Kemudian esok harinyaTergugat beserta orang tuanya datang untuk berdialog dengan orang tuaPenggugat, dimana tidak menemukan solusi pada dialog saat itu.Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2020 orang tua Penggugatmengundang orang tua Tergugat untuk menyampaikan hasil musyawarahkeluarga sebagai berikut :a. Tidak bisa melanjutkan kembali bahtera rumah tangga ;b. Tidak adanya kecocokan/keharmonisan ;C. Tergugat dapat menemui anakanak sebagaimanamestinya.

Dan denganHalaman 2 dari 8 Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT BTNdemikian, telah memenuhi syarat bagi Penggugat untuk mengajukangugatan perceraian;Bahwa setelah menjalani proses dialog yang sedemikian lama denganTergugat, dan setelah berdiskusi intensif dengan ketiga anakanak danberkonsultasi dengan Pendeta selaku Penasehat rohani, maka Penggugatberketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat demituntasnya permasalahan ini dan adanya kepastian hukum dengan segalaakibatnya;Bahwa berdasarkan

tidak terjadi sekali dua kali, namun terjadisecara berulangulang dan berlanjut, dan oleh karena situasi dan kondisirumah tangga yang sudah tidak baik dan tidak kondusif, mulai tahun 2010Penggugat pergi dari rumah Tergugat, karena sudah tidak kuat dan tahandengan situasi dan keadaan rumah tangga;he Mengingat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah seringdan berlanjut terjadi pertengkaran dan perselisihan, upaya untuk memperbaikijuga sering telah dilakukan dengan berbagai mediasi dan dialog

Olehkarenanya secara formil dan materiil, surat tersebuthanya berdasarkan penafsiran sepihak yang menimbulkansituasi multi tafsir dan ketidakpastian hukum, dengancara tergugat yang membuat = alasan sendiri tanpamencantumkan dasar hukum yang jelas, karenanya harusdinyatakan tidak sah dan batal ;Penerbitan Surat No. 1800/LSF/XII/2009 tidak diawalidengan dialog; Halaman 39 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2010/PTUN JKT25.26.2Bahwa Pasal 60 Ayat (2) UU Nomor 33 Tahun 2009 tentangPerfilman,

menyatakan bahwa sebelum terjadi pelarangan,Lembaga Sensor Film harus melalui proses dialog.

Pasaltersebut berbunyi: Lembaga Sensor Film melaksanakanpenyensoran berdasarkan prinsip dialog dengan pemilikfilm yang disensor ;Bahwa sejak diajukannya permohonan yji sensor olehYayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia sebagai pihakpemohon uji sensor hingga dikeluarkannya surat Nomor1800/LSF/XI1/2009 = tertanggal 3 Desember 2009, pihakpemohon Uji sensor tidak pernah diajak berdialog,sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 33Tahun 2009; Olah karena itu, surat tersebut diterbitkan tidak

bukti P 13);Dalam pemberitaan tersebut menerangkan adanya penilaiandari Masyarakat Film Indonesia (MFI) yang menyatakanpelarangan film tentang tewasnya 5 wartawan Australia diTimor Leste atau Balibo Five tidak bisa dimengerti atauHalaman 55 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2010/PTUN JKT54.55.sama saja dengan zaman orde baru, bahwa negara merasaperlu. untuk memproteksi rakyatnya dari film. pemerintahmemilik i pandangan yang sempit mengenai film, filmtersebut bellum dianggap sebagai sarana dialog

diketahui atau patutdiduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjarapaling lama 2(dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,(sepuluh milyar rupiah);Adapun perihal beredarnya film tersebut dalam formatrekaman cakram dapat dikatagorikan sebagai pembajakanyang mendapat ancaman hukuman pidana dan yang pasti bahwarekaman cakraman sebagaimana dimaksud oleh Penggugattidak melalui prosedur penyensoran Lembaga Sensor Filmterlebih dahulu;Bahwa prinsip dialog

Sampai di rumahPenggugat penasihat hukum langsung melakukan dialog dengansekelompok orang yang hendak menangkap Penggugat, padasaat itulah diketahui bahwa sekelompok orang tersebut adalahpetugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN).

Dialog yangdilakukan penasehat hukum Penggugat dengan petugas BNNpada intinya meminta petugas BNN untuk menunjukkan suratsuratkelengkapan sebagaimana prosedur pemeriksaan seorang KepalaDaerah;Bahwa, sampai dengan pukul 22.00 WIB dialog dengan petugastidak membuahkan hasil dan pihak petugas tidak pernahmemperlihatkan surat apapun kepada penasehat hukum, sehinggapenasehat hukum menolak untuk menyerahkan Penggugat;Bahwa, pada pukul 22.30 petugas yang mengatasnamakan BNNtersebut mendobrak masuk secara

Bahwa jumlah massa yang datang pada saat Itu saksi tidak mengetahulsecara pasti jumlahnya tetapi lebin kurang sebanyak 200 (dua ratus) orang;Bahwa kejadiannya berawal ketika massa/masyarakat berunjuk rasamenuntut Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan berurutan olehcoordinator akis yaitu Saudara MOSADAD, saudara WIWIN dan saudaraRAFIK;Bahwa kemudian perwakilan dari pengunjuk rasa yang diantaranyaSaudara MOSADAD dan saudara WIWIN serta yang lainnya diperbolehkanmasuk dan menemui pihak Bawaslu dan dialog

mengetahulsecara pasti jumlahnya tetapi lebin kurang sebanyak 200 (dua ratus) orang;Bahwa kejadiannya berawal ketika massa/masyarakat berunjuk rasamenuntut Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan berurutan olehKoordinator akis yaitu Saudara MOSADAD, saudara WIWIN dan saudaraRAFIK;Halaman 19 dari 39Putusan Nomor 21/Pid.Sus Anak /2019/PN MreBahwa kemudian perwakilan dari pengunjuk rasa yang diantaranyaSaudara MOSADAD dan saudara WIWIN serta yang lainnya diperbolehkanmasuk dan menemui pihak Bawaslu dan dialog

Pali yang kemudian langsung bergerak menuju danmendatangi ke Kantor Bawaslu dan melakukan orasi unjuk rasa yang mana ketikamelakukan orasi tersebut Anak Darmin Als Min Bin Sudirman dan Anak II AriWibowo Bin Makmun berdiri dibarisan depan yang berhadapan langsung denganaparat keamanan dari pihak Kepolisian dan dibantu pihak personil TNI;Menimbang, bahwa ketika orasi unjuk rasa berlangsung SaudaraMUSADAT dan saudara WIWIN serta beberapa orang lainnya diperbolehkanmasuk dan menemui pihak Bawaslu dan dialog

tenaga kerja/efisiensiterhadap para pekerja, sehingga dengan segala cara dilakukan oleh Tergugatkepada Para Penggugat agar tidak betah lagi bekerja diperusahaan Tergugatyaitu. adanya kebijakan mutasi yang dikeluarkan Tergugat denganmenempatkan Tergugat bekerja jauh dari keluarga dan domisili ParaPenggugat serta pula ancaman/tekanan untuk mengundurkan diri darimanajemen Tergugat secara terus menerus;Bahwa Tergugat telah melaksanakan mutasi terhadap Para Penggugat, halmana dilakukan tanopa mengadakan dialog

Para Penggugat mengajukanPermohonan Pemutusan Hubungan Kerja melalui Lembaga PenyelesaianHalaman 4 dari 29 halaman Putusan No.134/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn14.15.16.17.18.19.Perselisihnan Hubungan Industrial yang salah satunya melalui PengadilanHubungan Industrial Medan;Bahwa Penggugat dimutasi oleh Tergugat secara semenamena ke lokasiyang jauh dari domisili Penggugat yaitu di Perkebunan Sibisa Mangatur diKabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan tidak pernah mempertimbangkankeadaan Penggugat I, tanpa dialog

dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebasdan obyektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi;(2) Penempatan tenaga kerja di arahkan untuk menempatkan tenaga kerjapada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat,minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hakasasi dan perlindungan hukum;(3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikanpemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuaidengan kebutuhan program nasional dan daerah;Bahwa upaya dialog

memenuhikewajibannya tersebut, masalahnya justru pada diri Penggugat sendiri yang seringmenolak ajakan tersebut dengan berbagai alasan seperti:Pertama, Penggugat sedang tidak mood, capek, bosan, tidak bergairah dsb.Kedua, Penggugat sering kali lalai belum mengerjakan kewajibannya sholat Isyasebelum tidur, dengan alasan malas bangun dan mandi setelah melakukanhubungan badan maka Penggugat akan menolak ajakan Tergugat;Ketiga, Penggugat sering kali kesal, emosional dan marah, kemudian diam tidakmau diajak berbicara/dialog

benar, yang benar adalahTergugat tetap memberikan nafkah lahir dengan mentransfer uang gajinya kerekening Penggugat secara rutin, bahkan untuk tagihan belanja kartu kreditPenggugat bulan November 2012, telah dibayarkan/dilunasi oleh Tergugatsedangkan nafkah batin masih diberikan bahkan Tergugat selalu mengajakPenggugat namun Penggugat banyak alasan seperti sedang tidak mood, capek,bosan, tidak bergairah bahkan Penggugat sering kali kesal, emosional dan marah,kemudian diam tidak mau diajak berbicara/dialog

perikanan.Bahwa Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkatoleh Menteri dan memiliki Kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukanpengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundangundanganuntuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran dan Surat PersetujaunBerlayar berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu diterbitkan dan hanya dapatdigunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.Bahwa sebaliknya pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 di JawaTengah dalam suatu dialog

"Kalau berangkat bawa es, tapi jangan bawa cantrang," pinta Susi.Kegiatan dialog dipandu oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Artikel initelah tayang di Kompas.com dengan judul "Menteri Susi:Kapal 10 GT jangan Dibebani Izin Lagi Pak Ganjar...",https://regional.kompas.com/read/2017/09/20/1456 174 1/menterisusikapal10gtjangandibebaniizinlagipakganjar.

MASYHURAT emaneman LENA karena kamu itu dikasih kesempatan hanya kali ( satukali ) seumur hidup untuk menciptakan ini, saksi saat itu bilang Sayahanya hanya punya ini dia melarang dan menyarankan untukmencarikan tambahan di Jakarta, setelah dialog tersebut diatas,seterusnya saksi kembali ke Jakarta dan sebelum berangkat terdakwaKH. MASYHURAT meminta USD 10.000,00 (sepuluh ribu dollarAmerika ) saat dia memintanya saksi kaget dan bilang Bilang uangini bukan milik saya.

perkawinan tersebut, oleh karena itudengan terbuktinya adanya percekcokan antara Penggugat dan Tergugatsehingga mereka sudah pisah rumah, Majelis berpendapat dengan suasanalahir batin yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebutdi atas maka dalam diri Penggugat maupun Tergugat tidak mungkin lagidapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu adanya rumah tangga yangbahagia dan kekal, apalagi mereka sekarang tidak satu rumah lagi sehinggakomunikasi sebagai sarana yang efektif untuk terjadinya dialog

mencariPenggugat;Bahwa tidak lama kemudian dengan beberapa waktu yang lewatdatanglah beberapa mahasiswa kepada Penggugat dalam rangka melaporperbuatan Tergugat kepada Penggugat dengan alasan seringkali dimarahiTergugat sehingga beberapa motor mahasiswa dirobohi Tergugat sehinggabeberapa mahasiswa banyak mengalami kekecewaan akibat perbuatanTergugat;Bahwa akibat ada beberapa laporan mahasiswa kepada Penggugat,sehingga Penggugat dengan cara berlahanlahan untuk berusaha menasehatiTergugat, sehingga terjadilah dialog

Karang Desa Nguwet Kecamatan Kranggan Ka.Temanggung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, melakukanpenganiayaan terhadap Saksi korban LUCKY CASNANTO, perbuatan manaterdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut; Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, saat Saksikorban LUCKY CASNANTO menemani saksi RUMIDAH datangmenemui terdakwa untuk keperluan meminta uang cicilan hutangterdakwa kepada saksi RUMIDAH, setelah terjadi dialog

Tergugat susah diajak dialog dalam rumahtangga,schingsitan gaham tidak ada kelihatan keharmonisan dalamd.

. , setiba di rumah yang sudah saya kasih untuk anakanak dialog pun berlanjut, saya pun menerima usulan tambahan Rp 250.000,hingga menjadi Rp 750.000, pe bulan, keputusan dialog malam tersebut uanguntuk nafkah anakanak harus saya titip pada ............. (Imum Meunasah)uang itu pun setiap bulan saya titip pada ..............

huruf a yang berbunyi :Pasal 31 :"KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal kampanyerapat umum dan/atau pertemuan terbatas dan/atau tatap muka dandialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk setiap pasangancalon, dengan memperhatikan usul dari pasangan calon denganketentuan:a. hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat paripurna DPRDProvinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dengan acara penyampaianvisi, misi, dan program pasangan calon secara berurutan denganwaktu yang sama tanpa dilakukan dialog

Nomor 26 P/HUM/201023.Bahwa mengenai hal tersebut di atas juga sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 (Bukti P 2) pada aturanPasal 55 ayat (4) sebagai berikut :Pasal 55 :Ayat (4) : Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat paripurnaDPRD dengan acara penyampaian visi, misi, dan program daripasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpadilakukan dialog ;24.Bahwa dengan demikian Surat Keputusan KPU Provinsi BengkuluNomor 2 Tahun 2009 (Bukti P 1) sekaligus juga

pemilukadaadalah : dilanjutkan dalam huruf f : Menyelenggarakan Paripurnauntuk mendengarkan visi misi dan program pasangan calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah ;Selanjutnya berdasarkan peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilukada Pasal 31 huruf "a"menyebutkan Hari Pertama Kampanye dilakukan dalam RapatParipuma DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Kota dengancara penyampaian visimisi dan program pasangan calon secaraberurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog

Bahwa adapun kegiatan yang dikoordinir oleh Para Tergugat diatas dimulaipada hari Selasa tanggal 1 Maret 2011 berupa Dialog dengan para WakilRektor, karena Rektor tidak ada di tempat, dan Rektor menjadwalkan Dialogtersebut pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2011.