(Fotokopi dari fotokopi); Fotokopi Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:Upx.012.1/278/2018, tanggal 03 Desember 2018, PerihalPenyampaian Data Pegawai Negeri Sipil Yang BelumDiberhentikan Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan AtauTindak Pidana yang Ada Hubungannya Jabatan (Fotokopisesual dengan asli);Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2142K/Pid/2005, tanggal 14 November 2006 (Fotokopi dari salinan putusan);: Fotokopi Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/461/2018, tanggal 29

185 yaitu Hutan Negara denganfungsi Hutan Lindung ;2 Bahwa prosedur atau aturan untuk melakukan penebanganpada lokasi tersebut harus sesuai dengan aturan yaitu PPNomor 43 Tahun 2002 Pasal 42 yaitu yang memberikan ijinuntuk melakukan penebangan adalah Menteri KehutananRepublik Indonesia;3 Bahwa Prosedur untuk mendapatkan ijin adalah harus adapermohonan penebangan kayu di dalam kawasan hutanNegara dengan fungsi sebagai hutan lindung dari pihakPemerintah Kabupaten Kupang ke Menteri Kehutananmelalui Gubernur

Nusa Tenggara Timur;e Bahwa ternyata pohon kayu jati yang sudah diijinkan untukditebang oleh Terdakwa Dalam lokasi Oelbesak Desa SilluKecamatan Fatuleu tersebut masuk dalam Kawasan HutanSisimeni Sanam RTK. 185 dengan fungsi Hutan Lindungberdasarkan :e Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NusaTenggara Timur No. 22 Tahun 1978 tentang penunjukankelompok hutan kelompok Hutan Sismeni Sanam Befemnasi Sanmahole, Laeb Tunbesi Lakaan Mandeu dan kali kutangsebagai kawasan hutan;Hal. 11 dari 41

fotokopi dari fotokopi, selanjutnyadiberi tanda P11;Halaman 27 dari 45 HalamanPutusan 154/P DT.G/2013/PN.KPG.12.13.14.15.16.L.18.19.Fotokopi Surat Edaran dengan No. 554/KPU/VIII/2013, sifat : segera,Perihal : penjelasan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUUXI/2013, telah dicocokkan dan merupakan fotokopi darifotokopi, selanjutnya diberi tanda P12;Fotokopi Angaran Dasar Partai Demokrasi Kebangsaan, telahdicocokkan dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnyadiberi tanda P13;Fotokopi Surat Gubernur

Nusa Tenggara Timur melalui SekretarisDaerah Provinsi Nusa tenggara Timur No.

tahun 1952 di DesaAlor Kecil Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dan atau BapakPEWARIS memiliki bidang tanah tersebut tidakdengan cara jualbeli, hibah, atau bidang tanah terlantar.Bahwa selanjutnya Bapak PEWARIS secara sepihak tanpasepengetahun anakanak Kakek tersebut, pada tahun 1975mendaftarkan bidang tanah tersebut ke Kantor Agraria Kabupaten Alordan selanjutnya diterbitkan sertifikat atas nama PEWARIS dengansertifikat No. 773 tahun 1989 asal persil KONVERSI berdasarkanSurat Keputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur NomorHalaman 31 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.

tanggal3 Mei 2018 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya): Fotokopi Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.1398/99 Surat Penyampaian Data PegawaiNegeri Sipil Yang Dihukum Penjara atau KurunganKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubunganHalaman 35 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPGDengan Jabatan dan Contoh KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil tanggal 2 Oktober 2018 (Fotokopidari fotokopi); Bukti T7 : Fotokopi Surat Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor :Upx.012.1/278/2018 Penyampaian Data PegawaiNegeri Sipil yang Belum Diberhentikan KarenaMelakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak PidanaYang Ada Hubungan Jabatan tanggal 03 Desember2018 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); ; Bukti T8 : Fotokopi Surat Keputusan Pengadilan TIPIKOR padaPengadilan Negeri Kupang Nomor 58/PID.SusTPK/2014/PN KPG tanggal 17 Oktober 2014 (Fotokopidari fotokOpi); 2222222 22 ene nn ne nee Bukti T9 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor :

KEPALA KANTOR ATR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Terbanding/Tergugat I : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DITJEN PERHUBUNGAN UDARA Cq KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV DENPASAR Cq KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KOMODO LABUAN BAJO
Terbanding/Tergugat II : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR Cq BUPATI MANGGARAI BARAT
Terbanding/Turut Tergugat : H RAMANG ISHAKA selaku Ahli Waris Fungsionaris Adat Nggorang

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, berkedudukan di JI. EltariRaya Nomor 52, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur,dalam hal ini memberikan kuasa kepada AlexonLumba, S.H., M.Hum., Vonica Djaga, S.H., Lukas N.Mau, S.H., Youla Y. Wangania, S.H., Fideon G.Siokain, S.H., dan Ndara Nduka, S.H., masing masing adalah Pegawai Biro Hukum Setda ProvinsiNusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 2 Oktober 2019, selanjutnya disebutsebagai Tergugatill ;4.

yang telah turut digugat oleh Penggugatberdasarkan pada Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (8), Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5Ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 38Tahun 2011 tentang Sungai (T.416) adalah milik Negara, oleh karenanyamenurut Tergugat IV, seharusnya turut ditarik sebagai Tergugat PresidenRepublik Indonesia ;Menimbang, bahwa terkait harus turut ditariknya Presiden RepublikIndonesia sebagai pihak, maka bukankah secara hierarki kekuasaanpemerintah telah diwakili oleh Gubernur

Nusa Tenggara Timur dan BupatiTimor Tengah Selatan, sehingga menurut hemat Majelis, tidak perluPresiden langsung turut ditarik sebagai Tergugat dalam hal ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat IV mendalilkan urgensiuntuk menarik BPN Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai pihak yangturut digugat dalam perkara a quo, namun TergugatIV tidak mengemukakanalasan serta bukti bukti terkait urgensi tersebut sehingga eksepsi manatidak berdasar dan untuk itu haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa eksepsi kurang

Foto Copy 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemudan dan Olah Raga Kabupaten Kupang Nomor : 420 / 1888 / PPO / 2013 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2013 beserta lampiranya

6

Foto Copy 1 (satu) Jepitan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 9 / KEP / HK / 2012 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolag (BOS) Tingkat

Foto Copy 1 (satu) Jepitan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 121 / KEP / HK / 2013 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolag (BOS) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013 beserta lampiranya

7

Foto Copy 1 (Satu) jepitan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Inpres Sulamu No 823 / 01 / SD / 106 / 2012 tentang Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar dan Bimbingan

Yang pada pokoknyamenerangkan bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Kepala Badan Pertanahan KabupatenManggarai Barat telah menerima putusan Mahkamah Agung RI.

gugatannya maka jelas bahwa permohonanProvisi Penggugat kabur (obscuur libel) dan olen karenanya beralasan hukum jikagugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard).Bahwa terkait point 12 gugatan Penggugat, dapat Para Tergugat jelaskan bahwaapa yang diminta oleh Penggugat telah lewat waktu (dalwarsa) karena PenggugatSaat ini sudah tidak lagi menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupangsekaligus sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya berdasarkan SuratKeputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor: PEM.171.2/66/II/2019 Tanggal15 Februari 2019 yang mana sampai saat ini Penggugat tidak mengajukankeberatan dan/atau mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha NegaraHalaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPGterkait keberadaan dan keabsahan Surat Keputusan Gubernur tersebut sampaiSaat Ini.10.

Adat apapun diHalaman 31 dari 49 Putusan Nomor 149/Padt/2017/PT.KPG.Tafatik Leko/Tafatik Bot, sehingga status Dominikus Kloit Tey Seranhanya sebatas seorang anak mantu dan sesuai hukum perkawinanMatrilineal yang berlaku di masyarakat Adat Wesey Wehali yangberkuasa adalah Keturunan Garis Ibu;Bahwa Kedudukan Dominikus Kloit Tey Seran sebagai Liurai Malakatidak diakui secara sah oleh sebagian Masyarakat Malaka (BuktiPI.VIl.11 tentang Surat Pernyataan Sikap Masyarakat Adat Laranyang ditujukan kepada Gubernur

Nusa Tenggara Timur di Kupangdan Bupati Malaka di Betun, tanggal 7 April 2017 dan Keterangansaksi Paulus Opat dan Keterangan Saksi Fransiskus Seran Tae.Dengan demikian lampiran dalam Memori Banding patutdikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang,karena hanya berupa foto copy tanpa aslinya serta tidak dilegalisir diBagian Perdata Pengadilan Negeri Atambua sehingga tidak merupakanbukti surat;TENTANG KEBERATAN KETIGA (3)Pada saat pemeriksaan setempat, letak tanah sengketa dengan rumahadat

Rp.500, (lima ratus rupiah) sebanyak (satu) buah ;(Dikembalikan ke KAS Daerah Pemerintah Kabupaten Alor).220 1 (satu) jepitan asli Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:UP.013./59/. JS/2011 tanggal 23 Pebruari 2011, memerintahkan Drs.OCTAVIANUS LASIKO selaku Asisten Administrasi Pemerintahan danKesejahteraan Rakyat Setda Kab. Alor menjabat sebagai Plt. Sekretaris DaerahKab.

Pengembalian biaya Panitia Pengadaan tanah sebesar Rp. 14.791.500,(empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yangterdiri dari:1 Rp. 50.000, dima puluh ribu rupiah) sebanyak 295 (dua ratussembilan puluh lima) lembar;2 Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;3 Rp. 1.000, (seribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;4 Rp. 500, (lima ratus rupiah) sebanyak (satu) buah ;(Dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Alor);219 1 (satu) jepitan asli Surat Perintah Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor:UP.013./59/ JS/2011 tanggal 23 Pebruari 2011, memerintahkan Drs.OCTAVIANUS LASIKO selaku Asisten Administrasi Pemerintahan danKesejahteraan Rakyat Setda Kab.

dimana dalam lampiran SuratKeputusan Bupati Manggrai Timur Nomor : HK/6.A/2013 tanggal 29 Januari 2013Tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) danAloksi Pagu Beras Miskin (Raskin) Dikabupaten Manggrai Timur TA 2013 telahditetaapkan sebanyak 197 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM)penerima Beras Raskin Untuk Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan . aceeeaaa Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 Pemerintah Daerah Propinsi NusaTenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor: 187/KEP/HK/2013 Tanggal 24 Juni 2013 telah menetapkan jumlah Rumah TanggaSasaran Penerima Manfaat (RTSPM) dan tambahan alokasi pagu beras Miskin(Raskin) untuk bulan Juni (Raskin ke13), Bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulanSeptember (Raskin ke 15) yang mana kuota raskin yang dialokasikan untuk KabupatenManggarai Timur sebesar 1.058.535 Kg yang diperuntukan bagi 23.523 RTSPMdimana setiap RTSPM akan mendapatkan jatah raskin sebesar 15 Kg perbulannyaselama 3 Bulan dan untuk

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 Pemerintah Daerah Propinsi Nusa TenggaraTimur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :187/KEP/HK/2013 Tanggal 24 Juni 2013 telah menetapkan jumlah Rumah TanggaSasaran Penerima Manfaat (RTSPM) dan tambahan alokasi pagu beras Miskin(Raskin) untuk bulan Juni (Raskin ke13), Bulan Juli (Raskin ke 14) dan bulanSeptember (Raskin ke 15) yang mana kuota raskin yang dialokasikan untuk KabupatenManggarai Timur sebesar 1.058.535 Kg yang diperuntukan bagi

Bahwa dari alat bukti surat diberi tanda 1.5, diperoleh fakta bahwa obyeksengketa adalah tanah dengan hak menguasai dari negara atau singkatnyadisebut sebagai tanah Negara yang dikuasai oleh Lay Djung Djien (Alm)dengan status hak pakai selama 10 (Sepuluh) tahun sebagaimana SuratKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tanggal 02 Nopember 1970Nomor 116/Bel/Kinag/70 dengan masa berlaku hak pakai hingga tanggal 31Desember 1979 dengan status kewarganegaraan Lay Djung Djien (Alm)sebagai warga Negara asing

(IV/b) dengan NIP.620024530 terhitung 1 Oktober 2008 dan ditempatkan padaKantor Camat Maurole Kabupaten Ende berdasarkan Suratkeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:823.4.9/II/432/568ND Tanggal 3 Nopember 2008 tentangKenaikan pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada DinasPerdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende denganPangkat/Golongan Ruang Pembina Tk.

Aloysius Benediktus Mboi, MPH. yangmenjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), tentunyadilakukan secara terangterang dan diketahui oleh masyarakat umum,maka dalil Pengugat tersebut tidak berasalan hukum dan karenanyadalil tersebut patut dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara aquo ;Bahwa dalil Penggugat vide angka22 haL8 adalah tidak benarpenerbitan sertifikat hak milik nomor : 169 tahun 1987 oleh Tergugat Illkepada Alm.

WewenangPengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhantian Pegawai Negeri Sipil tanggal 17Februari 2003 (Fotokopi dari fotokopi ) ; e Bukti T.26 : FotokopiPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 TentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Fotokopi dari fotokopi ) = ;e Bukti T.27 : FotokopiSurat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.2630/V.3262/99 PerihalPegawai Negeri Sipil yang dijatuhi Hukuman Pidana tanggal 20 November 2012(fotokopi dari fotokopi) ; e Bukti T.28 : FotokopiKeputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor: 65 Tahun 2002 Tentang PedomanTata Kearsipan Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 27 Desember 2002 (fotokopidari fotokopi);Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan saksiwalaupun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majeleis Hakim; Menimbang bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orangsaksi Ahli yaitu : I.

Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor : 816.321.132698 tanggal 30 6 1994 (videBukti P3) ; bahwa Penggugat (BEN PASK MBULU, SE) diangkat sebagai KepalaBidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pada Badan PenanggulanganBencana Daerah Kabupaten Ende sejak 29 Maret 2010 sebagaimanaSurat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP 058.829.3/1889/III/PK/2010tanggal 23 Maret 2010 ( vide Bukti P4, P5, P6) ; bahwa Penggugat (BEN PASK MBULU, SE) dinaikan pangkatnyasebagai Pembina Tk. sejak 1 April 2012 sebagaimana SuratKeputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.4.9/II/194/206ND tanggal 8 Mei 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil(vide Bukti P7) ; bahwa Penggugat telah diberhentikan sementara terhitung 13 januari2015 sebagaimana Keputusan Bupati Ende NomorKEP.015.880/0214/I/PK/2015 tanggal 16 januari 2015 tentangPemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Saudara Ben PaskMbulu, SE.

PTUNKPGdengan syarat sahnya/mulai berlakunya suatu KTUN berlaku sejak ditandatangani dan tidak boleh berlaku Surut; Menimbang, bahwa fakta hukum persidangan menunjukkan bahwaPenggugat selesai menjalani hukuman pidana pada tahun 2011 (vide Bukti P3),selanjutnya terakhir Penggugat diangkat dalam Jabatan Kepala BidangAnggaran Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur oleh Bupati ManggaralTimur (vide Bukti P20) dan dinaikan pangkatnya menjadi Pembina, Golonganruang IV/a, sejak tanggal 1 Oktober 2017 oleh Gubernur

Nusa Tenggara Timur(vide Bukti P21); 2 20 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan dihubungkandengan Pasal 28 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pasal58 ayat (6) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan serta pendapat para ahli, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidakterdapat keadaan darurat/keadaan genting/keadaan mendesak pada saatpenerbitan objek sengketa.

Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil NegaraTerbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Vide Bukti T3) ; Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :K.2630/v.1398/99 tanggal 2 Oktober 2018, perihal Penyampaian DataPegawai Negeri Sipil yang dihukum penjara atau kurungan karenamelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana YangAda Hubungannya Dengan Jabatan dan contoh keputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (Vide Bukti T6) ; Bahwa berdasarkan Surat Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor :Upx.012.1/278/2018 tanggal 3 Desember 2018, perihal Penyampaiandata Pegawai Negeri Sipil yang belum diberhentikan karena melakukantindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (Vide Bukti T7) ;Halaman 62 dari 75 halaman Putusan No. 51/G/2018/PTUNKPG Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018 Tergugat menerbitkan SuratKeputusan Bupati Nomor : HK/437/2018 tentang pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan