Pasal 94 ayat (2) UU No. 2 th 2004, telah cukup bagi Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menerima gugatan Para Penggugatdengan putusan tidak hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat kepada Tergugat yang telahmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Para Penggugat merasa berhak ataskompensasi PHK sebesar ( satu ) kali pesangon beserta turunannya sebab hubungan kerjaantara Penggugat dan Tergugat cukup lama;Menimbang, bahwa untuk

169 ayat ( 1 )huruf (c ) dan huruf ( d ) yaitu : Pekerja / Buruh dapat mengajukan PHK kepada LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Perusahaan melakukan Halhalsebagai berikut :C .Tidak membayar upah tepat pada waktu yang ditentukan selama 3 ( tiga ) bulan berturutturut atau lebih;D .Tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja / buruh;Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada petitum point 4 ( empat ) yangmenuntut Kompensasi besaran Pesangon beserta turunannya

pasal156 ayat (3 ) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4 ) ;Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannyamengenai besaran upah / gaji yang diterima di persidangan, maka Majelis berpendapatbesaran upah / gaji yang menjadi dasar perhitungan Kompensasi PHK adalah mengacu padaSK Gubernur Kalbar Nomor 548.KESSOS/2001 tentang Upah Minimum Kabupaten KubuRaya tahun 2012 sebesar Rp.910.000, perbulan;Menimbang ,bahwa oleh karena nya Kompensasi Pesangon serta turunannya

KeuanganNomor: 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 sebagaimana telah digantidengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.03/2010 tanggal 05 April 2010.bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan atas pembelian pupuk a quodengan alasan bahwa penyerahan yang dipergunakan adalah dalam hal apabilaatas produk tersebut dilakukan penyerahan tidak dalam pengertian penyerahansesungguhnya dan oleh karena terdapat dua produk yang dihasilkan yaitu, TandanBuah Segar (TBS) dan CPO (Crude Palm Oil) beserta turunannya

, maka atas biayaterkait produksi TBS yang penyerahannya merupakan produk yang dibebaskan dariPajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, sedangkanbiaya terkait produksi CPO beserta turunannya Pajak Masukannya dapat dikreditkan.bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan definisi penyerahan sebagaimanadidalilkan Terbanding bahwa penyerahan menurut Pemohon Banding merupakanpenyerahan dalam arti sesungguhnya terkait dengan produk akhir yang dihasilkanuntuk keseluruhan lini produksi

Amfetamina dan turunannya termasukMetamfetamina mempunyai efek sebagai berikut Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata ; Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dandiastolik ; Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard = dankeracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dankematian.

samping) yangterbentuk dalam proses pembuatan Metamfetamina (shabu).Ephedrine, Fosfor, JIodium, Natrium Hidroksida (NaOH), Xilen, AsamKlorida (HCL), Asam Sulfat (H,SO,), dan Aseton merupakan bahanbahan yang dapat digunakan dalam proses pembuatan Narkotika jenisMetamfetamina (Shabu).Ephedrine, Asam Klorida (HCL), Asam Sulfat (H,SO,) dan Asetontermasuk dalam Lampiran Il Golongan dan Jenis Prekursorberdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika ;Bahwa Amfetamina dan turunannya

Amfetamina dan turunannya termasukMetamfetamina mempunyai efek sebagai berikut Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata ; Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dandiastolik : Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dankeracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dankematian.

Hidroksida (NaOH), Xilen, AsamKlorida (HCL), Asam Sulfat (H,SO,), dan Aseton merupakan bahanbahan yang dapat digunakan dalam proses pembuatan Narkotika jenisMetamfetamina (Shabu).Ephedrine, Asam Klorida (HCl), Asam Sulfat (H,SO,) dan Asetontermasuk dalam Lampiran Il Golongan dan Jenis Prekursorberdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika ;Padahal Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Amfetaminadan turunannya

Amfetamina dan turunannya termasukMetamfetamina mempunyai efek sebagai berikut Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata ; Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dandiastolik ; Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dankeracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dankematian.

Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepadaPegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepada turunannya resmipenetapan ini maka dapat mendaftarkan kematian ibu pemohon tersebutyang bernama Yumina Getreda Aksamina Affi (Almh), lahir di Nefoneutpada tanggal 22 Juni 1971 dan telah meninggal pada tanggal 14 Juli2002, dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;4.

(Almarhumah), Lahir di Nefoneut pada tanggal 22 Juli 1971 telah meninggaldunia pada tanggal 14 Juli 2001;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim sebelumnya,maka terhadap petitum kedua permohonan ini cukup beralasan dan patut untukdikabulkan dengan perbaikan redaksional;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ketiga memohon untukmemerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepada pegawaiPencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupangagar setelah ditunjukan kepada turunannya

Menghukum Tergugat membayar uang pesangon dan uang penggantianhak beserta turunannya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligussebesar Rp 12.152.550,00 (dua belas juta seratus lima puluh dua ribu limaratus lima puluh rupiah) ;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;5.

Sehingga sangatlah disesalkan atas putusan Pengadilan HubunganIndustrial yang menyatakan Tergugat untuk membayar uang pesangon danuang penggantian hak beserta turunannya kepada Penggugat secara tunaisebesar Rp 12.152.550,00 (dua belas juta seratus lima puluh dua ribu limaratus lima puluh rupiah) ;3.

Pengadilan Negeri Koto Baru dalamperkara ini, temyata bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 kuasaPenggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadapputusan pengadilan tingkat pertama tersebut, dan permohonan bandingtersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Tergugat /Terbanding ;Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat /Pembanding telahmengajukan Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2011 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 26 Oktober 2011dan turunannya

telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada paraTergugat / Terbanding ;Menimbang, bahwa kuasa para Tergugat/Terbanding telahmengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Nopember 2011 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 8Nopember 2011 dan turunannya telah diberitahukan dan diserahkan secarasah kepada kuasa para Penggugat/Pembanding ;Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberitahukansecara sah untuk memeriksa berkas perkara ;TENTANG PERTIMBANGAN

1987 Tanggal 27 Mei 1987 yang telah diterbitkan oleh kantor Dinas Kependuduan dan Catatan Sipil Kota Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

li>

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menyatakan batal perkawinan antara Pemohon (Parjiono binHardiwiyono) dengan Termohon (Sri Hartuti binti Sarmidi) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentaya Hilir utara Kabupaten Kotawaringin Timur

Menyatakan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/Kua.15.4.10/PW.01/03/2020 tertanggal 31 Maret 2020 berikut kutipan atau turunannya

Panitera Pengadilan Negeri Pariaman dibawah Nomor : 3/Akta.Pid/2017/PN Pmn Bahwa Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal19 April 2017 atas putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Pmn, tanggal 19 April 2017 dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei2017;Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah mengajukan MemoriBanding tanggal 03 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pariaman tanggal 3 Mei 2017 dan turunannya

Aequo et bono, Mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra memoriBanding pada tanggal 31 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pariaman pada tanggal 5 Juni 2017 dan turunannya telah diserahkankepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2017 pada pokoknya memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa/mengadiliperkara ini berkenan memutus supaya menolak permohonan banding dariTerdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman

., dan Surat KuasaKhusus tertanggal 20 Agustus 2013 beserta aktaakta turunannya haruslahdibatalkan.Bahwa karena Surat Perjanjian tanggal 29 Mei 2012, Surat Perjanjian tangal30 Agustus 2012 (yang dibuat dibawah tangan), AJB No. 237/2012 tanggal 6Juni 2012 dan AJB No. 240/2012 tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat dihadapanMaya Marlinda Sompie, SH., dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus2013, beserta aktaakta turunannya dibatalkan, maka SHM No. 33/Kairagi IIatas nama Ronald Fransiscus Walewangko (Tergugat

haruslah dikembalikan statusnya menjadi SHM No. 33/Kairagi Il atas namaAbdon Pahimaneng.Bahwa karena Surat Perjanjian tanggal 29 Mei 2012, Surat Perjanjian tangal30 Agustus 2012 (yang dibuat dibawah tangan), AJB No. 237/2012 tanggal 6Juni 2012 dan AJB No. 240/2012 tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat dihadapanMaya Marlinda Sompie, SH., beserta aktaakta turunannya dibatalkan, makaSHGB No. 819/Kairagi II atas nama PT. Roncar Indonesia (Turut Tergugat)dengan luas 12.652m?

;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap ParaPenggugat;Membatalkan Surat Perjanjian tanggal 29 Mei 2012;Membatalkan Surat Perjanjian yang telah dilegalisasi oleh Notaris BennySutanto, SH., tanggal 30 Agustus 2012;Membatalkan Akta Jual Beli No. 237/2012 tanggal 6 Juni 2012 yang dibuatdihadapan Maya Marlinda Sompie, SH, PPAT di Kota Manado, beserta aktaakta turunannya;Membatalkan Akta Jual Beli No. 240/2012 tanggal 8 Juni 2012 yang dibuatdihadapan Maya Marlinda Sompie, SH, PPAT

terdakwa sudahterbukti ;Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui :Bahwa saat saksi Handi Hardiawan Bin A Sudrajat dkk menggeledah rumahterdakwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2006 sekira pukul 09.00 Wib, para saksimengetahui terdakwa memiliki kayu jati di rumahnya tersebut dalam bentuk : baloksebanyak 12 ( dua belas ) batang , kayu bulat sebanyak 3 (tiga ) batang dan dalambentuk perabot;Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 13 hasil hutan adalah bendabenda hayati,nonhayati dan turunannya

karenanya kehilangan wibawa.Bahwa Hakim mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk melakukan penafsiranatas kaidah hukum sehingga sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat sebagaimaandisebutkan dalam ketentuan Pasal 28 UU No 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman.Bahwa menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 50 ayat (3) h UU No. 41 Tahun1999 tentang Kehutanan khususnya phrase hasil hutan setelah dihubungkan denganketentuan Pasal 1 butir 13 tentang definisi hasil hutan adalah bendabenda hayati,nonhayati dan turunannya

, serta jasa yang berasal dari hutan sedangkan penjelasannyamenyebutkan Cukup jelas, ternyata terdapat ketidak jelasan tentang makna turunan hasilhutan ;Bahwa rumusan "turunannya" di atas sangat kabur dan begitu luas lingkupberlakunya, sehingga jika tidak dilakukan pembatasan, akan menimbulkan kerancuan,kebingungan dan ketakutan masyarakat untuk hidup dan memperoleh penghidupan dari12keterampilannya mengolah kayu baik yang nyata nyata berasal dari hutan maupun yangberasal dari dan atau ditanam di

Pasal 94 ayat (2) UU No. 2 th 2004, telah cukup bagi Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menerima gugatan Para Penggugatdengan putusan tidak hadirnya Tergugat (Verstek).Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat kepada Tergugat yang telahmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Para Penggugat merasa berhak ataskompensasi PHK sebesar ( satu) kali pesangon beserta turunannya sebab hubungan kerjaantara para Penggugat dan Tergugat cukup lama;Menimbang, bahwa untuk

169 ayat ( 1 )huruf (c ) dan huruf ( d ) yaitu : Pekerja / Buruh dapat mengajukan PHK kepada LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Perusahaan melakukan Halhalsebagai berikut :C .Tidak membayar upah tepat pada waktu yang ditentukan selama 3 ( tiga ) bulan berturutturut atau lebihD .Tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja / buruh15Menimbang,bahwa gugatan Para Penggugat pada petitum point 4 ( empat ) yangmenuntut Kompensasi besaran Pesangon beserta turunannya

pasal156 ayat (3 ) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4 ) ;Menimbang,bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannyamengenai besaran upah / gaji yang diterima di persidangan, maka Majelis berpendapatbesaran upah / gaji yang menjadi dasar perhitungan Kompensasi PHK adalah mengacu padaSK Gubernur Kalbar Nomor 548.KESSOS/2001 tentang Upah Minimum Kabupaten KubuRaya tahun 2012 sebesar Rp.910.000,0 perbulanMenimbang ,bahwa oleh karena nya Kompensasi Pesangon serta turunannya

Bekasi Timur seluas 6.121 m2 (Enam ribu seratus dua puluh satu meterpersegi) beserta turunannya;4. Membatalkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 367 Tanggal 30 Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat II dihadapan Turut Tergugat II perihal pengikatan jual beli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Manunggal RT 006, RW 09, Kel. Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur seluas 6.121 m2 (Enam ribu seratus dua puluh satu meterpersegi) beserta turunannya;5.

Bekasi Timur seluas 6.121 m2 (Enam ribu seratus duapuluh satu meterpersegi) beserta turunannya;Membatalkan Akta Jual Beli Nomor 47/2013 Tanggal 15 Maret 2013 antaraPenggugat dengan Tergugat II, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III, perihaljual beli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Manunggal RT 006, RW 09, Kel.Aren Jaya, Kec.

Aren Jaya, Kec Bekasi Timurseluas 6.121 m2 (Enam ribu seratus dua puluh satu meter persegi) sesuaiSertifikat Hak Milik No. 5077 dengan Surat Ukur No. 1003/Aren Jaya/2009beserta seluruh turunannya;5 Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor 47/2013 tanggal 15 Maret2013 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II dihadapan Notaris IRMIKS.H./TURUT TERGUGAT ITI perihal pengikatan jual beli 1 (satu) bidang tanahyang terletak di JL. Manunggal RT 006, RW 09, Kel.

Aren Jaya, Kec BekasiTimur seluas 6.121 m2 (Enam ribu seratus dua puluh satu meter persegi) sesuaiSertifikat Hak Milik No. 5077 dengan Surat Ukur No. 1003/Aren Jaya/2009beserta seluruh turunannya;6 Menyatakan bahwa Katharina Tampubolon/TERGUGAT II adalah satusatunyapemilik sah dari (satu) bidang tanah yang terletak di JL. Manunggal RT 006,RW 09, Kel.

Bekasi Timur seluas 6.121 m2 (Enam ribu seratus dua puluh satumeterpersegi) beserta turunannya;5 Membatalkan Akta Jual Beli Nomor 47/2013 Tanggal 15 Maret 2013 antaraPenggugat dengan Tergugat II, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, perihaljual beli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di JI. Manunggal RT 006, RW 09, Kel.Aren Jaya, Kec.

Menyatakan akta Jual beli Nomor 159/PPAT-Pks/X/1987 dan semua produk hukum atau akta-akta turunannya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;4.

Menyatakan Perjanjian Jual beli Nomor 5 Tertanggal 12 Juni 2019 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Perubahan Nomor 14 tertanggal 6 September 2019 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III dihadapan Turut Tergugat III serta semua produk hukum atau akta-akta turunannya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;5.

SKU/10/49/N/SME, tertanggal15 Desember 2010 maupun turunannya, sebagai dasar PenetapanPengadilan dalam hal eksekusi tersebut;Bahwa pihak dalam perjanjian tersebut hanyalah antara Pelawan Il selakudiri pribadi dengan Terlawan saja, sehingga Pelawan yang tidak pernahdiikutsertakan sebagai salah satu pihaknya menyebabkan permasalahan initidak sesuai dengan hukum dan keadilan jika aset Pelawan dijadikansebagai Objek Eksekusi dimana Pelawan tidak pernah menjadi pihak yangterlibat didalamnya.

Eks.HT/2014/PN.YKtertanggal 15 Juni 2016 yakni padaPerjanjian Pemberian FasilitasPerbankan No.17, tertanggal 12 Desember 2010 jo.Perubahan PertamaPerjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No.KK/11/114/AMD/YGY/SME,tertanggal 21 Oktober 2011 jo.Perubahan Kedua Perjanjian PemberianFasilias Perbankan No.KK/22/163/AMD/YGY/SME, tertanggal 16Desember 2011 dan turunannya; sehingga Pelawan berhak mengajukanperlawanan karena obyek yang akan disita berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri / Hubungan Industrial

Bahwa Pihak dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No.17, tertanggal 12 Desember 2010 jo.Perubahan Pertama PerjanjianHalaman 5 dari 33 Putusan Nomor 110/PDT/2017/PT YYKPemberian Fasilitas Perbankan No.KK/11/114/ AMD/YGY/SME,tertanggal 21 Oktober 2011 jo.Perubahan Kedua PerjanjianPemberian Fasilitas Perbankan No.KK/22/ 163/AMD/YGY/SME,tertanggal 16 Desember 2011 dan turunannya adalah Pelawan llsebagai pribadi dan Terlawan, tanpa adanya turut campur Pelawan sebagai Badan Hukum yang wajib memberikan

Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian FasilitasPerbankan No.KK/22/163/AMD/YGY/SME, tertanggal 16 Desember2011 dan turunannya, dan merupakan subjek hukum yang samasekali berbeda;Bahwa eksekusi atas aset ataupun harta kekayaan Pelawan untukpemenuhan liabilitas finansial Terlawan sangat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan selain itujuga menyebabkan ketidakadilan bagi Para Pemegang Sahamlainnya dari Pelawan maupun Pelawan sebagai suatu badan hukumyang mandiri (persona

SKU/10/49/N/SME tertanggal 15 Desember 2010maupun turunannya yang menjadi dasar Penetapan Pengadilan dalam haleksekusi tersebut karena para Pembanding tidak melaksanakan kewajibanberupa pembayaran angsuran tiap bulannya baik berupa pokok pinjamandan/atau bunga serta denda kepada Terbanding/Terlawan, maka parapembanding telah melakukan wanprestasi.Selanjutnya atas permintaan Terbanding/Terlawan Ketua Pengadilan NegeriYogyakarta mengeluarkan Penetapan Aanmaning No.13/Pdt.Eks.Ht/204/PNYyk tertanggal

Dasir lriantoSebelah Selatan : Rencana JalanSebelah Barat : Jalan raya Stagen KM.57/Rt05Dengan ukuran sebagai berikut:Sebelah Utara : 200 MeterSebelah Timur : 40 MeterSebelah Selatan : 200 MeterSebelah Barat : 40 MeterDalam Pokok Perkara:1.Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yangmenguasai, menjual serta membuat Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah berikut turunannya di atastanah milik Penggugat sebagai tindakan Perbuatan MelawanHukum

Dasirlrianto beserta turunannya atas obyek sengketa;5. Memerintahkan Para Tergugat untuk segera mengosongkandan menyerahkan kembali bidang tanah tersebut kepadaPenggugat dengan baik dan tanpa syarat apapun terhitungsemenjak putusan ini dibacakan ;6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untukmemberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesarRp8.100.000.000, (delapan milyar seratus rupiah) terhitungputusan ini dibacakan dengan uraian sebagai berikut:a.

Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang menguasai,menjual serta membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik BidangTanah berikut turunannya di atas tanah milik Penggugat sebagaitindakan Perbuatan Melawan Hukum;4. Menyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikatSurat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuatTergugat dan Tergugat Il atas nama H. Dasir Irianto besertaturunannya atas obyek sengketa;5.

Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yangmenguasai, menjual serta membuat Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah berikut turunannya di atastanah milik Penggugat sebagai tindakan PerbuatanMelawan Hukum ;4. Menyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukummengikat Surat Keterangan Penguasaan Fisik BidangHalaman 23 dari 33 halaman, Putusan Nomor 106/PDT/2018/PT BJMTanah yang dibuat Tergugat dan Tergugat II atas Nama H.Dasir lrianto beserta turunannya atas obyek sengketa ;5.

Pasal 94 ayat (2) UU No. 2 th 2004, telah cukup bagi Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menerima gugatan Penggugat denganputusan tidak hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat kepada Tergugat yang telahmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Para Penggugat merasa berhak ataskompensasi PHK sebesar ( satu ) kali pesangon beserta turunannya sebab hubungan kerjaantara Para Penggugat dan Tergugat cukup lama;Menimbang, bahwa untuk

13 Tahun 2003 pasal 169 ayat ( 1 )huruf (c ) dan huruf ( d ) yaitu : Pekerja / Buruh dapat mengajukan PHK kepada LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Perusahaan melakukan Halhalsebagai berikut :C .Tidak membayar upah tepat pada waktu yang ditentukan selama 3 ( tiga ) bulanberturutturut atau lebihD .Tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja / buruhMenimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada petitum yang menuntutKompensasi besaran Pesangon beserta turunannya

pasal156 ayat (3 ) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat ( 4 ) ;Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannyamengenai besaran upah / gaji yang diterima di persidangan, maka Majelis berpendapatbesaran upah / gaji yang menjadi dasar perhitungan Kompensasi PHK adalah mengacu padaSK Gubernur Kalbar Nomor 548.KESSOS/2001 tentang Upah Minimum Kabupaten KubuRaya tahun 2012 sebesar Rp.910.000,0 perbulan;16Menimbang, bahwa oleh karena nya Kompensasi Pesangon serta turunannya

Menyatakan segala perbuatan hukum dan atau hubungan hukum yangbersumber dan atau berasal Surat Sporadik atas 2 (dua) bidang tanahtertanggal 12 November 2003 atas nama Tergugat II dan atas namaTergugat Ill yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat IV tersebutmaupun segala turutan/turunannya termasuk jual beli atas 2 (dua) bidangtanah berdasarkan Surat Sporadik tertanggal 12 November 2003 atasnama Tergugat II dan atas nama Tergugat III adalah tidak sah dan bataldemi hukum serta tidak mempunyai kekuatan

Nomor 1937 K/Pdt/2019dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat IV tersebut tidak sah dan batal demihukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Menyatakan segala perbuatan hukum dan atau hubungan hukum yangbersumber dan atau berasal Surat Sporadik atas 2 (dua) bidang tanahtertanggal 12 November 2003 atas nama Tergugat II dan atas namaTergugat Ill yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat IV tersebutmaupun segala turutan/turunannya termasuk jual beli atas 2 (dua) bidangtanah berdasarkan Surat

bidang tanah tertanggal 12November 2003 atas nama Tergugat II dan atas nama Tergugat Ill yangdibuat dan diterbitkan oleh Tergugat IV tersebut tidak sah dan batal demihukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Menyatakan segala perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum yangbersumber dan/atau berasal Surat Sporadik atas 2 (dua) bidang tanahtertanggal 12 November 2003 atas nama Tergugat II dan atas namaTergugat Ill yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat IV tersebutmaupun segala turutan/turunannya

Menyatakan, Surat Pernyataan Pengakuan Berhutang yang dibuatAlmarhum Kho Kheng pada tanggal 12 September 1987 cacat hukumdan batal menurut hukum hingga tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat;Menyatakan Akta Surat Jual Beli Nomor 437/AJB/KTT/1987 tanggal 15Oktober 1987 cacat hukum dan batal menurut hukum hingga tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Menyatakan Sertifikat Nomor 20 Tahun 2000 atas nama AlmarhumKho Kheng (suami dari Tergugat ) dan orang tua dari Tergugat Il, IIIdan IV beserta turunannya

, Sertifikat Nomor 275 Tahun 2002 atasnama Lim Khang (Tergugat V) dan Ju Seng (Tergugat VI) besertaturunannya dan Sertfikat Nomor 408 Tahun 2005 atas nama Hendrik(Tergugat VIl) beserta turunannya cacat hukum dan batal menuruthukum hingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Menyatakan, Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan VII secara tanggungrenteng membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat secaraseketika dan sekaligus sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyarrupiah);Menghukum, Tergugat

beserta turunannya, maka atas biayaterkait produksi TBS yang penyerahannya merupakan produk yang dibebaskan dariPajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, sedangkanbiaya terkait produksi CPO beserta turunannya Pajak Masukannya dapat dikreditkan.bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan definisi penyerahan sebagaimanadidalilkan Terbanding bahwa penyerahan menurut Pemohon Banding merupakanpenyerahan dalam arti sesungguhnya terkait dengan produk akhir yang dihasilkanuntuk keseluruhan