Ditemukan 5107 data
Andrie Gani Sumito
Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Keuangan RI Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Prov. Sumatera Selatan di Palembang Cq Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Palembang
3.Suyoto
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
67 — 0
- Menyatakan Perbuatan Para Tergugat terhadap Proses Pelelangan atas Hak Tanggungan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad),
- Menetapkan Proses Pelelangan atas Hak Tanggungan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;
- Menyatakan Hasil Proses Pelelangan atas Hak Tanggungan Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum;
- Memerintahkan Kepada Para Tergugat untuk menyerahkan Objek Sangketa dalam keadaan sebelum terjadinya Proses Lelang;
- Menghukum Turut
74 — 14
Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat yangmengalinkan dan/atau menjual tanah tersebut secara sepihak kepadaTergugat Il atau tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai PenerimaKuasa berdasarkan Akta Kuasa Menjual merupakan perbuatan melawanhukum (onrechmatige daad) ;8.
Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat yangmengalihkan dan/atau menjual tanah tersebut secara sepihakkepada Tergugat II atau tanpa sepengetahuan Penggugat sebagaiPenerima Kuasa berdasarkan Akta Kuasa Menjual merupakanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ;3. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat menjadiHalaman 11 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2019/PN.Bgrkabur! tidak jelasdikarenakanketidakjelasansiapa yangmenjual tanah aquo, apakah Tergugat ataukah Turut TergugatI?4.
Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat yangmengalihkan dan/atau menjual tanah tersebut secara sepihakHalaman 21 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2019/PN.Bgrkepada Tergugat II atau tanpa sepengetahuan Penggugat sebagaiPenerima Kuasa berdasarkan Akta Kuasa Menjual merupakanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ;3. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat menjadikabur/tidakjelasdikarenakanketidakjelasansiapamenjualtanah aquo, apakah Tergugat ataukah Turut Tergugat I?4.
Bahwa tidak benar dalildalil Penggugat dalam surat gugatan Penggugathalaman 3 angka 8 yang telah menuduh Tergugat II telah melakukanperbuatan menduduki dan/atau menguasai tanah yang berdiri bangunantanpa mendapatkan persetujuan dari Penggugat adalah merupakanHalaman 25 Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2019/PN.Bgrperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ;4.
Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT yang mengalihkan dan/atau menjual tanah tersebut secara sepihakkepada Tergugat II atau tanpa sepengetahuan Penggugat sebagaiPenerima Kuasa berdasarkan Akta Kuasa Menjual merupakanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad). Dengan demikian Gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas,karena dalam gugatan tersebut menjadi tidak jelas, siapa yang menjualtanah dimaksud kepada Tergugat Il, apakah Tergugat atau TurutTergugat I?2.
179 — 34
Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonpensi /Para Penggugat Konpensi yang merusak dan /atau merubuhkan pagar panel milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad);3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi sebesar Rp.80.919.000,- ( delapan puluh juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu rupiah);4.
Gugatan a quo, Para Tergugat Rekonpensimenyatakan pagar panel yang menutup jalan Grabin sebelah selatanruntuh/roboh pada bulan Maret 2014 karena banjir (vide Gugatan angka7 halaman 6), padahal fakta yang sebenarnya adalah Para TergugatRekonpensi telah melakukan perusakan dengan cara menghancurkanpagar panel yang telah dibangun oleh Penggugat Rekonpensi di atastanah miliknya ;Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi yang merusak danmerobohkan pagar panel tersebut merupakan perbuatan melawanhukum (onrechmatige
daad) yang merugikan Penggugat Rekonpensimenurut Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan :"Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkanHalaman 43 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2015/PN.TNGkerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;Di dalam doktrin hukum yang berkembang mengenai unsurunsurperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dijabarkansebagaimana berikut :Pendapat Hoge Raad:Rumusan tersebut dituangkan dalam Standart Arrest
Rekonpensi yangmerubuhkan pagar panel milik Penggugat Rekonpensi yangdibangun/didirikan diatas tanah milik Penggugat Rekonpensi telahmerugikan hak dari Penggugat Rekonpensi, sehingga segala perbuatanPara Tergugat Rekonpensi bukan saja telah memenuhi salah satu kriteriaadanya "Perbuatan Melawan Hukum", melainkan perbuatan dari ParaTergugat Rekonpensi tersebut jelasjelas telah memenuhi keempat unsurtersebut di atas ;Bahwa menurut ilmu hukum dan yurisprudensi tersebut, unsurunsurperbuatan melawan hukum (onrechmatige
Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para PenggugatKonpensi yang merusak dan/atau merubuhkan pagar panel milikPenggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai PerbuatanMelawan Hukum (onrechmatige daad) ;3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untukmembayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Halaman 47 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2015/PN.TNGKonpensi sebesar Rp. 80.919. 000, (delapan puluh juta sembilan ratussembilan belas ribu rupiah) ;4.
Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonpensi /Para PenggugatKonpensi yang merusak dan /atau merubuhkan pagar panel milikPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai PerbuatanMelawan Hukum (Onrechmatige daad);Halaman 88 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2015/PN.TNG3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensiuntuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi sebesar Rp.80.919.000, ( delapan puluh jutaSembilan ratus Sembilan belas ribu rupiah);4.
60 — 12
Penggugat dapat membuktikan dalildalil gugatannya setelahdalildalil gugatan tersebut dihubungkan dengan suratsurat bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawahMenimbang, bahwa dari dalildalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut,sesungguhnya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah tindakanyang dilakukan oleh Tergugat merusak bibit jati mas super milik Penggugat merupakan suatuperbuatan melanggar hukum / melawan hukum (Onrechmatige
Daad) atau bukan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, yang menentukanbahwa "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian pada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugiantersebut ; 222222 222222 22 nono neonMenimbang, bahwa istilah perbuatan melawan hukum itu sendiri dalam bahasabelanda disebut "onrechmatige daad" sedang dalam bahasa inggris disebut "tort" yangWsebenarnya berarti "salah" akan tetapi khususnya dalam
pasal 1365 B.W tersebut, suatuperbuatan merupakan perbuatan melanggar hukum apabila memenuhi unsurunsur dari pasal1365 KUHPerd tersebut, yaitu : e Adanya suatu perbuatan.e Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.e Adanya kesalahan dari pelaku, dane Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan, apakah tindakan yang dilakukanoleh Tergugat merusak bibit jati mas super milik Penggugat merupakan suatu perbuatanmelanggar hukum / melawan hukum (Onrechmatige
21 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAMPE kepada Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut adalahmerupakan perbuatan melawan/melanggar hukum (onrechmatige daad), sebabperbuatan Pr. SAMPE tersebut adalah sangat merugikan Penggugat ;Bahwa demikian pula perouatan dan tindakan Tergugat menerima"Pemberian atau Hibah" dan atau peralihan apapun bentuknya dari Pr.
SAMPEatas tanah obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatanmelawan/melanggar hukum (onrechmatige daad), sebab perbuatan dantindakan Tergugat tersebut adalah sangat merugikan Penggugat ;Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat adalahbersaudara kandung sedangkan Tergugat Il adalah adik ipar dari Penggugat,karenanya Penggugat telah berupaya mencari solusi dan caracara terbaikHal. 4 dari 16 hal. Put.
No.848 K/Pdt/201 1melawan/melanggar hukum (onrechmatige daad) terhitung sejak tahun 2003,yakni sejak lahirnya "Pemberian" atau "Hibah" dan atau peralihan apapunbentuknya dari Pr. SAMPE kepada Tergugat atas tanah obyek sengketatersebut.
86 — 26
Bahwa batas sebelah Selatan tanah milik Penggugat sesuai dengan buktikepemilikan yang sah berbatasan dengan Jalan raya, sebagaimanaSertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batastanggal 16 081978 No. 886 / 1978, sehingga tidak ada alas hak ParaTergugat mengakui ataupun mengusai tanah milik Penggugat, dan atasPerbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengakui tanah milikPenggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad).6.
milikPenggugat tanoa alas hak, dengan memagari kurang lebih selebar 2meter dari jalan raya , sepanjang batas tanah sebelah barat sampaidengan batas tanah sebelah timur milik Penggugat, yang merupakanbagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur/ uraian batas tanggal 16 08 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M2atas nama WAYAN TINCAP (Penggugat), sebagaimana penerbitanSertifikat tanggal 23 12 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor AgrariaKabupaten Buleleng adalah Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige
Penggugattanpa alas hak, dengan memagari kurang lebih selebar 2 meter dari jalanraya , sepanjang batas tanah sebelah barat sampai dengan batas tanahsebelah timur milik Penggugat, yang merupakan bagian dari Sertifikat HakMilik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 08 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M2 atas nama WAYAN TINCAP(Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 12 1986 yangdikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Buleleng adalah PerbuatanMelawan Hukum (Onrechmatige
67 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
perundangundangan yang berlaku, sebagaimana UndangUndangNomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum dan Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 tentangPengadaan Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum, sehingga pembebasan tanah seharusnya tidak dapat dilakukan tanpamelalui prosedur tersebut, karena itu Tergugat telah mengambil alih tanahmilik Penggugat secara melawan hukum;Bahwa tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Penguasa (Onrechmatige
Idalamalo;Sebelah Timur dengan Jalan Raya PaluKulawi; Sebelah Selatan dengan tanah Tarwiati; Sebelah Barat dengan dahulu tanah Ali Sanyora, sekarang Angtoni Gosan;Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat adalah merupakan perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa (onrechmatige overheidsdaad);Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukanpengambilalihan tanah milik Penggugat untuk pembangunan jalan menujuJembatan Kasubi tanpa ganti rugi adalah tidak berdasar hukum karenabertentangan
Idalamalo;Sebelah Timur dengan Jalan Raya PaluKulawi; Sebelah Selatan dengan tanah Tarwiati; Sebelah Barat dengan dahulu tanah Ali Sanyora, sekarang Angtoni GosanMenyatakan hukum bahwa perbuatan Terbanding semula Tergugat adalahmerupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa(onrechmatige overheids daad);Menyatakan hukum perbuatan Terbanding semula Tergugat yang telahmelakukan pengambilalihan tanah milik Pembanding semula Penggugatuntuk pembangunan jalan menuju Jembatan Kasubi tanpa
KIM YOUNG SEOK
Tergugat:
1.Drs MOH IMRON ROSYADI
2.KANG YOUNG MO
84 — 28
DALAM EKSEPSI :
- Menolak eksepsi Tergugat I atau Tergugat II;
DALAM POKOK PERKARA :
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II / Para Tergugat dalam hal pernyataan pailit diajukan dengan etikat buruk mengganggu / melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum merupakan perbuatan melawan hukum ( onrechmatige
Terbanding/Tergugat : ELLENA FLORANCE MANAMBE dulu bernama ACTRICE SYAHRON MANAMBE
Terbanding/Tergugat : RUDI SUTIONO
28 — 13
BUKTIP11.Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menjual atau mengalihkan Tanahtersebut dan tidak memberikan HAK Penggugat atas 40% (empat puluh)persen dari Tanah Seluas 7.951.80M2, yaitu 3.180,72M2 adalah jelasjelas suatu Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) yangsangat merugikan Penggugat baik secara Materil maupun Immateril(moril).
Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad) yang sangat merugikan Penggugat.3. Menyatakan Surat Keterangan Peralihan Penguasaan Lahan No.
43 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Tergugat III melakukan pelelangan jaminan Sertifikat HakMilik Nomor 483 milik Penggugat yang terletak di Jalan PusponjoloBarat III/10 Semarang yang sedang dalam sengketa di PengadilanNegeri Semarang sehingga merugikan Penggugat;13.Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Ill tersebut di atasbenarbenar telah merugikan Penggugat sehingga jelaslah merupakanPerbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) sebagaimanadimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;14.Bahwa kerugian Penggugat tersebut diatas
yang saat ini dikuasai oleh Tergugat ;Menyatakan bahwa Tergugat , Tergugat II, Tergugat III telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya pada Tergugat ;6. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor483 yang dikuasai oleh Tergugat II pada Penggugat;.
Terbanding/Tergugat I : Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, cq. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya
98 — 80
KOMPETENSI ABSOLUTBahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)(selanjutnya disebut Perma 2/2019), Pengadilan Negeri JakartaSelatan tidak berwenang untuk mengadili Gugatan Perbuatan MelawanHukum oleh Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)sebagaimana diajukan oleh Penggugat;Bahwa dalam Pasal 2 ayat
(1) Perma 2/2019 menyatakan sebagaiberikut:Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Perkara Nomor : 506/Pdt/2020/PT.DKIPerkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenanganperadilan tata usaha negara.Bahwa yang dimaksud oleh Pejabat Pemerintahan sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019 tersebut, disebutkandalam Pasal 1 ayat (2) Perma 2/2019 yang berbunyi:Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan FungsiPemerintahan
Olehkarenanya, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh BadanPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) tunduk pada ketentuanketentuan sebagaimana diatur dalam Perma 2/2019;Bahwa adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh BadanPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) diajukan sebelumtanggal diundangkannya Perma 2/2019, maka berlaku ketentuan yangdiatur dalam Ketentuan Penutup Perma 2/2019 yaitu pada Pasal 10 danPasal 11 yang menyebutkan bahwasanya terhadap Pebuatan MelawanHukum oleh Badan dan/atau Pejabat
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengejutkan yaituTergugat meminta agar Para Penggugat menambah uang sebesar Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta Rupiah) agar Para Penggugatmendapatkan hak kembali atas Hak Tanggungan yang telah dilelang ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas cukup untuk membuktikanbahwasannya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat , Tergugat Il, danTergugat Ill telah merugikan para Penggugat, sehingga dengan demikianperbuatan tersebut dapat dikualifisir atau dinyatakan sebagai perbuatanmelawan hukum (onrechmatige
Menyatakan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ;4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1290tanggal 31 Mei 2001 ;5. Menyatakan Para Penggugat adalah satusatunya pihak yang berhak atastanah terperkara ;6. Menyatakan tidak Sah dan tidak berkekuatan hukum :a.
gugatan yang tidak berdasar, demihukum pengadilan harus menolak atau setidaktidaknya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima ;1213Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telahmengambil putusan, yaitu putusan Nomor 257/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 10Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :Dalam Eksepsi:e Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat III ;Dalam Pokok Perkara:e Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;e Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechmatige
YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA
Tergugat:
PT. BARUNA TEHNOLOGI TRANSPORTASI
130 — 90
KUHPerdata patut dan adil Para Tergugat juga dihukum membayarongkosongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;Maka berdasarkan alasanalasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugatmohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan Memanggil ParaPihak dipersidangan dan memutus dengan amar putusan yang bunyinyasebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechmatige
Penggugat tidakdiuraikan bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukanoleh Tergugat, telah menimbulkan Kerugian bagi Penggugat, dan terdapathubungan sebab akibat antara Perbuatan dengan Kerugian yang dideritaoleh Penggugat, Terlebih lagi Tergugat tidak memperinci dan/atau membuatPerhitungan mengenai jumlah yang dikatakan sebagai kerugian itu;Menanggapi Petitum Gugatan Penggugat dalam PRIMAIR angka 2 yangmenuntut agar menyatakan Tindakan Tergugat telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum (onrechmatige
Bahwa untuk menjamin seluruhpembayaran kewajiban Konsumen, maka Konsumen menjaminkan kendaraantersebut 1 (Satu) unit kendaraan Merk/Tipe MITSUBISHI EXPANDER, 15,LGLSK4X2MT, Warna Hitam, Tahun 2019, Nomor Rangka: MK2NCWMANKJ002811,Nomor Mesin : 4A91HK6291, Kepada TERGUGAT,; namun dalam hal gugatanHalaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Padt.G/2020/PN JKT.SELperbuatan melawan hukum Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum 2.Menyatakan Tergugat telan melakukan perbuatan melawan hukum(onrechmatige
1.H. MUNIN NIIN, S.E.
2.Oerip Soekotjo
3.Syaifuddin, S.E.
4.Hidayat
5.H. SYAMSUDIN
Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kabupten Bogor c.q Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor
2.Naman Bin Marhasim
Turut Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor
2.Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
3.Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
32 — 21
dasarnya tindakantindakan yang dilakukan oleh Tergugat ,Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, dan Turut Tergugat IIIsebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah Perbuatan Melawan Hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang HukumPerdata yang menyatakan Tiaptiap perbuatan melawan hukum yangmenimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;38.Bahwa Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige
Overheidsdaad) dalam Pasal 2 Ayat (1) menegaskan :Halaman 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pat.G/2020/PN CbiPerkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenanganPeradilan Tata Usaha NegaraBerdasarkan ketentuan dan halhal yang diuraikan diatas dikarenakan faktahukum telah terungkap secara tegas dan jelas bahwa untuk mengadiliPerkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara,maka gugatan aquo diajukan melalui Pengadilan
Peradilan Tata Usaha Negara Para Penggugattelah keliru dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negen Cibinongkarena tuntutan Para Penggugat dalam Pokok Perkaranya Petitum poin 8Khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat yang menyatakan telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum; bahwa sebagaimana diatur dalamFeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang FedomanPenyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan MengadiliPerbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige
Overheidsdaad) dalam Pasal 2 Ayat (1) menegaskan :Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenanganPeradilan Tata Usaha NegaraBerdasarkan ketentuan dan halhal yang diuraikan diatas dikarenakan faktahukum telah terungkap secara tegas dan jelas bahwa untuk mengadillPerkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara,maka gugatan aquo diajukan melalui Pengadilan Negen Cibinong (Perdata)telah menyalahi kewenangan mengadili
Overheidsdaad) dalam Pasal 2 Ayat (1)menegaskan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, TurutTergugat I, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat IIl tersebut para Penggugatmengajukan bantahan dengan dalil dalil yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut: Bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berhak untuk mengadili Perkara No.49/Pdt.G/2020
28 — 8
Bahwa tindakan Tergugat ; Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas benarbenar telah merugikan Penggugat sehingga jelaslah merupakan PerbuatanMelawan Hukum (Onrechmatige Daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365KUH Perdata.14.Bahwa kerugian Penggugat tersebut diatas sangatlah tdak dapat dinilaidengan uang tetapi karena hukum mengharuskan kerugian dinilai denganuang maka kerugian Penggugat dapat diperinci sebagai berikut :a) Kerugian Materiil: Harga tanah/bangunan SHM No.483=Rp.2.5Milyar.b) Kerugian
Menyatakan bahwa Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya padaTergugat I.6. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat HM No.483yang dikuasai oleh Tergugat II pada Penggugat7.
tidakmembayarkan uang pembayaran dari Penggugat dari Penggugat25Rp.1.950.000.000, pada Tergugat II (Bank Bukopin) ; sehingga hutangTergugat pada Tergugat II tidak terbayar dan tetap macet.Bahwa tanggal 18 Juni 2014 Tergugat II dan Tergugat III melelang jaminankredit Sertifikat HM No.483 dengan harga limit Rp.1.758.500.000, uangjaminan Rp.352.000.000,Bahwa tindakan Tergugat ; Tergugat Il dan Tergugat Ill tersebut diatasbenarbenar telah merugikan Penggugat ; sehingga jelaslah merupakanPerbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige
Terbanding/Tergugat I : Lalu Jhon Swiguna
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah
64 — 26
kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat Dusuki Satrya (Haji Dusuki Satrya) adalah Pembeli yang beritikad baik dan tanah sengketa adalah sah menjadi Hak Milik Penggugat / Pembanding Dusuki Satrya (Haji Dusuki Satrya);
- Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 yang telah menguasai tanah sengketa tanpa seijin Penggugat / Pembanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige
Menyatakan hukum jual beli antara Penggugat dengan Amaq Rede tanggal25 08 2008 yang dilakukan di kantor Desa Kuta adalah sah danmempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik(good faith) dan menyatakan sah demi hukum tanah sengketa sebagaimanadisebutkan dalam gugatan Penggugat point (1) di atas sebagai milikPenggugat ;Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang telah menguasai tanah sengketadengan tanpa seijinPenggugat merupakan perbuatan melawan hukum(onrechmatige
Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang telah menguasai tanah sengketamerupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad), dankarenanya segala suratsurat dan/ atau aktaakta yang diterbitkan/timbulkarenanya adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum ;6. Menyatakan hukum segala bentuk peralihnan hak atau jual beli yang akandan/ atau telah dilakukan oleh Tergugat 1 kepada orang/ pihak lain tidak sahatau cacat hukum ;7.
Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 yang telah menguasaitanah sengketa tanpa seijin Penggugat / Pembanding adalah merupakanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ;5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat / Terbanding danTergugat II / Terbanding II yang telah mensertipikatkan tanah sengketa keatas namanya Tergugat / Terbanding (lalu John Swiguna) adalahmerupakan perbuatan Melawan Hukum ;6.
Intan Permatasari
Tergugat:
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
103 — 31
selaras, serasi dan seimbang, jaminan semacam inimemberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepadaPemerintah agar kebaikan dan kesehatan lingkungannya perlu untukHalaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Padt.G/2019/PN Msbdiperhatikan dan merupakan kewajiban Negara untuk menciptkanlingkungan hidup yang baik dan sehat;12.Bahwa tindakan Tergugat yang hanya membebaskan/ mengganti rugisebagian tanah dan rumah milik Penggugat merupakan tindakan perbuatanmelawan hukum oleh penguasa (onrechmatige
Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang hanyamembebaskan/ mengganti rugi Sebagian tanah dan rumah milikPenggugat merupakan tindakan perbuatan melawan hukum olehpenguasa (onrechmatige Overheids Daad);4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membebaskandan mengganti rugi secara keseluruhan tanah dan bangunan milikPenggugat sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku 30(hari) sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;5.
Bahwa tindakan Tergugat yang hanya membebaskan/ menggantirugi sebagian tanah dan rumah milik Penggugat merupakan tindakanperbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechmatige Overheids Daad)sebagimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1365 KUH. Perdata yangsangat merugikan hakhak Penggugat;13.
dan Fakta yangditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan ;Menimbang, bahwa selanjutnya setelah majelis mencermati denganseksama bahwa pada prinsipnya dalildalil gugatan penggugat mengandungmateri tentang suatu keberatan, dimana pada pokoknya menurut PenggugatHalaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Padt.G/2019/PN Msbtindakan Tergugat yang hanya membebaskan/ mengganti rugi sebagian tanahdan rumah milik Penggugat merupakan tindakan perbuatan melawan hukumoleh penguasa (onrechmatige
106 — 57
Bahwa dari rumusan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige Daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KitabUndangUndang Hukum Perdata yang unsurnya sebagai berikut : ADANYA SUATU PERBUATAN:Tindakan atau perbuatan tersebut adalah sebagai berikut :a. Perbuatan Tergugat yang telah mengalinkan Tanah HakGarapan Milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuanPenggugat kepada Tergugat Il, Tergugat III dan Tergugat IVmerupakan perbuatan melawan hukum;b.
Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sangat jelas bahwaperbuatan dari Para Tergugat dapat diketegorikan sebagai PerbuatanMelawan Hukum (Onrechmatige Daad) karena perbuatan tersebutbertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melawan hak subyektifPenggugat sebagai pemilik sah hak garapan atas obyek sengketa,melanggar kaidah tata susila dan bertentangan dengan azas kepatutan,ketelitian serta sikap hati hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalampergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap
Bahwa suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawanhukum tidak disyaratkan 4 (empat) macam kriteria sebagaimanadisebutkan pada angka 11 di atas terpenuhi secara kumulatif, akan tetapicukup dengan dipenuhinya salah satu kriteria diatas secara alternatif,berarti telah terpenuhi pula syarat untuk adanya suatu perbuatanmelawan hukum dan dengan demikian maka perbuatan Para Tergugatmerupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad);Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pat.G/2020/PN.GNS14
1.SISWANSYAH
2.M. ASWIN
3.JUJU HANDOKO
4.SAULINA MARGARETHA SITOMPUL
5.TONGAM HUTAPEA
6.SUGIANOOR
Tergugat:
1.ABDUL HAMID (Ahli Waris a.n. MAHANI)
2.HM ZAINI
3.PT KERUING INDAH
4.PURIYONO (Ahli Waris a.n. HJ RUSITA, PURI HANDAYANI, NOVITA FEBRIYANTI, ADITYA ANANTAMA PUTRA)
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL BARITO KUALA
129 — 58
Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan tata UsahaNegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.;Pasal 11:Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa OlehPengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenangmengadili.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sehingga menyebabkangugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
yang di dalamnnya mengandung tuntutanuntuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan,atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi Sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;Pasal 2 Ayat (1):Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara:Pasal 10:Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkaaperbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige
Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan tata UsahaNegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Pasal 11:Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN MrhPerkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa OlehPengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenangmengadili;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sehingga menyebabkangugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
untuk ringkasnya putusan inidianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan denganputusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yangpada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat III pada pokoknya adalah PerkaraPerbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige
Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negerimaka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN MrhMenimbang, bahwa eksepsi Tergugat IV pada pokoknya adalah PerkaraPerbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negerimaka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat
21 — 11
Menyatakan hukum perbuatan tergugat 1 yang mempertahankanobyek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad).5. Bahwa perbuatan Inaq Lukman yang memagar dan membangunfondasi rumah permanen di atas tanah obyek sengketamerupakan perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad).6. Menghukum Inaq Lukman untuk membongkar ataumemindahkan pagar dan fondasi rumah permanen dari atastanah obyek sengketa.Halaman 5 dari 16 Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PN.SEL7.