Ditemukan 3977 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-05-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 23-06-2020
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Sdw Tanggal 4 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
NOVI ALESYA Anak dari HASAN alm
59 — 26
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
NOVI ALESYA Anak dari HASAN alm
59 — 26
POMSamarinda dapat diketahui bahwa sample yang di kirim oleh Polres KutaiBarat berupa sample serbuk kristal berwarna bening termasuk dalamGolongan Narkotika bukan tanaman jenis Shabushabu karenamengandung ZAT METHAMPHETAMINE. bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, danobat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas , dan apa bilaada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau Hak,resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orangtersebut telah melangar
Register : 26-11-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 25/G/2018/PTUN.BL Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
Drs. Gatot Suparno, S.H.,M.H.
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
139 — 5
Drs. Gatot Suparno, S.H.,M.H.
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
139 — 5
melanggar Asas BertindakCermat dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan poko perkara namunpenjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding denganHalaman 16 Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.BL2H28.29.perbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga olehkarenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan DirektoriPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melangar
Register : 19-01-2016 — Putus : 25-07-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST.SELA Tanggal 25 Juli 2016 — PT. SEROJA SAMUDERA >< PT. ASURANSI QBE POOL INDONESIA
245 — 116
245 — 116
+Total KErugian haeeececseeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeaeeeeeeneeaes IDR. 1,625.377.080.00.Atas Penilai Kerugian Asuransi tersebut diatas jelas dan nyata bahwa kalaupun adakerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.625.377.080.00. bukanseperti apa yang didalilkan oleh Penggugat (Rp. 2.400.000,000,00), terlebihPenggugat telah melangar Warranty Vessel Class and Class Maintenance yangdiatur didalam polis sehingga Laporan Akhir dari Adjuster (Penilai KerugianAsuransi) PT.
Register : 22-12-2015 — Putus : 18-05-2016 — Upload : 25-05-2016
Putusan PN KENDAL Nomor 195/Pid.B/2015/PN Kdl Tanggal 18 Mei 2016 — 1.SUROSO Bin SUDIONO
2.MUJIONO Bin SAHLI
3.ACHMAT SAICHU Bin MUJIONO
4.SUMEJO Alias PARJO Bin NARSIN
168 — 43
168 — 43
Selain itu Moh Suyatin dan para terdakwamelakukan perbuatan yang berupa gangguan ataskenikmatan hak milik seseorang berupa mengeluarkanbarangbarang milik Murtadho/Sumiyati dan menggantikunci rumah merupakan perbuatan melangar hukum yangbertentangan dengan melenggar hak subyektif oranglain dan melanggar norma kepatutan meskipun secaraformil telah terjadi jual beli antara Murtadho/Sumiyati dengan Moh Suyatin;Bahwa, hak subyekif adalah menunjuk suatu hak yangdiberikan oleh hukum kepada seseorang secara
Register : 03-07-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN MALANG Nomor 341/Pid.B/2020/PN Mlg Tanggal 14 September 2020 — Penuntut Umum:
SIANE F MATULESSY, SH
Terdakwa:
CARP YVONNE BEATRICE
182 — 76
SIANE F MATULESSY, SH
Terdakwa:
CARP YVONNE BEATRICE
182 — 76
didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnyaakan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaanalternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitudakwaan alternatif Pertama yaitu pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan PerbuatanTerdakwa telah melangar
Putus : 03-09-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1137 K/Pdt/2015 Tanggal 3 September 2015 — LIE MARTHA YUANITA
melawan
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Pesero Terbuka) Tbk, dk
dan
PT. CENTRAL ASIA BALAI LELANG
107 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selain itu dalam petitum dalampokok perkara Point 3 Pelawan juga menuntut Pengadilan agarmenyatakan bahwa Terlawan telah melakukan perbuatan ingkarjanji (wanprestasi);Bahwa selanjutnya dalam posita Pelawan point 12 halaman 4,Pelawan mendalilkan bahwa perbuatan Para Terlawan , II dan Illtelah melangar hukum (onrechmatigedaaa), yang jika diteliti lebihjauh ternyata tidak ada satupun fundamentum petendi yangmeneranqkan sebab/dasar hukum yang mendukuna daill tersebut;Bahwa sehingga dalildalil gugatan
Putus : 05-09-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN KALABAHI Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb Tanggal 5 September 2016 — - BASTIAN MAIKO
329 — 43
329 — 43
awalnya harus membuat permohonan ijinpada Pihak Kepala Balai Besar KSDA NTT yang selanjutnya jika daripihak Kepala Balai Besar KSDA NTT telah mengeluarkan ijinnya barulahkegiatan dapat dilakukan sesuai dengan permintaan / permohonan jijinkegiatannya masingmasing ;Bahwa jika ada kegiatan lain yang tidak termasuk dalam kegiatan yangdisebutkan di atas seperti menebang pohon di dalam kawasan tersebuttanpa ada ijin dari pihak Kepala Balai Besar KSDA NTT adalah tindakanyang tidak benar karena hal itu melangar
Register : 07-11-2014 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 225/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 8 Juni 2015 — FIRLI IRNANDA;KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN
75 — 69
75 — 69
pelanggaranberat, sekolah harus memberikan alternatif pilinan sekolah lain yangsetara atau sejenis, jangan sampai anak dipecat tanpa adapendidikan lebih lanjut ;e Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran berat adalah siswa didikmelakukan penyalah gunaan narkoba, melakukan pembunuhan dantindakan yang menimbulkan cacat permanen/ tetap ;e Bahwa bimbingan untuk anak yang melanggar tata tertib adalahbimbingan konseling, dilakukan oleh guru BK yang memberikanpenyadaran dan pemahaman bahwa pelanggaran itu melangar
Register : 11-12-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 27/G/2018/PTUN.BL Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
TAUHIDI
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
79 — 6
TAUHIDI
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
79 — 6
denganAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar AsasBertindak Cermat dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan poko perkara namunpenjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding denganperbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehinggaoleh karenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan denganDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melangar
Putus : 15-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Gto Tanggal 15 Oktober 2018 — - RAHMAT HIDAYAT PULUHULAWA alias YAYAT
229 — 51
229 — 51
AmanahFinance;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melangar pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusiaatau Kedua terdakwa didakwa melanggar pasal 372 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan
Register : 24-06-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 197/PID.SUS/2019/PT SMG Tanggal 27 Juni 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : GHOFURUROCHIM, SH. Alias Pak. AWI Bin H. SAMSUDIN Diwakili Oleh : Dr.H.TEGUH PURNOMO,SH. M.Hum.M.Kn
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MASRURI ABDUL AZIZ SH
131 — 72
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MASRURI ABDUL AZIZ SH
131 — 72
Pembentukan timtimtersebut bukanlah sebuah tindakan yang melangar aturan karena tidakdiatur secara tegas mengenai larangan pembentukan tim sukses didalam UU Nomor 7 tahu 2017 tentang Pemilu maupun peraturan KPUtentang Kampanye. Dalam konsepsi hukum pidana terdapat adagiumjika tidak diatur berarti boleh dilakukan. Bahwa terkait pemberian danpenuisan nama dalam buku dukungan juga direncanakan dengan baik,tetapi maksud dan tujuannya, untuk memonitoring perkembangan Calegdalam memperoleh dukungan.
Putus : 11-07-2013 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 13/G/2013/PTUN.Mdo Tanggal 11 Juli 2013 — Penggugat: MUHYIN IYABU, SE
Tergugat: BUPATI BOALEMO
137 — 68
137 — 68
Pengawasan dan pengendalian represif merupakan tindakan administratifyang dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara terhadap :a) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selakuwakil pemerintah tentang pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian pegawai negeri sipil yang melangar peraturanperundangundangan dibidang kepegawaian.b) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawain atau Gubernur selakuwakil pemerintah selain pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian pegawai negeri sipil yang melanggar
Putus : 18-08-2016 — Upload : 30-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 18 Agustus 2016 — SYAMSUL ZAINUDDIN VS PT PANGANSARI UTAMA
63 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
dibagikan kepada karyawan dan Surat Pernyataan padahalaman pertama wajib disimpan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai buktisurat bahwa Penggugat Rekonvensi telah menerima buku Perjanjian KerjaBersama (PKB);Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam menyusun Perjanjian Kerja Bersama(PKB) periode 20142015 telah mengabaikan adanya putusan MahkamahKonstitusi dalam perkara nomor 012/PUU1I/2003 tanggal 28 Oktober 2004;Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 20142015 melanggaraturan hukum yang lebih tinggi yaitu telah melangar
Register : 18-03-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg Tanggal 3 Juli 2019 — Penggugat:
PT. INDOMARCO PRISMATAMA
Tergugat:
SURFIFAL YADI
54 — 324
PT. INDOMARCO PRISMATAMA
Tergugat:
SURFIFAL YADI
54 — 324
Memberikan keterangan palsu atas ketidakhadiran yang bersangkutan(melangar Pasal 10 ayat 2 jo Pasal 16 ayat 18b Peraturan PerusahaanPT Indomarco Prismatama).d. Kembali mengulangi kesalahan yang sama walaupun sudah berlulangkali diperingatkan bahkan membuat kesalahan setelah mendapatkanSurat Peringatan ke Ill (melanggar Pasal 16 ayat 2 Jo. Pasal 9 ayat 4Peraturan Perusahaan PT. Indomarco Prismatama) ;4.
Register : 11-04-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PN RENGAT Nomor 82/Pid.B/LH/2019/PN Rgt Tanggal 27 Juni 2019 — Penuntut Umum:
ANDY SUNARTEJO, S.H
Terdakwa:
AKHIRUDIN GULTOM bin AMINUDIN GULTOM alm
366 — 7
ANDY SUNARTEJO, S.H
Terdakwa:
AKHIRUDIN GULTOM bin AMINUDIN GULTOM alm
366 — 7
Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini tidakdiperbolehkan atau melangar undangundang RI Nomor 18 Tahun 2013tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
Register : 14-07-2014 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN PEMALANG Nomor 48/Pid.Sus/2014/PN Pml Tanggal 18 Agustus 2014 — TOPAN KELANA BAHARI bin UNTUNG GUNTORO ;
HENDRI RAHARJO bin SLAMET
63 — 8
63 — 8
pertimbangan hukumtersebut diatas,maka Majelis berkesimpulan bahwa sub unsur sebagai pembelitelah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhidalam perbuatan para terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur daridakwaan Kesatu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, yaitu melangar
Register : 30-06-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mbn Tanggal 23 Juni 2016 — HERIANSYAH Bin SAHUDI
102 — 19
102 — 19
Hakim diberi kewenangan untuk memilih dakwaan yangberkesesuaian dengan faktafakta di persidangan yaitu dakwaan Alternatif Kesatu;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umumberbentuk Subsidaritas Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebihdahulu, apabila dakwaan primair terbukti dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan danapabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya;Menimbang, bahwa anak didakwa dengan Dakwaan Primair yaitu melangar
Register : 31-07-2019 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Kag Tanggal 7 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
108 — 12
108 — 12
Bahwa Turut Tergugat II, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinyaterkait dengan pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya , telah sesuai dengan peraturan Perundangundang yang berlakudan asasasas umum Pemerintahan yang baik sehinga dapat juga dikatakanBahwa Turut Tergugat II tidak pernah Melakukan perbuatan melangar Hukum;9.
Register : 07-09-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN MANADO Nomor 328/Pid.B/2020/PN Mnd Tanggal 23 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ROMLY SALIJO,SH
Terdakwa:
RENGGA NUGRAHA JOSEPTIA PRATAMA KABUHUNG
86 — 8
ROMLY SALIJO,SH
Terdakwa:
RENGGA NUGRAHA JOSEPTIA PRATAMA KABUHUNG
86 — 8
untukpembayaran BBN1 (Biaya Balik Nama) di Wilaya Masingmasingmelainakan terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untukkepentingan terdakwa sendiri.Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur yangdilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan denganpekerjaannya atau barang itu berhubungan dengan pekerjaannya ataujabatannya atau karena la mendapat upah uang tidak terbukti.Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umumberpendapat unsur dalam dakwaan primair melangar
Register : 15-02-2013 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 11-09-2013
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 21-K/BDG/PMT-II/AD/II /2013 Tanggal 13 Maret 2013 — T Letda Ckm
87 — 53
87 — 53
factiedalam menjalankan peran yang kedua ini, dengan menjatuhkanhukuman tambahan berupa PDTH kepada Terdakwa , adalahsuatu tindakan dan keputusan yang berlebihan, melebihi darikewenangan yang diberikan oleh Hukum Acara Pidana Militer.Dalam hal ini yudex factie telah melanggar aturan sebagaiberikut :(1) Melanggar Pasal 67 UU RI No.31 tahun 1997berikut penjelasannya.(2) Melanggar azasazas UU RI No.31 tahun 1997yaitu : Azas kesatuan komando Azas komandan bertanggung jawab terhadapanak buahnya.(3) Melangar