Ditemukan 44871 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h;
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 28-10-2019 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PN KALIANDA Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Kla
Tanggal 30 Juli 2020 — CIPTA CAKRA MURDAYA
2.Kantor Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional BPN Wilayah Provinsi Lampung
3.Kantor Agraria dan Tata Ruang,Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
261 — 94
  • CIPTA CAKRA MURDAYA
    2.Kantor Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional BPN Wilayah Provinsi Lampung
    3.Kantor Agraria dan Tata Ruang,Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 30-11-2020 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1144/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 7 April 2021 —
4.Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional c.q Kanwil Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali c.q Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar
53 — 30

  • 4.Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional c.q Kanwil Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali c.q Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar
    Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan NasionalC.Q Kanwil Agraria Dan Tata Ruang/ BadanPertanahan Nasional Provinsi Bali C.Q KantorAgraria Dan Tata Ruang/ Badan PertanahanNasional Kota Denpasar, bertempat tinggal di JalanHalaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1144/Pdt.G/2020/PN DpsDewi Saraswati No. 3, Kelurahan Seminyak,Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Ball80361, Kel. Seminyak, Kuta, Kab.
Pengadilan PN TEMBILAHAN Perdata
Register : 02-11-2022 — Putus : 15-03-2023 — Upload : 20-03-2023
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbh
Tanggal 15 Maret 2023 — Penggugat:
FAJRI ALHADI
Tergugat:
NELY
140 — 5

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
    3. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 26 tahun 1983 Desa Kotabaru Siberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas
    146 m2 atas nama Nely;
  • Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah yang berhak atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 26 tahun 1983 Desa Kotabaru Siberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas 146 m2 atas nama Nely;
  • Menyatakan Penggugat berhak membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 26 tahun 1983 Desa Kotabaru Siberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten
    Indragiri Hilir yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas 146 m2 atas nama Nely atas nama Nely menjadi atas nama Penggugat;
  • Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 17-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 05-05-2021
Putusan PN PADANG Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Pdg
Tanggal 3 Mei 2021 —
Turut Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang
77 — 23

  • Turut Tergugat:
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 20-03-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
Chandra Wibisono Budiarso
Tergugat:
1.Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar
2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanan Nasional Provinsi Bali
3.Kepala Kantor Kementrian Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Republik Indonesia
4.Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
5.I Putu Gede Djaja
6.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
7.Kepala Kantor Wilayah BPN Propensi Bali
8.Kepala Kantor Kementrian Agraria RI
63 — 0
  • Penggugat:
    Chandra Wibisono Budiarso
    Tergugat:
    1.Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar
    2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanan Nasional Provinsi Bali
    3.Kepala Kantor Kementrian Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Republik Indonesia
    4.Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
    5.I Putu Gede Djaja
    6.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
    7.Kepala Kantor Wilayah BPN Propensi Bali
    8.Kepala Kantor Kementrian Agraria RI

    9.Mentri Negara Agraria BPN RI
    Turut Tergugat:
    1.Zola Katherine
    2.Zola Kathrine
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 31-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BOYOLALI Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Byl
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
ESTHER RATNA WIDYASARI C
Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI
110 — 17
  • Penggugat:
    ESTHER RATNA WIDYASARI C
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI
    Selanjutnyadisebut sebagai Penggugat.Lawan:Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalKabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, yangberkedudukan di Jalan Anggrek No. 1 Madumulyo, Pulisen,Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. Dalam hal inimemberikan Kuasa Khusus kepada Nur Sholikin, S. P., M. M.,Untung Widada, S. ST., Muryana, S.
    JualBeli Nomor 451/JB/Ngm/XII/2008tanggal 30/12/2008 yang dibuat oleh Yuwana S.H. selaku PPAT.Bahwa pada bulan Januari 2015 Penggugat menerimalaporan dari seorang yang ditugaskan oleh Penggugat untuk mengawasitanah miliknya, bahwa faktanya ada seseorang yang melakukanpembangunan diatas tanah tersebut, padahal Penggugat tidak pernahmemberikan ijin pada siapapun untuk mendirikan bangunan dalam bentukapapun diatas tanah yang menjadi miliknya.Bahwa menurut informasi yang diperolen Penggugatdari Kantor Agraria
    dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kabupaten Boyolali(Tergugat), Pihak yang membangun diatas tanah tersebut juga memilikiSertifikat Hak Milik, namun tidak memberikan informasi secara detailSertifikat yang dimaksud baik pemegang hak, luas dan dari manaperolehannya karena Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkanobjek yang dimiliki kepada Pihak lain.Bahwa oleh karena hal tersebut, Penggugatmengajukan permohonan informasi dan pengaduan ke Kantor Agraria danTata Ruang/ Badan Pertanahan Kabupaten
    padaKantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dengan datang langsung di KantorTergugat, atas hal tersebut telah dilakukan mediasi namun tidakmenghasilkan kesepakatan, Tergugat sampai dengan Gugatan ini diajukantidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat dan memintaPenggugat yang berkepentingan untuk mengajukan upaya hukum berupaGugatan.Bahwa selain upaya tersebut diatas Penggugat telahmengajukan upaya penyelesaian melalui Tergugat sebagaimana ketentuanPasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria
    Yaitudengan melakukan pengaduan yang dalam Pengaduan telah memuatidentitas pengadu dan uraian singkat kasus serta harus dilampiri denganfotokopi identitas pengadu, fotokopi identitas Penerima Kuasa dan suratkuasa, serta data pendukung atau buktibukti yang terkait denganpengaduan Dan berdasarkan, Pasal 24 ayat (7) Permen ATR/BPN11/2016 menjelaskan sebagai berikut :Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertifikathak atas tanah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BadanPertanahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4803 K/Pdt/2023
Tanggal 20 Desember 2023 — KEMENTERIAN AGRARIA Dan TATA RUANG Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG, DK VS PT. AGRA WISESA WIDYATAMA
44 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIANAGRARIA Dan TATA RUANG Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG, DK VS PT. AGRA WISESA WIDYATAMA
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 12-01-2022 — Putus : 28-07-2022 — Upload : 05-08-2022
Putusan PN MALANG Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Mlg
Tanggal 28 Juli 2022 — Penggugat:
Roy Rafidianta
Tergugat:
Lilik Suprapti
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang
84 — 0
  • Penggugat:
    Roy Rafidianta
    Tergugat:
    Lilik Suprapti
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang
Pengadilan PN MEULABOH Perdata Tanah
Putus : 20-10-2011 — Upload : 10-05-2012
Putusan PN MEULABOH Nomor 04 / Pdt.G / 2011 / PN. Mbo
Tanggal 20 Oktober 2011 — Tgk. H. ABDULLAH ADAM VS 1. SAIFUL BAHRI, Dkk
56 — 12
  • hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) di mana tanah tersebut berada;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agungtertanggal 2 71974 No. 480/K/Sip/1973 menerangkan bahwa pengoperan hakatas tanah menurut pasal 26 UUPA jo PP No. 10 tahun 1961 harus dibuat dihadapan PPAT dan Putusan MA tertanggal 28 Mei 1973 No. 72/K/Sip/1973bahwa Jual beli tanah yang dilakukan setelah PP No. 10/1961 hanya dapatdibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yangditunjuk oleh menteri agraria
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 25-07-2023 — Putus : 03-10-2023 — Upload : 18-10-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Pbr
Tanggal 3 Oktober 2023 — Penggugat:
JONNY ANDREAS WIJAYA
Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
50 — 25
  • Penggugat:
    JONNY ANDREAS WIJAYA
    Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 06-10-2021 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 10-03-2022
Putusan PN MALANG Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Mlg
Tanggal 15 Februari 2022 — Penggugat:
Roy Rafidianta
Tergugat:
Lilik Suprapti
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang
54 — 43
  • Penggugat:
    Roy Rafidianta
    Tergugat:
    Lilik Suprapti
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-04-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 PK/PDT/2020
Tanggal 14 April 2020 — Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN ) Cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah (Kanwil ATR/BPN Jateng) Cq. Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo (Kantah ATR/BPN Kab Wonosobo), sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
205 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN ) Cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah (Kanwil ATR/BPN Jateng) Cq. Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo (Kantah ATR/BPN Kab Wonosobo), sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
    Nomor 217 PK/Pdt/2020DanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL (KEMEN ATR/BPN) Cq. KANTORWILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH (KANWILATR/IBPN JATENG) Cq.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Umum
Register : 07-09-2023 — Putus : 02-11-2023 — Upload : 03-11-2023
Putusan PN PALEMBANG Nomor 955/Pid.B/2023/PN Plg
Tanggal 2 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
Siti Fatimah, S.H., M.H.
Terdakwa:
Zaibun, SH, MH Bin Dungcik
77 — 0

Dirampas untuk dimusnahkan;

  • 1 (satu) bundel foto copy sertifikat hak guna bangunan Nomor : 04.14.10.19.000.14 dengan nomor sertifikat sebelumnya 00014 luas 3.223 M2 badan pertanahan Nasional / kementerian Agraria dan tata ruang kabupaten Banyuasin.
  • 1 (satu) bundel foto copy sertifikat hak guna bangunan Nomor : 04.14.10.19.06124 dengan nomor sertifikat sebelumnya 06124 luas 22.818 M2 badan pertanahan Nasional / kementerian Agraria dan tata ruang kabupaten Banyuasin.
  • 1 (satu) bundel foto copy sertifikat hak guna bangunan Nomor : 04.14.10.19.3.06125 dengan nomor sertifikat sebelumnya 06125 luas 23.671 M2 badan pertanahan Nasional / kementerian Agraria dan tata ruang kabupaten Banyuasin.
  • 1 (satu) bundel foto copy sertifikat hak guna bangunan Nomor : 04.14.10.21.1.07107 dengan nomor sertifikat sebelumnya 7107 luas 6.402 M2 badan pertanahan Nasional / kementerian Agraria dan tata ruang kabupaten Banyuasin.
  • 1 (satu) lembar peta kantor badan pertahanan Nasional / Kementian Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Banyuasin.

Dikembalikan ke PT.

Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 29-12-2014 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 276/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 14 Juli 2015 — SINAR WALUYO;MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (dahulu KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA)
65 — 40
  • SINAR WALUYO;MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL (dahulu KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA)
    Satrio Kav. 18, Kuningan City,Kuningan, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 24 Desember 2014, selanjutnyaGisebut SCDAGAl 2.2... eee eeeeeeeeeteteeeeeeeeeeees PENGGUGAT ;LAWAN:MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL (dahulu KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA), bekedudukan di Jalan SisingamangarajaNomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : 1. Bambang T.S. Bimantoro, S.H.
    Agha Setia Putra Ekasaptadi, S.H., Jabatan AnalisisHukum dan Perundangundangan ; Kesemuanya memilih kKedudukan pada Kantor MenteriNegara Agraria dan Tata MRuang/Kepala BadanPertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 3/SK/III/2015, tertanggal 3 Maret2015, selanjutnya disebut sebagai .........
    berbunyi Obyek penertiban tanahterlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negaraberupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, HakPakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanahyang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidakdimantaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuanpemberian hak atau dasar penguasannya ; b)Bahwa Penggugat sudah mengusahakan dan memanfaatkanbidangbidang tanah HGB miliknya dengan bukti telahmemperoleh ijin lokasi No: SK 188.44/3309/Agraria
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-06-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 38/PDT/2018/PT PTK
Tanggal 7 Juni 2018 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) MELAWAN KO FO HIN
159 — 41
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) MELAWANKO FO HIN
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL (BPN) di Jakarta Cq.Kepala Kantor WilayahPertanahan (BPN) PropinsiKalbar di Pontianak, Cq. Kepala Badan PertanahanKabupaten Ketapang di Ketapang, berkedudukan diJalan S. Parman No. 99 Ketapang, dalam hal inimemberi kuasa kepada OKI BUDI SETIAWAN, S.H.
    PengadilanNegeri Ketapang) tidak mempunyai kewenangan gunamembatalkan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang berupaSertipikat, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia, yaitu : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam perkara No.383 K/SIP/ 1971 " Menyatakan batal surat bukti hak milik yangdikeluarkan oleh instansi Agraria secara sah tidak termasukwewenang pengadilan melainkan sematamata kewenanganadministrasi". .
    Nomor : 5 Tahun 1960 Juncto PeraturanPemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor: 13 tahun 2010 yang telah dicabut dan diganti dengan PeraturanPemerintah Nomor : 128 tahun 2015 Juncto Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1997 JunctoPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hal 17 dari 27 hal putusan Nomor 38/PDT/2018/PT PTKNomor : 3 tahun 1999 Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan
    Sei.AwanKanan/2012 atas nama Para Penggugat Rekonpensi semestinya tidak dilakukandan dikeluarkan oleh Turut Tergugat Konvensi karena mengandung cacathukum;Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Pembanding III semulaTurut Tergugat Konvensi sebagaimana dalam memori bandingnya bahwapenerbitan kedua SHM No, 940 dan 941/Sei.Awan Kanan/2012 atas nama ParaTergugat telah melalui mekanisme tahapan dan prosedur sesuai dengan Hal 24 dari 27 hal putusan Nomor 38/PDT/2018/PT PTKketentuan UndangUndang Pokok Agraria
    Nomor : 5 Tahun 1960 Jo PeraturanPemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 13Tahun 2010 yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan PemerintahNomor : 128 Tahun 2015 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1999 JoPeraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun1999.Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut diatas,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-04-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 20-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 269 K/TUN/2018
Tanggal 7 Juni 2018 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS PT. NUNUKAN JAYA LESTARI;
1144 — 1439 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS PT. NUNUKAN JAYA LESTARI;
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukandi Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dedy Setiady, S.H.
    Putusan Nomor 269 K/TUN/2018pemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap atas perkara ini.Dalam Pokok Perkara:1.2sMengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria danTata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor1/Pbt/KEMATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentang PembatalanHak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atasNama PT Nunukan Jaya Lestari, Luas 19.974,130 Ha
    Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untukmembayar biaya perkara sesuai hukum;Petitum Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:MENGADILI: Menerima permohonan kasasi dari Pemohon KasasiIl/Terbanding/Tergugat MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 249/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 11 Desember 2017 yangdimohonkan kasasi a quo;MENGADILI SENDIRI:.
    ADINDO HUTANI LESTARI dan Pemohon Kasasi II/TermohonKasasi MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL;Halaman 10 dari 13 halaman.
    13 Mei 2003 atasnama PT Nunukan Jaya Lestari seluas 19.974,130 Ha terletak di DesaNunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, ProvinsiKalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur);Mewajibkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor1/Pbt/KEMATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentang PembatalanHak Guna Usaha Nomor 01/ Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atasnama PT Nunukan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 01-08-2022 — Putus : 18-08-2022 — Upload : 01-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 171/B/TF/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2022 — Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Terbanding/Penggugat : Rahmawati Salam
252 — 19
  • Sapia, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agraria RI No. SK/19/Depag/64 tertanggal 26 Agustus 1964 adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

    Mewajibkan Pembanding Melakukan Tindakan Pemerintahan kepada Terbanding berupa melaksanakan pembayaran ganti rugi berupa uang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria RI No.

    Sapia, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agraria RI No. SK/19/Depag/64 tertanggal 26 Agustus 1964;

    Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

    Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
    Terbanding/Penggugat : Rahmawati Salam
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 31-07-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 560/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 11 Februari 2019 — MENTERI AGRARIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
838 — 338
  • MENTERI AGRARIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
    MENTERI AGRARIA Cq. KEPALAKANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANGSELATAN, tempat kedudukan JI. Letnan Sutopo, RawaMekar Jaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten,untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan kedua pihak dalampersidangan;Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dalampersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAHal. 1 dari 27 Putusan No.560/Pat.G/2018/PN.
    Ciputat Timur, KabupatenTangerang beralin kepada atas nama PENGGUGAT, sebagaimana telahdiatur dalam Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 Pasal 124 ttg PendaftaranPeralihan Hak Tanpa Menggunakan AJB Jika terjadi Sengketa.Hal. 2 dari 27 Putusan No.560/Pat.G/2018/PN. Tng4. Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan surat pembatalan terhadapsertipikat no 01961 dan 01959 atas nama PENGGUGAT yang sebelumnyaatas nama EDI JHON HAR dan AGUSDI ARYA NAZAR yang beralamat diDesa Cempaka Putih Kec.
    Pegawaipegawai dan bekas pegawai dalam lingkunganDepartemen Agraria yang dianggap mempunyai pengetahuanyang cukup tentang peraturanperaturan Pendaftaran Tanah danperaturanperaturan lainnya yang bersangkutan dengan persoalanperalihan hak atas tanah;c. Para pegawai pamongpraja yang pernah melakukan tugasseorang pejabat;d. Orangorang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakanoleh Menteri Agraria.12. Dengan demikian, pendaftaran Tanah dengan SHM NO. 01961 danNO. 01959 Desa Cempaka Putih, Kec.
    maka jelas bahwa TERGUGAT telahmelakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengabaikan suratkeberatan (pertama) dan surat permohonan pendaftaran / pencatatanterhadap tanah SHM No 01961 dan No 01959 yang atas nama terdahulu EDIJHON HAR dan AGUSDI ARYA NAZAR yang beralamat di Desa CempakaPutih milik PENGGUGAT (kedua), sebagaimana diatur dalam peraturankepala badan pertanahan nasional nomor 6 tahun 2013 tentang pelayananinformasi publik di lingkungan badan pertanahan nasional republik danPERMEN AGRARIA
    Timbulnya kerugian;Perbuatan TERGUGAT yang secara melawan hukum telah mengabaikansurat Surat yang telah dikirimkan oleh PENGGUGAT serta tidakmelaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan kepalabadan pertanahan nasional nomor 6 tahun 2013 tentang pelayananinformasi publik di lingkungan badan pertanahan nasional republik danPERMEN AGRARIA No.9 Tahun 1999 Pasal 124 ttg PENDAFTARANPERALIHAN HAK TANPA MENGGUNAKAN AJB;. maka perbuatanTERGUGAT dapat disimpulkan memiliki unsur kesengajaan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 03-02-2022 — Putus : 24-05-2022 — Upload : 03-06-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 28/G/TF/2022/PTUN.JKT
Tanggal 24 Mei 2022 — Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
500 — 120
  • Sapia, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agraria RI No.SK/19/Depag/64 tertanggal 26 Agustus 1964 adalah Perbuatan Melawan Hukum Onrechtmatige Overheidsdaad perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
  • Mewajibkan Tergugat melakukan Tindakan Pemerintahan kepada Penggugat berupa melaksanakan pembayaran ganti rugi berupa uang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria RI No.SK/19/Depag/64 tertanggal 26 Agustus 1964, yang telah dikonversi ke
    Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 16-02-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 22-08-2023
Putusan PN MALANG Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Mlg
Tanggal 15 Agustus 2023 — Penggugat:
Roy Rafidianta
Tergugat:
Lilik Suprapti
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang
91 — 79
  • Penggugat:
    Roy Rafidianta
    Tergugat:
    Lilik Suprapti
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang