Berdasarkan ayat (2) ini,maka gugatan terhadap badan atau pejabat TUNyang tidak menjawab suatu permohonan baru dapatHalaman 15 dari 95 halaman Putusan Nomor 184/G/2019/PTUN.JKT.18.19.diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukandi dalam peraturan perundangundangan (yangmengatur kewajiban untuk memberikan jawabanatas suatu permohonan) badan atau pejabat TUNyang bersangkutan.Bahwa Penggugat sejak Surat terakhir Nomor O60/EKPS66/BGR/IX/2019 tertanggal O6 September 2019 perthalPermohonan PENJELASAN

kepegawaian) ;Bahwa oleh karena sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalahSengketa Pegawai ASN (sengketa kepegawaian), maka sebelumdiajukan pada pengadilan a quo, Penggugat juga telah mengajukanupaya administratif berupa Banding Administratif kepada BadanPertimbangan Kepegawaian sebagaimana pengakuan Penggugatpadahalaman 2 gugatannya (poin Il, angka 5), dengan kata lain Penggugattelah maksimal menggunakan haknya menyelesaikan sengketa a quomelalui upaya administratif yang tersedia pada Badan/Pejabat TUNyang

Muara Tabir; Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi mendapatkan dan membawaataupun menjemput semua peralatan tersebut atas suruhan HUSAI danMUI dimana pada saat setelah HUSAI dan MUI tersebut masuk ke dalamkendaraan saksi, pada saat itu HUSAI dan MUI tersebut menyuruh saksiuntuk mampir terlebih dahulu ke rumah DEDI untuk menjemput danmembawa semua peralatan tersebut dan setiba di rumah DEDI pada saatitu DEDI tidak berada di rumahnya dan hanya istrinya yang bernama TUNyang berada di rumah DEDI tersebut

Keputusan yang masih memerlukanpersetujuan atasan atau instansi lain belum bersifat final (lihat penjelasan pasal 1butir 3).Konsekuensinya, Tergugat dalam sengketa TUN hanyalah Badan atau Pejabat TUNyang mengeluarkan keputusan TUN yang sudah bersifat final.Sekalipun hal ini sudah seringkali dikemukakan dalam berbagai pertemuan ilmiah dilingkungan Hakim TUN, namun di dalam praktek masih saja terjadi Tergugatdicantumkan lebih dari satu dalam Gugatan (Tergugat I, Tergugat II, dan seterusnya).Setelah

Dengan demikian, terbitnya suatuKeputusan Direksi PT (Persero) bukan merupakan objek sengketa TUNyang dapat digugat ke PTUNBerdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa pertimbangan MajelisHakim dalam Putusan Banding PTTUN 42/2016 jelas bertentangandengan hukum yang berlaku sehingga patut untuk dibatalkan.

Soegijatno Tjakranegara, S.H., dalambukunya yang berjudul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara DiIndonesia, Cetakan Pertama (Sinar Grafika), Juni 1994, pada halaman 88yang menuliskan sebagai berikut:Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat dipusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutifBerdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah terangbenderang bahwaPemohon Kasasi sama sekali tidak memenuhi unsur sebagai Badan TUNyang melaksanakan kegiatan eksekutif,

Putusan Nomor 127 K/TUN201771.72.73.PT yang menjalankan kegiatan bisnis dan mencari keuntunganberdasarkan Anggaran Dasar JIEP.Kalaupun SK JIEP 020/2015 dianggap sebagai Keputusan TUN QUODNON, maka SK JIEP 020/2015 tersebut merupakan Keputusan TUNyang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU PTUN,karena Pemohon Kasasi menerbitkan SK JIEP 020/2015 dalam kontekskeperdataan sehingga bukan ranah Tata Usaha Negara.Berikut kutipan Pasal 2 UU PTUN tersebut:Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan

Bahwa tindakan Tergugat dalam hal ini membuat Keputusan TUNyang menjadi objek gugatan dalam perkara ini dengan jelas melanggarketentuan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terutamamelanggar Asas, yaltU!Kepastian Hukum, yaitu azas yang mengutamakan landasanperaturan perundangundangan dalam membuat keputusan.

Sehingga Keputusan TUNyang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini haruslah dinyatakan batalatau tidak sah dan sudah sewajamya Memerintahkan Tergugat untukmencabut kedua Obyek Gugatan beserta segala akibat hukumnya;Jawaban Tergugat: Bahwa berkenaan Kedudukan Hukum (legal standing)untuk obyek gugatan I, penggugat berhak menggugat.

Bahwa menurut Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 menentukan bahwa ada dua alasan yang dapat diajukansebagai dasar mengajukan gugatan TUN : satu, Keputusan TUNyang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan; dua, Keputusan TUN yang digugat itu bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik.

Putusan Hakim PT.TUN Jakarta Nomor 284/B/2015/PT.TUNJakarta salah dalam menerapkan hukumnya, oleh karena telah kelirumenyebutkan dasar hukum berupa peraturan perundangundangan yangtidak ada kaitannya dengan objek sengketa TUN yang dinilai dalamPutusannya;1.Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta padabagian tentang pertimbangan hukumnya, telah mendasarkanputusannya pada penyebutan peraturan perundangan (UU) yang kelirudan sama sekali tidak ada hubungannya dengan objek sengketa TUNyang

ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 05Tahun 2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan IndustriSemen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari Klinker di Kampung Kaloy KecamatanTamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT.TRIPA SEMENACEH (Tergugat II Intervensi), yang menjadi objek sengketa dalam perkara initidak dapat diajukan gugatan karena tidak termasuk dalam jenis keputusan TUNyang

Ketentuan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup ini merupakan lex specialis terhadap jenis objekkeputusan TUN yang secara umum dapat menjadi objek gugatan TUNyang diatur dalam UU PTUN;4. Berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 TentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kegiatan pertambanganTergugat II Intervensi merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengandokumen AMDAL;5.

Nomor 93 K/TUN/1996, tanggal 2421998, yang menyatakan, ...TentangSengketa Kepemilikan Tanah, Kaidah hukumnya adalah bahwa Keputusan TUNyang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang PeradilanTata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkansemua pihak yangberkepentingan...; Bahwa dalildali yuridis a quo mengandung pengertian bahwa suatu perkara tatausaha negara dengan obyek sengketa terkait dengan keabsahan bukti kepemilikan/hak atas tanah atau bukti penguasaan

Pasal 1 butir 9 UUPERATUN menegaskan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalahsuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUNyang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, sertamenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasPerkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan JaringanFrekuensi Radio 2,1

Paulus Effendi Lotulung, S.H., yangmerupakan Doktrin ilmu hukum sebagai salah satu sumber hukum yangmenyatakan bahwa Tergugat dalam Sengketa TUN hanyalah badan atauPejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN yang sudah bersifatfinal, dengan demikian keliru jika mendudukkan Badan/Pejabat TUNyang menerbitkan keputusan yang berisi rekomendasi, usulanusulansebagai Tergugat dalam sengketa TUN, meskipun ditempatkan sebagaiTergugat II, Tergugat III dan seterusnya (Prof. Dr.

., dalam Buku Usaha MemahamiUndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara halaman164, menyatakan:..kata Penetapan dalam Penetapan Tertulis tersebut menunjukkepada isi hubungan hukum yang ditetapkan dalam Keputusan TUNyang bersangkutan yang dapat berupa: Kewajibankewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatuatau untuk membiarkan sesuatu; Pemberian suatu subsidi atau bantuan; Pemberian izin; Pemberian suatu status;Dari penjelasan Indroharto

Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihakyang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapatdigolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN;Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yang namanyatersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggang waktu 90(Sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUNyang digugat;Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapimerasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu

Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihakyang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapatdigolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN;Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yang namanyatersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUNyang digugat;Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapimerasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu

bahwaPejabat Struktural pada unit kerja yang menanganiAdministrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota diangkatdan diberhentikan oleh Menteri atas usulan bupati/walikotamelalui Gubernur.Bahwa pada faktanya, sampai dengan saat ditetapkannyaObjek Sengketa, tidak ada surat pemberhentian sebagaiKepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan KabupatenHalaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 75 K/TUN/2016Tana Tidung yang diterbitkan oleh Kementerian DalamNegeri.Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUNyang

atas nama : FRANS BAITANU sebagai keputusan TUNyang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat TUNBahwa ahli waris dari pemegang sertipikat (FRANS BAITANU alm)yaitu RIDWAN YONKISON BAITANU melaporkan para penggugatkepada Lurah Naimata terkait penguasaan tanah yang tersebutmenurut sertipikat objek tersebut oleh para penggugat, maka padatanggal 3 Agustus 2017 yang bertempat di Kantor Lurah Naimataoleh Lurah Naimata memanggil para penggugat dan ahli waris dariFRANS BAITANU alm yaitu RIDWAN

Bahwa Pasal 53 Ayat (1) UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentangperubahan atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa; (1) Seorang ataubadan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan olehsuatu Keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepadapengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUNyang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;2.

Bahwa oleh karena alas hak kepemilikan obyek sengketa oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi telah dibatalkan oleh Pengadilan TUNyang telah berkekuatan hukum tetap, maka secara hukum hakkepemilikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas obyeksengketa dalam perkara ini adalah menjadi batal dan tidak sah dengansegala akibatnya;Hal.19 dari 43 hal. Putusan Nomor 767 K/Pdt/2014207.

Kepentingan proses, artinya apa yanghendak = dicapai dengan melakukansuatu proses gugatan yangbersangkutan;Misalnya : wewenang kejaksaan untuk menuntut agar suatuyayasan dibubarkan karena eksistensinya dinilaimembahayakan keamanan dan atau pemerintah membuangsampah di tempat tempat yang dapat mengganggukepentingan masyarakat (terkait undangundang lingkunganDengan demikian terhadap alasan gugatan atas obyek TUNyang diajukan oleh Para Penggugat tidak nampak adanyakerugian ataupun kepentingan yang langsung

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi / Para Terbanding /Para Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) : Bahwa telah terjadi suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yangnyata dalam halaman 19 Putusan Kasasi No. 552 K/TUN/2009 diMahkamah Agung RI, khususnya mengenai eksepsi dari PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu / Pembanding/Tergugat II Intervensi tentang jangka waktu pengajuan gugatan TUNyang sudah lewat jangka