Ditemukan 609 data
Urut Berdasarkan
Putus : 23-12-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1717 K/Pdt/2014 Tanggal 23 Desember 2014 — ANANG ARIEF SUDIRO,S.E, dk
melawan
PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIâÂÂAH (BPRS) Ben
Salamah Abadi PURWODADI
99 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepada Direksi atauDewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undangundang inidan/atau anggaran dasar;Berdasarkan hal tersebut di atas, meskipun RUPS memegang kekuasaantertinggi dalam PT BPRS Ben Salamah Abadi termasuk untuk memberhentikanDireksi dan Anggaran Dasar PT BPRS BSA tidak mengatur ketentuan yangmewajibkan untuk memberikan kesempatan membela diri dalam RUPS bagiDirektur yang diberhentikan, namun bukan berarti bisa seenaknya danbertentangan dengan peraturan lain yang lebih tinggi tingkatnya
Putus : 17-06-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 287 PK/Pdt/2020 Tanggal 17 Juni 2020 — Prof. Dr. Ir. SUDARYONO, dkk., sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali VS 1. WIDYA MARISKA, selaku Istri, dari Alm. AGUS MULYANTONO, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. Drs. HADI SETIAWAN, dkk., sebagai Para Turut Termohon Peninjauan Kembali; 3. WINA RUSTANDI, dkk., selaku Ahli Waris dari ANIS WIDODO, sebagai Para Turut Termohon Peninjauan Kembali; 4. Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kota Malang, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali; 5. NURASRI SUGIRI, SH., Notaris / PPAT di Malang, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
241 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
241 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
diajukan dalam tenggang waktu;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 12 Juni 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Para Pemohon Peninjauan Kembali Ketiga pada pokoknya mendalilkan: Bahwa dalam putusan peninjauan kembali pertama Nomor 189 PK/Pdt/2006 tanggal 30 Januari 2009 terdapat kekhilafan hakim atau suatukekeliruan yang nyata; Bahwa antara pihakpihak yang sama, mengenai soal yang sama, atasdasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
Register : 29-05-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 114/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
466 — 1153
466 — 1153
termasuksaksi selalu menekankan mengenai bahwa di tingkat 1 (Satu) itu jangan sampaitidak ada yang tidak lulus, karena hal ini tidak akan bisa mengambil mataHalaman 55 dari 80 halaman, Putusan Nomor: 114/G/2019/PTUN.JKT.kuliah ditahun setelahnya atau tingkat 2 (dua);bahwa apa saja yang diterangkan saksi pada semua mahasiswa baru tersebutadalah merupakan gambaran dari suatu buku Kurfak FKUI 2012, termasukmenjelaskan bahwa pendidikan kedokteran itu ada tahapantahapan dansanksisanksi nya pada setiap tingkatnya
2018, saat itu saksi sudah tidak menjabat lagi sebagaiKetua program studi sarjana S1 Fakultas Kedokteran Indonesia;bahwa jika ada mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah, maka metode untukmengambil jumlah SKS tidak semudah seperti mahasiswa lainnya yang lulussemua mata kuliah disetiap semester yang bisa langsung masuk pada sistemSIAK NG melainkan ada peran lainnya yaitu perangkat administrator dimanamembutuhkan proses pengisian IRS secara manual, ditandatangani olehPembimbing Akademik, Pembimbing Tingkatnya
semulamendapat nilai D menjadi nilai B dengan status IRS disetujui (karena untukmata kuliah tersebut hanya ada disetiap semester genap yaitu semester 2, 4, 6dan seterusnya);bahwa metode untuk mengambil jumah SKS tidak semudah seperti mahasiswalainnya yang lulus semua mata kuliah disetiap semester yang bisa langsungmasuk pada sistem SIAK NG, melainkan ada peran lainnya yaitu perangkatadministrasi dimana membutuhkan proses pengisian IRS secara manual,ditandatangani oleh Pembimbing Akademik dan Pembimbing Tingkatnya
Putus : 30-10-2007 — Upload : 02-02-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3P/HUM/2007 Tanggal 30 Oktober 2007 — Prof. Dr. H. AGUS ABADI, dr. Sp. OGK ; Prof. Dr. PAUL TAHALELE, dr. Sp. BTKV, dkk ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
202 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
202 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 03 P/HUM/2007.atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada MahkamahAgung atas berlakunya suatu peraturan perundangundangan tingkatnya lebihrendah dari UndangUndang ;Menimbang, bahwa Para Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil masingmasing adalah :1. Prof. Dr. H. AGUS ABADI, dr. Sp. OGK ;2. Prof. Dr. PAUL TAHALELE, dr. Sp. BTKV ;3. Prof. BENNY HUWAE, dr. Sp. Rad ;4. Prof. Dr. SUNARYO HARDJOWLWOTO, dr. SpB. Sp.U ;5. Prof. Dr. ROCHMAD ROMDONI, dr. Sp.PD., Sp.JP.
Register : 27-03-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 30-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 PK/TUN/2017 Tanggal 31 Mei 2017 — ZAKI M. IRVAN N. MR VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG., II. FANDY HERIANTO;
94 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihakpihnak yang sama, atas dasar yang sama olehPengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikanputusan yang bertentangan satu dengan yang lain;f.
Putus : 12-09-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 PK/Pdt/2012 Tanggal 12 September 2012 — PT. PRADA KARYA PERKASA VS PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Cq. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Distribusi Jawa Timur, Cq. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Mojokerto
61 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 155 PK/Pdt/2012e Apabila antara pihak pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama,atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; danf Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatukekeliruan yang nyata.2 Bahwa dari beberapa alasan pengajuan Peninjauan Kembali perkara perdatatersebut, Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Peninjauan Kembalidengan alasan alasan sebagai berikut:a
Register : 18-09-2014 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 128/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 14 Desember 2015 — Tn. CUCUN MANSYUR, Dkk VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI, 2. Ny. JOLLEEN BARIAH HARSOJO
154 — 85
154 — 85
buktibukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakanapabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu' perkara diperiksa tidak dapatditemukan ;apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari padayangdituntut ;apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya ;apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakanb. apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu' perkara diperiksa tidak dapatditemukan; c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari padayangdituntut;d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya:; e. apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
Putus : 22-05-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 PK/Pdt/2012 Tanggal 22 Mei 2013 — Mansyur Sunding, dkk vs PT. Antam Tbk UBPN
93 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat/Pemohon Kasasi sekarang PemohonPeninjauan Kembali dalam Memori Kasasinya pada halaman 2 "PengadilanTinggi Sultra dalam pertimbangannya hanya mengambil alin pertimbanganhukum dari Pengadilan Negeri Kolaka;Bahwa berdasarkan alasanalasan yang Pemohon uraikan sepertitersebut di atas, telah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruanyang nyata dan atau telah terdapat antara pihakpihak yang sama mengenaisuatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pangadilan yang sama atausama tingkatnya
Putus : 09-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/Ag/2016 Tanggal 9 Agustus 2016 — HARRY PURWANTO bin H. TRI MULYONO VS 1. Ir. MAKSUM T. BASRI bin H. BASRI. DKK
169 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
169 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sesuai UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 67 huruf eyang berbunyi: Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatusoal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain, dimana putusan dimaksud telah memperolehkekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauankembali;5.
Putus : 28-11-2011 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 PK/TUN/2011 Tanggal 28 Nopember 2011 — PT. DUTA SUMBER NABATI vs. BUPATI KETAPANG, DK
126 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yangbersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapatditemukan;c apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yangdituntut;d apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;e. apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
Putus : 21-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 237 B/PK/PJK/2017 Tanggal 21 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. RIO TINTO INDONESIA
40 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anugrah merupakanobjek PPh Pasal 23 sesuai dengan UU Pajak PenghasilanTahun 1983 dan harus memotong dan menyetorkan pajaknyakepada Pemerintah RI dengan tarif 15%.Bahwa Pasal 67 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, menyatakanBahwa alasan diajukan peninjauan kembali salah satunya adalahapabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atausama tingkatnya
Register : 12-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 06-07-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 60-K/PM. I-02/AD/IV/2017 Tanggal 8 Juni 2017 — Tua Hendra Marpaung, Pratu NRP 31090021660189.
42 — 27
42 — 27
.: Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum BNNP Medan Sumut tidaktermasuk dalam daftar Permenkes 194/SK/VI/2012 hal ini Majelisberpendapat sama dengan Oditur bahwa BNNP adalah termasuk UPTdari BNN sebagaimana terdaftar dalam lampiran D Permenkes tersebutdan BNN telah diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UU 35 Tahun 2009tentang narkotika sehingga peraturannya lebih tinggi tingkatnya dariPermenkes.
Putus : 19-03-2012 — Upload : 25-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 509 PK/Pdt/2011 Tanggal 19 Maret 2012 — LO HOK KIONG, Vs.
MUHAMMAD ARIES TJATJONG, DK.
129 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pihakpihak yang sama, mengenai suatu soal yang sama, atas dasaryang sama, namun oleh Pengadilan yang sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain (vide Pasal67 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985).Sebagaimana telah diuraikan pula pada bagian sebelumnya, bahwa perkaraini mempunyal subyek, obyek, dasar dan pokok masalah yang sama denganperkara Reg.No.49/G.TUN/2003/P.TUN.Mks jo.No.31/ BDG.TUN/2004/PT.TUN.MKS ;Adapun dalam putusan atas perkara yang telah berkekuatan
Upload : 08-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/PDT.SUS/2011 ASIKIN, DKK.; PT. SURYA SATRIA TIMUR CORPORATION
28 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihak pihak yang sama mengenai soalyang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilanyang sama atau sama tingkatnya telah diberikanputusan yang bertentangan satu dengan yang lain;e. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatukekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;3.
Putus : 13-07-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318 PK/PDT/2017 Tanggal 13 Juli 2017 — NURSAMSI VS SURYATI, dk.
63 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;f.
Putus : 22-05-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 331 K/Pdt/2012 Tanggal 22 Mei 2013 — Tn. Ir. ISHAK HASAN, vs Tn. KADENI,
31 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat II (diwakili Sdr Akian)mengatakan ia telah memegang surat yang paling tinggi tingkatnya di Indonesia(sertifikat), tidak ada yang bisa membatalkannya. Pada saat tersebut Tergugat II hanyamenunjukkan copy sertifikat tanah tersebut. Hanya dengan dasar tersebut Penggugatmengadakan negosiasi (mediasi) namun Tergugat II tidak bersedia, mulai saat tersebutPenggugat bermaksud akan menggugat pemilik sertifikat No. 15/Labuh Baru Barat 2002ke Pengadilan.
Register : 23-06-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 17-04-2015
Putusan PN BATAM Nomor 121/Pdt.BTH/2014/PN.BTM Tanggal 17 Desember 2014 — 1. FITRIANI BINTI SUMARJONO, DKK; PT. XPRESS 21 PRATAMA
41 — 21
41 — 21
PKdengan berdasarkan alasan ini diajukan dalam tenggangwaktu 180 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukumtetap, serta telah diberitahukan kepada pihak yangberperkara.Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soalyang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yangsama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yangbertentangan satu) dengan yang lain.
Putus : 28-10-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 317 PK/Pdt/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 — M. YUSUF BURO vs Dra. ASNI MANGINA,dkk
87 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan adanya putusan Majelis Hakim dalam perkara a quotelah mengakibatkan terjadinya putusan yang saling bertentangan satusama lain, padahal objeknya sama, subjeknya sama dan atau olehpengadilan yang sama atau sama tingkatnya;9.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 27-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1157 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — PT ITOCHU INDONESIA VS 1. PT KUBOTINDO ENGINEERING, DK
122 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanadiubah terakhir kali oleh UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009(selanjutnya disebut sebagai UU KUP) juncto Pasal 1 ayat 2 UndangUndang Nomor 37/2004, sebagaimana ketentuanketentuan tersebutdijelaskan sebagai berikut:Pasal 1133 KUHPerdata:Hal untuk didahulukan di antara orangorang berpiutang terbit dari hakistimewa;Pasal 1134 KUHPerdata:Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undangundang diberikan kepadaseseorang berpiutang sehingga tingkatnya
Putus : 13-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 626 PK/Pdt/2016 Tanggal 13 Desember 2016 — Dr. L. ALFIES SIHOMBING, S.H., M.H
VS
Tuan ARNO SUWARNO, DKK
70 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Penggugat II/Terbanding Ildalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama. atasdasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya