Ditemukan 44871 data
Turut Terbanding/Tergugat II : MENTERI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. KEP. BANGKA BELITUNG Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BELITUNG
518 — 322
TIMAH Persero Tbk
Turut Terbanding/Tergugat II : MENTERI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. KEP. BANGKA BELITUNG Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BELITUNGMENTERI KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALAKANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADANPERTANAHAN NASIONAL PROV. KEP.
BANGKA BELITUNG CqKEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADANHalaman 1 dari 20 Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT BBLPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN, yang beralamat di KantorBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung, Jalan Sriwijaya,Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung,yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : Ir HALI ISMANHONY.S, selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantorpada Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat KuasaKhusus No.762
denganKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor188.44/385/DPE/2010 tanggal 30 April 2010 yang dahulu terletak diKabupaten Belitung Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 2.120 Ha dansekarang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Air JangkalKelapa Kampit, Kabupaten Belitung dan Kabupten Belitung Timur denganluas wilayah 1.625 Ha yang merupakan sebahagian dari tanah milik Tergugat sesual dengan Sertifikat Hak Guna Usaha NIB : 04.03.06.04.00001 atasdasar Surat Keputusan Menteri Negara Agraria
Menyatakan :Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional KabupatenBelitung Nomor : 002/SKIL/BEL/1995 tentang PemberianIzin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawitatas nama Tergugat dengan luas + 14.000 Ha (hektare);Sertifikat Hak Guna Usaha NIB : 04.03.06.04.00001 atas dasar SuratKeputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalNo. 65/HGU/BPN/1999 tanggal 13 Juli 1999 dengan Surat UkurNomor : 593/Cendil/1999 terletak di Desa Air Kala, Cendil, Buding
Bahwa Pembanding tidak sependapat serta keberatan atas pertimbanganhukum Majelis Hakim pengadilan Negeri Tanjungpandan yang padapokknya menyatakan : Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya Surat Keputusan KepalaKantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung Nomor :002/SKIL/BEL/1995 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluanPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat denganluas + 14.000 Ha dan Sertipikat Hak Guna Usaha NIB04.03.06.04.00001 atas dasar Surat Keputusan Menteri Agraria
1.ANGGIA YUSRAN, SH
2.MARDIANA YOLANDA I. SILAEN, SH, MH
Terdakwa:
HENNI LUKITASARI, S.H., M.H.
90 — 21
., M.H selaku Direktur dari PT BCS (Bintang Cemerlang Suksesindo) yang ditujukan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Cq Direktur Sengketa dan konflik Tanah dan Ruang Wilayah I;
- 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Nomor SK.01.03/800-800.37/XI
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional
52 — 4
Menteri agraria dan tata Ruang atau badan Pertanahan Nasional
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional
114 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
ABDULLAH Bin M BAMATRAFLawanNAJIB, DKKDanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA CIREBON, DKK
MASPER
Termohon:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
147 — 50
Pemohon:
MASPER
Termohon:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Padang PariamanBahwa PEMOHON selaku perseorangan, telan mengajukanPermohonan untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas namaHalaman 3 dari 17 HalamanPenetapan Perkara Nomor 8/P/FP/2020/PTUN.PDGPEMOHON atas tanah PEMOHON yang terletak di Korong KampuangPaneh, Nagari Aia Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung,Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat kepadaTERMOHON berdasarkan Tanda Terima Dokumen dengan NomorBerkas Permohonan 164/2020 tanggal 7 Januari 2020, yang dikeluarkanoleh Kementrian Agraria
Bahwa PEMOHON adalah perseorangan yang telah mengajukanPermohonan untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas namaPEMOHON atas tanah PEMOHON yang terletak di Korong KampuangPaneh, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung,Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat kepadaTERMOHON berdasarkan Tanda Terima Dokumen dengan NomorBerkas Permohonan 164/2020 tanggal 7 Januari 2020, yang dikeluarkanoleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalKantor Pertanahan Kabupaten
SUJANTO, S.E
Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN,
98 — 1215
Penggugat:
SUJANTO, S.E
Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN,
52 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, dkk,
AMBO
Termohon:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
110 — 44
Pemohon:
AMBO
Termohon:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Padang PariamanBahwa PEMOHON selaku perseorangan, telan mengajukanPermohonan untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas namaPEMOHON atas tanah PEMOHON yang terletak di Korong KampuangPaneh, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung,Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat kepadaTERMOHON berdasarkan Tanda Terima Dokumen dengan NomorBerkas Permohonan 166/2020 tanggal 7 Januari 2020, yang dikeluarkanHalaman 3 dari 16 HalamanPenetapan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PDGoleh Kementrian Agraria
Bahwa PEMOHON adalah perseorangan yang telah mengajukanPermohonan untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas namaPEMOHON atas tanah PEMOHON yang terletak di Korong KampuangPaneh, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung,Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat kepadaTERMOHON berdasarkan Tanda Terima Dokumen dengan NomorHalaman 4 dari 16 HalamanPenetapan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PDGBerkas Permohonan 166/2020 tanggal 7 Januari 2020, yang dikeluarkanoleh Kementrian Agraria
BONASRIL
Termohon:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
111 — 49
Pemohon:
BONASRIL
Termohon:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Padang PariamanBahwa PEMOHON selaku perseorangan, telan mengajukanPermohonan untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas namaPEMOHON atas tanah PEMOHON yang terletak di Korong KampuangPaneh, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung,Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat kepadaTERMOHON berdasarkan Tanda Terima Dokumen dengan NomorBerkas Permohonan 166/2020 tanggal 7 Januari 2020, yang dikeluarkanHalaman 3 dari 16 HalamanPenetapan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PDGoleh Kementrian Agraria
Bahwa PEMOHON adalah perseorangan yang telah mengajukanPermohonan untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas namaPEMOHON atas tanah PEMOHON yang terletak di Korong KampuangPaneh, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung,Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat kepadaTERMOHON berdasarkan Tanda Terima Dokumen dengan NomorHalaman 4 dari 16 HalamanPenetapan Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PDGBerkas Permohonan 166/2020 tanggal 7 Januari 2020, yang dikeluarkanoleh Kementrian Agraria
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/ Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya
228 — 32
Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Tasikmalaya
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/ Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya
104 — 0
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Agraria dan tata Ruang Provinsi Jawa Barat,Cq. Kantor Agraria dan tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya
98 — 34
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, 2. CRISTALIA PINKY RIADI
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/PERTANAHANKABUPATEN BOGOR, berkedudukan di Kantor Jl. TegarBeriman Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Ispriyadi Nurhantara S.H. ;2. Sopiyan,A.Ptnh; 3. Ate Sarah, S.H. ;4. Upi Surasti, SH;5. Liskiman,SH;i, SUT AN re rrrKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan KabupatenBogor, berkedudukan di kantor Jl.
66 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : MENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI dan Pemohon Kasasi III : SITTI HAERANI KAIMUDDIN tersebut ;
MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI, III. SITTI HAERANI KAIMUDDIN vs HJ. GUSTI AMINAH K. YUSUF;
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 36XI1997 tanggal 07Oktober 1997, pada tanggal 30 September 2010 sepenuhnya dalil dalil yangdibuat buat agar gugatan yang diajukan tampak wajar dan memenuhi ketentuanyang berlaku.
No.2027 K/Pdt/1991 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraacht vangewijsde) ;Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat in casu Surat Keputusan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 36IX1997 tanggal 07 oktober 1997, adalah selain dalam rangka melaksanakanPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1996 Reg.
Tantuang Daeng Mangepe yang diterbitkan Sertipikatnyaberdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi tanggal 15 Februari1996 No. 2027 K/Pdt/1991 dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 36XI1997 tanggal 07 Oktober1997 dan kembali ditegaskan serta dinyatakan tidak memiliki hubungan hukumHal. 11 dari 46 hal. Put.
Bahwa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia No. 36XI1997 tanggal 7 Oktober 1997 sudah tidak dapat lagidiajukan ke depan persidangan Tata Usaha Negara, karena telah lewat waktu 90(sembilan puluh) hari.
Bahwa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia No. 36XI1997 telah disampaikan kepada Hj. Sarifah Fatimahdkk. (orang tua Penggugat materiil), melalui Kantor Pertanahan Kotamadya Kendaridan atau melalui Kantor Pos dan Giro ;6.
Turut Tergugat:
1.Soehartini
2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya I
3.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Madiun
75 — 32
Turut Tergugat:
1.Soehartini
2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya I
3.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Madiun
TRI RAHAYU HANDAYANI
Tergugat:
1.TRI ENDAH WAHYUNINGSIH
2.SUGENG SUSANTO
Turut Tergugat:
KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
42 — 30
Penggugat:
TRI RAHAYU HANDAYANI
Tergugat:
1.TRI ENDAH WAHYUNINGSIH
2.SUGENG SUSANTO
Turut Tergugat:
KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
Fransiska Tuto
Tergugat:
1.Dominikus Deke
2.Mathias Kelaru Domaking
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata
169 — 35
Penggugat:
Fransiska Tuto
Tergugat:
1.Dominikus Deke
2.Mathias Kelaru Domaking
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata
69 — 0
SUMIATUN Dan KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR-NTB
124 — 49
Kepala Kantor Agraria ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, dengan Sertifikat Hak Milik No.158/Pejaten Barat.;4.
Kepala Kantor Agraria ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.;b. Nama Turut Tergugat I pada Akta Jual Beli No. 10/JS/1988, tertanggal 04 Agustus 1988, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan S.H., dan Sertifikat Hak Milik No. 180/Pejaten Barat, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas tanah 1.663 m2, yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jl.
Kepala Kantor Agraria ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.;c. Nama Turut Tergugat II pada Akta Jual Beli No. 9/JS/1988, tertanggal 04 Agustus 1988, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan S.H dan Sertifikat Hak Milik No. 159/Pejaten Barat, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas tanah 477 m2, yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jl.
Kepala Kantor Agraria ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.;b. Akta Jual Beli No. 10/JS/1988, tertanggal 04 Agustus 1988, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan S.H., dan Sertifikat Hak Milik No. 180/Pejaten Barat, yang menggunakan nama Turut Tergugat I, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas tanah 1.663 m2, yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jl.
Kepala Kantor Agraria ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.;c. Akta Jual Beli No. 9/JS/1988, tertanggal 04 Agustus 1988, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan S.H dan Sertifikat Hak Milik No. 159/Pejaten Barat, yang menggunakan nama Turut Tergugat II, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas tanah 477 m2, yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jl.
AMNAH BINTI RIANDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BENGKULU TENGAH
170 — 82
Penggugat:
AMNAH BINTI RIANDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BENGKULU TENGAH
RAZALI Bin M AMIR
Tergugat:
FERDINAN AGUSTA LIM
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq Menteri Agraria BPN dan Tata Ruang Cq Kanwil Prov Kalbar Agraria BPN dan Tata Ruang
2.BUDI EFFENDI, SH
26 — 26
Penggugat:
RAZALI Bin M AMIR
Tergugat:
FERDINAN AGUSTA LIM
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq Menteri Agraria BPN dan Tata Ruang Cq Kanwil Prov Kalbar Agraria BPN dan Tata Ruang
2.BUDI EFFENDI, SH