Ditemukan 3331 data
288 — 461 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A.TUMPA, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. MIEKE KOMAR, S.H., MCL dan H.ABDUL KADIR MAPPONG, S.H. sebagai HakimHakim Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh PROF. DR. MIEKE KOMAR,, S.H.,MCL dan H. ABDUL KADIR MAPPONG, S.H. HakimHakim Agung sebagaiAnggota, dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, S.H. M.H.
188 — 163
Bahwa tindakan Para Tergugat sebagai Perbuatan MelawanHukum seharusnya diperiksa hakim dengan mempertimbangkanPutusan Mahkamah Agung tentang. doctrine "SensClalr" (la doctrinedu senclair) hakim harus melakukan penemuan hukum denganmemperhatikan: bahwa Pasal 28 ayat 1 UndangUndang No.4 Tahun2004 yang menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti danmemahaminilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat", (Vide Buku karangan Harifin A Tumpa tentang ProsesPemeriksaan Perkara Perdata Dalam
177 — 38
Jadi suatu uang paksa tidak mungkin adaapabila dalam suatu putusan tidak ada hukuman pokok. ( Harifin A.Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa ( Dwangsom )dan Implementasinya di Indonesia, Kencana Prenada Media Group,Jakarta, 2010, halaman 34 );Bahwa sepanjang Penggugat menuntut hukuman pokok berupa kerugianmateril dan moril sebesar Rp. 1.300.000.000, ( Satu Milyar Tiga RatusJuta Rupiah ) dan uang paksa sebesar Rp. 200.000 ( Dua Ratus RibuRupiah ) / per hari sebagai accessoir hukuman dalam tuntutan
103 — 51
Yurisprudensi tetap MahkamahAgung Republik Indonesia No. 305 K/Sip/1971 telah menggariskan kaedahhukum bahwa siapa saja orangorangnya yang akan ditarik sebagaiTergugat dalam Surat Gugatannya adalah hak sepenuhnya dariPenggugat.Majelis Hakim menolak eksepsi kurang pihak dari Tergugat danTergugat Il hanya dengan pertimbangan adanya prinsip kebebasan atauhak sepenuhnya dari pada Terquqat tanoa mempertimbangkan akibathukum terhadap dapat atau tidaknya putusan tersebut dikesekusisebagaimana pendapat Harifin
MUHAMMAD FIRMANSYAH PERMANA, S.E
Termohon:
1.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
2.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH Cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN BARAT DI PANGKALAN BUN
3.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN RI
80 — 26
., antara Ketua MahkamahKonstitusi Mahfud MD, Ketua MA Harifin Tumpa dan KabareskrimKomjen Pol Ito Sumardi., yang menegaskan kembali bahwa keputusanpengadilan yang sudah inckraht tidak bisa diganggu gugat;9.
EDDI RAMBANG TUA SINAGA
Tergugat:
PT. KONSTRUKSI REVOLUSI INDONESIA
298 — 177
Harifin Tumpa, S.H., M.H., dalam bukunya Memahami EksistensiUang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia, hal. 50,menyatakan :Apabila hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim hanyapembayaran sejumlah uang, maka dwangsom tidak dapatdijatuhkan. Hal ini diatur dalam rumusan ketentuan pasal 611 a Rvyang sama rumusan ketentuan dengan Pasal 606a Rv yangperah berlaku di Indonesia.
71 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN' A. TUMPA, S.H., MH., Hakim Agung yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H., dan M. HATTA ALI,S. H., M H., Hakim Hakim Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggotatersebut dan dibantu) oleh H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S. H.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehTerdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota:Ket U a,ttd.ttd.PROF. DR. H.
197 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan olehKetua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis dengan didampingi MadeTara, S.H., dan Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. HakimHakim Agung, sebagaiAnggota dengan putusan sebagai berikut:MENGADILI: Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: Ahli Waris alm. R. Soekandi bin Baie tersebut;Halaman 12 dari 82 Hal. Put.
1.KARIM Hi. JAMALUDDIN
2.TAERAN ABUANA
3.UMAR ABBAS
4.SARAFU RAJAK
5.LILY ULFAIDAH, SP
6.LINDA ARYANI PAKAYA
7.FATMAWATI ABDUL BAAR
8.NURMALA HUSEN
9.ULFA MARWAN
10.NURJAYANTI
11.ZAKIA ABBAS
12.JAKA WIDADA
13.BAKAR DJIBAT, S.AG.,M.PD
14.ABDU AMMARIE, BSC
15.FAJRI HATIM
Tergugat:
PT PLN PERSERO UNIT INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN MALUKU UTAR
Turut Tergugat:
1.WALIKOTA TERNATE
2.DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TERNATE
3.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE
4.BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PEMERINTAH KOTA TERNATE
5.LURAH KAYU MERAH, KEC. TERNATE SELATAN KOTA TERNATE
180 — 139
Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung No.2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 (Rujukan; Harifin A.Tumpa,Memahami Eksistensi Uang paksa (Dwangsom) dan Implementasidi Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 sertaMahkamah Agung R.I Direktorat Hukum dan Peradilan, HimpunanKaidah Putusan Perkara dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.Tahun 19692004, tahun 2005);Bahwa berdasarkan uaraian tersebut diatas, maka cukup beralasanbagi Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Uang Paksa(Dwangsom
701 — 544
Harifin A.Tumpa, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba,SH.MS dan DR. H.
133 — 92
HARIFIN A. TUMPA,SH, MH. 41,1 (satu) Buah ID Card Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kelas ABengkulu atas nama H. TOTON, SH,MH Hakim Ad Hoc Tipikor. 42. 1 (Satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari :a. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'! Daud (alm)tanggal 3 Juli 2014.b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H. SYAFI'Daud (alm) tanggal 23 September 2014.c. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n SAFRI, S. Sos Bin H.
101 — 45
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H yang dimaksud denganDwangsom adalah uang hukuman bagi seorang tergugat karena menimbulkankerugian bagi orang lain yang ditetapkan dalam putusan hakim, yang diserahkankepada Penggugat selaku pihak yang dirugikan.97.
65 — 28
Harifin A.Tumpa, SH.MH MemahamiEksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan implementasinya diIndonesia halaman 14, sesuai dengan aslinya diberiTANGA 0... ec eecceecccceecceececeeecuceeeaeeeueeeeeseeueeeeneeeeeeeaeeees T/PR 22;Menimbang, bahwa para Tergugat hanya mengajukan alat buktitertulis, dan tidak mengajukan saksi dalam persidangan;Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara, Penggugatdan para Tergugat mengajukan kesimpulannya masingmasing padatanggal 28 Oktober 2015;Menimbang, bahwa karena sudah
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : SEKRETARIS KABUPATEN BULUNGAN Diwakili Oleh : Roni Silitonga, SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat : MASHURI HASAN
Terbanding/Tergugat II : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan
Terbanding/Tergugat III : Bupati Kabupaten Bulungan
Terbanding/Turut Tergugat XII : SITI HAJAR
Terbanding/Turut Tergugat I : KAPOLRES KABUAPTEN BULUNGAN
Terbanding/Turut Tergugat X : AMIR
Terbanding/Turut Tergugat XIX : NURDIN
Terbanding/Turut Tergugat VIII : MUSLIMIN
Terbanding/Turut Tergugat XVII : UJANG MEWAH NUGROHO
Terbanding/Turut Tergugat VI : HAJRAH
Terbanding/Turut Tergugat XV : TAUFIK AL HIDAYAT
Terbanding/Turut Tergugat IV : HATIP
Terbanding/Turut Tergugat XIII : HASAN FEMA
Terbanding/Turut Tergugat II : MUHAMMADIN
Terbanding/Turut Tergugat XI : WIWIN PAKAYA
Terbanding/Turut Tergugat XX : SYAUKANI
34 — 32
H Harifin A.
288 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A.Tumpa, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Prof. Dr.H. Muchsin, SH. dan H. Dirwoto, SH. HakimAgung masingmasing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHakimHakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami,Hal. 97 dari 98 hal. Put. No. 949 K/Pid/2010SH.
Johnny Chandra
Tergugat:
1.Sukrisman Napitupulu
2.SITORUS
3.Agus Junaidi
4.KOSASIH
5.SAI
6.EDI SUPRIADI
7.JURIYAH alias H. RATIB
8.Ferinsal
9.LATIEF ABDULAH
10.Kepala Walikota Administrasi Jakarta Utara cq Kepala Kec. Kelapa Gading Cq Kepala Kel. Pegangsaan Dua
66 — 25
(linat, Harifin A. Tumpa, Memahami Eksistensi Uang PaksaDwangsom dan Implementasinya di Indonesia. Jakarta:Kencana, 2010);Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tuntutan Penggugatberupa uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000, (Seratus riburupiah) untuk setiap hari tidak beralasan dan berdasar, oleh karenaitu harus ditolak seluruhnya;13.
62 — 45
tersebut)dijatuhi hukuman yang berat, disana Mahkamah Agungmengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yangsungguhsungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatankejahatan tersebut dan jangan sampai didalam menjatuhkan pidanaitu. menyinggung perasaan maupun pendapat umum ;Bahwa dengan mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05tahun 1973, Rapat Kerja Teknis Gabungan RAKERNISGABMahkamah Agung yang diadakan pada tangal 2123 Maret 1985 diYogyakarta serta pendapat dari Ketua Mahkamah Agung Harifin
351 — 309
Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H.,halaman 50 dan 51, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T39;Asli dan fotokopi Buku Hukum Perikatan karangan J Satrio halaman 206 s/d211, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T40;Asli dan fotokopi Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah AgungHukum Acara Perdata Masa Setengah Abad karangan M. Ali BoediartoS.H.
Pembanding/Terdakwa : NY. PASTI SEREFINA SINAGA Diwakili Oleh : Didit Wijayanto Wijaya, SH, MH, SE, MBA, dkk
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NY. PASTI SEREFINA SINAGA Diwakili Oleh : Didit Wijayanto Wijaya, SH, MH, SE, MBA, dkk
192 — 376
Harifin A. Tumpa, SH.,MH untuk petikan yang sah ditandatangani DirekturJenderal Badan Peradilan Umum CICUT SUTIARSO.2 (dua) lembar fotocopy dengan cap asli SuratKeputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/TipikorBandung Nomor: W11.U1/512/KP.02.2/II/2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat RinganBerupa Teguran Lisan yang ditetapkan di Bandungtanggal 18 Februari 2013 ditandatangani oleh KetuaPengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIHBUDI PRAKOSO.
Harifin A. Tumpa, SH.,MH untuk petikan yang sah ditandatangani DirekturJenderal Badan Peradilan Umum CICUT SU17287.88.89.90.BB 75.BB 76.BB 77.BB 78.BB 79.TIARSO.2 (dua) lembar fotocopy dengan cap asli SuratKeputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/TipikorBandung Nomor: W11.U1/512/KP.02.2/II/2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat RinganBerupa Teguran Lisan yang ditetapkan di Bandungtanggal 18 Februari 2013 ditandatangani oleh KetuaPengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIHBUDI PRAKOSO.
141 — 106
Harifin A. Tumpa, SH., MH untukpetikan yang sah ditandatangani Direktur Jenderal BadanPeradilan Umum CICUT SUTIARSO. BB No.75 : 2 (dua) lembar fotocopy dengan cap asli SuratKeputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor BandungNomor: W11.U1/512/KP.02.2/II/2013 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Tingkat Ringan Berupa Teguran Lisan yangditetapkan di Bandung tanggal 18 Februari 2013 ditandatanganioleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIHBUDI PRAKOSO.
Harifin A. Tumpa, SH., MH untuk petikanyang sah ditandatangani Direktur Jenderal Badan PeradilanUmum CICUT SUTIARSO.e BB No.75 : 2 (dua) lembar fotocopy dengan cap asli SuratKeputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor BandungNomor: W11.U1/512/KP.02.2/II/2013 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Tingkat Ringan Berupa Teguran Lisan yangditetapkan di Bandung tanggal 18 Februari 2013 ditandatanganioleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIHBUDI PRAKOSO.