keterangan dua saksi yang telah disumpah; ternyata penggugat tidak sabar lagi berumahtangga dengan tergugat,dengan demikian Majelis berpendapat bahwa antara penggugat dantergugat cukup sulit mencapai sebuah rumahtangga yang tentram, karenaitu. bagi penggugat dinilai cukup alasan untuk bercerai dengan tergugatsesuai dengan maksud pasal 19 f PP No.9/1975 jo.Pasal 116 f KompilasiHukum Islam; berdasarkan beberapa pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dapatdikabulkan dengan verstek; sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 jo.No.3/2006, maka biaya perkaraini dibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo.

bercerai dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan upaya damaikepada kedua belah pihak, baik secara langsung pada setiapkali persidangan maupun melalui mediasi, namun upaya tersebuttidak berhasil ;Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidangperkawinan maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a UndangUndangNo. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 4Tahun 2006 serta perubahanterakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009(selanjutnya disebut UUPA

) beserta penjelasannya, perkara inimenjadi kewenangan absolut dari Peradilan Agama ; dan olehkarena pihak Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah KotaJambi sebagaimana surat bukti (P.1), maka sesuai dengan Pasal73 ayat 1 UUPA, Pengadilan Agama Jambi berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2yang secara formal telah memenuhi aturan yang berlaku sebagaialat bukti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat telah

Majelis tentang ketidakharmonisan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkanoleh Penggugat di dalam surat gugatannya ;Menimbang, bahwa meskipun telah jelas bagi Majelistentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat denganTergugat, mamun oleh karena perkara ini adalah perkaraperceraian, apalagi Tergugat masih ingin mempertahankan rumahtangganya, maka Majelis telah mendengar keterangan saksidari pihak keluarga masingmasing sesuai dengan yangdikehendaki oleh Pasal 76 ayat (2) UUPA

terhadapPenggugat ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatanperceraian dan sesuai pula dengan Pasal 84 ayat (1) UUPAserta Surat Edaran Mahkamah Agung No : 28/Tuada AG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggalpenggugat serta tergugat dan di tempat perkawinan dicatat;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, berdasarkanPasal 89 ayat (1) UUPA

dengan batas usia menurut ketentuanKUHPerdata (Burgelijk Wetboek), yang dalam pasal 330 BW menentukan,bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu tahun, dan belum pernah kawin;Menimbang, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan, batas usia dewasayang manakah yang digunakan dalam hal ijin jual tanah atau jual beli tanah;Menimbang, bahwa mengenai jual beli tanah diatur dalam UndangUndang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ataulazim juga disebut UUPA

yo Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah; Dimana sekalipun UUPA berasaskan kepada hukum adat(vide pasal 5 UUPA), tetapi praktek jual beli tanah diliputi oleh aspek hukumperjanjian dengan berpedoman kepada ketentuan BW, dimana dalam menilaisahnya perjanjian berpedoman pada ketentuan pasal 1320 BW, antara lain :kecakapan melakukan membuat suatu perjanjian, dimana kecakapan melakukanperjanjian antara lain haruslah telah berusia dewasa, yaitu telah mencapai umur 21(dua puluh

Tahun 1931; Pasal309 BW, pasal 393 BW serta Staatblaad No. 54 Tahun 1931, menentukan, bahwaorang tua tidak boleh memindah tangankan barangbarang tidak bergerak anakanaknya yang masih dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun; kecualimemperoleh ijin atau kuasa dari pengadilan negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut diatas, ijinmenjual dibolehkan apabila kepentingan anak menghendakinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 9 berupa Sertifikat Hak Milik,yang menurut perspektif UUPA

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,Majelis perlu mempertimbangkan terlebin dahulu mengenai kewenanganPengadilan Agama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a)Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnyadisebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu,menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehatiPenggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganyatetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat

No. 0067/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkaraini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepadaPenggugat tetap dibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut Majelistelah memenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapatdipertimbangkan sebagaimana di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA Jo.Pasal 22 ayat

Pemerintah No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinyamemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediamanPenggugat dan Tergugat atau tempat di mana pernikahan Penggugat danTergugat dilangsungkan sebagaimana maksud Pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA

Bahwa tanah tersebut saat ini masih terdapat bangunandan dikuasai serta dipergunakan oleh Kedutaan BesarInggris, sehingga Hak Pakai untuk jangka waktu selamadipergunakan tersebut tidak dapat dicabut/dibatalkankarena bertentangan dengan kaidah hukum ha katas tanahdalam UUPA dan Konvensi Wina Tahun 1961.b.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (2) Huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (selanjutnya disebut UUPA) dijelaskan sebagai berikut :Hak Pakai dapat diberikan : a. selama jangka waktu tertentu atauselama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu.b.

Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 42 UUPA pada pokoknyadijelaskan sebagai berikut :Untuk gedunggedung kedutaan Negaranegara Asing dapatdiberikan pula hak pakai, oleh karena hak ini dapat berlaku selamatanahnya dipergunakan untuk itu. Orangorang dan badan badanhukum asing dapat diberi hakpakai, karena hak ini hanyamemberi wewenang yang terbatas.c.

Bahwa dalam menerbitkan surat keputusan a quo maka Tergugat tidakmendasarinya dengan itikad baik karena tidak memperhatikan kaidahkaidah dan ketentuanketentuan hukum yang mengatur tentang hakpakai sebagaimana yang diatur dalam UUPA dan PP Nomor 40 Tahun1996;b.

Bahwa walaupun ada pertentangan dan ketidaksesuaian dengan kaidahkaidah dan ketentuan perundangundangan' bidang pertanahansebagaimana diatur dalam UUPA dan PP Nomor 40 Tahun 1996, namunTergugat, dengan itikad buruk, masih tetap menerbitkan surat keputusana quo;c.

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat

adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomisyari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat danTergugat berkualitas legitima persona standi in judicio dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokok Penggugat mendalilkan bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat awalnya rukunrukun saja selama 3 tahun namun setelah

Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkansebagaimana di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Hal ini Sesuai dengan Pasal 5 Undangundang No: 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) yangmenyebutkan bahwa hukum Agraria yang berlaku adalah hukum adat;Bahwa Jualbeli tanah menurut hukum adat harus memenuhi syaratterang, tunai dan riil. Syarat terang, artinya Jualbeli tanah dilakukandihadapan Kepala Desa, Jualbeli tersebut tidak melanggar hukum yangberlaku. Dengan dilakukanya dimuka Kepala Desa, Jualbeli itu menjaditerang bukan perbuatan hukum yang gelap.

Menurut UUPA, yang dapat mempunyai hak milik atas tanahhanya warganegara Indonesia tunggal dan badanbadan hukumyang ditetapkan oleh pemerintah ( Pasal 21 UUPA). Jika pembellimempunyai kewarganegaraan asing disamping kewarganegaraanIndonesianya atau kepada suatu badan hukum yang tidakdikecualikan oleh pemerintah, maka Jualbeli tersebut batal karenahukum dan tanah jatuh pada Negara (Pasal 26 Ayat (2) UUPA).b.

Menurut UUPA, yang dapat mempunyai hak milik atas tanahhanya warganegara Indonesia tunggal dan badanbadan hukumyang ditetapkan oleh pemerintah (Pasal 21 UUPA). Jika pembelimempunyai kewarganegaraan asing disamping kewarganegaraanIndonesianya atau kepada suatu badan hukum yang tidakdikecualikan oleh pemerintah, maka Jualbeli tersebut batal karenahukum dan tanah jatuh pada Negara (Pasal 26 Ayat (2) UUPA).b.

Kendatipundemikian, untuk mewujudkan adanya suatu kepastian hukum dalamsetiap peralihan hak atas tanah, PP No: 24 Tahun 1997 sebagaiPeraturan Pelaksana dari UUPA telah menentukan bahwa setiapperjanjian yang bermaksut memindahkan hak atas tanah harusdibuktikan dengan suatu Akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT.Sebelum Akta Jualbeli dibuat PPAT, maka di syaratkan bagi para pihakuntuk menyerahkan suratSurat yang diperlukan kepada PPAT, yaitu:1.

Disamping itu, pendaftaran tanah yangditentukan dalam Pasal 19 UUPA (Undangundang No: 5 Tahun 1960)merupakan sasaran untuk mengadakan kesederhanaan hukum, hal inikemudian ditindaklanjuti dlaam Peraturan Pelaksanaan yaitu PeraturanPemerintah Republik Indonesia PP No: 10 Tahun 1961 dan kemudiandiganti PP No: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Hak Milik, hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (pasal21 UUPA).2. Hak Guna Usaha, hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesiadan Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia (pasal30 UUPA).3. Hak Guna Bangunan, hanya dapat dimiliki oleh Warga NegaraIndonesia dan Badanbadan Hukum yang didirikan menurut HukumIndonesia (pasal 36 UUPA).4.

Hak Pakai, dapat dipunyai oleh orang asing penduduk Indonesiamaupun Warga Negara Indonesia, demikian pula Badan Hukum yangdidirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan diIndonesia serta Badan Hukum Asing yang mempunyai Perwakilan diIndonesia (Pasal 24 UUPA), juga perwakilan Negaranegara asing,Badan Sosial dan Keagamaan.

Sedangkan menurut komentar UUPA No. 5 Tahun 1960, bahwa hak atastanah terdiri dari:Hak Milik (pasal 21 UUPA)Hak Guna Usaha (pasal 30 UUPA)Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Padt.G/2017/PN LboHak Guna Bangunan (pasal 36 UUPA) Hak Pakai (pasal 24 UUPA) ;b. Mengenai Subjek Hukumnya, yaitu1. Namanama ahli waris maupun para pihak terdapat kekeliruan antaralain : Pada Poin 2 posita gugatan anak dari Alm.

Jadi dua subjek hukum yang berbeda;Ketentuan Diktum Keempat UUPA, berbunyi:Hakhak dan kewenangankewenangan atas bumi dan air dariSwapraja atau bekas Swapraja yang masih ada, pada waktu mulaiberlakunya undangundang ini hapus dan beralih kepada NegaraNovum ini Membuktikan tanahtanah milik Swapraja demi hukum telahhapus dan jatuh menjadi tanah Negara sejak berlakunya UUPA NomorTahun 1960 berdasarkan ketentuan Diktum Ke Empat UUPA tersebut;PP 224 Tahun 1961 : Tanah Swapraja hapus:Novum ini lebih mempertegas

lagi bahwa sejak UUPA berlaku, makatanahtanah Swapraja sudah hapus dan menjadi tanah Negara;Bukti PK07 :Surat BPN kepada Sultan Kasepuhan Cirebon Nomor 4001581tanggal 24 Juni 2003,Novum ini membuktikan bahwa tanah Swapraja dan bekasSwapraja sudah hapus.

Bahwa dari Novum Kelompok B (Bukti PK04, 05, 06 dan 07), ditemukan faktahukum : Bahwa hak dan wewenang Kesultanan Deli atas tanah sudah hapussejak berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960, dengan alasan sbb:2.1.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Diktum Keempat dari UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 (vide : Bukti PK 05) ,tanahtanah Swapraja dan bekas Swapraja telah hapus dan beralih menjadiTanah Negara sejak berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960.Selengkapnya Diktum Keempat UUPA itu berbunyi sebagai berikut:Hakhak dan wenanganwenangan atas bumi dan air dari Swapraja ataubekas Swapraja yang masih ada, pada waktu mulai berlakunya undangundang ini hapus dan beralin kepada Negara(vide :

Putusan Nomor 341 PK/Pdt/2017sejak berlakunya Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun1960 pada tanggal 24 September 1960:2.9.

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda I'tkad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah No.53/2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajakyang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biayaperkara ini dibebankan kepada penggugat:Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat

Oleh karena tanah bekas Erpachttersebut tidak dikonvesi setelah berlakunya UUPA No.5 tahun 1960,maka tanah bekas Erpacht No. 38 jatuh dan menjadi tanah negaraatau tanah yang dikuasai oleh negara.

Apalagi ke3 (tiga) seripikat Hak Miliktersebut berasal dari tanah bekas Erpacht No. 38 Desa Soakonora,yang karena tidak dikonversikan dengan hak lain sebagaimana diaturdalam UUPA No. 5 tahun 1960, maka sejak tanggal 24 September1980 telah berahkir haknya, dan menjadi tanah yang lansung dikuasaiNegara.

Dengandemikian setelah berlakunya UUPA No.5 tahun 1960, terhadap tanahbekas Erpacht No. 38 tersebut karena tidak dikonversikan ke hakhaklain sebagaimana diatur dalam UUPA No.5 tahun 1960, maka terhitungsejak tanggal 24 September 1980, tanah bekas Erpacht tersebutmenjadi tanah negara atau tanah yang langsung dikuasai negara.Selanjutnya dibagikan kepada petani pengarap sebagaimana suratKeputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan NosionalNo.6VI1997, tertanggal 13 Januari 1997, tentang Penegasan

Bahwasetelah berlakunya UUPA No.5 tahun 1960, terhadap tanah bekasErpacht No. 38 tersebut ataupun tanah erpachtno.37 sebagaimana yangdidalilkan oleh Tergugat Rekonvensi, karena tidak dikonversikan ke hakhak lain sebagaimana diatur dalam UUPA No.5 tahun 1960, makaterhitung sejak tanggal 24 September 1980, tanah bekas Erpachttersebut menjadi tanah negara atau tanah yang langsung dikuasaiNegara, yang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3), Peraturan PemerintahRepublik Indonesia, Nomor 24 tahun 1997, Tentang

Bahwa Arnold Gustan adalah ahli waris dari Tan Teck Tiong yangmerupakan seorang warga Negara Tiong Hoa, bertentangan denganketentuan pasal 21 UUPA Nomor 5 tahun 1960.5. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat menerbitkanSertipikat Hak Milik No. 531/Soakonora, No. 438/Soakonora,445/Soakonora telah sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah.Ill. PETITUM1.

Mut'ah sebanyak Rp.400.000,berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon dapat dikabulkandengan keharusan memenuhi kewajiban tersebut diatas ;sesuai pasal 89 (1) UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 dan Peraturan Pemerintah No.53/2008tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang beraku padaMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, biaya perkara ini dibebankanpada pemohon;Mengingatpasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 & ketentuan hukum lain

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (egal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h.shadagah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Dansesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

pertengkaran yangterus menerus tetapi menolak mengenai alasan perceraian sebagaimana dalam positapoin 4, maka sesuai ketentuan Pasal 311 Rbg dalildalil yang telah diakui tersebutdinyatakan telah terbukti;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P1, dan P2 yang menurut majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

Oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul (telah berhubungan layaknya suami istri),maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, MajelisHakim menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

menurut tata cara serta memenuhipersyaratan yang ditentukan oleh undangundang, oleh karenapermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan TurutTergugat II / Pembanding mengajukan memori banding, dengandasardasar ataupun alasanalasan sebagai berikut 1.Subyek hukum dalam hal ini termohon banding dalamnomor perkara tersebut diatas bukan sebagai warga Negaraf Indonesia,sehingga kedudukan tidak mendapat kepastianhokum UUD Nomor 5 tahun 1960 (UUPA

Sehingga perbuatantermohon banding melanggar UUPA Pasal 9 yang manadisebutkan dalam UUPA tersebut bahwa tanah berfungsi socialsedangkan padakenyataan ...kenyataannya tidak pernah menempati tanah tersebut (ada unsure menelantarkan tanah) sebagaimanadalam pasal No 9 dalamUUPA.Terbukti dari keterangan warga yang ditanda tangani bersama. 3. Bahwa pemeriksaan saksisaksi tidak sesuai dengan kitab hokum acara perdata.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagaiDerikUt : nnn nnn nnn nnn nn nnn nn ne nnn ne nnn nnn nnn nena nnn a nena nase cansBahwa berawal dari adanya desas desus sekelompok orang (wargaAceh) yang akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (Mk)terhadap UUPA (Undangundang Pemerintah Aceh), saat itu saksiFIKRAM Bin HASBI alias AYAH BANTA menjadi gusar dan tidak bisamenerimanya, karena sebagai seorang mantan GAM, saksi FIKRAMBin HASBI alias AYAH BANTA merasa UU itu adalah harta warga Acehyang

merupakan hasil perjuangan GAM melalui MoU denganpemerintah Indonesiannnnn nn nnn nner nennn nn nnnneBahwa masih dalam desus desus itu, saksi FIKRAM Bin HASBI aliasAYAH BANTA kemudian memutuskan untuk membeli senjata api danakan membuat kekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadapUUPA tersebut adalah benar, dengan harapan untuk menimbulkankekacauan di tengahtengah masyarakat di Aceh dengan harapan agaruji materi UUPA tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.Karena ternyata benar

ada gugatan UUPA ke Mahkamah Konstitusi(MK) dan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus Pasal 256UUPA (Undangundang Pemerintah Aceh) yang dengan pencabutantersebut berarti calon independen diperbolehkan mencalonkan dirimenjadi Gubernur.

melalui MoU denganpemerintah Indonesia;"Bahwa masih dalam desus desus itu, saksi FIKRAM Bin HASBI aliasAYAH BANTA kemudian memutuskan untuk membeli senjata api danakan membuat kekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadapUUPA tersebut adalah benar, dengan harapan untuk menimbulkankekacauan di tengahtengah masyarakat di Aceh dengan harapan agaruji materi UUPA tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.Karena ternyata benar ada gugatan UUPA ke Mahkamah Konstitusi(MK) dan Keputusan Mahkamah

masih dalam desus desus itu, saksi FIKRAM Bin HASBI aliasAYAH BANTA kemudian memutuskan untuk membeli senjata api danakan membuat kekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadapUUPA tersebut adalah benar, dengan harapan untuk menimbulkankekacauan di tengahtengah masyarakat di Aceh dengan harapan agaruji materi UUPA tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.Karena ternyata benar ada gugatan UUPA ke Mahkamah Konstitusi(MK) dan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus Pasal 256UUPA

KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, olehkarena itu, menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi injudicio (pihak yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA Jo. Pasal154 R.Bg Jo.

oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohonmengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Akta Nikah mengenai kedudukanhukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon telahdewasa, sudah disumpah dan merupakan unsur keluarga atau orang dekat, sehinggamemenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat angka 4 R.Bg Jo.Pasal 76 ayat (1) UUPA

sedapatmungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT,namum apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankanperkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas dikhawatirkan justru akanmenimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA

No. 0241/Pdt.G/2014/PA.Ktbmmenentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo. Pasal 35 PP.

yangtelah dibeli dari Jufri pada tahun 2001 sedangkan Pembanding semulaTergugat Il tidak dapat membuktikan bantahannya bahwa tanahsengketa adalah miliknya;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum majelishakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas, Majelis HakimTingkat Banding tidak sependapat karena Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang status tanah objeksengketa, apakah tanah objek sengketa berstatus tanah haksebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) UUPA

No.5 tahunHalaman 7 Dari 12 Put.No.07/Pdt/2015/PT.KDI1960 atau tanah bebas milik negara yang dikerjakan oleh masyarakatyang dikenal dengan tanah garapan;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan danbantahan kedua belah pihak yang berperkara serta buktibukti suratmaupun saksi yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim Bandingmenyimpulkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanahyang tidak melekat sesuatu hak sebagaimana yang diatur dalam pasal16 ayat (1) UUPA No.5 tahun 1960

dan tanah tersebut statusnya adalahtanah garapan;Menimbang, bahwa sebagaimana yang diketahui Sampai saatini, oleh undangundang belum ada diatur tentang status hukum tanahgarapan dan oleh karenanya tanah garapan dapat diartikan sebagaitanah yang belum dilekati sesuatu hak, yang dikerjakan oleh seseorangsecara teruS menerus tanpa pernah meninggalkannya;Menimbang, bahwa walaupun UUPA No.5 tahun 1960 tidakmengatur tentang tanah garapan, bukan berarti tidak ada alas hakseseorang untuk menunjukkan bahwa

untuk selanjutnya Sampai dengan saat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tersebut diatas,benar Terbanding semula Penggugat telah membeli tanah objeksengketa dari Jufri pada tahun 2001 tetapi tidak mengerjakannyasecara teruS menerus, hanya dikerjakan sampai tahun 2003 saja danselanjutnya menelantarkan tanah objek sengketa;Menimbang, bahwa sesuai dengan status tanah objek sengketaberupa tanah garapan yang belum melekat sesuatu hak apapunpadanya sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) UUPA

Milik Nomor 2347 tercatatatas nama RAHMADI TANJUNG (Tergugat), tanah tersebut terletak KomplekPondok BumiLestari Permai Jalan MarkisaBlokJ No.6 Kota Banjarbaru.Bahwa dalam hal ini Penggugat telah membayar harga tanah dan bangunanmelalui over kredit dan Pelunasan pada Bank Mandiri Rp.85.000.000, dandiserahkan tunai kepada Tergugat sebesar Rp.42.5000.000, tersebut;Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkanUndangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA

) harus dilakukan secara terang dan tunai;Halaman7dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2016/PN BjbMenimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbeli tanahmenurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 Undangundang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA)yangberbunyi, Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialahhukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional danNegara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa

Menurut UUPA yang dapat mempunyai hak milik atastanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal dan Badan Hukum yangditetapkan oleh pemerintah (pasal 21 UUPA). Jika pembeli mempunyaikewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesianya atausuatu badan hukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, maka jualbeli tersebut batal karena hukum dan tanah jatuh pada Negara (pasal 26ayat (2) UUPA);2.

Pembanding dengan ini menyatakan tidaksependapat dan menyatakan keberatan dengan alasan putusan tingkatpertama tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvaldoende gemotiveerd)sebagai berikut :Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT.BJM1).2).3).Majelis hakim tingkat pertama yang memeriksa dan memutusperkara a quo keliru menafsirkan secara sempit penerapan Pasal 37ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, yang merupakan implikasi dari ketentuan Pasal5 UUPA

Menurut UUPA yangdapat mempunyai hak milik atas tanah hanya Warga NegaraIndonesia Tunggal dan Badan Hukum yang ditetapkan olehpemerintah (Pasal 21 UUPA).b. Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan, artinya yangberhak menjual suatu bidang tanah tentu saja pemegang yangsah dari hak atas tanah tersebut yang disebut pemilik.c.

Pada saat Pembanding membeli obyek sengketa dari saksi RanniIriani pada 26 April 2000, kondisi obyek sengketa dalam keadaankosong yang diatasnya ditumbuhi semak belukar, terdapat patokbatasbatas tanah yang terbuat dari kayu ulin dan tidak ada papannama kepemilikan ataupun pemberitahuan tentang sengketa.Dengan demikian, syarat ketiga terkait kondisi obyek sengketajuga telah terpenuhi.Dengan terpenuhinya seluruh syaratsyarat tersebut di atasberdasarkan Pasal 5 UUPA, maka obyek sengketa yang diperolehPembanding

(vide Pasal 15 UUPA) Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu dengan upaya lewatwaktu, seseorang yang bertindak sebagai pemilik sesuai itudengan menguasainya secara teruS menerus dan tidak terputusputus, secara terbuka dihadapan umum dan secara tegas.(videPasal 1955 KUHPerdata) Seseorang yang sekarang menguasai suatu barang, yangmembuktikan bahwa ia menguasai sejak dulu, dianggap juga telahmenguasainya selama selang waktu antara dulu dan sekarang,tanpa mengurangi pembuktian sebaliknya.

meter persegi) terletak di Jalan AntasifitKampung Guntung Paikat RT.35 RW.VI Desa/Kelurahan BanjarbaruKota Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, sekarang di JalanTrikora Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru SelatanKota Banjarbaru.Bahwa, mengenai jual beli tanah obyek sengketa oleh Pembanding(semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sesuai buktisurat bertanda P2, P3 dan P6 merupakan transaksi yang sahmenurut undangundang sebagaimana diatur dan diterangkan dalamPasal 5 dan Pasal 15 UUPA