Ditemukan 3326 data
58 — 13
Harifin A. Tumpa, S.H. M.H.,2004, Pengkajian Beberapa Topik Hukum Acara Perdata, Dalam : Bunga RampaiMakalah Hukum Acara Perdata, Penerbit Mahkamah Agung RI, Jakarta, Halaman 64,dan Lihat dan Bandingkan : Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., Hukum AcaraPerdata, Penerbit : PT. Grafitri Budi Utami, Halaman 192) ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok gugatandari Para Penggugat adalah :Pengadilan Negeri Blitar. Putusan Nomor 137/Padt.G./2013/PN.
73 — 21
Harifin A. Tumpa, SH.,MH dalam Komentar & Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika halaman 257 berarti bahwa harus ada maksud terhadap barangtertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yangnilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menjadi perantaradalam jual beli yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atastindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan.
1.Mushar
2.Mustaza
Tergugat:
T.Jafar. TM
94 — 45
Menurut sifatnya,dwangsom bersifat assesoir atau mengikuti pokok perkara dan sebagaihukuman tambahan agar pihak yang dikalahkan dengan sukarela menjalankanputusan (vide Harifin Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom)Dan Implementasinya Di Indonesia, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta,2010, Halaman 18 s.d. 19);Menimbang, bahwa mengacu kepada pemahaman tentang dwangsomtersebut maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk membayardwangsom dengan maksud agar Tergugat secara sukarela menaati
77 — 13
Sesungguhnya, suatu uang paksa tidak dapat dibebankan dalam halsuatu penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim perlu mengemukakan pendapat dari Harifin Tumpa dan Abdul Manan,yang selanjutnya pendapat tersebut telah diambil alih menjadi pendapat MajelisHakim sebagai berikut: bahwa dari ketentuan Pasal 606a dan 606b RV ada tigahal yang merupakan sifat sekaligus sebagai prinsip dasar dari uang paksa(duangsom) yaitu: Pertama: dyvangsom
Adaperintah dari Ketua Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim perlu mengemukakan pendapat dari Harifin Tumpa dan Abdul Manan,yang selanjutnya pendapat tersebut telah diambil alih menjadi pendapat MajelisHakim sebagai berikut: bahwa yang menjadi patokan dalam menentukan kapanmulai berlaku dan diperhitungkannya hukuman duangsom itu tidak lain adalahterhitung sejak Tergugat dinyatakan ingkar menjalankan putusan (hukumanpokok) secara sukarela.
180 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa SH., MH., sebagai Ketua Majelis I MadeTara, SH., dan M.
PT. Gelora Sawita Makmur
Tergugat:
1.PT. Raja Marga
2.Said Mustajab
3.Sudigo
113 — 47
Menurut sifatnya, Dwangsom bersifat assesoir atau mengikuti pokokperkara dan sebagai hukuman tambahan agar pihak yang dikalahkan dengansukarela menjalankan putusan (vide Harifin Tumpa, Memahami Eksistensi UangPaksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia, Kencana PrenadaMedia Grup, Jakarta, 2010, Halaman 18 s.d. 19).
YUSMAWATI,SH
Terdakwa:
SALBANI Alias BANEK Bin ABDULLAH
24 — 14
Harifin A. Tumpa, SH., MH dalam buku Komentar danpembahasan Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,pecandunarkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotikadan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis,sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengajamenggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ataudiancam untuk menggunakan narkotika.
57 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A. TUMPA,S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H., dan MADE TARA, S.H., HakimHakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumHal. 95 dari 96 hal. Put.
HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.ttd. MADE TARA, S.H.Panitera Pengganti,ttd.H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususSUNARYO, S.H., M.H.NIP. 040044338Hal. 96 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009
1082 — 938 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A.TUMPA, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis,, H.M. HATTA ALI, S.H.,M.H. dan PROF.REHNGENA PURBA, S.H.,M.H., Hakimhakim Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 29SEPTEMBER 2010 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh H.M.HATTA ALI, S.H.,M.H. dan MADE TARA, S.H. sebagai Anggotaanggota dandibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.
36 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kami tuliskan kembali pernyataan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia "Vonis Koruptor harus pertimbangkan nilai kerugian negara (KetuaMA Harifin A Tumpa) Menyatakan Hakim tidak harus menjatuhkan vonishukuman berat untuk para koruptor kata Harifin di Gedung MA Jakpus25/3211. Menurut Dia vonis ringan kepada koruptor dijatunkan atas dasarkeadilan. Karena sesuai konstitusi Hakim bertugas untuk menegakkan hukumdan keadilan" jadi tidak bisa hanya berdasarkan pada salah satu saja.
155 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A.TUMPA SH., MH, dan PROF. REHNGENA PURBA, SH.,MS., HakimhakimAgung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakimhakim anggota tersebut,Hal. 95 dari 96 hal. Put. No. 1052 K/Pid/2006dan dibantu oleh Pri Pambudi Teguh, SH., MH, Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon Jaksa / Penuntut Umum dan para Terdakwa.Hakimhakim Anggota, Ketua,ttd.//BAGIR MANAN1. ttd.//ISKANDAR KAMIL, SH2. ttd.//H.
HARIFIN A. TUMPA, SH., MH4. ttd.//PROF. REHNGENA PURBA., SH., MSPanitera Pengganti ,tid.//PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MHUntuk salinan,Mahkamah Agung R.I.a.n. Panitera,Panitera Muda Pidana Khusus,SUHADI, SH., MHNIP. 040 033261 Hal. 96 dari 96 hal. Put. No. 1052 K/Pid/2006
190 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A.TUMPA,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. HATTA ALI, SH., MH, H. ATJASONDJAYA,SH., MH., H.M. IMRON ANWARI,SH.,SpN.,MH., H. ABDULKADIR MAPPONG,SH., PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS., dan H. MOH.ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM, Hakimhakim Agung sebagai Anggota dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk unum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan dibantu oleh PRIPAMBUDI TEGUH, SH.
HARIFIN A.TUMPA,SH.,MH.Ttd/H. ATJA SONDJAYA,SH., MH.Ttd/H.M. IMRON ANWARI,SH.,SpN.,MH.Hal. 100 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009Ttd/H. ABDUL KADIR MAPPONG,SH.Ttd/PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS.Ttd/H. MOH. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM.Panitera Pengganti,Ttd/ PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.UNTUK SALINANMAHKAMAH AGUNG R11a.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususSUNARYO,SH.MH.NIP.040.044.338 Hal. 101 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009
1.Hj. SITI HADIDJA
2.SITTI DJUBAIDAH LATULUMAMINA
3.MASINDA LATULUMAMINA, SH
4.HARUN S LATULUMAMINA. SST, MTr.Kep
Tergugat:
1.ABDURAHMAN LATUMAPAYAHU
2.BURHAN LATUMAPAYAHU
3.PEMERINTAH NEGERI KASIEH
Turut Tergugat:
AISA LATUMAPAYAHU
163 — 104
Majelis hakim kasasi dipimpin Harifin A Tumpa mengabulkangugatan rekonvensi Sukri Cs atas dasar ex aequo et bono. Perkara PT PilarNusantara Prima versus Sukri Tabrani, Cs ini merupakan salah satu perkaraHalaman 43 dari 48 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Drhdimana hakim mengabulkan gugatan atas dasar ex aequo et bono.
YUSMAWATI,SH
Terdakwa:
HENDRIC KANTO Alias APEK Bin SUKRI YANTO
20 — 5
Harifin A. Tumpa, SH., MH dalam buku Komentar danpembahasan Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pecandunarkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotikadan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis,sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengajamenggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ataudiancam untuk menggunakan narkotika.
ZULKHAIRI, SH.MH
Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG KABUPATEN PELALAWAN (DINAS PUPR KAB. PELALAWAN)
85 — 47
Kabupaten Pelalawandan Syamsul Harifin,S.H Staf Bagian Hukum Setda.
72 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, SH.,MH. Hakim Agung yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,M. Hatta Ali, SH.,MH. dan H. Muhammad Taufik, SH.,MH.Hakim Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terouka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri oleh WHakimHakim Anggota tersebutdan Retno Kusrini, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota Ketuattd/. Prof. DR. H. Muchsin, SH. ttd/. Dr.Harifin A. Tumpa, SH.,MH.ttd/.
189 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, SH., MH., Prof.Rehngena Purba, SH., MS., dan H. Dirwoto, SH., sebagai Hakim Agungpemeriksa perkara menguatkan penetapan Pengadilan Negeri JakartaTimur yang memberikan ijin kepada Pemerintah Provisi DKI Jakartasebagai pemegang saham mayoritas pada PT.
90 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A. TUMPA, S.H.,M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,PROF.REHNGENA PURBA,S.H.,M.S., dan H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H.,M.H.,Hakimhakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Anggota anggota tersebutdan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh kedua belah pihak.Anggotaanggota, Ketua,ttd. ttd.PROF. REHNGENA PURBA, SH.,MS.
140 — 35
Majelis Hakim tanggal 20 Januari 2015;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 bahwasanya suatugugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut Suatu hak atas sebidangtanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditariksebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat adalah orangorang yangsecara nyata benarbenar menguasai atau menghaki tanah yangdisengketakan dalam perkara a quo tersebut;Bahwa berdasarkan anotasi dari Harifin
Harifin A. Tumpa,SH.MH, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalammakalah yang diberikan pada pelatihnan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002pada halaman 26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatudia harus membuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyakorang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yangharus membuktikan.
Pembanding/Tergugat II : SITORUS
Pembanding/Tergugat V : SAI
Pembanding/Tergugat II : SITORUS
Pembanding/Tergugat V : SAI
Pembanding/Tergugat III : Agus Junaidi
Pembanding/Tergugat IV : KOSASIH
Pembanding/Tergugat VI : EDI SUPRIADI
Pembanding/Tergugat VII : JURIYAH alias H. RATIB
Pembanding/Tergugat VIII : Ferinsal
Pembanding/Tergugat V : SAI
Terbanding/Penggugat : Johnny Chandra
Turut Terbanding/Tergugat III : Agus Junaidi
Turut Terbanding/Tergugat IV : KOSASIH
Turut Terbanding/Tergugat V : SAI
Turut Terbanding/Tergugat VI : EDI SUPRIADI
Turut Terbanding/Tergugat VII : JURIYAH alias H. RATIB
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Ferinsal
Turut Terbanding/Tergugat IX : LATIEF ABDULAH
Turut Terbanding/Tergugat X : Kepala Walikota Administrasi Jakarta Utara cq Kepala Kec. Kelapa Gading Cq Kepala Kel. Pegangsaan Dua
Turut Terbanding/Tergugat III : Agus Junaidi
Turut Terbanding/Tergugat IV : KOSASIH
Turut Ter
70 — 33
Dalam hal Penggugat menuntutganti rugi sebagaimana dalam perkara a quo, maka Penggugattidak diperkenankan untuk menuntut uang paksa (Qwangsom)(lihat, Harifin A. Tumpa, Memahami Eksistensi Uang PaksaDwangsom dan Implementasinya di Indonesia. Jakarta:Kencana, 2010);Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tuntutan Penggugatberupa uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000, (Seratus riburupiah) untuk setiap hari tidak beralasan dan berdasar, oleh karenaitu harus ditolak seluruhnya;13.