas penerbangan.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Pasal 345Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Program penanggulangan keadaan darurat (contingency plan)merupakan bagian dari program pengamanan bandar udara.Pasal 346Cukup jelas.Pasal 347Cukup jelas.Pasal 348Fasilitas keamanan penerbangan, antara lain, berupa peralatan:a. pendeteksi bahan peledak;b. pendeteksi bahan organik
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Umum
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tahun 1997
374 — 213
  • Tentang : Peradilan Militer
  • dan/atau Oditur.Huruf bPenyidik Polisi Militer adalah salah seorang pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima selakuAtasan yang Berhak Menghukum tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan olehPrajurit.Huruf cPenyidik Oditur adalah salah seorang pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima selaku Atasanyang Berhak Menghukum tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit.Ayat (2)Provos adalah bagian organik
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1121 — 1562
  • Tidak ada tempat sampah organik dan non organik yang berada dikantor PT. Toshida Indonesia;3. Hunian/ camp di site penambangan sudah tidak memenuhi syarat;4. Ditemukan lubang bekas pengeboran yang belum tertutup;5. Ditemukan crew eksplorasi yang tidak menggunakan Alat PelindungDiri (APD);6. Tidak ada obatobatan untuk pertolongan pertama pada creweksplorasi;7. Ditemukan tumpahan solar dan tumpahan oli disaat melakukanaktifitas pemboran serta disekitar lubang bekas pemboran;8.
    Tidak ada tempat sampah organik dan non organik yang berada dikantor PT. Toshida Indonesia;3. Hunian/ camp di site penambangan sudah tidak memenuhi syarat;4. Ditemukan lubang bekas pengeboran yang belum tertutup;Halaman 30 dari 538 halaman, Putusan No. 44/Pid.SusTPK/2021/PN. Kdi5. Ditemukan crew eksplorasi yang tidak menggunakan Alat PelindungDiri (APD);6. Tidak ada obatobatan untuk pertolongan pertama pada creweksplorasi;7.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 24-05-2018 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 258/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat:
1.Olga Ch Jafar
2.Drs. Riyanda Taswar
3.Ir. Ambar Pratoto
4.Bintang Suryandaru Risakotta, ST
5.Armanto Joedono
6.Satrio Wibowo
7.Sihol Halomoan
8.Inne Augustina Singawiria
9.Chaeriyah
10.Hendra Ardiwinata, BSC
11.Elsie Priyantini Y.
12.Aa Auliasa Ariawan
Tergugat:
1.Tentara Nasional Indonesia C.q. Panglima TNI C.q Komandan Denma Mabes TNI
2.Tentara Nasional Indonesia C.q Panglima TNI
3.Menteri Pertahanan RI
4.Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Dirjen Kekayaan Negara
5.Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat cq Direktorat Jendral Cipta Karya
196 — 472
  • Pasal 11 ayat (8) huruf a menyatakan :..anggota yang resmi sebagaianggota organik sejak diterbitkan Surat Perintah Tugas dari PPBMNE1 ataupejabat yang ditunjuk dilingkungannya masingmasing... Pasal 11 ayat (8) huruf b menyatakan : ...anggota dapat menggunakanrumah negara Golongan II berdasarkan persetujuan dari PPBMNE1 ataupejabat yang ditunjuk dilingkungannya masingmasing.... Pasal 11 ayat (9) menyatakan : ...Hak menempati Rumah Negara berakhirapabila anggota :.
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 07-11-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 10-02-2017
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 25-K/PMT.III/AD/XI/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — MANGAPUL HUTAJULU, Letkol Inf NRP 11960029580871
731 — 172
  • Netralitas TNI Katpuan Komsos Komsos dg KB TNI Bin KBT Giat Babinsa Binfung Giat BabinsaGNIB Binsiap apwil & puanter7 Pendayagunaan Rml DimPendayagunaan RmlKetatalaksanaan Dim= Ketatalaksanaan RmlTotal :STAF PERS : BPD Kodim BPD KoramilTotal :STAF LOG := Har Ranmor Organik= Ransum D/F.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 27-09-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
H.Abdul Wahid, PM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
1.PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA Yang diwakili oleh IR.JEFFREY JURIANTO RUSLI
1.ORGANISASI SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA
168 — 77
  • Jadi korelasi yang demikian prinsip negarahukum recht staat sebagaimana ciri knasnya adanya peradilan administratifdan berkorelasi dengan undangundang organik yaitu undangundang P.TUNmaka ada aSasasas umum pemerintahan yakni salah satunya adalah asaskepastian hukum dan roh asas kepastian hukum dalam arti luas tidak hanyaHalaman 119 dari 168 halaman Putusan No. 79/G/2017/PTUN.Mksperaturanperaturan tetapi juga best prestige dalam peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu menjadi daya ikat kepada
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata Tanah
Register : 21-09-2010 — Putus : 07-04-2011 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 12/Pdt.G/2010/PN.PSB
Tanggal 7 April 2011 — SARMAN DT. BONSU Melawan HASANUDIN Dt KONDO
115 — 119
  • Di seluruh negara Indonesia ada tanah ulayat ;Bahwa tanah ulayat diatur dalam Undangundang No. 5 tahun 1960tentang peraturan Agraria dalam Pasal 3 disebutkan sepanjang adatdiakui masyarakat maka tanah ulayat diakui oleh UndangundangNegara Indonesia dan diatur dalam PERMA No. 5 tahun 1999mengenai ketentuan organik tanah ulayat Pasal 3 dan Pasal 5.Hukum adat merupakan hukum positif di Negara Indonesia ;Bahwa aturan tentang tanah ulayat di Minangkabau terdiri atas 2asal yaitu Luhak asli merupakan asal
Pengadilan PN SOLOK Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 03-12-2012
Putusan PN SOLOK Nomor 36/Pid.Sus/2012/PN. Slk
Tanggal 24 Oktober 2012 — - Jamalus, S.Pd., M.Pd
143 — 34
  • kKeuangan dan kegiatan akademik menggunakan kop suratYP3SNI pula ;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakimberpendapat dalam perkara ini yang menjadi Penyelenggara Satuan Pendidikanadalah YP3SNI ;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahPenyelenggara Satuan Pendidikan tersebut dapat ditujukan kepada Terdakwa ;Bahwa dalam lalu lintas hukum dikenal ada dua macam subyek hukum,yaitu orang (persoon) dan badan hukum (rechtspersoon) ;Bahwa menurut teori realis atau organik
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 25-04-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 07-K/PMT-II/AD/IV/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — AGOES HARI SOEWANTO KOLONEL INF
143 — 70
  • Bahwa selain Saksi memegang uang Komando untukmendukung kegiatan Komando, Saksi pernah diperintahkanDandim 0618/BS secara langsung maupun oleh Pasilog MayorCzi Sutriyono (Saksi4) yakni membayar honor Bhakti KB KesTerpadu sebesar Rp. 206.800.000,00 (dua ratus enam jutadelapan ratus ribu rupiah) tanggal 12 April 2016 peruntukannyamulai Organik Makodim 0618/BS dengan KoramilKoramilmendapatkan honor dengan rincian:Makodim 0618/BS sebesar Rp. 9.6157000/bulanx4 bulan :Rp. 38.460.000,00a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-12-2012 — Upload : 13-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 19 Desember 2012 — RULLY HERNAWAN, dk ; PT.MULIA KERAMIK INDAHRAYA
71 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kep.232/Men/2003 adalah ketentuan organik(ketentuan pelaksana) dari ketentuan UU tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan tersebut mengikatkeduabelah pihak tanpa terkecuali;Menimbang, bahwa ketentuan prosedur yang diatur dalam PKBperusahaan Tergugat yang mengatur surat kepada perusahaandilakukan 1 sampai dengan 3 (tiga) minggu sebelum melaksanakan aksimogok kerja dan setelah permasalahannya diadukan ke Disnakersetempat, adalah bertentangan dengan ketentuan perundangundangantersebut dan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-02-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Nopember 2021 —
312 — 1006
  • Dimana di dalam proses pemasaran terhadap produk asuransitersebut dilakukan melaui Agen, namun tidak menutup kemungkinandilakukan oleh para pegawai organik termasuk pimpinan di masingmasing kantor yang bersangkutan (Wilayah dan Cabang).Bahwa benar setiap Program Kerja Fundamental yang sifatnya strategisyang berlaku di AJB Bumiputera 1912 dalam ketentuannya harusmendapatkan persetujuan terlebin dahulu dari Badan PerwakilanAnggota (BPA).
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-02-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Nopember 2021 —
323 — 237
  • Dimana di dalam proses pemasaran terhadap produk asuransitersebut dilakukan melaui Agen, namun tidak menutup kemungkinandilakukan oleh para pegawai organik termasuk pimpinan di masingmasing kantor yang bersangkutan (Wilayah dan Cabang).Bahwa setiap Program Kerja Fundamental yang sifatnya strategis yangberlaku di AJB Bumiputera 1912 dalam ketentuannya harusmendapatkan persetujuan terlebin dahulu dari Badan PerwakilanAnggota (BPA).