Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugatberupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan UangPengganti Hak sebesar 15 % sesuai Pasal 156 ayat (4) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perhitunganupah sebesar Rp2.246.725,00 (dua juta dua ratus empat puluh enam ributujuh ratus dua puluh lima rupiah) sesuai Keputusan Gubenur SumateraUtara Nomor 188.44/641/KPTS/Tahun 2015 tentang

ISumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober1999;1 (satu) bundel photo copy tanda terima dari Walikota Pangkalpinang sebesarRp.250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yangakan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;nN101112131415161 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Gubemur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44

KepalaDaerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;1 (satu) bundel photo copy tanda terima dan WalikotaPangkalpinang sebesar Rp.250.000.000, (Dua ratus limapuluh juta rupiah) sebagal pinjaman yang akan diteruskankepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan GubemurKepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44

Daerah TingatI Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober1999;1 (satu) bundel photo copy tanda terima dan Walikota Pangkalpinangsebesar Rp.250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagalpinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggotaDewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Gubemur Kepulauan BangkaBelitung Nomor: 188.44

menjadi pertimbangan Hakim terhadap alat bukti yang diajukan olehTerdakwa tersebut, itu persoalan lain.Dalam pemeriksaan perkara ini, kami Penasihat Hukum Terdakwa mengajukanBukti Surat berupa Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :36335/BKBPM/2002 tanggal, 28 Mei 2002 Tentang Peresmian Pengangkatan AntarWaktu) = Dan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Dan Kota Pangkapinang dan KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

menyatakan putus hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat.Bahwa Pasal 169 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) pekerja/ buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian haksesual ketentuan Pasal 156 ayat (4).Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor:188.44/1576/KPTS/2018 tentang Upah Minimum Sektoral KotaMedan tahun 2019 tertanggal 31 Desember 2018, selanjutnya disebutBukti P6,;Menimbang, bahwa bukti mana telah bubuhi materai cukup dandinazegelen serta telah dicocokan sesuai dengan aslinya, sehingga alat buktitersebut dapat dijadikan alat bukti dipersidangan dan mempunyai kekuatanpembuktian, kecuali bukti P5 dan P6 hanya berupa foto copy, sehingga alat buktitersebut dapat dijadikan alat bukti

Anjuran dengan suratNomor:567/1557/DKKM/2019 perihal Anjuran tertanggal 10 September 2019.Bahwa berdasarkan kondisi Tergugat yang membayar upah Penggugat sejakbulan Agustus 2018 hingga Maret 2019 selalu terlambat, serta mengacukepada Pasal 169 ayat (1) huruf c* UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis19Hakim Yang Mulia menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat.Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

Upah minimum (ic. wilayah provinsi ataukabupaten/kota) adalah upah yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkankebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas danpertumbuhan ekonomi, oleh sebab itu Pengusaha dilarang membayar upahlebih rendah dari upah minimum sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Pasal88 s.d Pasal 90 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor :188.44/....

/KPTS/2013 tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun 2014adalah sebesar Rp.1.851.500, per bulan dan Keputusan Gubernur ProvinsiSumatera Utara Nomor : 188.44/1055/KPTS/2014 tentang Upah MinimumKota Medan Tahun 2015 adalah sebesar Rp.2.037.000, per bulan;Bahwa berdasarkan Bukti P6=T1C berupa slip gaji Penggugat bulan April2015 adalah sebesar Rp.2.247.050, terdiri dari gaji pokok Rp.1.652.000, +Tunjangan UTM Rp.500.000, ditambah Tunjangan handphone Rp.50.000,dan Tunjangan pajak Rp.45.050, yang merupakan

Daerah Tingkat ISumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober1999;1 (satu) bundel photocopy tanda terima dari Walikota Pangkalpinang sebesarRp.250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagal pinjaman yangakan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubemur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44

Daerah Tingat ISumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober1999;1 (satu) bundel photocopy tanda terima dan Walikota Pangkalpinang sebesarRp.250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagal pinjaman yangakan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubemur Kepulauan BangkaBelitung Nomor: 188.44

Daerah TingatI Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober1999;1 (satu) bundel photocopy tanda terima dan Walikota Pangkalpinang sebesarRp.250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagal pinjaman yangakan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubemur Kepulauan BangkaBelitung Nomor: 188.44

apa yang menjadipertimbangan Hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terdakwatersebut, itu persoalan lain.Dalam pemeriksaan perkara ini, kami Penasihat Hukum Terdakwa mengajukanBukti Surat berupa Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :335/BKBPM/2002 tanggal, 28 Mei 2002 Tentang Peresmian PengangkatanAntar Waktu Dan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Dan Kota Pangkapinang danKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

Daerah Tingkat ISumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober1999;1 (satu) bundel photocopy tanda terima dari Walikota Pangkalpinang sebesarRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagal pinjaman yangakan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor: 188.44

Daerah Tingat ISumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober1999;1 (satu) bundel photocopy tanda terima dan Walikota Pangkalpinang sebesarRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagal pinjaman yangakan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubemur Kepulauan BangkaBelitung Nomor: 188.44

Daerah TingatI Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober1999;1 (satu) bundel photocopy tanda terima dan Walikota Pangkalpinang sebesarRp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagal pinjaman yangakan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubemur Kepulauan BangkaBelitung Nomor: 188.44

apa yang menjadipertimbangan Hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa tersebut,itu persoalan lain.Dalam pemeriksaan perkara ini, kami Penasihat Hukum Terdakwamengajukan Bukti Surat berupa Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 335/BKBPM/2002 tanggal, 28 Mei 2002 tentang peresmianpengangkatan antar waktu dan pemberhentian Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Dan KotaPangkapinang dan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44

Selanjutnya padatanggal 19 Juli 1961 dilakukan pemberian ganti rugi terhadap bangunan dantanaman kepada 75 warga masyarakat yang menempati lahan tersebut ;4 Bahwa untuk kepastian hukum atas tanah yang dipakai TNI AL maka pada tahun1982 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I SulawesiUtara Nomor :188.44/HP/142 tanggal 20 September 1982 diterbitkan SertifikatHak Pakai Nomor 4 Desa Bitung Barat Kecamatan Bitung Tengah, KabupatenDaerah Tingkat II Minahasa Propinsi Daerah Tingkat

T1;172 foto copy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I SulawesiUtara Nomor. 188.44/HP/142 tanggal 20 September 1982, selanjutnya diberi3 foto copy Tanda Penerimaan Harga Ganti Rugi Pindah Bangunan dan HargaTanaman Rakyat Dalam Objek Pembangunan Complek Angkatan Laut di Bitungtanggal 19 Juli 1961, selanjutnya diberi tanda ............ cece cess cence eee es T3 ;4 foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 20 Juli 1961 sejumlah Rp.920.000,(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) , selanjutnya

Ellen Hamtoro alias Ham Mei Ying aliasEllen (Bengkel Yamaha "Amurang Motor")Selanjutnya disebut Objek Sengketa, setelah diteliti ternyata tanpasepengetahuan dan persetujuan Penggugat dan sebagian besar Ahli WarisTeo Kisman Ludong, telah diberikan HGB No.22, tahun 1970, seluas : 630(enam ratus tiga puluh) m2 oleh Tergugat V, dan kemudian ditingkatkanstatusnya menjadi Hak Milik pada tahun 1985, seluas: 970 (Sembilan ratustujun puluh) m2, berdasarkan SK Gubernur Sulut cq Kepala DirektoratAgraria No 188.44

Lena Ludong tanggal 09011985, sesuaidengan aslinya dan bermaterai cukup, yang diberi tanda T.VI13;Foto Copy SK GKDH TKT Sulut tanggal 19 April 1985 No. 188.44/HM/40,sesual dengan aslinya dan bermaterai cukup, yang diberi tanda T.VI14;Foto Copy SK GKDH TKT Sulut Tentang pemberian Hak Milik tanggal 19041985 No. 188.44/HM/40, , sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup,yang diberi tanda T.VI15;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut, Para Tergugat jugatelah mengajukan saksisaksi, dipersidangan

menyatakan putus hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat.Bahwa Pasal 169 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) pekerja/ buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian haksesual ketentuan Pasal 156 ayat (4).Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor:188.44/1576/KPTS/2018 tentang Upah Minimum Sektoral KotaMedan tahun 2019 tertanggal 31 Desember 2018, selanjutnya disebutBukti P5,;Menimbang, bahwa bukti mana telah bubuhi materai cukup dandinazegelen serta telan dicocokan sesuai dengan aslinya, sehingga alat buktitersebut dapat dijadikan alat bukti dipersidangan dan mempunyai kekuatanpembuktian, kecuali bukti P5 dan P6 hanya berupa foto copy, sehingga alat buktitersebut dapat dijadikan alat bukti

sama sekali tidak dilaksanakan oleh Tergugat,sehingga diajukan gugatan ini oleh Penggugat.Bahwa berdasarkan kondisi Tergugat yang membayar upah Penggugat sejakbulan Agustus 2018 hingga Maret 2019 selalu terlambat, serta mengacukepada Pasal 169 ayat (1) huruf c* UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat memohon agar kiranya MajelisHakim Yang Mulia menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat.Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

201310.11.12.Tingkat Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/I/1999 tentangPengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaPangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999 ;1 (satu) bundel foto copy tanda terima dari Walikota Pangkalpinangsebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh jutarupiah)sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima)orang anggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal11 Maret 2008 ;1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44

DaerahTingkat Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/I/1999 tentangPengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaPangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999 ;5. 1 (satu) bundel foto copy tanda terima dari Walikota Pangkalpinangsebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah)sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima)orang anggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal11 Maret 2003 ;6. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44

No. 2226 K/Pid.Sus/2013Ds10.11.12.1 (satu) bundel foto copy tanda terima dari WalikotaPangkalpinang sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluhjuta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25(dua puluh lima) orang anggota Dewan dan = akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003 ;1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44/281/11/2004 tentangPeresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang

No. 2226 K/Pid.Sus/2013Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/281/I/2004 tanggal 24Agustus 2003 tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang. Akantetapi oleh Judex Facti 2 (dua) bukti surat tersebut sama sekali tidakdipertimbangkan dan dimasukkan dalam berkas perkara.

SusTPK/2017/PT MDN tanggal 17 Oktober 2017 berikutputusan dan berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri MedanNomor 22/Pid.SusTPK/2017/PN Mdn tanggal 7 Agustus 2017 ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :PRIMAIRBahwa benar Terdakwa EDDY RIFZANI KAMALUDIN selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44/1081/KPTS/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang PenggunaAnggaran

Penataan Ruang dan Permukiman Rantau PrapatDinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sesuaidengan surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 /1081 / KPTS / 2014, tanggal 22 Desember 2014 tentang PenggunaAngaran/Barang, Kuasa Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan,Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu padaDinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalamrangka pengelolaan keuangan tahun anggaran 2015, dengan tugastanggungjawab yakni :

;Bahwa benar hingga 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masapekerjaan saksi NASWAN EFENDY selaku Wakil Direktur CV.PATRICIAADISTY tidak juga mengerjakan pekerjaan Pembangunan SaluranDrainase Kawasan Negeri Baru Kecamatan Bilah Hilir KabupatenLabuhanbatu tahun anggaran 2015 sehingga saksi FEBIAN ALIAS DEANALIAS AAN meminta kepada saksi IIS JAMARIS, SE. yang merupakanBendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Tarukim UPT Rantau PrapatTahun Anggaran 2015 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44

Rantau Prapat Dinas Penata Ruang danPermukiman Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 821.23/166/2014 tanggal 19 Juni 2014, bersamasama dengan Saksi IIS JAMARIS selaku Bendahara Pengeluaran PembantuDinas Tarukim UPT Rantau Prapat Tahun Anggaran 2015 berdasarkanKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1081/KPTS/2014tanggal 22 Desember 2014 tentang Pengguna Anggaran/Barang, BendaharaPenerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara PengeluaranPembantu pada Dinas

Penataan Ruang dan Permukiman Rantau PrapatDinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sesuaidengan surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 / 1081/ KPTS / 2014, tanggal 22 Desember 2014 tentang PenggunaAngaran/Barang, Kuasa Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan,Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu padaDinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalamrangka pengelolaan keuangan tahun anggaran 2015, dengan tugastanggungjawab yakni :

Tanggal4 September 2019, dan diberi tanda bukti T28;Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)tanggal 23 Mei 2019 dan Pembayaran Surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 tanggal09 September 2019, dan diberi tanda bukti T29;Fotocopy dari fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomopr : 188.44/0321/KUM/2012 Tentang Rencana Umum JaringanJalan Provinsi Di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tahun 20122013, dandiberi tanda bukti T30;Fotocopy dari fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor :188.44/0552/KUM/2013 Tentang Perubahan Kedua Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor : 188.44/0321/KUM/2012 Tentang RencanaUmum Jaringan Jalan Prov. Di Prov.

Kalimantan Selatan Th. 20192032,dan diberi tanda bukti T31;Fotocopy dari fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor :188.44/0462/KUM/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan GubernurNomor : 188.44/0320/KUM/2012, Tentang Penetapan RuasRuas JalanHalaman 28 dari 56, Putusan No. 17/Pdt.G/2019/PN Bjb33.34.35.36.37.38.39,40.41.Re42.43.Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi Di Provinsi KalimantanSelatan, dan diberi tanda bukti T32;Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Perkara No.40/Pdt.G/2016/

KepalaDaerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 664/SK/II/1999tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;1 (satu) bundel photocopy tanda terima dari WalikotaPangkalpinang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskankepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44

KepalaDaerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 664/SK/II/1999tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;1 (satu) bundel photocopy tanda terima dan WalikotaPangkalpinang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskankepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44

Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 664/SK/II/1999tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;5 1 (satu) bundel photocopy tanda terima dan WalikotaPangkalpinang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskankepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;6 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44

apa yang menjadi pertimbangan Hakim terhadap alat bukti yang diajukan olehTerdakwa tersebut, itu persoalan lain.Dalam pemeriksaan perkara ini, kami Penasihat Hukum Terdakwa mengajukanBukti Surat berupa Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 335/BKBPM/2002 tanggal 28 Mei 2002 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu DanPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung,Kabupaten Bangka Dan Kota Pangkapinang dan Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44

DaerahTingkat Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/IV1999 tentangPengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaPangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999 ;1 (satu) bundel foto copy tanda terima dari Walikota Pangkalpinangsebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah)sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima)Orang anggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal11 Maret 2008 ;1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44

No. 2222 K/Pid.Sus/201310.11.12.13.14.15.anggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11Maret 2003 ;1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44/281/11/2004 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 24 Agustus 2004 (daftarnamanama anggota Dewan terlampir) ;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 03 Tahun2004

KepalaDaerah Tingkat Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/I/1999tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999 ;1 (satu) bundel foto copy tanda terima dari WalikotaPangkalpinang sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluhjuta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25(dua puluh lima) orang anggota Dewan dan= akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003 ;1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44

apa yang menjadipertimbangan Hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terdakwatersebut, itu persoalan lain.Dalam pemeriksaan perkara ini, kami Penasihat Hukum Terdakwamengajukan bukti surat berupa Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 335/BKBPM/2002 tanggal 28 Mei 2002tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu dan PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung,Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang dan Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

201310.11.12.Tingkat Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/IV/1999 tentangPengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaPangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999 ;1 (satu) bundel foto copy tanda terima dari Walikota Pangkalpinangsebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaipinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) oranganggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11Maret 2003 ;1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44

Daerah TingkatI Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober1999;1 (satu) bundel photo copy tanda terima dari Walikota Pangkalpinang sebesarRp.250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yangakan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Gubemur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44

KepalaDaerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;1 (satu) bundel photo opy tanda terima dan WalikotaPangkalpinang sebesar Rp.250.000.000, (Dua ratus limapuluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskankepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

No. 1772 K/Pid.Sus/20132410111213Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober1999;1 (satu) bundel photo copy tanda terima dan Walikota Pangkalpinang sebesarRp.250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yangakan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akandipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor: 188.44/281/11/2004 tentang Peresmian Pemberhentian

No. 1772 K/Pid.Sus/2013Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Dan Kota Pangkapinang dan KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/281/1I/2004 tanggal, 24Agustus 2003 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkapinang. Akan tetapi oleh Judexfactie 2 (dua) bukti surat tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan dan dimasukandalam berkas perkara.

P1;Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 2735/DISP/2007, atas nama TRI ASTUTIROSMINAH, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitungtanggal 30 Maret 2007, diberi tanda DUKti ........0.... 0. cece ee eeeee eter eeeeeeeetereeeeee P23Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor:188.44/589.G/BKD/2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri SipilPemerintah Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atasnama TRI ASTUTI ROSMINAH tanggal 24 September 2008, deberi tanda

Surat keputusan Izin Perceraian atas namaPenggugat, Nomor : 188.44/472/KPTS/2010, 22Juli 2010, yang dikeluarkan oleh GubernurSumatera Utara, dan selanjutnya diberi tandaP.3.saksi1. SAKS!

201510.11.12.13.Tingkat Sumatera Selatan Nomor 664/SK/II/1999 tentang PengesahanPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinangtanggal 14 Oktober 1999 ;1 (satu) bundel photocopy tanda terima dari Walikota Pangkalpinangsebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaipinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) oranganggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret2008 ;1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor 188.44

Nomor 159 PK/Pid.Sus/2015Bangka Belitung Nomor 188.44/281/11/2004 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pangkalpinang tanggal 24 Agustus 2004 (daftar namanama Anggota Dewan terlampir) ;7. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2004 tentangPergantian Anggota Panitia Rumah Tangga, Panitia Musyawarah danAnggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaPangkalpinang tanggal

Nomor 159 PK/Pid.Sus/201510.11.12.13.14.15.anggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11Maret 2003 ;1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor 188.44/281/11/2004 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 24 Agustus 2004 (daftarnamanama Anggota Dewan terlampir) ;1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun2004

Lomenik SBSI Kota Medan danmenerangkan benar serikat buruh sudah tercatat di instansi terkaitatau Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan ;Bahwa saksi menerangkan bahwa Perusahaan Tergugat tidakmenjalankan Surat Keputusan Gubernur No. 188.44/47/KPTS/2015 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan, saksimenerangkan bahwa Tergugat melaporkan Penggugat kepadaPegawai Pengawas perihal Pelanggaran Normatif ;Bahwa saksi menerangkan mutasi yang dilakukan oleh Penggugatadalah merupakan rekayasa atau upaya

Saksi Edy Syahputra (SaksiIl P) :Bahwa saksi mengenal dengan Tergugat, karena pernah samasama bekerja di Perusahaan Penggugat, dan samasamaPengurus Serikat Buruh di Perusahaan ;19Bahwa saksi menerangkan jabatannya di Serikat Buruhperusahaan sebelum di phk adalah sebagai Wakil Ketua, dan saksimenerangkan serikat buruh di perusahaan sudah dicatatkan diDinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan ;Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat tidak menjalankanSurat Keputusan Gubsu No. 188.44/47/KPTS/2015 tentang

Bahwa yang menentukan Harga Eceran Tertinggi adalahPemerintah dan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor : 188.44/0230/KUM/2008 tanggal 03 Juni 2008 tentang PenetapanHarga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah di Kalsel adalah jumlah hargasubsidi ditambah ongkos angkut kemudian ditentukan lagi oleh PemerintahDaerah yakni Keputusan Bupati Nomor 210 tahun 2008 tentang PenetapanHarga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kabupaten Hulu SungaiSelatan dimana HET kepada konsumen di wilayah

dihubungkan dengan barang bukti yang salingberkaitan, terdakwa telah menyalahgunakan niaga BBM jenis Minyak tanah yang secaranyata merupakan BBM yang masih memperoleh subsidi dari pemerintah dan terhadapharganya telah ditetapkan oleh pemerintah baik melalui Perpres No. 15 Tahun 2012tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM tertentu, yang menetapkanharga minyak tanah subsidi adalah sebesar Rp. 2.500, perliternya untuk seluruh wilayahIndonesia dan Keputusan Gubernur Kalsel Nomor : 188.44