Bima.Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab serta kewenang Saksiselaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam pekerjaan pengadaanbaju kaos seragam BBGRM Kab. Bima Ta. 2014 saat itu, antara lain :Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasasesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

Bima Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab serta kewenang Saksiselaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam pekerjaanpengadaan baju kaos seragam BBGRM Kab. Bima Ta. 2014 saat itu,antara lain :Halaman 94 dari 220 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2017/PN Mtra. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaanbarang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalamkontrak (mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis,jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya).b.

Bima.Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab serta kewenang Saksiselaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam pekerjaanpengadaan baju kaos seragam BBGRM Kab. Bima Ta. 2014 saat itu,antara lain :a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasasesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak(mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu,tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya).b. Menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa setelahmelalui pemeriksaan.c.

PP No. 72 tahun 1998, sehinggamenimbulkan pertanyaan mendasar yakni, dari mana dan atas dasar apaTermohon membuat tolok ukur Badan Hukum itu atau atas kewenang apaTermohon membuat norma baru yakni Badan Hukum a quo. Bukankah yangmenjadi dasar kewenangan Termohon dalam melahirkan PERATURANMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1191/ MENKES/PER/VIIV2010 tentang Peyaluran Alat Kesehatan a quo adalah bersifatdelegasi kewenangan dan bukan atribusi. Menurut H.

Kepiti berdasarkan SuratKeterangan Nomor: 500.0/4SK/VIIV1994 tanggal 6 Agustus 1994 yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Sempajaya adalah kurang mendukungkepemilikan, karena tidak dilampirkan surat pernyataan kepemilikantanah dari pemilik;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Majelisakan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;Menqenai eksepsi pada angka 1:Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Para Tergugatl, Tergugat Ildan Turut Tergugat Il mempermasalahkan mengenai kewenang mengadiliyang

Tahun 1986tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga secara absolut Pengadilan Tata UsahaNegara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa a quo ;Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara absolut Pengadilan TataUsaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, maka secara yuridis cukup alasan hukumbagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat tentang kewenang

Aceh LintasSumatra, dan bukti Surat TII3 foto copy sesuai asli tentang Surat PenunjukanPenyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor KU.03.01/Bb1PRESV/1519, tanggal 25Mei 2018, menerangkan Surat tersebut merupakan kewenang Tergugat II untukmenerbitkannya berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 70Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannyatelah mengajukan

/PN Tabberitikad baik yang artinya pembeli yang beritikad baik menyangkutjual beli atas tanah yang bekaitan dengan dokumen dan prosedur yangharus dicek, apabila proses jual beli atas tanah sudah melalui prosedurdan mekanisme serat memenuhi persyaratan sesuai dengan Undangundang maka disini jual beli sah dan penjual dan pembeli dapatdikatakan beritikad baik, sedangkan yang kedua penjual dan pembeliharus melakukan penelitian terhadap obyek yang akan menjadi obyektransaksi dan apakah penjual punya kewenang

Pengadilan Negeri Palangkaraya, karena dalam hal menentukanSiapa yang berhak secara sah atas kepemilikan suatu hak atas bidang tanahadalah kewenang Absolut dari Lembaga Peradilan Umum dhi.

Demikianpuntuntutan Penggugat tentang biaya akomodasi sebesar Rp 25.000.000,Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 05/Padt.G/2015/PN Msh(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan biaya pengurusan Perkara sebesarRp 250.000.000, (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) bukanlah tanggungjawab Para Tergugat V dan Para Tergugat VII XIV sangat tidakrasional dan mengadaada.e Bahwa Kekayaan yang dimiliki oleh Para Tergugat V dan ParaTergugat VII XIV tidak lah di peroleh dari perbuatan kewenang wenangan Penggugat atau setidaktidaknya

membayar biaya perkaraSUBSIDAIRApabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono).Menimbang, bahwa atas Jawaban dari para Tergugat, selanjutnyaPenggugat mengajukan Replik, yang mana atas Replik yang diajukanPenggugat, pihak Tergugat , Tergugat II dan turut Tergugatmenanggapinya dalam ODupliknya, yang untuk selengkapnyasebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat didalam jawabannyatentang eksepsi telah mengajukan eksepsi tentang kewenang

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik IndonesiaNomor 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat : Pemerintah mengakui setiap LPKSM yangmemenuhi syarat untuk bergerak di bidang perlindungan konsumensebagaimana tercantum dalam anggaran dasar pendiriannya melaluipendaftaran dan penerbitan TDLPK (Pasal 2) berdasarkan kewenang Meniteriyang dilimpahkan ke Bupati atau walikota dan dilimpahkan lagi kepadaKepala Dinas (Pasal 3) berdasarkan tempat

Terdakwa tidak memenuhi unsur melawan hukumsebagaimana maksud dari dakwaan Kesatu Primair dengan dasarpertimbangan sebagai berikut ini :... bahwa setiap orang menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Pepublik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberanta san Tindak Pidana Korupsi,mengandung pengertian baik orang yang mempunyai kewenang

UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 adalah :(Ke1). melawan hukum;(Ke2). memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatukorporasi;(kKe3). dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara.Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi keberatan atas pendapatJudex Facti tingkat banding dalam pertimbangan putusan halaman96, yang menyatakan bahwa ... setiap orang menurut ketentuanPasal 2 ayat (1) ... mengandung pengertian baik orang yangmempunyai kewenang, kesempatan yang ada padanya karenajabatan/ kedudukan

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehpejabat, bentuknya adalah penyalahgunaan wewenang, tetapi kalaubukan pejabat bentuknya adalah perbuatan melawan hukum;Bahwa oleh karena itu pertimbangan Judex Facti yang menyatakanbahwa ... setiap orang menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) ...mengandung pengertian baik orang yang mempunyai kewenang,kesempatan yang ada padanya karena jabatan/kedudukan ataubukan, jadi setiap orang menurut Pasal 2 Ayat (1) adalah siapa sajayang berdasarkan undangundang tidak

menolak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa terhadapSertifikat Hak Milik atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Kampar tahun 1995 berdasarkan UndangundangNomor 53 Tahun 1999 tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten salah satunyaKabupaten Pelalawan agar seharusnya Penggugat atau siapapun yangmenguasai di objek yang bermasalah supaya melakukan validasi data atauplotting Sertifikat terlebih dahulu di Kantor Pertanahan untuk dapat menentukanletak wilayahnya sesuai dengan kewenang

Gugatan Penggugat Prematur;Bahwa Gugatan Penggugat Prematur karena Permohonan Perizinan keBupati Kutai Timur sudah Tergugat Ajukan atau mengajukan Permohonan,akan tetapi Sampai saat ini belum di keluarkan SK, Bupati Kutai Timur danmasih menunggu kebijakan dari Bupati Kutai Timur yang mana kebijakandari Administrasi Negara kewenang dari kebijakan Bupati Kutai Timur yangdiluar dari kemampuan Tergugat untuk mengeluarkan izin tersebut, makayang mempunyai kewenangan adalah Bupati Kutai Timur maka hal

Adanya hak/kewenang konstitusional pemohon yang diberikan olehUUD 1945;b. Hak/kewenangan konstitusion pemohon tersebut dianggap olehpemohon telah dirugikan oleh Undangundang yang sedang diuji;c. Kerugian tersebut bersifat knusus (spesifik) dab aktual atau setidaktidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajardapat dipastikan terjadi;d.

Raya Utara No. 19 Kelurahan Karangklesem, Kecamatan PurwokertoSelatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masingmasing tanggal tanggal 8 Maret 2019 ;Menimbang, bahwa dengan adanya kreditur lainnya tersebut maka syaratpengajuan PKPU terpenuhi sebagaimana maksud dari pasal 2 ayat (1) dan pasal8 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya adanya mengajukaneksepsi dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsiTermohon tersebut bukan kewenang

Mengabulkan eksepsi kewenang relatin Tergugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata nomor : No.243/Pdt.G/2020/PN. Sda ini;3. Menyatakan perkara perdata nomor : No. 243/Pdt.G/2020/PN.Sda iniberkedudukan di wilayah hukum kota adminitrasi Surabaya, Jawa Timur.4.

Dengan beralinnya kewenang pemberinan IUP tersebut dariKabupaten Indragiri Hilir ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu di ProvinsiRiau, maka seluruh tanggung jawab tentang perpanjangan IUP jugatelah dilimpahkanke Provinsi Riau, termasuk tentang permohonanperpanjangannya. = Artinya, permohonan perpanjangan IUPPENGGUGAT (yang ketiga) tertanggal 13 Juli 2013, dengan adanyaperalihan kewenangan tersebut, sudah menjadi wewenang Provinsiuntuk melanjutkan/menjawabnya.Namun, hingga saat ini permohonanperpanjangan

menjadikewenangan pengolahannya oleh kantor Menteri Negeri Agraria/ BPN.Atas dasar halhal tersebut di atas dengan melihat danmempertimbangkan sistem pemerintah yang sedang berjalan telah diaturpula kKewenangankewenangan apa saja yang dipunyai pemerintah pusatyang tugas dan fungsinya diserahkan kepada kantor menteri NegaraAgraria/BPN maupun kewenangan pada tingkat otonomi di daerah baikkepada gubernur selaku penanggung jawaban wilayah propinsi maupunkantor wilayah pertanahan dipropinsi.Bahwa atas kewenang

Area Manager Kotabaru adalah saksi melaporkansegala kegiatan kepada Branch Manager Office Banjarmasin, karena sesuai dengan tugas dantanggung jawab saksi selaku Area Manager Office Kotabaru kebijakan saksi sangat terbatasyang mana rekrutment karyawan, masalah kedisiplinan karyawan, melakukan pemberhentianterhadap karyawan yang menerima komisi/ karyawan tidak tetep seperti agen, namun untukkegiatan dalam segala hal yang berhubungan dengan uang perusahaan saksi tidak mempunyaikewenangan melainkan kewenang

0112/032009 tanggal 17 maret 2009, yang pada intinyameminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk melakukanpenertiban terhadap asetaset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero)yang dikuasai oeh pihak lain dengan tanoa hak dan melakukanoptimalisasi terhadap asetaset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero);Penerbitan Objek Sengketa juga merupakan suatu Penerapan TataKelola Perusahaan Yang Baik (GoodCorporate Governance), dimanapihak yang menerbitkan Objek Sengketa adalah pihak yang memangmemiliki Kewenang