Bahwa sesuai dengan data Daftar Umum Merek telah terdaftar merekKANGAROO atas nama MTjioe Lesiangi Chandra dengan nomorIDM000285464 terdaftar 17 Desember 2010 dengan filling date 08 Oktober2010 untuk kelas barang 11, dengan jenis barang instalasi penerangan,pemanasan, penghasil uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan,penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan, yaitu : akumulatorkukus, generator gas, alat atau instalasi penyaring, pemurni, penyaluran danpemanas udara atau air, bath tubs

digunakan selama 3 (tiga) tahun berturutturut dalam perdaganganbarang dan / atau jasa, sejak tanggal pendaftaran, hal ini berdasarkan bukti P12, P13 dan P14 yaitu berupa hasil investigasi dari Laporan yang diberikan oleh MediaReferensi Indonesia yang telah melakukan market survey atas perdagangan barangelektronik yang menggunakan merek KANGAROO milik Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 uraian barang/jasa MerekKANGAROO milik Tergugat adalan Kelas 11 yaitu= Instalasi penerangan,Pemanasan, Penghasil

Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPNPupuk 400 10 10TBS 400 Dibebaskan 400 muah aptDikreditkan CPO 900 9090 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 2) di atas terlihat jelas ada ketidakadilandalam beban pajak yang ditanggung antaraperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO pada 2(dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari unit usaha dalam 1 badanusaha seperti yang terjadi pada TermohonPeninjauan

Pengolahan Kelapa SawitBeban Pajak DPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PupukTidak Dapat Tidak Dapatee Dikreditkan Dikreditkan TBSTidak Dapatae DikreditkanaDibebaskan 400 CPO900 90 90 Netto90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 3) di atas terlihat jelas ada keadilan dalambeban pajak yang ditanggung antara perusahaanperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOpada 2 (dua) badan usaha terpisah, denganapabila perkebunan penghasil TBS dan pabrikCPO merupakan bagian dari unit usaha dalam 1(satu) badan

Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPP PM DPP PK PPH DPP PM DPP PK PPH Pupuk 100 10 10 Tidak DapatTaS 400 Dibebaskan 400 Dikreditkan CPO 900 90 90 Netto 90 90 Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 797/B/PK/PJK/2016Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 2) diatas terlihat jelas ada ketidakadilan dalam beban pajak yangditanggung antara perkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOpada 2 (dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO merupakanbagian dari

Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPNTidak Dapat Tidak DapatPapal = Dikreditkan DikreditkanTBS 400 Dibebaskan 400 Teak agaDikreditkan CPO 900 90 90 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 3) diatas terlihat jelas ada keadilan dalam beban pajak yangditanggung antara perusahaan perkebunan penghasil TBSdan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usaha terpisah,dengan apabila perkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari unit usaha dalam

Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPNPupuk 100 10 10Tas 400 Dibebaskan 400 eeeDikreditkan CPO 900 90 90 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 2) di atasterlinat jelas ada ketidakadilan dalam beban pajak yangHalaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 798 B/PK/PJK/2016ditanggung antara perkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOpada 2 (dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO merupakan bagiandari unit usaha

Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPNTidak Dapat Tidak DapatPunk ing Dikreditkan DikreditkanTBS 400 Dibebaskan 400 esaDikreditkan CPO 900 90 90 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 3) di atasterlinat jelas ada keadilan dalam beban pajak yang ditanggungantara perusahaan perkebunan penghasil TBS dan pabrikCPO pada 2 (dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO merupakan bagiandari unit usaha dalam 1 (

Timbang Deli Indonesia, NPWP 01.001.800.0058.000,Jenis Usaha Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya, beralamat diGedung Bank Sumut, Lt. 7, Jalan.

Bahwa pada bulan Januari 2010, saat hujan deras selama berharihari Pemohontidak bisa pergi nelayan, sehingga tidak ada penghasil dan Termohon terusmenuntut Pemohon dan terjadi pertengkaran hingga akhirnya Termohon pulangke rumah orang tua Termohon sampai sekarang sehingga antara Pemohon danTermohon berpisah tempat tinggal sudah 5 tahun 10 bulan dan selama ituTermohon dan Pemohon tidak pernah hidup rukun lagi.;6.

PR TP PR PMPuik Ol tl dU2 pees Tdex DapatTas S00 I nnas sar 430 Dik sdileartCPU eu 40 au)Helle a0 a0 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 2) di atas terlihat jelas ada ketidakadilandalam beban pajak yang ditanggung antaraperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO pada 2(dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari unit usaha dalam 1 badanusaha seperti yang terjadi pada TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);Bahwa dalam hal

Dlbegsshar 420 = seclizarcrm a0) ac 20Meza ac 20 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 3) di atas terlihat jelas ada keadilan dalambeban pajak yang ditanggung antara perusahaanperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOpada 2 (dua) badan usaha terpisah, denganHalaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 437 B/PK/PJK/20178.4.7.apabila perkebunan penghasil TBS dan pabrikCPO merupakan bagian dari unit usaha dalam 1(satu) badan usaha seperti yang terjadi padaTermohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon

Putusan Nomor 267/B/PK/PJK/2016Menurut Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas PajakMasukan sebesar Rp 67.055.400,00 yang dipertahankan oleh Terbandingdengan penjelasan sebagai berikut:Bahwa Nature of Business Pemohon Banding adalah industri penghasil minyakkelapa sawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolah Tandan Buah Segarsebagai bahan baku dari hasil kebun sendiri menjadi Crude Palm Oil sebagaihasil akhir pabrikasi;Bahwa Tandan Buah Segar hasil kebun sendiri

yang Pemohon Bandinghasilkan seluruhnya kemudian diolah lebih lanjut untuk menghasilkan CrudePalm Oil;Bahwa hasil produksi dari industri penghasil Crude Palm Oil ini merupakanBarang Kena Pajak yang pada saat penyerahannya kepada pihak pembelidikenakan Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa semua Faktur Pajak yang Pemohon Banding kreditkan sangat jelasterkait erat dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sebagai penghasil CrudePalm Oil;Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan pula bahwa Pemohon Bandingtidak

Banding informasikan sebelumnyabahwa Pemohon Banding memproduksi Crude Palm Oil yang merupakanBarang Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%,dengan demikian maka semua Faktur Pajak Masukan yang Pemohon Bandingperoleh adalah berhubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak yangPemohon Banding hasilkan, hal ini berarti bahwa Faktur Pajak Masukan atasaktivitas kebun Pemohon Banding sebagai contoh, atas pembelian pupuk untukkebun merupakan Pajak Masukan yang terkait dengan industri penghasil

Prima Indo Persada selaku penghasil limbah B3 berupa limbahSludge dari sisa produksi pengolahan dan pemurnian kembali limbah/tailingsedimen limbah hasil penambangan emas wajib melakukan pengelolaanlimbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 PT.

PajakMasukan sebesar Rp46.004.847,00 yang dipertahankan oleh PenelaahKeberatan dengan penjelasan sebagai berikut:bahwa Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalah industripenghasil minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolah TandanBuah Segar (TBS) sebagai bahan baku dari hasil kebun sendiri menjadi CPOsebagai hasil akhir pabrikasi;Bahwa TBS hasil kebun sendiri yang Pemohon Banding hasilkan seluruhnyakemudian diolah lebih lanjut untuk menghasilkan CPO;Bahwa hasil produksi dari industri penghasil

CPO ini merupakan Barang KenaPajak (BKP) yang pada saat penyerahannya kepada pihak pembeli dikenakanPPN;Bahwa semua Faktur Pajak (FP) yang Pemohon Banding kreditkan sangat jelasterkait erat dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sebagai penghasil CPO;Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan pula bahwa Pemohon Bandingtidak menjual TBS kepada pihak manapun, yang berarti tidak ada penyerahanTBS dari perusahaan Pemohon Banding kepada pihak luar;Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Banding informasikan

Hal ini berarti bahwa FakturPajak Masukan atas aktivitas kebun Pemohon Banding sebagai contoh, ataspembelian pupuk untuk kebun merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan objek PPN. Perlu PemohonBanding tegaskan bahwa Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan yangtidak terutang pajak / PPNnya dibebaskan;Bahwa selain itu, perlu dijelaskan pula bahwa Perusahaan Pemohon Bandingadalah perusahaan yang:a.

Pemohon Banding adalah Perusahaan Industri Penghasil Serpih Kayu(Wood Chip);Bahwa Pemohon Banding ingin menjelaskan bahwa perusahaan PemohonBanding merupakan perusahaan industri penghasil serpin kayu (Wood Chip).Seluruh penyerahan Pemohon Banding selama tahun 2010 adalah eksporBarang Kena Pajak (BKP) berupa serpih kayu. Serpih kayu merupakan barangkena pajak yang terkena PPN.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) tidak setuju dengan koreksi atas koreksi PajakMasukan sebesar Rp1.756.319.198,00 dimaksud dengan alasanyang pada intinya sebagai berikut: bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembalimerupakan perusahaan industri penghasil serpih kayu (WoodChip). Seluruh penyerahan Termohon Peninjauan Kembaliselama tahun 2010 adalah ekspor Barang Kena Pajak (BKP)berupa serpih kayu. Serpin kayu merupakan barang kenapajak yang terkena PPN.

Pemohon Banding adalah Perusahaan Industri Penghasil Serpih Kayu(Wood Chip)Bahwa Pemohon Banding ingin menjelaskan bahwa perusahaan PemohonBanding merupakan perusahaan industri penghasil serpin kayu (Wood Chip).Seluruh penyerahan Pemohon Banding selama tahun 2010 adalah eksporBarang Kena Pajak (BKP) berupa serpih kayu. Serpih kayu merupakan barangkena pajak yang terkena PPN.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak setuju dengan koreksi atas koreksi PajakHalaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 2145/B/PK/PJK/201 7Masukan sebesar Rp1.390.265.733,00 dimaksud dengan alasanyang pada intinya sebagai berikut:" bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembalimerupakan perusahaan industri penghasil serpih kayu (WoodChip). Seluruh penyerahan Termohon Peninjauan Kembaliselama tahun 2010 adalah ekspor Barang Kena Pajak (BKP)berupa serpih kayu.

Untuk penggugat atas nama Suryadi Wijaya (Sisa Waktu 2 Tahun) ; 2 (dua) kios Pendapatan Omzet/hari Rpe12.000.000 s/dRp15.000.000, 00; Labayang didapat : Rp2.400.000 s/d Rp3.000.000,00 ; Ratarata Penghasil Perhari Ro2.500.000,00;Halaman 6 dari 33 hal. Put. Nomor 775 K/Pdt/201719. Ratarata Penghasilan Perbulan Rp75.000.000,00 ; Ratarata Penghasil Pertahun Rp900.000.000,00; Nilai Ganti Kerugian Bangunan Kios yang telah dibongkar dengan nilaiPermeternya sebesar Rp10.000.000,00 X 40 M?

Untuk Penggugat II atas nama Yuyun Sugandi (Sisa Waktu 2 Tahun) 1(kios) pendapatan Omzet/hari Rp2.000.000 s/d Rp3.000.000,00Laba yang didapat : Rp650.000 s/d Rp800.000,00Ratarata Penghasil Perhari Ro750.000,00Ratarata Penghasilan Perbulan Rp22.500.000,00Ratarata Penghasil Pertahun Rp250.000.000,00Nilai Ganti Kerugian Bangunan Kios yang telah dibongkar dengan nilaiPermeternya sebesar Rp10.000.000,00 x 9 M?

Bahwa Calon Suami bekerja sebagai Pedagang dan memiliki penghasil setiapbulannya;10. Bahwa Calon suami sanggup untuk membiayai rumah tangganya nanti;11. Bahwa sebagai orang tua siap membimbing Calon Suami dan Anak supaya rumahtangganya rukun dan harmonis;12. Bahwa pernikahan ini sangat mendesak karena masyarakat telah keberatan denganhubungan anak dan Calon Suami yang semakin erat;Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak sebagai berikut:1.

Bahwa Calon Suami bekerja sebagai Pedagang dan memiliki penghasil setiapbulannyaBahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukanbukti tertulis berupa:Bukti Surat1.

Bahwa Calon Suami bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasil bulannya;12. Bahwa Calon suami sanggup untuk membiayai rumah tangganya nanti;13. Bahwa sebagai orang tua siap membimbing Calon Suami dan Anak supayarumah tangganya rukun dan harmonis;Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak sebagai berikut:1. Bahwa Anak telah menjalin hubungan dengan Calon Suami sejak 2 (dua) bulanyang lalu dan hubungan Anak dengan Calon Suami atas dasar suka sama sukaserta sudah tidak dapat dipisahkan lagi;2.

Bahwa Calon Suami bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasil ratarataRp. 2.000.000,/bulan;Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti tertulis berupa:Bukti Surat1.

Unsur berupa ternak:Menimbang, bahwa yang dimaksud Ternak adalah hewan peliharaanyang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri,jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang yang diambil oleh Terdakwa dari kandang milik saksiMinem Binti Wiryo Dikromo (Alm) dan dibawa pulang ke rumah Terdakwaadalah 3 (tiga) ekor kambing;Menimbang, bahwa kambing adalah termasuk hewan peliharaan

yangproduknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, oleh karenanya unsur ke2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;Ad.4.

Pemohon Banding adalah Perusahaan Industri Penghasil Serpih Kayu(Wood Chip)Bahwa Pemohon Banding ingin menjelaskan bahwa perusahaan PemohonBanding merupakan perusahaan industri penghasil serpin kayu (Wood Chip).Seluruh penyerahan Pemohon Banding selama tahun 2010 adalah eksporBarang Kena Pajak (BKP) berupa serpih kayu. Serpih kayu merupakan barangkena pajak yang terkena PPN.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak setuju dengan koreksi atas koreksi PajakHalaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 2146/B/PK/PJK/201 7Masukan sebesar Rp2.841.723.288,00 dimaksud dengan alasanyang pada intinya sebagai berikut:= bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembalimerupakan perusahaan industri penghasil serpih kayu (WoodChip). Seluruh penyerahan Termohon Peninjauan Kembaliselama tahun 2010 adalah ekspor Barang Kena Pajak (BKP)berupa serpih kayu.

.> Bahwa hasil setoran pajak Galian C dari pihak perusahaan Galian Cdimasukan kedalam Kas Daerah Kab.Donggala, dari hasil penerimaan pajakbahan golongan galian C tersebut, Pemerintah Kabupaten Donggalamengalokasikan untuk Desa penghasil Galian C mendapat bagian 10% daritotal penyetoran ke Kas Daerah Kab.Donggala, berdasarkan Pasal 68 Ayat(1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa yangHalaman 6 dari 58 Putusan perkara No 34/Pid.SusTPK/2015/PN Palmenyatakan Bagi hasil pajak daerah

ke Desa harusdisetorkan ke Kas Desa berdasarkan Peraturan Bupati Donggala No. 19Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, BantuanKeuangan dan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Donggalapada Pasal 8 Ayat (5) yang menyatakan Bantuan keuangan disalurkanlangsung ke Kas Daerah/Kas Desa dan penggunaannya dianggarkan,dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaankeuangan daerah.> Bahwa Desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak Galian C sebesar 10%adalah desa penghasil

yang di wilayah desa tersebut terdapat tambangGalian C berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala No. 18845/0413/VIII/2002 tentang Bagi Hasil Untuk Desa yang menyatakan Hasilpungutan pajak Kabupaten Donggala yang diterima dari bahan galiangolongan C 10 % di bagikan kepada DesaDesa Penghasil di Kab.Donggaladan Pendapatan bagi hasil 10% dari bahan galian golongan C akandiserahkan/dimasukan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBD), sebagai sumber pendapatan Desa dalam pelaksanaannyadikordinasikan

Surat Keputusan Bupati Donggala No. 18845/0413/VIII/2002 tentang BagiHasil Untuk Desa yang menyatakan Hasi/ pungutan pajak KabupatenDonggala yang diterima dari bahan galian golongan C 10 % di bagikankepada DesaDesa Penghasil di Kab.Donggala dan Pendapatan bagi hasil10% dari bahan galian golongan C akan diserahkan/dimasukan kedalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), sebagai sumberpendapatan Desa dalam pelaksanaannya dikordinasikan Dengan Camat;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang

LAMGABE MULIA PERKASA telahmenempatkan barangbarang berupa : Kostic Soda kadaluarsa, 1 (satu)drum oli bekas, 2 (dua) buah drum kosong bekas oli, 1 (Satu) buah drumbekas kemasan bahan kimia dari penghasil PT. CEDEFINDO, Antolin kodeBA, 2 (dua) drum menthol kristal, 1 (Satu) drum AC.Cymbozale, 1 (satu)drum Rodol Black 2/OA, 1 (satu) IBC Box kemasan bekas Herbisida merkKixor, 2 (dua) drum botol Kontaminasi (39 kg dan 25 kg), 1 (Satu) karung (+20 kg) botol infus PT.

LAMGABE MULIA PERKASA telahmenyimpan, mengumpul, mengangkut, memanfaatkan, mengolah dan/ataubarangbarang berupa : Kostic Soda kadaluarsa, 1 (Satu) drum oli bekas, 2(dua) buah drum kosong bekas oli, 1 (Satu) buah drum bekas kemasanbahan kimia dari penghasil PT.

Pemohon Banding adalah Perusahaan Industri Penghasil Serpih Kayu(Wood Chip)Bahwa Pemohon Banding ingin menjelaskan bahwa perusahaan PemohonBanding merupakan perusahaan industri penghasil serpin kayu (WoodChip). Seluruh penyerahan Pemohon Banding selama tahun 2010 adalahekspor Barang Kena Pajak (BKP) berupa serpin kayu. Serpih kayumerupakan barang kena pajak yang terkena PPN.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak setuju dengan koreksi atas koreksi PajakMasukan sebesar Rp1.023.424.316,00 dimaksud dengan alasanyang pada intinya sebagai berikut: Bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembalimerupakan perusahaan industri penghasil serpih kayu (WoodChip). Seluruh penyerahan Termohon Peninjauan Kembaliselama Tahun 2010 adalah ekspor Barang Kena Pajak (BKP)berupa serpih kayu. Serpih kayu merupakan barang kenapajak yang terkena PPN.