RizalFauzi maka seharusnya TERLAWAN II secara hukum adalah pemilik atas benda bergeraktersebut (mobil).Bahwa menurut pasal 612 KUHPerdata penyerahan benda bergerak dapat dilakukan denganpenyerahan nyata(teitelijke levering) dengan sendirinya penyerahan nyata tersebut adalahsekaligus penyerahan yuridis (juridische levering).

., yang beralamat di Jalan Soekarmo HattaNo. 21, Malang, Jawa Timur (TERGUGAT II);Bahwa setelah transaksi Jualbeli tersebut dilakukan dihadapanTERGUGAT II (Notaris & PPAT BENDIKTUS BOSU, S.H.) dan jugasudah dilakukan penyerahaan objek (levering) kepadaPENGGUGAT, maka PENGGUGATmelakukan proses balik namaterhadap bidang tanah tersebut menjadi atas nama MARIAPURBOWATI.Bahwa pada tahun 2018 PENGGUGAT sangat dikejutkan olehadanyaAkta No. 40 tertangal 20 Januari 2017, Perihal PengikatanJual Beli dan Akta

;Bahwa berdasarkan jual beli dalam hukum Indonesia, maka jual beliterjadi pada ssat proses levering atau penyerahan telah terjadi.

Hal ini juga terdapat dalam yurisprudensi putusan Mahkamah AgungNomor 516 K/Pdt/1995 yang mengandung kaidah hukum bahwa jualbeli yang tidak diikuti dengan levering, maka berdasarkan pasal 1459KUHPerdata, hak milik atas tanah tersebut belum pernah berpindahkepada si pembeli, jadi masih ada pada pemilik lama. Dengandemikian, jelas sekali bahwa dalam jual beli, yang dipentingkan adalahproses /everingnya;6.

tersebut dalamPosita 5 diatas, adalah bertentangan dengan hak hukumnya Para Penggugatdan tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya sebagai berikut:a) Sertifikat tanah dan bangunan rumah sengketa, pada saat dialinkankepemilikannya, oleh Tergugat , masih sebagai jaminan hutang;b) Sampai dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan kePengadilan Negeri Wonosobo ini, tanah berikut bangunan rumahsengketa, masih tetap ada dalam kekuasaan secara sah dan benar, olehPara Penggugat;c) Tidak ada Penyerahan (Levering

Menyatakan secara hukum, peralihan hak dalam Sertifikat tanah berikutbangunan rumah sengketa, dari Tergugat kepada Tergugat II, tidak diikutiterlebin dahulu dengan Perbuatan Melawan Hukum penyerahan tanahberikut bangunan rumah sengketa (Levering), dari Para Penggugat;10.Menyatakan secara hukum, perbuatan hukum Tergugat dan Tergugat Il,yang mengalihkan kepemilikan tanah berikut bangunan rumah sengketa,secara sepihak, adalah tidak berdasar alas hak yang sah dan benar,sehingga cacat hukum, dan batal

Saniri Negeri Amahai dan Saniri Negeri Haruru pada tanggal 21Agustus 1957 yang merupakan Perjanjian lanjut dari Perjanjiantanggal 07 Maret 1957 yang dilakukan dengan suatu perjanjian yangdisebut Perjanjian Penyerahan secara sukarela atau dengan cumacuma dengan pengecualian tanaman milik perorangan yang terdapatpada areal tanah yang diserahkan, artinya telah dilakukan suatupemindahan tangan atau penyerahan suatu barang atau hak atasbarang tersebut beralih menjadi hak penerima barang atau penerimahak (levering

PLN cabang Masohi, dan juga beberapa bangunan rumahpermanen perorangan (lokasi dusun Nama);Bahwa eksistensi rumahrumah ibadah, bangunan BUMN serta rumahrumah permanen milik penduduk didasarkan pada perbuatan hukumberupa jual beli ataupun penyerahan (levering) baik dilakukan olehTergugat dengan mereka yang berada dan menempati objek sengketayang akhirnya menimbulkan Hak kepemilikan individu ataupun badanhukum dan atau ada hubungan hukum dengan pihak ketiga lainnya yangsebagai pemilik objek sengketa

(levering) baik dilakukan oleh Tergugat dengan merekamereka yangberada dan menempati tanah sengketa yang akhirnya melahirkan HakKepemilikan Individu atau badan keagamaan atas bangunan rumahrumah ibadah dimaksud. Ataukah juga bisa jadi keberadaan merekadiatas tanah sengketa dimaksud karena adanya hubungan hukumdengan pihak ketiga lainnya yang sebagai pemilik obyek sengketa;2.

Bahwa judex facti telah salah dan keliru menerapkan hukum denganmenyatakan bahwa pemindahan hak milik atau levering dalam hibah tidakperlu dilakukan kepada seorang yang tinggal dalam satu rumah, padahalsecara jelas penyerahan adalah merupakan syarat mutlak danmerupakan tahapan yang harus ada dalam proses hibah. MayoritasUlama berpendapat "Bahwa hibah baru dianggap mengikat dan pastisetelah diadakan timbang terima.

Putusan Nomor 2151 K/Pdt/2016tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Indramayu dalamputusannya pada halaman 14; untuk sahnya suatu jual beli harus dilanjutkandengan balik nama sebagai juridisch levering nya, berdasar pada hukumBurgelijk

Bahwa walaupun jual beli atas tanah tersebut belum dilakukan melaluiakta otentik yang dibuat oleh PPAT, akan tetapi dalam hal ini telahdilakukan dengan itikad baik antara Pembeli dan Penjual yang dibuktikandengan terjadinya levering / penyerahan dokumen suratsuratkepemilikan tanah berupa Petok D oleh Penjual kepada Pembeli, danjuga penyerahan fisik tanah yang telah dikuasai selama kurang lebih 35Halaman 3 dari 13Putusan No.726/Pdt.G/2014/PN.Sby.tahun baik oleh ACHDJAB sampai meninggal dunia pada

Hal ini menunjukkan dan40membuktikan bahwa Penggugat belum memiliki syah secara hukum atas tanahyang dimaksud.a)b)Cc)Bahwa kepemilikan hak milik atas tanah berdasarkan jual beli harus memenuhipersyaratan yang ditetapkan oleh undangundang yaitu antara lainPembayaran Lunas, terang dan ada penyerahan kekuasaan atas tanah jugaharus berdasarkan akta balik nama dan atau surat penyerahan (akte vantransport) yang harus dikutip berdasarkan daftar eigendom, sehinggamemenuhi unsur "feitelijke levering" dan

"juridische levering" (Subekti, Prof.SH, PokokPokok Hukum Perdata, hal. 71, cet.

Bahwa, terlebih lagi tanah seluas 5.200 M2 diatas yang masih tercatat atasnama Borot binti Kadut belum pernah dibagi waris ke masingmasing para ahliwaris dan belum pernah dibalik nama (levering) ke masingmasing ahli waristermasuk juga balik nama (levering) kepada Tergugat ;11. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian diatas, terdapat 2 (dua) syaratesensial yang tidak dipenuhi yaitu syarat "cakap" dan "causa halal", yangmerupakan syarat formee/ dan materiil;12.

atau tanah tersebut bukan milik pribadi dari Tergugat , melainkankepunyaan para ahli waris Borot binti Kadut;5, Bahwa, terlebih lagi tanah seluas 5.200 M2 diatas yang masih tercatat atasnama Borot binti Kadut belum pernah dibagi waris ke masingmasing para ahliwaris dan belum pernah dibalik nama (levering) ke masingmasing ahli waristermasuk juga balik nama (levering) kepada Tergugat Konpensi;6.

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik ;Bahwa setelah penandatangan PPJB Tergugat sudah menyerahkan(levering) obyek sengketa baik SHM No .29/Desa Kedok maupun fisiktanah dan bangunan kepada Tergugat II sesuai dengan ketentuanpasal 1475 Hukum Perdata penyerahan yaitu pemindahan barangyang telah dijual kedalam kekuasaan dan hak milik pembeli ;Bahwa kemudian jual beli antara Sulaimah/Tergugat Il denganSulaimah pada tanggal 13022014 dengan Akta Jual BeliNo.062/2014 dihadapan Notaris/PPAT Lushun

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik ;11.Bahwa setelah penandatangan PPJB antara Penggugat Rekonvensidengan Nur Faizah obyek sengketa sudah diserahkan (levering)kepada Penggugat Rekonvensi yaitu asli SHM No.29/Desa Kedok dantanah berserta bangunan yang berdiri diatasnya sesuai denganketentuan pasal 1475 Hukum Perdata penyerahan yaitu pemindahanHalaman 14 Putusan Nomor 61/PDT/2021/PT SBYbarang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan hak milik pembell ;12.Bahwa oleh karena obyek sengketa

Blitar ;Bahwa Peralihan Hak termasuk didalamnya adanya Penyerahan Hak(Levering) yang dilakukan oleh Terlawan XI kepada Pelawan atas obyekjual beli dengan identitas Setifikat Hak Guna Bangunan No.66. kelurahanBeru, Kec. Wlingi, Kab. Blitar Prop. Jawa Timur.

Menyatakan Syah dan dapat dibenarkan menurut hukum Peralihan Haktermasuk didalamnya adanya Penyerahan Hak (Levering) yang dilakukanoleh Terlawan XI kepada Pelawan atas obyek jual beli dengan identitasSetifikat Hak Guna Bangunan No.66. kelurahan Beru, Kec. Wlingi, Kab.Blitar Prop. Jawa Timur.

Blitar;Bahwa Peralihan Hak termasuk didalamnya adanya Penyerahan Hak(Levering) yang dilakukan oleh Terlawan XI kepada Pelawan atas obyek jualbeli dengan identitas Setifikat Hak Guna Bangunan No.66. kelurahan Beru,Kec. Wlingi, Kab. Blitar Prop. Jawa Timur.

Bahwa di atas tanah perkara berdiri rumah semi permanen yangdibangun oleh keluarga para Pemohon Kasasi, oleh karena itu tidakmungkin terjadi penyerahan/levering obyek tanah terperkara dariKaukabussabah Selayan kepada Hasan Tawil Zebua;5.4.

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam hukum adat tentang jual belitanah dan dalam Pasal 1459 KUHPerdata yang menentukanbahwa hak milik atas barang yang dijual tidak beralin kepadapembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal612, 613, dan 616 KUHPerdata, dengan kata lain peralihan hakmilik atas benda/barang yang dijual setelah dilakukan levering;216.

. dan telah pula membaca serta memperhatikan denganseksama Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semulasebagai Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Banding padapokoknya sebagai berikut; bahwa didalam persidangan para Tergugat tidak bisa menunjukkan surat buktiperalihan atas dasar penguasaan terhadap tanah tersebut hanyamenunjukkan sertifikat semata yang tidak jelas perolehannya jika ada pihaklain atau pihak ketiga yang menguasai tanah tersebut jelas harus adaperalihan (levering

H.Sapto Eddy .MT ; Sertifikat Hak Milik Nomor 10044 a/n Sri .Sapto Eddy ; Sertifikat Hak Milik Nomor 3249 a/n Syarifah Hanum ; Sertifikat Hak Milik Nomor 8619 a/n Syarifah Hanum ;Bahwa jelas ke 3 (tiga) sertifikat yang dimaksud oleh Pembanding/ TergugatIll masuk dalam daftar yang turut diberikan kuasa jualnya oleh Tergugat kepada Tergugat IV ;Bahwa artinya terhadap ke 3 (tiga) Sertifikat yang dimaksud olehPembanding/ Tergugat III telah terjadi levering/ Penyerahan dari Tergugat kepada Tergugat IV

Isnaeni, SH., MS., Dalam bukunya berjudul"Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan", jelas Levering Sesungguhnyamengandung dua hal penting agar Levering sampai kepada tujuanfinalnya, yaitu perpindahan hak milik suatu benda dari satu pihak ke pihaklainnya. Dua unsur tersebut adalah penyerahan nyata ( feitelijke levering )dan penyerahan yuridis ( juridische levering ) ;Bahwa penyerahan nyata benda bergerak, penyerahan yuridis terjadi padasaat penyerahan dilakukan.

Dalam contoh perjanjian jualbeli dan perjanjianpinjam pakai ;Bahwa dengan demikian dari penjelasan di atas, jelas bahwa levering/Penyerahan terhadap ke 3 (tiga) sertifikat yang dimaksud oleh Pembanding/Tergugat Ill adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum walaupun tidakdidiperlinatkan oleh Terbanding/ Penggugat dalam proses pemeriksaanperkara aquo ;Bahwa syaratsyarat sebagaimana yang dimaksud di atas tela terpenuhidengan jelas dan tegas antara yang menyerahkan Tergugat kepadaTegugat IV, dan penyerahan

dianggap sah;Bahwa apabila dalam suatu Akta termuat bahwa pembayaran telah dilakukan secara lunas akan tetapi faktanya terdapat pembayaran yang tidak terpenuhi maka haltersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu hal yang merugikan pihak ketigasehingga yang berlaku bagi pihak ketiga adalah segala hal yang tertuang dalam Akta tersebut;Bahwa ahli berpendapat Jual Beli itu meliputi dua hal yang pertama terjadinyaperalihan hak, jadi kepemilikan beralih, yang kedua terhadap bendabenda bergerakitu diperlukan levering

jadi harus ada penyerahan, sebelum diserahkan maka hak ituPutusan Nomor : 217/Pdt.G/2017/PN.Mlg Halaman 32 dari 66 halamantetap menjadi tanggung jawab Penjual karena masih belum dilakukan levering, yangmana ketika terjadi levering maka seketika tanggung jawab menjadi tanggungjawabnya pihak Pembeli, sedangkan cara penyerahan atau levering untuk bangunanmudah dibuktikan, kalau hak atas tanah berikut bangunan levering nya itu adalahpengosongan, selama pengosongan itu belum diserahkan berarti harus

pihakTERGUGAT I, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak dibenarkansecara hukum dikarenakan seharusnya TURUT TERGUGAT meneliti sertamengkonfirmasi kepada pihak PARA PENGGUGAT apakah jual beli antara PARAPENGGUGAT yang diwakili oleh PENGGUGAT I dengan TERGUGAT I tersebut telahdilaksanakan secara tuntas (lunas) dikarenakan obyek sengketa bukan atas namaTERGUGAT I melainkan atas nama KWEE INDRAYANI (istri PENGGUGAT I)terlebih dapat diketahui pula adanya fakta bahwa belum adanya levering

temurun dari kakekdan/ atau orang tua Tergugat Il.Bahwa dengan demikian proses Konversi tanahsengketa menjadi atas nama orang tua TurutTergugat ( Raden Nganten Soekasno aliasSarwosri ) tersebut adalah tidak sah danbertentangan dengan hukum, Karena telahmengkaver sebagian tanah hak kakek/ orang tuaTergugat II.Bahwa selanjutnya untuk menghilangkan perasaanmoril tidak enak ( pekewuh ) pada Tergugat dan Il, maka tanah tersebut dijual padaPenggugat dan tidak disertai dengan adanyapenyerahan physik ( levering

Tergugat yang tidak mau datang kepersidangan dan hanya ikut pada putusan hukumyang akan terjadi, selain itu) juga dapatdilihat dari tindakan Turut Tergugat yangpernah mengajukan tuntutan akan tetapi terusdicabut ( perkara No.51/Pdt.G/2004/PN.Ska.).Bahwa dengan berdasarkan pada uraian jawaban angka 3diatas, maka jelas kepemilikan obyek sengketa olehPenggugat yang didasarkan jual beli tersebut adalahdilandasi Etikat Tidak baik, Apalagi dalam prosesjual beli mana belum ada penyerahan physik tanah( Levering

dan Tergugat II oleh Ibu RadenNganten Soekono Alias Sarwo Sri (Orang tua TurutTergugat) dan selanjutnya diwariskan kepada TurutTergugat adalah tidak sah dan bertentangan hukum.Bahwa peralihan hak atas tanah obyek sengketa oleh TurutTergugat kepada Penggugat adalah dilandasi itikadtidak baik karena Turut Tergugat tidak mauhadirdipersidangan dan hanya ikut pada putusan hukum yangakan terjadi, serta peralihan hak tersebut dari TurutTergugat kepada Penggugat' tidak disertai denganpenyerahan physic (Levering

diajukan olehpara pihak ;Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya mendalilkan haknyadidasarkan jual beli tanggal 20 Mei 1993 dari almarhnumah Rosna, dimana surattersebut merupakan surat di bawah tangan, tetapi surat tersebut diketahui olehkerapatan Adat Nagari Ketaping dan Kepala Desa Ketaping Selatan dan saksisaksi lain, di pihak lain tergugat II dan Ill memperoleh hak didasarkan akta jualbeli No. 329/2015 tanggal 27 April 2015 dan Syofyan (tergugat I) dan selanjutnyatelah di tindak lanjuti dengan levering

(balik nama) dan di dalam sertifikat dansertifikat tersebut tertulis atas nama : Indra R dan Kartini (tergugat II dan III) ;Menimbang, bahwa di dalam perkara ini bukti Til dan TIII/2 tanggal 27April 2015 No. 329/2015 merupakan bukti oethentik yang dibuat di depanPejabat, apalagi telah dilanjutkan dengan levering (balik nama) sertifikat No. 1519pembukuan tanggal 23 Juli 2005 dari nama Syofyan (tergugat I) kepada Indra Rdan Kartini (tergugat Il dan Ill), mempunyai nilai sempuma, karenanyasepantasnyalah

1997 pasal 32 (2), atas tanah yang telah diterbitkan sertifikat tidak dapatdituntut lagi apabila sertifikat tersebut telah diterbitkan 5 tahun, sedangkan buktisertifikat di dalam perkara ini No. 1519 tanggal 23 Juli 2005, telah bersilang lebihdari 5 tahun, malahan hampir 10 tahun hak dari tergugat II dan Ill lebihterlindung ;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut olehtergugat Il dan Ill adalah sebagai pembeli yang beriktikat baik dan jual belltersebut telah ditindak lanjuti dengan levering

Surat asli dan sah berupa Pernyataan Pelepasan Adat HakAtas Tanah Adat tanggal 02 Juli 2014.Bahwa dalam hukum perjanjian terdapat asas kebebasanberkontrak yang memberikan norma dasar tata cara membuatperjanjian secara bebas selama dalam koridor tidak melanggarhukum, antara Terdakwa dan Saksi1 tidak ada perjanjian lisanmaupun tertulis mengenai waktu penyerahan (levering) barangtidak bergerak, berarti dalam hal ini kewajiban yang harusdilakukan oleh Terdakwa selaku penjual yakni menyerahkanbarangnya

balik nama tanah kepada Saksi sehingga Saksimembatalkan jualbeli tanah tersebut.Dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwatidak dapat diterima dan harus ditolak.Keberatan Kelima memori banding Penasihat HukumTerdakwa bahwa dalam hukum perjanjian terdapat asaskebebasan berkontrak yang memberikan norma dasar tata caramembuat perjanjian secara bebas selama dalam koridor tidakmelanggar hukum, antara Terdakwa dan Saksi1 tidak adaperjanjian lisan maupun tertulis mengenai waktu penyerahan(levering

seluas 360 M2, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 984,Kelurahan WONOKUSUMO ; 22 ooo none nee eneBahwa, Pembelian dari Para Penggugat tersebut pada tahun 1979 s/d1981, samasama secara kolektif membeli dengan cara membeliKAVPLING lahan dengan KREDIT / MENGANSUR dilokasi : BULAKJAYA Surabaya ; 22222 ono non nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nee eeBahwa setelah harga tanah pekarangan tersebut sudah dibayar lunasoleh Para Penggugat, bersamaan dengan itu, telah dilakukanpenyerahan secara nyata (LEVERING

petitum 2 dariPenggugat tersebut haruslah ditolak hal tersebut sangat bertentangandengan : Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang dirubahdengan pasal 23 huruf a angka ke2 Peraturan Pemerintah Nomor24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; Yurisprudensi Hooge Road tanggal 5 Mei 1950 NJ 19511 yangmenyatakan suatu peralihan hak tidak sah apabila ternyata tidakada titel yang sahHalaman 5 dari 12 halaman Perdata Nomor63/Pdt/2012/PT.TK Doktrin para ahli Hukum Perdata tentang Penyerahan (levering