Jakartatanggal 30 Juli 2010 yang semula Nama Pemohon FENILIANA menjadiFENILIANA WIDJAJA LIMPUNO;e Bahwa nama WIDJAJA tersebut merupakan nama keluarga Pemohonsedangkan LIMPUNO merupakan nama marga suami;Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak asasi atau hakpribadi seseorang dengan batasan tidak bertentangan dengan undang undang,ketertiban umum dan kesusilaan, dan nama dimaksud adalah sesuai dengankeyakinan dan keinginan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang No. 24Tahun

permohonan,maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkarapermohonan ini;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan peristiwapenting dalam kependudukan maka sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor25 Tahun 2008 kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahannamanya tersebut ke instansi pelaksanaan dimana perubahan namanyaditetapkan;Mengingat Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2006 yang di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

terpisahkan dengan Penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesual menuruthukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalahPermohonan perubahan nama Pemohon pada dokumen kependudukanPemohon, hal tersebut berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 24Tahun

Bahwa berdasarkan faktafakta yang diperoleh di persidangan, tidakterdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohondalam merubah nama Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas,Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Perubahan nama Pemohon sepertiyang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatutindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip tertibadministrasi kependudukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU RI No. 24tahun

Pencatatanperubahannamasebagaimanadimaksudpadaayat (1)wajibdilaporkanolehPendudukkepadalnstansiPelaksana yangrenerbitkanaktaPencatatanSipil paling lambat 30 (tigapuluh)harisejakditerimanyasalinanpenetapanpengadilannegeriolehPenduduk.3) Berdasarkanlaporansebagaimanadimaksudpadaayat (2),PejabatPencatatanSipilmembuatcatatanpinggirpada registeraktaPencatatanSipildankutipanaktaPencatatanSipil.Menimbang, bahwakarenapemohonmemilihdomisili diKabupatenWonosobo, makaberdasarkanketentuanPasal 52 ayat (1) UU No.24Tahun

ljazah SekolahMenengah Pertama atas nama Pemohonpadahakekatnyaadalahuntukmendapatkanperlindunganhukumatasperubahannamatersebut, sebagaimanadimaksudkandalamPasal 52 UU No. 24Tahun2013tentangAdministrasikKependudukan;Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangantersebut di atas,makapetitum pemohon nomor 2adalahberalasandanberdasarkanhukumdanuntukharusdikabulkan;Menimbang, bahwakarenapermohonanpemohondikabulkan,makabiaya yang timbuldalamperkarainidibebankankepadapemohon;MengingatPasal 52 UndangUndang No. 24Tahun

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

Menetapkan, biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta NikahNomor : 328/184 tanggal 01 Desember 1984, biodata Pemohon yang semula tertulis PEMOHON tempat lahir Ngulungkulon 24tahun dirubah menjadi PEMOHON tempat tanggal lahir Trenggalek04021961 dan biodata Pemohon II yang semula tertulis PEMOHONI tempat tanggal lahir Craken 11101961 dirubahmenjadi PEMOHON I! tempat tanggal lahir Trenggalek 01101962;3.

terbukti bahwa para Pemohon adalah sebagai suami isteriyang sah dan bukti (P.1) berupa fotokopi akte nikah tersebut adalah atasnama para Pemohon;Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan paraPemohon adalah karena perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Munjungan KabupatenTrenggalek pada tanggal 01 Desember 1984, sebagaimana ternyatadalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/184 tanggal 01 Desember 1984Biodata Pemohon tertulis PEMOHON tempat lahir Ngulungkulon 24tahun

ANAK PERTAMA, umur 24tahun; b. ANAK KEDUA, Umur 13tahun; . Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugatharmonis, kemudian sejak bulan Agustus tahun 2006ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugatmulai goyah, setelah sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikanTergugat kurang dan tidak rutin sehingga kebutuhankeluarga sehari hari tidak tercukupi, padahalPenggugat sudah berusaha bekerja sendiri untukmembantu ekonomi keluarga;.

ANAK PERTAMA, umur 24tahun; b.

tercantumbernama DONATUS ADO Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud merubah nama Pemohonyang semula bernama DONATUS menjadi DONATUS ADO , agar adakeseragaman nama Pemohon dalam dokumen milik Pemohon tersebut; Bahwa dalam kesehariannya Pemohon sudah dikenal bernamaDONATUS ADO; Bahwa Perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan denganagama maupun adatkebiasaan dimasyarakat ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 UndangundangNomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undangundang no. 24Tahun

terhadapperubahan nama wajio dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yangmenerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;Menimbang bahwa, untuk melaporkan perubahan nama Pemohontersebut, diperlukan adanya penetapan dari pengadilan , maka oleh karena itupermohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara permohonan iniharuslah dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata ( Rbg), Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

tertulis lahir padaBulan Juni seharusnya lahir pada bulan Januari, dan akibat kelalaianPemohon tersebut terdapat perbedaan bulan lahir pemohon di ijazahdengan Akte kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon mengalamikesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnyaakan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

redaksional sebagaimana yang telahdiisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UUNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan makapermohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangandengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

dalam Penetapan ini,maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagaibagian dari Penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti terurai diatas;Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yangdimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akanmempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalamkewenangan Pengadilan Negeri:Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undangundang Nomor 24Tahun

yang demikian tersebut, makasecara yuridis dipandang perlu untuk dilakukan perbaikan pada akta kelahirandimaksud melalui penetapan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakimberpendapat bahwa apa yang didalikan oleh Pemohon sebagai pokokpermohonan beralasan hukum, karenanya terhadap petitum angka 2 (dua)berasalan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) tersebut,maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undangundang RI Nomor 24Tahun

tertulis Eisabeth agar disesuaikandengan nama yang terdapat dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah danHalaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 418/Padt.P/2020/PN MdnAkta Kelahiran Pemohon yaitu Elisabeth sesuai dengan permohonanPemohon, sehingga Pemohon dapat mendaftarkan penyesuain namaPemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilsebagai instansi yang berwenang;Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonanya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

Menurut pasal 52 (ayat) 2nya, wewenang laindapat diberikan oleh atau berdasarkan Undangundang yang disebut denganwewenang voluntir;Halaman 4 Penetapan Nomor 1343/Pdt.P/2020/PN SbyMenimbang, bahwa dalam peraturan perundangan, khususnyaperaturan tentang administrasi kependudukan, yaitu Undangundang Nomor: 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor : 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, Peratuara Presiden Nomor: 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

UndangUndang Nomor 24tahun 2013 dan sumber hukum lainnya yang berkaitan;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Menetapkan bahwa nama Salfitrin Findriana atau Salfitrin Findriyana, S.H.,adalah nama dari satu orang yang sama, yaitu Pemohon;3.

PUTUSANNomor: 1633/Pdt.G/2018/PA.Bbs.5 Z ) ry >a os tl 4.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Brebes, yang mengadili Perkara Perdata dalam Tingkat Pertama dengan Persidangan Majlis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT , tempat tanggal lahir Brebes 02021994 (24tahun), agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan Mengurus' rumah tangga,bertempat tinggal di XXXXXX, KecamatanBrebes, Kabupaten Brebes, selanjutnyaTERGUGAT , tempat tanggal

Undangundang Nomor 24Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untukmelaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansiyang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, olehkarena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukanperbuatan hukum dikemudian hari.

Undangundang Nomor 24Tahun 2014 menyatakan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksudHalaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Padt.P/2019/PN Smnpada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yangmenerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakditerimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan padaPasal 52 ayat (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 jo.

anak Pemohon tersebut DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhakuntuk mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada penetapandari Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga; Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 15 April 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanBalaesang, Kabupaten Donggala dengan wali nikah ayah kandung PemohonIl bernama Sulaeman, yang menikahkan imam Masjid bernama Daud Sahwaldengan mas kawin seperangkat alat shalat yang bertindak sebagai saksidalam pernikahan tersebut Ridwan dan Latuo; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus perjaka umur 24tahun

hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai sepupuPemohon I; Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 15 April 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanBalaesang, Kabupaten Donggala dengan wali nikah ayah kandung PemohonIl bernama Sulaeman, yang menikahkan imam Masjid bernama Daud Sahwaldengan mas kawin seperangkat alat shalat yang bertindak sebagai saksidalam pernikahan tersebut Ridwan dan Latuo; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus perjaka umur 24tahun

diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut: Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 15 April 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanBalaesang, Kabupaten Donggala dengan wali nikah ayah kandung PemohonIl bernama Sulaeman, yang menikahkan imam Masjid bernama Daud Sahwaldengan mas kawin seperangkat alat shalat yang bertindak sebagai saksidalam pernikahan tersebut Ridwan dan Latuo; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus perjaka umur 24tahun

Pakedai Kabupaten Kubu Raya tahun 1998;bahwa saat menikah para Pemohon beragama Islam;bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah ayah kandungPemohon Il yang bernama Jemain;bahwa Wali Nikah mewakilkan ijab nikah kepada Suherman danditerima (qabul) oleh Pemohon ;bahwa Pemohon memberikan mahar yang dibayar tunai berupauang sejumlah Rp 30.000, (tiga puluh ribu rupiah);bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan itu adalah Hasan Yusufdan Safar;bahwa saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun

pernikahan tersebut, selain ada suami danistri, juga ada wali nikah yang tidak lain adalah ayah kandung Pemohon Il,ada dua saksi, ada ijab kabul dan ada mahar, maka pernikahan tersebuttelah memenuhi ketentuan Pasal 1438 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon tidaksedang terikat pinangan dengan pihak lain maka pernikahan yang demikiantelah memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon berusia 24tahun

Menetapkan tanggal lahir Pemohon (Pemohon ) yang tertulis 24tahun dan nama Pemohon II (Pemohon Il), tanggal lahir 23 tahun,yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 28Agustus 2012 yang sebenarnya tanggal lahir Pemohon (Pemohon )adalah 12 Oktober 1960 dan nama Pemohon II adalah (Pemohon Il),tanggal lahir 31 Desember 1966;Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon Il untukmencatatkan perubahan identitas Pemohon dan Pemohon II tersebutkepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama

lahir Pemohon (Pemohon ) 24 tahun dan nama Pemohon Il(Pemohon II), tanggal lahir 23 tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangantelah melaksanakan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Eletronik, makamemperkuat fakta bahwa nama Pemohon II adalah (Pemohon Il), tanggallahir 31 Desember 1966;Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yangmerupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok denganaslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undangundang Nomor 24Tahun

Menetapkan tanggal lahir Pemohon (Pemohon ) yang tertulis 24tahun dan nama Pemohon II (Pemohon Il), tanggal lahir 23 tahun,yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 28Agustus 2012 yang sebenarnya tanggal lahir Pemohon (Pemohon 1)adalah 12 Oktober 1960 dan nama Pemohon II adalah (Pemohon Il),tanggal lahir 31 Desember 1966;3.

dirubahdengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yangterstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil;Menimbang, bahwa pengaturan perubahan data perseorangansebagai bagian dari data kependudukan diatur dalam ketentuan Pasal 52Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

FebriantoLahir di Kajang, adalah satu orang yang sama; Bahwa tujuan Pemohon menyesuaikan nama dan Tempat KelahiranPemohon pada KTP dan sesuai Ijazah adalah untuk kesatuan identitasPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakimberpendapat permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterimasebagaimana dalam ketentuan pencatatan perubahan nama sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24tahun 2013

tentangbiaya perkara, menurut Hakim oleh karena permohonan Pemohondikabulkan untuk sebagian, maka segala biaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akandisebutkan dalam amar penetapan ini sehingga petitum keempat ini haruslahdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian = pertimbanganpertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;Mengingat, KUHPerdata, Rog, UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24tahun

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun