Putusan Nomor 1458/B/PK/Pjk/2021Kabupaten Gresik, alamat korespondensi di Graha Anggrek Mas B2 Nomor21, Sidoarjo;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2020,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 10 Juni 2020, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10

Wahidin Sudirohusodo Nomor 728A, RT 003 RW 004, Kebomas,Kabupaten Gresik, alamat korespondensi di Graha Anggrek Mas B2 Nomor21, Sidoarjo, yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah semestinya Termohon Peninjauan Kembali/Tergugatmembuat risalah pembahasan berdasarkan surat tanggapan atas SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), bukan berdasarkan SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) sesuai dengan ketentuan

Usaha NegaraPekanbaru tersebut, Penggugat 7/Pembanding telah mengajukan SuratPermohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor :21/G/2020/PTUNPBR, tanggal 8 Oktober 2020 dan terhadap AktaPermohonan Banding tersebut telah ditanda tangani olehPenggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbarutelah memberitahukan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding dariPenggugat/Pembanding, kepada Tergugat/Terbanding Nomor21

bagian dalam berkas perkara ini;Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51Tahun 2009, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;M EN GA DIL J tenwevennnnnnenneennnneeennnennnen Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ;Halaman 9 Putusan No. 258/B/2020/PTTUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru Nomor21

Kecamatan Bontang Selatan,Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang tidakdiketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayahRepublik Indonesia dan di luar wilayah Republik Indonesia(Ghoib), sebagai "Tergugat";Pengadilan Agama tersebut;Setelan membaca dan mempelajari Suratsurat perkara;Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2017yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor21

gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, demikian pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RINomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan dalam perkara ini Majelis Hakimtidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi kepada Penggugat danHalaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PA.BotgTergugat, dikarenakan Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir dipersidangan walaupun menurut berita acara panggilan Nomor21

Sesuai denganpasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor21/MDAG/Him 5 dari 37 him................PER/6/2008, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsididiluar peruntukkannya dan/ atau diluar wilayah tanggung jawabnya, ayat (2) Pihaklain selain produsen, distributor dan pengecer resmi dilarang memperjual belikanpupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun.

Sesuai denganpasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor21/MDAG/PER/6/2008, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsididiluar peruntukkannya dan/ atau diluar wilayah tanggung jawabnya, ayat (2) Pihaklain selain produsen, distributor dan pengecer resmi dilarang memperjual belikanpupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun.

Sesuai denganHlm 11 dari 37 him................12pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor21/MDAG/PER/6/2008, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsididiluar peruntukkannya dan/ atau diluar wilayah tanggung jawabnya, ayat (2) Pihaklain selain produsen, distributor dan pengecer resmi dilarang memperjual belikanpupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun.

Sesuai dengan pasal14 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor21/MDAG/Him 14 dari 37 him................15PER/6/2008, pasal 7 huruf c, Pengecer wajib melaksanakan pengadaan danpenyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan atau/kelompok tani di lini IVwilayah tanggung jawabnya.Bahwa berdasarkan uraian diatas, tedakwa I.Nadirman dan terdakwa II.

/MDAG/PER/6/2008, distributor dan pengecer dilarangmemperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukkannya dan/atau di luar wilayahtanggung jawabnya, ayat (2) Pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer resmidilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun ;Bahwa Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor21/MDAG/PER/6/2008, Pihak lain yang dengan sengaja melanggar ketentuansebagaimana di maksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanakad nikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan tanggal 20 Januari2010 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor21/21/1/2010 tanggal 20 Januari 2010 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kuningan ;.

SURAT : Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikahbermaterai cukup dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan Nomor21/21/1/2010 Tanggal 20 Januari 2010. Alat buktitersebut setelah diperiksa lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P.1. ;2. SAKSIDeel wSAKSI. I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaanIbu rumah tangga, tempat kediaman di KabupatenKuningan ;SAKSI.

Suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkara sepertitercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor21/Pdt.G/2019/PNKbr tanggal 28 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:DALAM GUGATAN ASAL:DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat II Asal/Turut Tergugat Intervensi tersebut;DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;DALAM GUGATAN INTERVENSI:DALAM EKSEPSI: Mengabulkan

(niet ontvankelijke verklaard);DALAM REKONVENSI: Menolak Gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi/Penggugat RekonvensiIntervensi untuk seluruhnya;Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 179/PDT/2020/PT PDGMenimbang,DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI: Menghukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi/Penggugat Rekonvensi Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.346.000,00 (dua juta tigaratus empat puluh enam ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor21

Berkas perkara putusan tanggal 22 Desember 2015 Nomor21/Pdt.Plw/2015/PN Jbg dan suratsurat yang bersangkutan denganperkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam gugatan perlawanannyatertanggal 23 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jombang pada tanggal 24 Maret 2015 dengan Nomor21/Pdt.Plw/2015/PN Jbg, telah menyampaikan dalildalil gugatan yang padapokoknya sebagai berikut:1.

. : 340/Pdt/2015/PT.Smg Tentang Penetapan Hari Sidang ;Telah membaca berkas perkara beserta putusan Pengadilan NegeriSlawi tanggal 22 April 2015 Nomor: 21/Pdt.G/2014/PN.Slw beserta lampiranlampirannya ;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Membaca, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16September 2014 dan telah terdaftar dalam register perkara Nomor21/Pdt.G/2014/PN.SIw. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.

;Membaca, bahwa dalam perkara dimaksud Pengadilan tingkat pertama,Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 22 April 2015 Nomor21/Pdt.G/2014/PN.SIw., telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyisebagai berikut:MENGADILI:1. Menyatakan gugatan Penggugattidak dapat diterima;2.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentangMahkamah Agung (Lembaran Negara Nomor 4359 Tahun 2004), UndangUndang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Nomor 4379 Tahun 2004) serta Pasal 272 RVtentang Pencabutan Gugatan ;MENETAPKAN Menyatakan perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2016/PNLsm. dicabut ; Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mengeluarkan perkara Nomor21

Desa Paku,Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnyadisebut Pemohon I.melawan,Wartini binti Hamid, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Paku, Desa Paku,Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar selanjutnyadisebut Pemohon Il.Pengadilan Agama tersebut.Telanh membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Januari 2020, yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor21

tujuh puluh riburupiah);Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kiniditaksir sebesar Rp15.241.000,00 (lima belas juta dua ratus empatpuluh satu ribu rupiah);Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan TinggiKalimantan Barat dengan Putusan Nomor 56/PDT/2017/PT.Kal.Bar tanggal16 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:1.2.Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor21

kedua tingkat peradilan yangdalam tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp150.000,00 (seratuslima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon kasasi pada tanggal 12 September 2017, kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi padatanggal 25 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 4/Akta.Kasasi/Pdt.G/2017/PN.Ktp Juncto Nomor21

Pemuda Nomor21 Rt 008/Rw 004, Kel.Rawamangun, Kec.Pulogadung, Jakartaatau JI.

, KohirNomor 645/2094, Persil Nomor 10 b D IV Blok Cijamil;Menyatakan sah dan berlaku Berita Acara Eksekusi Penyerahan Nomor21/Pdt.Eks.G/2016/PN Blb tertanggal 24 Agustus 2017 juncto Nomor67/Pdt.G/2009/PN BB juncto Nomor 223/Pdt/2010/PT BDG;Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensiadalah pemilik sah atas objek tanah yang terletak di Desa Mekarsari,Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung (sekarang Bandung Barat),luas = 5.850 m?

, Kohir Nomor 645/2094Persil Nomor 10 b D IV Blok Cijamil;Menyatakan sah dan berlaku Berita Acara Eksekusi Penyerahan Nomor21/Pdt.Eks.G/2016/PN Blb tertanggal 24 Agustus 2017 juncto Nomor67/Pdt.G/2009/PN BB juncto Nomor 223/Pdt/2010/PT BDG;Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensiadalah pemilik sah atas objek tanah yang terletak di Desa Mekarsari,Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung (sekarang KabupatenBandung Barat) luas = 5.850 m?

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandungtertanggal 21 Juli 2016 Nomor 21/Pdt.Eks.G/2016/PN Blb juncto PutusanPengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 67/Pdt.G/2009/PN BB junctoPutusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 223/Pdt.G/2010/PT BDG;Menyatakan batal demi hukum pelaksanaan eksekusi atas tanah seluas6.014 meter persegi yang terletak di RT 02, RW 08, Kampung CinanggelaDesa Mekarsari (dahulu Desa Margajaya) berdasarkan Surat PenetapanKetua Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 21 Juli 2016 Nomor21

Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anakPemohon tersebut yang tertulis LIZET ASMIRANDAH NASIR digantimenjadi LIZET COLUNGGA;Form02/SOP/043/2017 Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor21/Padt.P/2018/PN Cbi5. Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak yangsemula tertulis LIZET ASMIRANDAH NASIR diganti menjadi LIZETCOLUNGGA agar bermakna lebih baik;6. .

Bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri Mataram Nomor21/Pdt.G/2010/PN Mtr. adalah putusan yang tidak mengikat bagi ParaPenggugat, karena tidak ikut sebagai pihak Tergugat dalam perkara danPutusan verstek Nomor 21/Pdt.G/2010/PN Mtr. tanggal 2 Juni 2010dimaksud;2).

/Pdt.G/2010/PN Mtr., tanggal 2 Juni 2010 adalah putusandengan dasar dan alasan gugatan Amaq Sukane yang bersifatcontradictoir, akan tetapi amar putusannya bersifat dec/aratoir danputusan dimaksud adalah putusan yang tidak dapat dilaksanakan(non executable);Bahwa cara pemeriksaan perkara atas objek sengketa tanah didalam putusan verstek Pengadilan Negeri Mataram Nomor21/Pdt.G/2010/PN Mtr., tanggal 02 Juni 2010, tidak mengikuti dan/atau. melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung tentangkewajiban melakukan

Surat Nomor 600/1952/X1/2011 tanggal 14 November 2011: Surat Keputusan Nomor 627/KEP52/11/2011 tanggal 29 November2011;Untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi/kepadaPara Penggugat;Bahwa Amag Sukane dan/atau Para Tergugat III, mengaku sebagai pemilikatas ketiga tanah sengketa di atas dan mengaku perolehannya adalahdengan cara membuka hutan dan berdasarkan Putusan Verstek Nomor21/Pdt.G/2010/PN Mtr. tanggal 2 Juni 2010 adalah pengakuan yang tidakbenar dan yang terpenting (Ssangat

Nomor 1931 K/Pdt/2017ternyata pula tidak ada bukti hak berupa sertifikat hak milik atas ketiga tanahsengketa tersebut di atas, maka penguasaan dan pemilikan terhadap tanahobjek sengketa, yang sebelumnya diakui oleh Amaq Sukane adalahmiliknya dengan cara membuka lahan/ngagum dan yang kemudiandengan cerdiknya mengajukan gugatan yang = akhirnya dikuatkanpemilikannya dalam Putusan Verstek Pengadilan Negeri Mataram Nomor21/Pdt.G/2010/PN Mtr tanggal 2 Juni 2010, yang bersifat deklarator, danyang tidak

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 627/KEP52/X1/2011 tanggal 29November 2011:Adalah suratsurat yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagiPara Penggugat:Menyatakan sebagai hukum Putusan Verstek Pengadilan Mataram Nomor21/Pdt.G/2010/PN Mtr. tanggal 2 Juni 2010, adalah tidak mengikat dan tidakmempunyai kekuatan hukum kepada Para Penggugat dan pihak ketigalainnya;Menyatakan sebagai hukum akta jual belli yaitu:5.1.

Banjarmasin pada tanggal 16 Maret 2012, danMemori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding sesuai dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masingmasing tertanggal 19Maret 20112 yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Memori BandingTergugat/Pembanding II dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta berkenan memutuskan : eMembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor21

Intervensi/Pembanding dan kepada Tergugat/Pembanding Il Sesuai dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masingmasingtertanggal 4 April 20112 yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalamKontra Memori Banding Pengugat/Terbanding dan mohon agar Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan : e Menolak dan mengesampingkan semua alasanalasan keberatan yangdiajukan oleh Tergugat /Pembanding I dane Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor21

Nomor21/Pdt.G.

;Relaas Pemberitahuan Putusan Perkara Nomor : 21/PDT.G /2018/PN.Bgr, tanggal 20 Februari 2019, yang dibuat dan dijalankanoleh EKO MARDIYANTO Jurusita Pengganti pada Pengadilan NegeriBogor, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Rabu tanggal 20Februari 2019, kepada kantor Pelayanan Kekayaan Negara & LelangKota Bogor, telah diserahkan dan diberitahukan Isi PutusanPengadilan Negeri Bogor, tanggal 13 Februari 2018, Nomor21/Pdt.G.Plw/2018/PN.Bor.

Relaas Pemberitahuan Pernyaataan Banding Nomor21/Pdt.Plw/2018/PN.Bgr. tanggal 15 April 2019, yang dibuat dandijalankan oleh ULI HUTABARAT,SH.MH.

., NURMALIYAHAGUSTINA, SUKAESIH, sebagai para Pembanding dahulu sebagaipara Pelawan dan Pelawan Il, menyatakan banding, terhadapPutusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor21/Pdt.G/2018/PN.Bgr.,tanggal 13 Februari 2019 ;.

Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor21/Pdt.Plw/2018/PN.Bgr. tanggal 19 Maret 2019, yang dibuat dandijalankan oleh ILAH NURLAELAH ~ Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Bogor, yang isinya menerangkan bahwa pada hariSelasa tanggal 19 Maret 2019, kepada KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA Dan LELANG (KPKNL) Bogor, sebagaiTerbanding Ill dahulu sebagai Terlawan Ill, telah diberitahukan bahwapada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, SUSANTO,SH.MH.

Jpr. adalah Penggugat adalah Pujiono danTergugat adalah Noor Ali, sedangkan dalam perkara Perkara Nomor21/Pdt.G/2011/PN. Jpr., yang menjadi Penggugat adalah Pujiono dan Hj.Puji Astuti, sedangkan Tergugat adalah Noor Ali;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis perkaraNomor 32/Pdt.G/2016/PN. Jpr. Dengan perkara Nomor 21/Pdt.G/2011/PN.Jpr. mempunyai obyek perkara dan subyek yang sama. Menurut Majeliswalaupun Penggugat' tidak menyertakan Hj.

Jpr. dengan perkara Nomor21/Pdt.G/2011/PN. Jpr.;Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN JpaMenimbang, bahwa karena perkara Nomor 32/Pdt.G/2016/PN. Jpr.dengan perkara Nomor 21/Pdt.G/2011/PN. Jpr. Mempunyai subyek danobyek yang sama serta telah diperiksa, diputus dan telah mempunyaikekuatan hukum tetap, perkara tersebut adalah termasuk perkara ne bis inidem. Karena perkara 32/Pdt.G/2016/PN. Jpr. dengan perkara Nomor21/Pdt.G/2011/PN.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 24 Mei 2018 Nomor21/Pdt.G/2018/PN.Sdn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini;2. Berkas perkara atas nama PENGGUGAT, beserta seluruh lampirannya ;3.

terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat dalam melakukan PemutusanHubungan Kerja terhadap Penggugat atau Muhammad Muktar adalahbertentangan dengan Pasal 28 juncto Pasal 43 Undang Undang Nomor21

Menyatakan perbuatan Tergugat dalam melakukan PemutusanHubungan Kerja terhadap Penggugat atau Muhammad Muktar adalahbertentangan dengan Pasal 28 juncto Pasal 43 Undang Undang Nomor21 Tahun 2000;3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugatterhadap Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3)juncto Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;4.