Turut Tergugat:
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Cq. Ketua KPU Provinsi Sulawesi SelatanCq. Ketua KPU Kabupaten Gowa.

., dkk, ; KETUA KOMISI PEMILIHAHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KUPANG, KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (PANWASLU) KABUPATEN KUPANG

bertempat tinggal di RT.25 RW.007 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, KotaKupang;LEONETO MARTINS, bertempat tinggal di Jalan TimTim KM. 17, Desa Noelbaki, Kabupaten Kupang RT. 25RW. 007;FERRY DOMINIKUS SINGAKOLE, S.IP,bertempat tinggal di Jalan RSS Oesapa, Kecamatan KelapaLima, Kota Kupang;MELIANUS TOY, bertempat tinggal di Jalan TilongRT.06 RW. 03 Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah,Kabupaten Kupang;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;1.2.melawanKETUA KOMISI PEMILIHAHAN UMUM (KPU

Bahwa hasil verifikasi dan rekapitulasi Tergugat I yang dituangkan dalam Beritaacara Verifikasi Model BA 2 PKWK KPU terhadap Para Penggugat tertanggal25 Agustus 2008, dilakukan tidak berdasarkan pada ketetntuan peraturanperundang undangan pemilu yang berlaku, sehingga Para Penggugat dinyatakantidak memenuhi persyaratan untuk menjadi bakal calon Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Kupang.

Sulaiman Radja, SH dan Leoneto Martins/Paket Salom)sebanyak 25.483 orang pendukung dan Penggugat 3 dan 4 (Ferry DominikusSigakole, S.Ip dan Melianus Toy/Paket Rias) sebanyak 25.957 orang pendukung;Bahwa dari jumlah dukungan yang Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/dahuluPara Penggugat serahkan kepada KPU Kabupaten Kupang/Pembanding/dahuluTergugat I/ sekarang Termohon Kasasi dibandingkan dengan jumlah dukunganyang dinyatakan sah oleh Tergugat I/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi,ternyata terdapat

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3, omisi PemilihanUmum (KPU) adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri untukmenyelenggarakan Pemilu. Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota adalah pelaksanaPemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah;1711.12.Dengan demikian, KPU dalam hal ini KPU Kabupaten Kupang/Termohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat I bertanggung jawab terhadap penyelenggaraanPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kupang,walaupun KPU Kabupaten Kupang/Tergugat I/ Pembanding/sekarang TermohonKasasi tidak melakukan verifikasi langsung kepada pendukung pasangan BakalCalon;Bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan TinggiKupang tersebut

MANURUNG, S.H
Tergugat:
TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN KOTA WILAYAH SUMATERA UTARA III

MANURUNG, SH, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan BesarPanei Tongah No. 147, Kelurahan Panei Tongah,Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara,selanjutnya disebut sebagaibee eee eeeeeeeeeeeees PENGGUGAT;MELAWANTIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA WILAYAHSUMUT Ill PERIODE 2018 2023, berkedudukan diHotel Grand Inna Jalan Balai Kota No. 2 Medan,Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagaiSURGE BRS EEREREGSEE YEE EU EE EE Ed 009 6 os EOREERENEREEEEIEEEEEE

Kabupaten/KotaWilayah Sumut Ill Periode 20182023 Tentang PengumumanHasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/KotaWilayah Sumut Ill Periode 20182023 No. 04/Timsel SumutI/ViI/2018 tertanggal 19 Juli 2018;Menimbang, bahwa yang menjadi alasanalasan gugatanPenggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 Tergugatmengumumkan namanama hasil seleksi administrasi calonanggota KPU Kabupaten/Kota wilayah Sumut Ill Periode 20182023 yang salah satunya Kabupaten

tersebut; Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 Penggugat telahmegirimkan surat keberatan atas Pengumuman Hasil SeleksiAdministrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah SumutIll No. 04/Timsel Sumut III/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018.

Menyatakan batal atau tidak sah Pengumuman Hasil SeleksiNrAdministrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Sumut IIIPeriode 20182023 No. 04/Timsel Sumut III/VII/2018 tertanggal 19Juli 2018;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Pengumuman HasilSeleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota WilayahSumut Ill Periode 20182023 No. 04/Timsel Sumut III/VII/2018tertanggal 19 Juli 2018;4.

Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Pengumuman HasilSeleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota WilayahSumut III Periode 20182023 yang baru dengan mencantumkannama Penggugat didalamnya;5. Memerintahkan Tergugat untuk mengikutsertakan Penggugatdalam rangkaian tahapan seleksi Calon Anggota KPUKabupaten/Kota Wilayah Sumut Ill Periode 20182023;6.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KUDUS

MARWAN, ST VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT;

,kewarganegaraan Indonesia, dan kawankawan, paraAdvokat pada Tim Hukum SalimMarwan, beralamat diKabupaten Polman, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 03/Tim Hukum SALIM MARWAN/II/2018 tanggal 28Februari 2018;Pemohon Kasasi;LawanKOMIS PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATENPOLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT,tempat kedudukan di Jalan KH. Wahid Hasyim, Kel. Darma,Kec.

Putusan Nomor 215 K/TUN/PILKADA/2018KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;.

Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha NegaraPemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan,menyatakan: Penggugat adalah merupakan pasangan Calon Gubernurdan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, CalonWalikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap keputusanKPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIPKabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur danCalon Wakil Gubernur

NURZAL PEWADJOI, PENGGUGAT ; ------------------ M E L A W A N :- KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAROS, TERGUGAT; ---------------------------------------

Surat Edaran KPU Nomor : 229/KPU/IV/2013, tentang : PetunjukTeknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Calon AnggotaDPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ; c.

atas PKPU 07 Tahun2013, Pasal 5 poin 3 huruf b, dan Pasal 19 huruf d dan e ; d Surat Edaran KPU RI Nomor : 229/KPU/IV/2013, tentang : PetunjukTeknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan CalonAnggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ; hal. 15 dari 48 hal.

268 ayat 1 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012,menentukan : sengketa Tata Usaha Negara Pemilu adalah sengketayang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara Calonanggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atauPartai Politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, danKPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusanKPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Bahwa Pasal 268 ayat 2 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012,menentukan : Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu merupakansengketa

yang timbulantara :a KPU dan Partai Politik CalonPeserta Pemilu yang tidak lolosverifikasi sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan KPUtentang penetapan Partai PolitikPeserta Pemilu sebagaimanadimaksud dalam Pasalb KPU dan Partai Politik CalonPeserta Pemilu yang tidak loloshal.31 dari 48 hal.

Nomor 8 Tahun 2012, dapatdisimpulkan adanya dua jenis sengketa, yaitu sengketa Pemilu dan sengketa TataUsaha Negara Pemilu;Bahwa sengketa Pemilu dapat terjadi :antar peserta Pemilu, dan ;e peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibatdikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Bahwa sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dapat terjadi/timbul antara:e Komisi Pemilihan Umum dengan Partai Politik calon peserta pemilu yangtidak lolos verifikasi ;e KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten

-------------------------------MENGADILI SENDIRI :DALAM PENUNDAAN :------------------------------------------------------------------------------ Membatalkan dan memerintahkan segera mencabut Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/G/2013/ PTUN.MTR tanggal 22 Juli 2013 yang isinya tentang penundaan pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa yaitu Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 40/Kpts/KPU-Kota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BIMA . 2. H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE. vs 1. Ir.Hj.Rr.SOESI WIEDHIARTINI.DK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BIMA, berkedudukan :di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima,Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :1. Drs. SUKIRMAN AZIS, SH.fe) jp2. SYARIFUDDIN LAKUY,SH june etterKeduanya Advokat pada Kantor Advokat Drs.

tercantum dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor : 23 / G/ 2013 / PTUN.MTR. tanggal 31 Juli 2013,sehingga diperoleh kronologis sebagai berikut ;0Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding dalam gugatannyatertanggal 24 Juni 2013 dan diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 15Juli 2013 pada pokoknya meminta agar Pengadilan memutuskan antara lainsebagai berikut : Menyatakan batal atau tidak sah serta Memerintahkan kepadaTergugat untuk mencabut Keputusan Ketua Komisi Pemilinan Umum (KPU

) KotaBima Nomor : 18/Kpts/KpuKota017.483903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentangPenetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013Yang Memenuhi Persyaratan dan menyatakan batal atau dinyatakan tidak sahKeputusan Ketua KPU Kota Bima Nomor : 40/Kpts/KpuKota017.433903/2013,tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilin dalam Pemilinan UmumWalikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, dengan disertai denganpermohonan untuk Menetapkan penundaan proses tahapan Komisi PemilihanUmum

Bea dan Cukai untuk menunda secara serta merta proses eksekusi upaya eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan I sampai ada putusan akhir atas perkara a quo yang mempunyai kekuatan hukum tetap; Dalam Eksepsi :- Menolak eksepsi Terlawan I;Dalam Pokok Perkara : - Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;- Mengabulkan gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;- Memerintahkan TERLAWAN I untuk mengeluarkan 9 (sembilan) unit mobil milik PARA PELAWAN dari Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU

Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014;- Menyatakan bahwa Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun kepada PARA PELAWAN;- Menyatakan bahwa 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj.

Priok) sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014 adalah barang (mobil) milik PARA PELAWAN;- Menyatakan TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj.

Priok) tidak mempunyai hak hukum apapun terhadap 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014;- Menghukum TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj.

Priok) untuk mengembalikan dan menyerahkan 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014 dalam keadaan bersih dari beban apapun;- Menghukum TERLAWAN II (PT TC Subaru) untuk mematuhi isi putusan aquo.- Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj.Priok), 2. PT.TC Subaru,

Berita AcaraPelaksanaan Sita Nomor BA01/KPU.01/SITA/2014 dan BA03/KPU.01/SITA/2014;Menyatakan bahwa Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor01/KPU.01/SPMP/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan SitaNomor BA01/KPU.01/SITA/2014 dan BA03/KPU.01/SITA/2014tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun kepadaPARA PELAWAN;Menyatakan bahwa 9 (sembilan) dari 11 (Ssebelas) unit mobilmerek Subaru yang disita oleh TERLAWAN (Dirjen Bea CukaiKPU Bea Cukai Tipe A Tj.

Priok) sebagaimana yang tertuangBerita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA01/KPU.01/SITA/2014 dan BA03/KPU.01/SITA/2014 adalahbarang (mobil) milik PARA PELAWAN;Menyatakan TERLAWAN (Dirjen Bea Cukai KPU Bea CukaiTipe A Tj.

.01/ SPMP/2014 jo.Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA01/KPU.01/SITA/2014 dan BA03/KPU.01/SITA/2014, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 37 ayat (1)UU PPSP jis.

Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA01/KPU.01/SITA/2014 dan BA03/KPU.01/SITA/2014;Menyatakan bahwa Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor01/KPU.01/SPMP/2014 jo.

Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA01/KPU.01/SITA/2014 dan BA03/KPU.01/SITA/2014 tidak sah dan tidakmemiliki kekuatan hukum apapun kepada PARA PELAWAN;Menyatakan bahwa 9 (sembilan) dari 11 (Sebelas) unit mobil merek Subaruyang disita oleh TERLAWAN (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj.Priok) sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita NomorBA01/KPU.01/SITA/2014 dan BA03/KPU.01/SITA/2014 adalah barang(mobil) milik PARA PELAWAN;Menyatakan TERLAWAN (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai

Memerintahkan Tergugat (KPU-Provinsi) Maluku Utara memperbaiki keputusan no.59/KPU.Prov-029/Thn.2013 tanggal 22 Agustus 2013 terkait penetapan DCT anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dan memasukkan kembali Penggugat a/n.Dr.Hendra Karianga, SH.MH, pada DCT anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil II (Kabupaten Halmahera Utara dan Pulau Morota) no.urut 1;--------------------------------------------------------------------5.

PENGGUGAT;-------------- M E L A W A N :- KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI MALUKU UTARA, TERGUGAT ;---------------------

KPU sebagai penyelenggara pemiluberhak membuat aturan pelaksanaan dari undangundang.

pasal 4 huruf g peraturan KPU No.07 Tahun 2013.

Dan syarat ini jugawajib diumumkan di publik oleh setiap bakal calon vide Pasal 5ayat (3) huruf b Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 sebagaimanadiubah dengan Peraturan KPU No. 13 tahun 2013, jo PutusanMahkamah Konstitusi Nomor : 4 /PUUVIV/2009;;6.

KPU dan partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasisebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partaipolitik peserta pemilu sebagai mana dimaksud pasal 17 dan ; b.

KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggotaDPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret daridaftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentangpenetapan daftar calon tetap sebagai mana dimaksud pasal 65 dan 75 ;Menimbang bahwa dengan mencermati obyek sengketa dalam perkara aqou yaitu. surat keputusan KPU Provinsi Maluku Utara No. 59/KPU.

PARTAI HANURA KOTA PALU
Tergugat:
1.KPU KOTA PALU
2.BAWASLU KOTA PALU

YUSUF SIRAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja Melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing peserta Pemilu

. : PDM01/Ep.1/01/2009,tanggal 23 Januari 2009, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamelakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, KPUPropinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk masingmasing peserta pemilu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), oleh karena itu mohon agar Majelis HakimPengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menjatuhkan putusan sebagai berikut :1.

YUSUF Bin SIRAT bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telahditetapkan oleh KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk masingmasing peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1)sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar pasal 269UU No. 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;2.

Melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU,KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk masingmasing peserta Pemilusebagaimana dimaksud dalam Pasal 82;ad. 1.

Melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU,KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk masingmasing peserta Pemilusebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, kampanye sebagaimanadimaksud dalam pasal 82 telah ditetapkan oleh KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 16 Maret 2009 sampai dengan 5 April 2009;Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan kampanye terbuka dengan caramembagibagikan bingkisan dan amplop yang ditempeli

YUSUF SIRAT, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja Melakukankampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Propinsi,KPU Kabupaten/Kota untuk masingmasing peserta Pemilu ;152. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000, ( tiga juta rupiah ) denganketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidanakurungan selama (satu) bulan;3.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LOMBOK BARAT VS KETUA DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN LOMBOK BARAT HASIL MUSDA VII

Bahwa pada tanggal 9 Maret 2004 Penggugat, dkk melakukan klarifikasisekaligus menyampaikan keberatan kepada KPU Lombok Barat tentangtidak tercantumnya namanama DCT Golkar Musda VII pada contoh suratsuara yang beredar di selurun PPK dari Ketua KPU Lombok BaratHal. 2 dari 19 hal. Put. No. 171 K/TUN/2005H.

menerbitkan obyek11sengketa karena adanya masukan/informasi yang keliru dari pihakpihaktertentu kepada KPU Pusat terutama menyangkut kepengurusan gandaPengurus Golkar (Versi Musda VII dan VIII), sehingga KPU Lombok Baratmerasa terpaksa menerbitkan obyek sengketa dan melakukan verifikasiterhadap calon Golkar Musda VII walaupun dengan melanggar peraturanperundangundangan yang berlaku dan tanpa melalui prosespengumuman DCS maupun DCT kepada publik.

Keputusan Menteri DalamNegeri Rl No. 41 Tahun 2002 tentang Pembentukan, SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Perwakilan Sekretariat Umum KPU di Propinsi,Kabupaten/Kota bagian kedua Pasal 2 ayat (1) menyatakan : PerwakilanSekretariat Umum KPU di Kabupaten/Kota berkedudukan di lbukotaKabupaten/Kota merupakan perwakilan Sekretariat Umum KPU.

Bila ketentuan ini dihubungkan denganKeputusan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2002 tentangPembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan SekretariatUmum KPU di Propinsi, Kabupaten/Kota bagian kedua Pasal 2 ayat 1menyatakan : Perwakilan Sekretariat Umum KPU di Kabupaten/KotaHal. 8 dari 19 hal. Put. No. 171 K/TUN/2005berkedudukan di loukota Kabupaten/Kota merupakan perwakilanSekretariat Umum KPU.

Sedangkan gugatan Penggugat ditujukankepada KPU Lombok Barat, ini berarti gugatan Penggugat salah alamatkarena kedudukan KPU Kabupaten Lombok Barat merupakanperpanjangan tangan dari KPU Pusat dan status serta pelaksanaantugasnya ditentukan oleh KPU Pusat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KUDUS

Penggugat:
AKHYANI
Tergugat:
1.KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
2.dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.P.H

Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 114/Kpts/KPU-Prov-0114/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, mengangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar masa jabatan 2014 2019 , atas nama : 1. Imron Nafifah, Lukman Hakim, Masrukin, Nikmatus Sholihah, dan Ragil Agus Tri Darmanto ; ----------------------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 114/Kpts/KPU-Prov-0114/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, mengangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar masa jabatan 2014 2019, atas nama : 1.

HERI SETIYONO, dkk (6 Orang) vs KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROPINSI JAWA TIMUR dan IMRON NAFIFAH dkk (5 Orang)

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Majelis MahkamahKonstitusi dalam putusan Nomor : 74/PUUXV2013 tanggal 12Maret 2014 : bahwa pemberian kuota sekurangkurangnya 30 %bagi calon perempuan dalam pengisian keanggotaan KPU, KPUProvinsi, dan KPU Kab/Kota didasarkan pada pemenuhanpersyaratan dimaksud yang dibuktikan dengan lulus pada seluruhtahapan seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Anggota KPU,sehingga apabila yang bersangkutan lulus menjadi anggota KPU,KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dapat menjalankan

lolos dalam kategori 20besar pasca surat KPU Prov.

TABEL NAMA 10 BESAR CALON ANGGOTA KPU KAB.

Bahwa dalamPeraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 tidak ada ketentuan yangmenyatakan Tim Seleksi atas nama KPU Propinsi Jawa Timurmelakukan pengumuman calon, tes tulis, tes psikologi, kesehatan jasmanidan kesehatan rohani dan seterusnya, bahwa dalam tahapan seleksisebagaimana disebutkan dalam Peraturan KPU khususnya Pasal 17Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 tidak ada yang menyebutkanbahwa Tim Seleksi bertindak atas nama KPU. Mohon Para Penggugatmembuktikan dalilnya ; ".

KPU Provinsi, dan KPU Kabupate/Kotadidasarkan pada pemenuhan persyaratan dimaksud yang dibuktikandengan lulus pada keseluruhan tahapan seleksi yang diakukan oleh TimSeleksi Anggota KPU, sehingga apabila yang bersangkutan lulus menjadianggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dapat menjalankantugas dan kewajibannya secara profesional ; teBahwa menurut Mahkamah Konstitusi kata memperhatikan yangtermuat di dalam pasal 6 ayat (5) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011tidak dapat dimaknai bahwa dalam pengisian

Pembanding/Penggugat : AKHYANI
Terbanding/Tergugat I : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
Terbanding/Tergugat II : dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.P.H

Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Tanggal 14 Agustus 2010 ;3.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Tanggal 14 Agustus 2010 ;4.

Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan kembali Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi masa jabatan 2008-2013 ;5.Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 412.000,- (Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) ;

THOMAS IMBIRI;VSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI PAPUA; HESKIEL MANSI, SE.,; FRANSISKUS ANTONIUS LETSOIN; MAX FREDIK WARINUSA, SH.; FERDINAND FRANSISCUS YAWAN, SE.; DAN IMAN H. KELIWAR

29 (4) menyatakan Untuk menggantikan Anggota KPU,KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti ataudiberhentikan tidak diperlukan lagi pembentukan TimSeleksi. fakta menyatakan lain karena kekosongan yangada tidak dilakukan pergantian antar waktu) (PAW) namunpihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua secaradiamdiam dan secara sepihak berdasarkan Surat KPUProvinsi Papua No. 109/P/SET KPU/IV/2010 TentangPemebentukan Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Sarmitertanggal 16 April 2010 dan hasil

KPU Kabupaten Sarmiperiode 20032008 atas nama :1.

2010 Saksi bersama ImanKalewar dan Bitsael Marao menemui Ketua KPU ProvinsiPapua dan pada pertemuan itu) Ketua KPU menyatakan bahwaThomas Imbiri tidak terbukti terlibat Partai Politik bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010 KPU Provinsimelantik Anggota KPU Kabupaten Sarmi yang baru2.

, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotaberhenti antar waktu karena :* meninggal dunia ;" mengundurkan diri ; atau. diberhentikan.Ayat 3Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)dilakukan dengan ketentuan: :a.anggota KPU oleh Presiden ;b.anggota KPU Provinsi oleh KPU ; danC.anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat berwenangmenerbitkan objek

Kalewar pernah menemui Ketua KPU Provinsi Papuamenanyakan perihal PAW Anggota KPU Kabupaten Sarmi dan padapertemuan itu).

Pembanding/Penggugat : AKHYANI
Terbanding/Tergugat I : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
Terbanding/Tergugat II : dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.P.H

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB. BARITO TIMUR., II. AMPERA A.Y. MEBAS, SE., DKK;

HI No. 15 A, Palangka Raya, Kalimantan Tengah,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 31 Mei 2014;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi;dan :KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BARITO TIMUR,berkedudukan di Jalan A.

Terbanding/ Para Penggugattelah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 502K/TUN/2013, Tanggal 29 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahuluTurut Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:Adapun yang menjadi objek dalam perkara ini adalah :Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU

, adalah lembaga penyelenggaranPemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugasmelaksanakan pemilu .Pasal angka 8 :Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota .2 Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito TimurNomor : 14/Kpts/KPUBartim.020435900/II/2013 tanggal 14 Februari 2013tentang Penetapan namanama Pasangan Calon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Barito Timur periode Tahun

) pengambilan nomor urut peserta Pemilukadasehingga pendaftaran gugatan ini masih dalam tenggang waktu menuruthukumnya terhadap Surat Keputusan Tergugat (KPU) Nomor : 14/Kpts/KPUBartim. 020435900/ II/2013 tentang Penetapan namanama Pasangan CalonBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur periode Tahun 2013 2018yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;Bahwa di Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2013 ini mengadakan

Muksin Mashur, danmemberi peringatan keras kepada dua anggota KPU Kabupaten Barito Timuryang bernama Hj. Dasimah, ST dan Pardiono, S.Pi., karena kecerobohannyameloloskan pasangan calon Ampera A.Y. Mebas, S.E., dan H.

Menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan Nomor : 821.2-36 tanggal 19 Agustus 2010 Tentang Mutasi/Pemberhentian Saudara M.SOFYAN, SE sebagai Sekretaris KPU Kota Jayapura dan Surat Keputusan Nomor : 821.2-35 tanggal 19 Agustus 2010 Tentang Mutasi/Pengangkatan saudara Yohanis Wemben,SH, MH sebagai Sekretaris KPU Kota Jayapura ; 3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : Nomor : 821.2-36 tanggal 19 Agustus 2010 Tentang Mutasi/Pemberhentian Saudara M.SOFYAN, SE sebagai Sekretaris KPU Kota Jayapura dan Surat Keputusan Nomor : 821.2-35 tanggal 19 Agustus 2010 Tentang Mutasi/Pengangkatan saudara Yohanis Wemben,SH, MH sebagai Sekretaris KPU Kota Jayapura ; 4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan/mengaktifkan kembali saudara M.SOFYAN, SE sebagai Sekretaris KPU Kota Jayapura yang sah ; 5.

Tentang Penundaan Surat Keputusan Nomor : Nomor : 821.2-36 tanggal 19 Agustus 2010 Tentang Mutasi/Pemberhentian Saudara M.SOFYAN, SE sebagai Sekretaris KPU Kota Jayapura dan Surat Keputusan Nomor : 821.2-35 tanggal 19 Agustus 2010 Tentang Mutasi/Pengangkatan saudara Yohanis Wemben,SH, MH sebagai Sekretaris KPU Kota Jayapura ; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 202.000,- (Dua Ratus Dua Ribu Rupiah)