Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat (3) UU No.13 tahun 2003poin (13) diatas, dan ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan TengahNo.188.44/546/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kotasebagaimana poin (16) diatas, upah dalam proses poin (14) diatas sertatunjangan hari raya idul fitri poin (15) diatas, maka perhitunganpesangon penghargaan masa kerja dan pergantian hak para penggugattersebut diatas adalah sebagai berikut : 1.

Sakhira Zandi, M.Si selaku Kepala Biro BinaKemasyarakatan dan Sosial pada Sekretariat Daerah Propinsi SumateraUtara selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat KeputusanNomor : 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011, bersamasamadengan Ahmad Faisal Nasution, S.Sos (masingmasing dilakukanpenuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatlagi dengan pasti antara bulan Januari 2011 sampai Desember 2011 atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat

Daerah tanggal 14 Januari 2011diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 184.44/636/KPTS/201 1tanggal 27 Juni 2011 lalu diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor :188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011.Bahwa yang menjadi tupoksi saksi selaku Bendahara PengeluaranPembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada BiroKemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utaraadalah mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dilakukan olehKuasa Pengguna Anggaran, menerima dan

Bahwa untuk penyaluran Dana Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial,Terdakwa Selaku Kepala Biro Bina Kemasyarakatan Dan Sosial PadaSekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara selaku Kuasa PenggunaAnggaran berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 188.44/839/KPTS/201 1tanggal 19 agustus 2011.

Surat Keputusan Nomor : 184.44/636/KPTS/2011tanggal 27 Juni 2011 lalu diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor :188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011.Bahwa pada periode Januari 2011 s/d Juli 2011 yang menjadi KepalaBiro Bina Kesejahteraan Dan Sosial adalah Drs.

menyatakan putushubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat.Bahwa Pasal 169 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :Pemutusan hubungan kena dengan alasan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) pekerja/ buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian haksesual ketentuan Pasal 156 ayat (4).Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

kiranya MajelisHakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat membayar hak Penggugat atasputusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp86.407.045, (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu empat puluhlima rupiah).Bahwa untuk upah Penggugat dibulan Maret 2019, Tergugat belum jugamelakukan pembayaran upah kepada Penggugat hingga saat ini.Bahwa dengan upah Penggugat ditahun 2019 adalah sebesar Rp.3.266.807, per bulan sebagaimana isi Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1576/KPTS/2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2019tertanggal 31 Desember 2018 pada point 8.2 menyebutkan upah AktivitasRumah sakit Swasta sebesar Rp. 3.266.807, per bulan.

telah menjatuhkan putusanyang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima,karena gugatan Penggugat/Pembanding diajukan telah lewat waktu; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat denganpertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:31/G/2016/PTUNPLG tanggal 20 Oktober 2016 tersebut, dan akan mempertimbangkannya sebagai berikut; Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44

menyatakan putushubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat.Bahwa Pasal 169 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :Pemutusan hubungan kerja dengan alas an sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) pekerja/ buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian haksesual ketentuan Pasal 156 ayat (4).Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

kiranya MajelisHakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat membayar hak Penggugat atasputusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp86.407.045, (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu empat puluhlima rupiah).Bahwa untuk upah Penggugat dibulan Maret 2019, Tergugat belum jugamelakukan pembayaran upah kepada Penggugat hingga saat ini.Bahwa dengan upah Penggugat ditahun 2019 adalah sebesarRp.3.266.807, per bulan sebagaimana isi Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1576/KPTS/2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2019tertanggal 31 Desember 2018 pada point 8.2 menyebutkan upah AktivitasRumah sakit Swasta sebesar Rp. 3.266.807, per bulan.

Penyerahan tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan GubernurKDH TK.I Sulut Cq Kepala Direktorat Agraria Nomor : 188.44/AP/37 tanggal25 Juli 1983;2. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dalam gugatanya tidak mengikutsertakan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Utara, maka GugatanPENGGUGAT kurang pihak atau tidak lengkap. Dengan demikian gugatanPENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima.

Sulut Cq Kepala Direktorat AgrariaNomor : 188.44/AP/37 tanggal 25 Juli 1983;. Bahwa untuk kepastian hukum atas tanah yang dipakai TNI AL tersebutmaka diajukan permohonan penerbitan sertifikat sesuai prosedur yangberlaku dan oleh sebab itu telah terbit sertifikat Hak Pakai Nomor :1/Sangkup tahun 1983 dengan nama pemegang hak Dephankam CqKodaeral V1;. Bahwa dalil Gugatan poin 1 sampai dengan 5, PENGGUGAT mengakusebagai anak dari Amin Datunsolang dan Fatmah Datunsolang yangmerupakan anak dari Alm.

Sulut Cq Kepala Direktorat Agraria Nomor :188.44/AP/37 tanggal 25 Juli 1983, maka TNI AL mulai memberikankesempatan kepada anggota TNI AL yang menjelang purna bhakti untukikut program transmigrasi.

Tranggono Pratikno (alm)yang merupakan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiHalaman 2 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBLKepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor:188.44/1406/BAKUDA/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentangPenunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Yang Mewakili Penandatangan Surat PerintahMembayar, Bendahara Penerimaan,

Bangka Belitung Nomor :188.44/06/ESDM/2018 Tentang penunjukan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Dari Dana Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung, dan membentuk TimPengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energidan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka BelitungNomor:188.4/29.d/ESDM/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang terdiri dari :1. Aprizal, STHalaman 7 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBL2. Maulidi, ST3.

Babel bedasarkan Surat KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/511/BKPSDM/2018tanggal 18 Juli 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dandalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan PemerintahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga tugas dan tanggung jawabselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilaksanakan oleh Terdakwa Ir.Suranto Wibowo, M.Si Bin dr.

Bangka Belitung Nomor :188.44/06/ESDM/2018 Tentang penunjukan Pejabat Pelaksana TeknisHalaman 32 dari 110 halaman Put No 6/ Pid TPK / 2020 / PT BBLKegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Dari Dana Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung, dan membentuk TimPengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energidan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka BelitungNomor:188.4/29.d/ESDM/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang terdiri dari :1. Aprizal, ST2. Maulidi, ST3.

Tingkat Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/199910.tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999 ;1 (satu) bundel photo copy tanda terima dari WalikotaPangkalpinang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluhjuta rupiah) sebagal pinjaman yang akan diteruskan kepada 25(dua puluh lima) orang Anggota Dewan dan= akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003 ;1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan GubemurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

No. 2216 K/PID.SUS/2013165.10.11.1 (satu) bundel photo copy tanda terima dari WalikotaPangkalpinang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluhjuta rupiah) sebagal pinjaman yang akan diteruskan kepada 25(dua puluh lima) orang Anggota Dewan dan= akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003 ;1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Gubemur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44/281/11/2004 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Pangkalpinang

Tingkat Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999 ;1 (satu) bundel photo copy tanda terima dari WalikotaPangkalpinang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluhjuta rupiah) sebagal pinjaman yang akan diteruskan kepada 25(dua puluh lima) orang Anggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003 ;1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Gubemur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44

dan/atau apa yang menjadi pertimbangan Hakimterhadap alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, itupersoalan lain ;Dalam pemeriksaan perkara ini, kami Penasihat Hukum Terdakwamengajukan bukti surat berupa Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung No. 335/BKBPM/2002 tanggal 28 Mei 2002 tentangPeresmian Pengangkatan Antar Waktu Dan Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung, KabupatenBangka Dan Kota Pangkapinang dan Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung No. 188.44

YULISTYO, M.Sc selakuPengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan PropinsiKepulauan Bangka Belitung tahun 2008 yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44 / 35/ V2008 tanggal 31 Januari 2008, ARIEF HARMEIN, DAMADI, A.Md,HERMAN SUPRIATNA, B.Sc dan WIYADI ANDI (masingmasing telahdilakukan penuntutan secara terpisah dan masingmasing perkara telahmemiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap / inkracht van gewijsde,pada kurun waktu bulan Juni 2008

YULISTYO, M.Sc selakuPengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan PropinsiKepulauan Bangka Belitung tahun 2008 yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44 / 35 / V2008 tanggal 31 Januari 2008, ARIEF HARMEIN, DAMADI, A.Md,HERMAN SUPRIATNA, B.Sc dan WIYADI ANDI (masingmasing telahdilakukan penuntutan secara terpisah dan masingmasing perkara telahmemiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap / inkracht van gewijsde,pada kurun waktu bulan Juni 2008

BBL27.Kwitansi dari PARTOYOkepada ANSHORI sebesar Rp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah) untuk pembelian pakan ikan rucah sebanyak12.000 Kg, tanggal 21 Desember 2008.28.Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44 /809 / DPPKAD / 2008 tentang Penunjukan pengguna anggaran,Kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendaharapengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendaharapengeluaran pembantu di lingkungan pemerintah Provinsi KepulauanBangka Belitung tahun anggaran 2009.29

tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan KepalaDinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungNomor : 523 /91.C / KDP / 2008, tanggal 18 Februari 2008.Nota bon pembelian benihikan kerapu macan dan kerapu bebeksebanyak 40 koli tanggal 23 Desember 2008 dari ANSHORI.Kwitansi dari PARTOYOkepada ANSHORI sebesarRp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian pakanikan rucah sebanyak 12.000 Kg, tanggal 21 Desember 2008.Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang PengesahanPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinangtanggal 14 Oktober 1999;5 1 (satu) bundel photocopy tanda terima dari Walikota Pangkalpinangsebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaipinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang1011121314Anggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret2003;1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44

KepalaDaerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;1 (satu) bundel photocopy tanda terima dan WalikotaPangkalpinang sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus limapuluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskankepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

Daerah TingatI Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober1999;1 (satu) bundel photocopy tanda terima dari Walikota Pangkalpinang sebesarRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yangakan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor: 188.44

yang menjadi pertimbangan Hakim terhadap alat bukti yang diajukan olehTerdakwa tersebut, itu persoalan lain.Dalam pemeriksaan perkara ini, kami Penasihat Hukum Terdakwa mengajukanBukti Surat berupa Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 335/BKBPM/2002 tanggal, 28 Mei 2002 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu danPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung,Kabupaten Bangka dan Kota Pangkapinang dan Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44

Salinan legalisir dan Nezegelend Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44/14/KPTS/2020 tentang upah minimum Sektoral KabupatenDeli Serdang Tahun 2020 sesuai klasifikasi lapangan usaha Indonesia(KLUI), BUKti ooo... cece cece ce cee cee cee cee eee tenses see eae verses seeaareeeeeesss BUI P2,3.

Salinan legalisir dan Nezegelend Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44/1571/KPTS/2018 tentang upah minimum Sektoral KabupatenDeli Serdang Tahun 2019 sesuai klasifikasi lapangan usaha Indonesia(KLUI), .occee cee ceccee cee cee cee eee cee ceesee eae eeseeseesueeastertessieaareeeeseseesssBUKti P3.4.

Salinan legalisir dan Nezegelend Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44/19/KPTS/2018 tentang upah minimum Sektoral KabupatenHalaman 21 dari 30Putusan Nomor 66/Pdt.SusP HI/2020/PN MdnDeli Serdang Tahun 2018 sesuai klasifikasi lapangan usaha Indonesia(KLUI), ...cecccc ce ccecee ee eeecee eee cesses eeneeeaae stevie eee tessereerteeaiseeesse eens BUKti P4.Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tersebut telah dibubuhi materaisecukupnya dan dapat diperlinatkan aslinya di persidangan.Menimbang, bahwa

menyatakan putushubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat.Bahwa Pasal 169 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :Pemutusan hubungan kena dengan alasan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) pekerja/ buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian haksesual ketentuan Pasal 156 ayat (4).Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

kiranya MajelisHakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat membayar hak Penggugat atasputusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp86.407.045, (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu empat puluhlima rupiah).Bahwa untuk upah Penggugat dibulan Maret 2019, Tergugat belum jugamelakukan pembayaran upah kepada Penggugat hingga saat ini.Bahwa dengan upah Penggugat ditahun 2019 adalah sebesar Rp.3.266.807, per bulan sebagaimana isi Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1576/KPTS/2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2019tertanggal 31 Desember 2018 pada point 8.2 menyebutkan upah AktivitasRumah sakit Swasta sebesar Rp. 3.266.807, per bulan.

hubungan kerja antaraPara Penggugat dengan Tergugat.28)Bahwa Pasal 169 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) pekerja/ buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (Satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal 156 ayat (4).29)Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

Foto Copy salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/1576/KPTS/2018 tentang upah minimum Sektoral Kota Medan Tahun2019 tertanggal 31 desember 2018.............:.cccccceceeeeeeeeeeeeteeeeeeeeees Bukti P8.9.

kerja dapat dilanjutkankembali, makaMajelis Hakim mempertimbangkan bahwa hubungan kerja antara ParaPenggugat dengan Tergugat putus karena diputuskan oleh Pengadilan sesuaidengan ketentuan Pasal 164 ayat 1 Undang Undang No.13Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;dengan demikian tuntutan Penggugat angka 5 (lima) berdasaruntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam menetapkan upah/gaji Para Penggugatsebagai dasar dalam perhitungannya, Majelis Hakim berpedoman pada SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

Ansari Saleh Banjarmasinsebagaimana Lampiran keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/07/KUM/2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Baranghalaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS TPK/2015/PT.BJMsatuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi KalimantanSelatan tertanggal 03 Januari 2011 bersamasama dengan saksi H. SUHARTO,SE MM Bin SUPRAPTO selaku Direktur Utama CV.

Ansari Saleh Banjarmasin dilaksanakan olehkelompok kerja XM ULP Pemprov. kalsel sebagaimana lKeputusanGubernur Kalimantan selatan No.188.44/0150/KUM/2011 tanggal 07 maret2011 tentang Pembentukan Tim Pengelola Unit layanan pengadaan (ULP)pemerintah kalimantan selatan dengan susunan sebagai berikut:1. Syamsul Bahri, ST selaku ketuaAchmad Sugianto HS, ST selaku sekretarisPatmo Suryo W, M.Eng selaku anggotaM.

ISumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober1999;1 (satu) bundel photo copy tanda terima dari Walikota Pangkalpinang sebesarRp.250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yangakan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;nN101112131415161 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Gubemur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44

KepalaDaerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;1 (satu) bundel photo copy tanda terima dan WalikotaPangkalpinang sebesar Rp.250.000.000, (Dua ratus limapuluh juta rupiah) sebagal pinjaman yang akan diteruskankepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan GubemurKepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44

Daerah TingatI Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober1999;1 (satu) bundel photo copy tanda terima dan Walikota Pangkalpinangsebesar Rp.250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagalpinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggotaDewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Gubemur Kepulauan BangkaBelitung Nomor: 188.44

menjadi pertimbangan Hakim terhadap alat bukti yang diajukan olehTerdakwa tersebut, itu persoalan lain.Dalam pemeriksaan perkara ini, kami Penasihat Hukum Terdakwa mengajukanBukti Surat berupa Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :36335/BKBPM/2002 tanggal, 28 Mei 2002 Tentang Peresmian Pengangkatan AntarWaktu) = Dan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Dan Kota Pangkapinang dan KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

Citra Agro Abadi (CTAA) telah memiliki Surat IzinLokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Pulang Pisau No 369 Tahun 2011tertanggal 14 April 2011, Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) No. 432 Tahun2012 tertanggal 19 Desember 2012 serta Surat Pelepasan Kawasan HutanProduksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Sawit No.5/LPKH/PMDN/2016 tertanggal 11 April 2016 dan Surat jin Lingkungan HidupNo.188.44/556/2013 tertanggal 11 September 2013.Bahwa PT.

Citra Agro Abadi pembukaan lahan baru untukperkebunan kelapa sawit di Desa Lawang Uru kecamatan BanamaTingang Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2017 hanya Surat IzinLokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Pulang Pisau No. 369 Tahun 2011teranggal 14 April 2011, Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) No. 532Tahun 2012 tertanggal 19 Desember 2012, serta Surat PelepasanKawasan Hutan Produksi yang Dikonvensi untuk Perkebunan SawitNo. 5/1PKH/PMDN/2016 tertanggal 11 April 2016 dan Surat jinLingkungan Hidup No. 188.44

(CTAA)melakukan kegiatan pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapasawit di Desa Lawang Uru kecamatan Banama Tingang KabupatenPulang Pisau berdasarkan Surat Izin Lokasi yang dikeluarkan olehBupati Pulang Pisau No. 369 Tahun 2011 teranggal 14 April 2011,Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) No. 532 Tahun 2012 tertanggal19 Desember 2012, serta Surat Pelepasan Kawasan Hutan Produksiyang Dikonvensi untuk Perkebunan Sawit No. 5/LPKH/PMDN/2016tertanggal 11 April 2016 dan Surat Jin Lingkungan Hidup No.188.44

Walikota Cilegon, denganpertimbangan Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Banten Nomor;188.44/183Birhuk/2015 tanggal 28 Mei 2015 perihal PertimbanganHukum atas Rekomendasi walikota Cilegon tentang UMSK Tahun 2015(Bukti P9), menyatakan;12)Bahwa usulan UMSK berdasarkan Rekomendasi Walikota Cilegon belummemenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 tentangUpah Minimum yaitu harus adanya kesepakatan antara asosiasiperusahaan dan

Bupati/ Walikota se Propinsi Banten tertanggal 15Agustus 2014 sebagaimana dimaksud point 13 diatas.Dan telah sengaja mengesampingkan pertimbangan Biro HukumSekretariat daerah Provinsi Banten Nomor; 188.44/183Birhuk/2015tertanggal 28 Mei 2015 perihal Pertimbangan Hukum atas RekomendasiWalikota Cilegon tentang UMSK Tahun 2015, sebagaimana dimaksudpoint 12 diatas, yaitu belum memenuhi persyaratan sebagaimanaHalaman 16 dari 31 halaman.

Walikota Cilegon, tertanggal05 Juni 2015 dengan pertimbangan Biro Hukum Sekretariat daerah ProvinsiBanten Nomor; 188.44/183Birhuk/2015 tanggal 28 Mei 2015 perihalPertimbangan Hukum atas Rekomendasi Walikota Cilegon tentang UMSKTahun 2015 (Bukti P9);10.Fotokopi Surat Edaran Gubernur Banten Nomor: 561/ 3323 DTKT/2014dengan perihal Penetapan Upah Minimum" yang ditujukan kepada yith.Bupati/ Walikota sePropinsi Banten, tertanggal 15 Agustus 2014 (Bukti P10);Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji

Upah minimum (ic. wilayah provinsi ataukabupaten/kota) adalah upah yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkankebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas danpertumbuhan ekonomi, oleh sebab itu Pengusaha dilarang membayar upahlebih rendah dari upah minimum sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Pasal88 s.d Pasal 90 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor :188.44/....

/KPTS/2013 tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun 2014adalah sebesar Rp.1.851.500, per bulan dan Keputusan Gubernur ProvinsiSumatera Utara Nomor : 188.44/1055/KPTS/2014 tentang Upah MinimumKota Medan Tahun 2015 adalah sebesar Rp.2.037.000, per bulan;Bahwa berdasarkan Bukti P6=T1C berupa slip gaji Penggugat bulan April2015 adalah sebesar Rp.2.247.050, terdiri dari gaji pokok Rp.1.652.000, +Tunjangan UTM Rp.500.000, ditambah Tunjangan handphone Rp.50.000,dan Tunjangan pajak Rp.45.050, yang merupakan

Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan yangmenghalanghalangi Penggugat untuk melakukan kegiatan penambangandi areal tanah kuasa pertambangan milik Penggugat yang dikenal sebagaiwilayah tertanda DU. 1579 dan telah disesuaikan dengan KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/385/DPE/2010tanggal 30 April 2010 dengan luas wilayah 1.625 Ha (hektare);7.

Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembongkaran terhadaptanaman sawit miliknya yang ditanam di tanah kuasa petambangan milikPenggugat tersebut dan mengosongkannya serta menyerahkan tanahkuasa pertambangan/obyek sengketa yang dikenal sebagai wilayahtertanda DU. 1579 dan telah disesuaikan dengan Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/385/DPE/2010 tanggal 30 April2010 dengan luas wilayah 1.625 Ha tersebut kepada Penggugat tanpasyarat setelan adanya putusan perkara ini yang berkekuatan

1993 dan menyatakanberhenti dari perusahaan terhitung bulan November 2016 maka majelis hakimberpendapat masa kerja Penggugat pada perusahaan Tergugat selama 23 tahun 4bulan ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat besaran gajiPenggugat adalah sebesar Rp. 1.650.000,00 setiap bulan, sehubungan upahPenggugat dibawah Upah Minimum Provinsi dan Penggugat mengakhiri hubungankerja pada November 2015, maka besaran gaji Penggugat tidaklah berdasarkanKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44