Ditemukan 2130 data
119 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa di dalam Bukti T 6 sangat jelas Pemohon Kasasi telahmengundang Termohon Kasasi dan rekan dosen lainnya untukmelakukan suatu dialog mengenai permasalahan yang ada, dan didalam dialog tersebut sangat jelas Pemohon Kasasi telahmenampung kritik dan saran yang disampaikan oleh Termohon Kasasidan rekan dosen lainnya tersebut;20.2.
65 — 28
perikanan.Bahwa Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkatoleh Menteri dan memiliki Kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukanpengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundangundanganuntuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran dan Surat PersetujaunBerlayar berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu diterbitkan dan hanya dapatdigunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.Bahwa sebaliknya pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 di JawaTengah dalam suatu dialog
"Kalau berangkat bawa es, tapi jangan bawa cantrang," pinta Susi.Kegiatan dialog dipandu oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Artikel initelah tayang di Kompas.com dengan judul "Menteri Susi:Kapal 10 GT jangan Dibebani Izin Lagi Pak Ganjar...",https://regional.kompas.com/read/201 7/09/20/1456 174 1/menterisusikapal10gtjangandibebaniizinlagipakganjar.
14 — 1
Pada saat yang sama Pemohonmenghubungi Termohon melalui telepon menanyakan kepada Termohonperihal apa yang telah di adukan oleh istri dari mantan suami Termohon danantara Pemohon dan Termohon terjadi dialog yang cukup serius melalui viatelepon dan Termohon mengakui hal itu kepada Pemohon bahwa pada saat ituTermohon sedang bersama dengan mantan suaminya dan Termohon memintakepada Pemohon agar mengikhlaskan Termohon bersama mantan suaminya danpermintaan kedua dari Termohon agar Pemohon secepatnya melepaskannya
46 — 24
Pts.N0.55/Pid/2017/PT SMGpada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 09.30 wib,Kepala Desa Kedungpuji dan masyarakat mengadakanmusyawarah atau dialog untuk meminta klarifikasi dari kecurigaanmasyarakat berkaitan dengan praktek pengobatan dan statusperkawinannya.Bahwa terdakwa pada saat pertemuan di Balai Desa Kedungpujitersebut berkaitan dengan ijin praktek terdakwa mengatakan masihmengurus ijin akan tetapi belum selesai sedangkan ketika olehwarga di pertanyakan berkaitan dengan status
124 — 105
Ganjar Pranowo dan telahdiadakan dialog antara Pemkab. Lamongan dengan beberapa pedagang PasarBabat yang dipimpin oleh Sdr. Ayok Kristian, ST. dan difasilitasi oleh WakilKetua Komisi If DPR RI (Bpk.
Bahwaseperti dikatakan dalam bagian a, upaya revitalisasi pasar mulai tahapanperencanaan kebijakan telah disosialisasikan dan beberapa forum dialog telahdilakukan oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan kelompoknya tidakpernah diajak berunding adalah pengingkaran dari fakta yang sesungguhnya ;Perundingan dan dialog sebagai tindakan nyata yang dilakukan pemerintahadalah bentuk keterbukaan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan ;Namun demikian jika terdapat perbedaan pendapat dalam perundingan
HakMenempati Kios/Los Pasar Babat No. 675 atas nama NURJANNATUSSHOLIKHAH ; BuktiP11 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Wakil Ketua DewanPerwakilan Rakyat R.I kepada Bupati Lamongan Nomor : TU.02/10683/DPRRI/XU/2011, tanggal 8 Desember 2011, perihal : Penyampaian aspirasiPedagang Pasar Babat Lamongan Jawa Timur ;BuktiP12 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Pedagang PasarTradisional Babat Bersatu kepada Bupati Lamongan Nomor : 005/PPTBB/15/12/2011, tanggal 15 Desember 2011, perihal : Permohonan Dialog
mendaftar ; Bahwa saksi tidak tahu para Penggugat sudah ada yang mendaftar ; Bahwa saksi tidak tahu dari anggota PPTBB yang sudah mendaftar, itu sudahada yang menempati kios/los atau belum ; Bahwa saksi tahu sebelum ada pembongkaran sudah diberi 3 (tiga) kaliperingatan kepada Pedagang Pasar ; 55Bahwa para Penggugat sekarang masih ada yang melakukan aktivitasnya sebagaipedagang dengan menyewa bidak ; Bahwa lokasi relokasi Pasar Babat sekitar 3 (tiga) KM dari pasar lama ;Bahwa sepengetahuan saksi ada dialog
72 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
huruf a yang berbunyi :Pasal 31 :"KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal kampanyerapat umum dan/atau pertemuan terbatas dan/atau tatap muka dandialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk setiap pasangancalon, dengan memperhatikan usul dari pasangan calon denganketentuan:a. hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat paripurna DPRDProvinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dengan acara penyampaianvisi, misi, dan program pasangan calon secara berurutan denganwaktu yang sama tanpa dilakukan dialog
Nomor 26 P/HUM/201023.Bahwa mengenai hal tersebut di atas juga sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 (Bukti P 2) pada aturanPasal 55 ayat (4) sebagai berikut :Pasal 55 :Ayat (4) : Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat paripurnaDPRD dengan acara penyampaian visi, misi, dan program daripasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpadilakukan dialog ;24.Bahwa dengan demikian Surat Keputusan KPU Provinsi BengkuluNomor 2 Tahun 2009 (Bukti P 1) sekaligus juga
pemilukadaadalah : dilanjutkan dalam huruf f : Menyelenggarakan Paripurnauntuk mendengarkan visi misi dan program pasangan calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah ;Selanjutnya berdasarkan peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilukada Pasal 31 huruf "a"menyebutkan Hari Pertama Kampanye dilakukan dalam RapatParipuma DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Kota dengancara penyampaian visimisi dan program pasangan calon secaraberurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog
738 — 410 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sampai di rumahPenggugat penasihat hukum langsung melakukan dialog dengansekelompok orang yang hendak menangkap Penggugat, padasaat itulah diketahui bahwa sekelompok orang tersebut adalahpetugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN).
Dialog yangdilakukan penasehat hukum Penggugat dengan petugas BNNpada intinya meminta petugas BNN untuk menunjukkan suratsuratkelengkapan sebagaimana prosedur pemeriksaan seorang KepalaDaerah;Bahwa, sampai dengan pukul 22.00 WIB dialog dengan petugastidak membuahkan hasil dan pihak petugas tidak pernahmemperlihatkan surat apapun kepada penasehat hukum, sehinggapenasehat hukum menolak untuk menyerahkan Penggugat;Bahwa, pada pukul 22.30 petugas yang mengatasnamakan BNNtersebut mendobrak masuk secara
329 — 191
Pst.16,17.Diterbitkan Sertipikat Ke2 berdasarkan pengumuman pada HarianUmum Mitra Dialog tanggal 2 September 2009 dan Laporan Kehilangandari Kepolisian tanggal 26 Agustus 2009 No.Pol : STTP/1490/C/VIII/2009/JBR/Wil.CRB/Res.CRB., masingmasing dengan Surat Ukur barutertanggal 16102009;AdalahharusdinyatakansebagaiSertipikatsertipikat yang tidakmempunyai kekuatan hukum;Bahwa, oleh karena Sertipikatsertipikat ke2 atas tanah dan bangunansengketa tersebut adalah Sertipikatsertipikat yang tidak mempunyaikekuatan
DODID YK;Fotocopy dari fotocopy Pengumuman Tentang Sertipikathilang Surat Kabar Harian Mitra Dialog Cirebon tanggal 2September 2009;Fotocopy dari fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 56;Fotocopy dari fotocoy Buku Tanah Hak Milik Nomor 57;Fotocopy dari fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 186;Fotocopy dari fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 203;Fotocopy sesuai aslinya Tanda Bukti LaporNo.Pol:LPB/234/IV/2010/BIRO OPS tanggal 27April 2010atas nama PETROS PHILIPPIDES ke Polda Jawa Barat;Fotocopy = sesuai
384 — 18
Olehkarenanya secara formil dan materiil, surat tersebuthanya berdasarkan penafsiran sepihak yang menimbulkansituasi multi tafsir dan ketidakpastian hukum, dengancara tergugat yang membuat = alasan sendiri tanpamencantumkan dasar hukum yang jelas, karenanya harusdinyatakan tidak sah dan batal ;Penerbitan Surat No. 1800/LSF/XII/2009 tidak diawalidengan dialog; Halaman 39 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2010/PTUN JKT25.26.2Bahwa Pasal 60 Ayat (2) UU Nomor 33 Tahun 2009 tentangPerfilman,
menyatakan bahwa sebelum terjadi pelarangan,Lembaga Sensor Film harus melalui proses dialog.
Pasaltersebut berbunyi: Lembaga Sensor Film melaksanakanpenyensoran berdasarkan prinsip dialog dengan pemilikfilm yang disensor ;Bahwa sejak diajukannya permohonan yji sensor olehYayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia sebagai pihakpemohon uji sensor hingga dikeluarkannya surat Nomor1800/LSF/XI1/2009 = tertanggal 3 Desember 2009, pihakpemohon Uji sensor tidak pernah diajak berdialog,sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 33Tahun 2009; Olah karena itu, surat tersebut diterbitkan tidak
bukti P 13);Dalam pemberitaan tersebut menerangkan adanya penilaiandari Masyarakat Film Indonesia (MFI) yang menyatakanpelarangan film tentang tewasnya 5 wartawan Australia diTimor Leste atau Balibo Five tidak bisa dimengerti atauHalaman 55 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2010/PTUN JKT54.55.sama saja dengan zaman orde baru, bahwa negara merasaperlu. untuk memproteksi rakyatnya dari film. pemerintahmemilik i pandangan yang sempit mengenai film, filmtersebut bellum dianggap sebagai sarana dialog
diketahui atau patutdiduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjarapaling lama 2(dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,(sepuluh milyar rupiah);Adapun perihal beredarnya film tersebut dalam formatrekaman cakram dapat dikatagorikan sebagai pembajakanyang mendapat ancaman hukuman pidana dan yang pasti bahwarekaman cakraman sebagaimana dimaksud oleh Penggugattidak melalui prosedur penyensoran Lembaga Sensor Filmterlebih dahulu;Bahwa prinsip dialog
123 — 52
(lain halnyaapabila Sutini didatangkan untuk menjadi saksi di Pengadilan);Ada rekaman dialog melalui HP, antara Sunaji dengan Sutini, yang secaraumum bahwa Sunaji minta agar Sutini mengakui melakukan perselingkuhandengan Penggugat dengan maksud agar Penggugat dapat turun / diturunkandari jabatan sebagai Kepala Dusun.
Bahwa hal tersebut terbukti dengan adanyakalimatkalimat dialog sebagai berikut : Sutini : Bahasa Jawa, yang artinya Tidak ada bukti dansaksisaksi ; Sunaji : Bahasa Jawa, yang artinya Pengakuan kamu sajasudah cukup ; Sutini : Saya kawatir nanti kalau saya mengakui ternyata tidakbisa turun; Sunaji i Kalau kamu mengakui dijamin pasti turun, percayasaja Sama paman mu; (catatan : turun disini artinya turun dari jabatan KepalaDusun Kemiri); Sutini : Tidak menjadi Kasun lagi maksudnya ?
18 — 7
Tergugat susah diajak dialog dalam rumahtangga,schingsitan gaham tidak ada kelihatan keharmonisan dalamd.
40 — 6
Karang Desa Nguwet Kecamatan Kranggan Ka.Temanggung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, melakukanpenganiayaan terhadap Saksi korban LUCKY CASNANTO, perbuatan manaterdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut; Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, saat Saksikorban LUCKY CASNANTO menemani saksi RUMIDAH datangmenemui terdakwa untuk keperluan meminta uang cicilan hutangterdakwa kepada saksi RUMIDAH, setelah terjadi dialog
46 — 3
perkawinan tersebut, oleh karena itudengan terbuktinya adanya percekcokan antara Penggugat dan Tergugatsehingga mereka sudah pisah rumah, Majelis berpendapat dengan suasanalahir batin yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebutdi atas maka dalam diri Penggugat maupun Tergugat tidak mungkin lagidapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu adanya rumah tangga yangbahagia dan kekal, apalagi mereka sekarang tidak satu rumah lagi sehinggakomunikasi sebagai sarana yang efektif untuk terjadinya dialog
160 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
mencariPenggugat;Bahwa tidak lama kemudian dengan beberapa waktu yang lewatdatanglah beberapa mahasiswa kepada Penggugat dalam rangka melaporperbuatan Tergugat kepada Penggugat dengan alasan seringkali dimarahiTergugat sehingga beberapa motor mahasiswa dirobohi Tergugat sehinggabeberapa mahasiswa banyak mengalami kekecewaan akibat perbuatanTergugat;Bahwa akibat ada beberapa laporan mahasiswa kepada Penggugat,sehingga Penggugat dengan cara berlahanlahan untuk berusaha menasehatiTergugat, sehingga terjadilah dialog
160 — 107
terdakwa meskipun setelah SHM tersebut terbitselanjutnya diserahkan terdakwa kepada saksi Petros Philippides, namun secaradiamdiam tanpa sepengetahuan saksi Petros pada tanggal 26 Agustus 2009,terdakwa membuat laporan kehilangan atas empat buah SHM No. 56 ; SHM No.57; SHM No. 186 dan SHM No. 203 yang masingmasing atas nama pemegangC.Dodid Yudantoro Kusumadijati ke Polres Cirebon, kemudian denganmelampirkan Surat Pernyataan dibawah sumpahjanji dari terdakwa dandiumumkan melalui Surat Kabar Harian Mitra Dialog
riBahwa setelah SHM tersebut sudah terbit selanjutnya diserahkanterdakwa kepada saksi Petros Philippides, namun secara diamdiam tanpasepengetahuan saksi Petros, terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2009 membuatlaporan kehilangan atas empat buah SHM No. 56; SHM No. 57; SHM No. 186 danSHM No. 203 yang masingmasing atas nama pemegang C.Dodid YudantoroKusumadjati ke Polres Cirebon, kKemudian dengan melampirkan Surat Pernyataandibawah sumpah/janji dari terdakwa dan diumumkan melalui Surat Kabar HarianMitra Dialog
diserahkanterdakwa kepada saksi Petros Philippides, namun secara diamdiam tanpasepengetahuan saksi Petros, terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2009 membuatlaporan kehilangan atas empat buah SHM No. 56, SHM No. 57, SHM No. 186 danHalaman 25 dari 123 halamanPutusan Nomor 349/Pid.B/2013/PN.Sbr.SHM No. 203 masingmasing atas nama pemegang C.Dodid YudantoroKusumadjati ke Polres Cirebon, kemudian dengan melampirkan Surat Pernyataandibawah sumpah/janji dari terdakwa dan diumumkan melalui Surat Kabar HarianMitra Dialog
96 — 37
perikanan.Bahwa Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkatoleh Menteri dan memiliki Kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukanpengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundangundanganuntuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran dan Surat PersetujaunBerlayar berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu diterbitkan dan hanya dapatdigunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.Bahwa sebaliknya pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 di JawaTengah dalam suatu dialog
"Kalau berangkat bawa es, tapi jangan bawa cantrang," pinta Susi.Kegiatan dialog dipandu oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Artikel initelah tayang di Kompas.com dengan judul "Menteri Susi:Kapal 10 GT jangan Dibebani Izin Lagi Pak Ganjar...",https://regional.kompas.com/read/2017/09/20/1456 174 1/menterisusikapal10gtjangandibebaniizinlagipakganjar.
75 — 10
MASYHURAT emaneman LENA karena kamu itu dikasih kesempatan hanya kali ( satukali ) seumur hidup untuk menciptakan ini, saksi saat itu bilang Sayahanya hanya punya ini dia melarang dan menyarankan untukmencarikan tambahan di Jakarta, setelah dialog tersebut diatas,seterusnya saksi kembali ke Jakarta dan sebelum berangkat terdakwaKH. MASYHURAT meminta USD 10.000,00 (sepuluh ribu dollarAmerika ) saat dia memintanya saksi kaget dan bilang Bilang uangini bukan milik saya.
70 — 42
hanyamengetahui bahwa para pihak sedang ada konflik dan telah pisah tempat tinggal,demikian juga saksi yang diajukan pihak Termohon Konvensi/Terbanding hanyamengetahui saat terjadi penggerebegan di rumah teman wanita Pemohon Konvensi/Pembanding pada bulan Agustus 2013, maka untuk mendukung bukti bahwa antaraPemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding telah terjadiperselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi adalahsebagaimana diketahui dari dialog
33 — 7
Namun terjadi dialog yang tidak baik hinggaterjadiHal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.77/Pdt.G/2019/PA.Sbga21perkelahian antara Pemohon dan Sofyan yang mengakibatkan Pemohonharus menjalani proses hukum;. Bahwa sejak Pemohon menjalani Proses hukum, pada 15 Mei 2019 pagi,Termohon pergi meninggalkan Kedua anak Pemohon dan Termohondirumah tanpa teman dan makanan.
10 — 0
saat itu Tergugat sedang mempunyai uang;* Tergugat sering minumminuman keras;* Tergugat sering pulang hingga dini hari; Tergugat pernah tidak memberikan nafkah lahir dan batin selamatahun 2014;* Dan sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai saat ini, Tergugat jugatidak memberikan nafkah lahir batin;Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugatdan Tergugatterjadipada bulan Agustus tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat.Dimana setelah beberapa hari terjadi percekcokan antara Penggugatdan Tergugat dialog